Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Konsultasi Prasarana Transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula – Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kepulauan Sula

Komisi/AKD: Komisi 5, Tanggal Rapat: 05/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 30/Apr/2018

Mitra Kerja: Bupati Kepulauan Sula Konsultasi Prasarana Transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula – Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kepulauan Sula

Pada 5 April 2018, Komisi 5 DPR-RI mengadakan audiensi dengan Bupati Kepulauan Sula tentang konsultasi terkait prasarana transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Anton Sukartono Suratto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 5 pada pukul 11:39 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Anton memberikan salam hormat kepada Bupati Kepulauan Sula beserta jajarannya. Anton menyampaikan bahwa sekretariat Komisi 5 mendapatkan surat pada Senin, 6 Maret 2018 untuk mengadakan audiensi dengan Bupati Kepulauan Sula.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Bappeda Kepulauan Sula:

  • Kabupaten Kepulauan Sula merupakan pulau terjauh di Maluku Utara dan lebih dekat jika ke Maluku. Secara administrasi terbagi dari 12 kecamatan dan 9 pulau, namun yang dihuni hanya 5 pulau.
  • Sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDB) terbesar adalah pertanian, perkebunan dan perikanan.
  • Inflasi di tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2015 dan 2016.
  • Pengangguran di Kepulauan Sula lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Di tahun 2017 presentase penggangguran hanya 4,33%.
  • Kepulauan Sula memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar namun belum dikembangkan secara optimal, antara lain:
  1. Kondisi infrastruktur masih terbatas, sehingga belum mampu mendukung perkembangan kegiatan masyarakat.
  2. Sistem perekonomian masih belum berpusat pada pasar tradisional serta transaksi barang dan jasa belum berkembang akibatnya kurangnya koneksitas antar wilayah dalam kabupaten yang mengakibatkan distiribusi barang atau SDA dan orang antar wilayah belum maksimal.
  • Kondisi internal Kabupaten Kepulauan Sula:
  1. Perubahan wilayah administrasi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
  2. Perubahan struktur ruang: status jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; pengembangan bandara; usulan peningkatan hubungan pelabuhan atau jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3; peningkatan jaringan telekomunikasi dan internet; serta jaringan kelistrikan.
  3. Kebijakan kepala daerah melalui visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sula (Perda No. 6 Tahun 2016).
  • Sula memiliki potensi wisata, tetapi terganggu akses visibilitas dan konektivitas, hal ini yang belum dikembangkan sehingga menjadi masalah.
  • Permasalahan sarana dan prasarana khususnya landasan pacu perlu ditingkatkan dalam mendukung aktivitas bandara dan pelayanan transportasi udara masih menggunakan pesawat kapasitas kecil jenis caravan dengan kapasitas penumpang 8 orang.
  • Pelabuhan sudah Sula miliki, tetapi armadanya tidak Sula miliki seperti kapal ferry, sehingga pergerakan barang dan orang antar pulau menjadi terbatas dan yang Sula punya hanya melayani perjalanan seminggu sekali.
  • Kontraktor pelaksanaan jembatan pada ruas jalan nasional yang dikerjakan oleh PT Tugu Utama Sejati sebanyak empat buah jembatan pada ruas jalan Sanana sampai Manaf, belum menunaikan kewajiban pembayaran pajak galian C kepada pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula.
  • Ketersediaan anggaran Pemda dalam membiayai pembangunan atau peningkatan jalan kabupaten, maka dibutuhkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar untuk pembiayaan pembangunan peningkatan jalan kabupaten.
  • Beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya di Pulau Mangoli belum sepenuhnya terakses oleh kebutuhan dasar listrik atau penerangan.
  • Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dikerjakan dengan baik.

Bupati Kepulauan Sula:

  • Sula tidak minta sesuatu mengenai kebutuhan, tetapi ini benar-benar yang Sula butuhkan. Sula juga menekan pola transportasi laut ke darat agar dapat menekan subsidi minyak tanah yang begitu besar, jika Sula diberikan satu buah kapal ferry maka permasalahan ini akan selesai.  Dengan adanya ferry dapat memangkas waktu penyebrangan hanya 15 menit dan juga Sula sudah membangun jalan infrastruktur menuju pelabuhan, buat apa membangun jalan kalau tidak digunakan.
  • Sula juga berusaha untuk menekan inflasi.
  • Sula juga ingin membangun jaringan listrik, sehingga Perusahaan Listrik Negara (PLN) menantang kami mana akses jalannya, sehingga kami membuatnya sebagai informasi tambahan yang belum disampaikan oleh Bappeda.
  • Sula menerima gugatan sebesar Rp19,9 miliar dari empat desa yang ada di Sulawesi, karena mereka tidak mendapatkan akses listrik selama 19 tahun,oleh karena itu, kami ajak mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dalam waktu setahun kami dapat menyelesaikan masalah listrik di pulau belakang dan warga dari empat desa tersebut mencabut gugatan, tanpa sepeser pun uang yang keluar.
  • Untuk masalah bandara, Sula sebenarnya bingung karena sudah ada pembebasan lahan, tetapi pihak kontraktor tidak bergerak untuk menyelesaikan pembangunan. Sula sudah diskusi untuk mengubah rute penerbangan dan panjang landasan pacunya sepanjang 1.100 meter.
  • Untuk masalah ferry, agar mengubah pola perjalanan masyarat dari laut ke darat dan juga mengurangi subsidi minyak tanah. Selain itu, laka laut yang terjadi akibat penggunaan kapal boat juga cukup ironis, sehingga Sula ingin mendorong pembangunan jalan agar bisa mempermudah akses dan mendorong perekonomian, serta mengubah pola masyarakat dari membeli boat jadi membeli mobil.
  • Sula juga ingin mengubah mainset masyarakat agar maju dan modern, seperti mengubah mainset bahwa orang timur tidak bisa bercocok tanam padi, tetapi kami setahun terakhir kami dapat memanen padi dan mengubah mainset tersebut.
  • Sula juga memiliki batik sendiri yaitu Batik Sula yang kami promosikan di acara Liga Dangdut Indonesia.
  • Sebagai kepala daerah,Bupati Kabupaten ingin mendorong agar masyarakat maju, kita tidak bisa mengandalkan aktivitas pemerintahan yang itu-itu saja.
  • Sula ingin memberi tahu bahwa Sula merupakan bagian dari Indonesia dan juga dapat menyumbang hal-hal baik dari inovasi.
  • Sula juga memiliki niat untuk mengembangkan iklim invetasi yang ramah bagi investor, baik dari sisi keamanan dan perizinan yang tidak akan kami persulit.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI PerjuanganRendy M Affandy Lamadjido dari Sulawesi Tengah. Rendy pertama-tama memberikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Sula dan juga prihatin dengan keadaan di sana, karena Rendy juga memantau secara langsung kemajuan di Maluku Utara karena berbatasan langsung dengan dapilnya. Rendy juga mengungkapkan bahwa program-programnya menyasar daerah perbatasan dan terpencil, sehingga Rendy ingin mendorong Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar masuk kesitu dan menjadi catatannya, salah satu yang ingin Rendy fokuskan adalah pengadaan kapal ferry di pelabuhan dermaga yang ingin Rendy pantau terus. Rendy mengungkapkan bahwa ia sedang membangun jalur trans Indonesia tengah yang saat ini sedang kami kerjakan dan mendapatkan dari Menteri dan Gubernur terkait, jika pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula ingin melepas jalan kabupaten menjadi jalan nasional agar berkurang beban pemerintahan berkurang, maka Komisi 5 akan mengundang tujuh bupati terkait untuk mensinkronkan trans Indonesia tengah.

Oleh Yoseph Umarhadi dari Jawa Barat 8. Yoseph mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Sula ingin sekali agar Kabupaten Kepulauan Sula dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lainnya, hal itu dapat dilihat dari presentasi mengenai percepatan pembangunan jalan yang sudah baik. Yoseph juga mengungkapkan bahwa  jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula juga mencari dukungan dengan baik, sehingga hasil dari presentasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan, jika hal ini mendapatkan dukungan dari Pak Bupati, maka Komisi 5 akan membuat surat tugas kunjungan spesifik (Kunspek), sebab akan seribu kali lebih baik melihat secara langsung daripada hanya mendengarkan agar benar-benar memahami bahwa Kabupaten Kepulauan Sula benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Yoseph meminta agar memasukan Kabupaten Kepulauan Sula dalam agenda Kunspek. Yoseph mengungkapkan bahwa sepintas daerah ini strategis dan menarik, apalagi pelabuhan di daerah ini mampu menyediakan logistik yang menjadi incaran investor. Yoseph menambahkan bahwa Cina dan Singapura berlomba-lomba agar dapat membangun pelabuhan di sini dengan tujuan agar dapat mengetahui lalu lintas internasional yang ada di Indonesia, sehingga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu mempertajam daerah ini melalui dukungan infrastruktur agar dapat mengembangkan daerah yang bersangkutan. Yoseph berpendapat, jika infrastruktur sudah ada dan baik, maka dapat dijadikan tujuan bisnis baik dari laut maupun udara, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk memprioritaskan pembangunan pelabuhan dan bandara sudah benar. Yoseph benar-benar mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula benar-benar nyata, sehingga dapat mendorong penghasilan perkapitanya.

Fraksi DemokratWillem Wandik dari Papua. Willem merasa senang dan bangga bisa mengikuti audiensi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, ini merupakan sebuah kebanggaannya bahwa ia sebagai representasi masyarakat yang ada di pusat. Willem mengatakan bahwa ia sangat mengerti dengan apa yang terjadi di timur Indonesia, bahwasanya Kabupaten Kepulauan Sula masuk ke dalam salah satu agenda besar Presiden Joko Widodo, karena Sula masuk ke dalam daerah terluar, terisolasi dan garda terdepan Indonesia yang memiliki masalah infrastruktur yang belum tersentuh secara merata. Willem juga berpendapat bahwa Kabupaten Kepulauan Sula masih bergantung kepada kebijakan fiskal dan afirmasi pusat, berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki dana dari corporate social responsibility (CSR), SDA dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Sula tidak terpengaruh kebijakan pusat. Willem merasa senang dan bangga dengan kehadiran Bupati Kabupaten Kepulauan Sula untuk memaparkan kebutuhan infrastruktur di sana, mulai dari laut, darat dan udara, sehingga sangat diharapkan peran serta penyelenggara di daerah, selain silaturahmi dengan pemerintah pusat, jangan sampai lupa untuk mampir ke DPR. Willem menambahkan bahwa SKPT perlu bekerja keras untuk mendukung Kabupaten dan mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, sekaligus menerjemahkan nawacita Presiden Joko Widodo. Willem juga kembali mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dan jajarannya karena dapat menekan angka kemiskinan hingga 4,25% dengan kondisi daerah yang serba kekurangan dan kreativitas yang dimiliki, sehingga ia bersama Komisi 5 ingin mendorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula. Willem kemudian menanyakan masalah pembangunan bandara yang belum ada tindak lanjut, apakah tidak ada komunikasi dengan pihak kontraktor atau Pemda setelah proses lelang, sehingga menyebabkan tidak ada aktivitas pembangunan bandara. Willem menanyakan kunjungan ke pemerintah provinsi untuk bertemu dengan siapa.

Oleh Anton Sukartono Suratto dari Jawa Barat 5. Anton meminta agar pembangunan infrastruktur dari tingkat kabupaten dan provinsi dapat ditingkatkan menjadi nasionalsehingga dapat menjadi prioritas Komisi 5. Menyambung hal tersebut, Anton kemudian menanyakan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula apakah sudah mengirim surat kepada Gubernur Maluku Utara. Jika sudah mendapatkan tanggapan dari beliau, kalau tidak Anton akan membantu karena masalah anggaran diperebutkan seluruh daerah di Indonesia. Kesimpulannya Anton meminta surat tindak lanjut pengadaan angkutan darat, laut dan udara agar segera diproses dan Anton meminta kepada Bupati Kepulauan Sula bahwa penggunaan kapal boat sangat membahayakan dan mudah-mudahan pengadaan kapal ferry dapat segera terealisasi untuk mengubah pola transportasi. Sekali lagi Anton mengingatkan agar segera serahkan surat pengadaan barang dan landasan pacu, jadi kalau tidak ada hasil kerja, Anton sebagai anggota DPR tidak mau kesana, karena tidak akan menyelesaikan masalah.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Bupati Kepulauan Sula:

  • Sula mendapatkan dana untuk pembangunan infrastruktur dari Pemprov setiap tahunnya satu kilometer per tahun, sedangkan kebutuhan perbaikan jalan kami adalah 40 km, sehingga sisanya 38 km kami sendiri yang membongkarnya.
  • Terkait masalah gugatan Rp19,9 miliar pihak Pemprov tidak mau terlibat, ini merupakan bentuk hubungan tidak baik antara provinsi dan kabupaten, dan juga kami menjadi sasaran lembaga swadaya masyarakat (LSM).
  • Ruas jalan nasional sudah beroperasi selama dua tahun dan sampai saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah.
  • Sula menghadap ke kepala badan di Ambon dan tidak ketemu dengan beliau, akhirnya orang-orang yang kami tugaskan pulang dengan tangan kosong jadi kami sampaikan permasalahan kami ke DPR agar dapa menolong kami, kami tidak meminta sesuatu, hanya tanggung jawab penuh mereka terhadap masyarakat di sana karena dari proyek yang begitu besar mereka hanya membayar 300 juta rupiah dan kami juga diharuskan untuk melengkapi data-data analisis dampak lingkungan (Amdal), karena proyek jalan tersebut diatas lima km sehingga memerlukan data tersebut, tetapi sampai sekarang tidak juga diurus.
  • Terkait pembangunan pasar, kami sangat berterima kasih dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena setelah sepuluh bulan pasar tersebut dibangun hampir 100% terisi penuh dari bantuan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), mungkin tahun ini merupakan tahun terakhir kami membutuhkan bantuan tersebut dan pasar ini telah menjadi ikon kota yang menggerakan perekonomian di Sula.
  • Sula mendorong Komisi 5 agar bisa menjadi pembawa pesan ke Gubernur Maluku Utara, karena kami selama ini hanya bisa mengelus dada.
  • Sula dijanjikan oleh pihak provinsi selama setahun hanya diberikan bantuan untuk membangun jalan sepanjang satu km, kami selama ini tidak mengeluh dan mengharapkan agar mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut karena ini merupakan kebutuhan mendasar kami dan tidak mengada-ada.
  • Untuk pembangunan bandara kami tidak bisa menunggu lagi sampai dua atau tiga tahun.
  • Provinsi Maluku Utara memiliki daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yaitu Kabupaten Kepulauan Sula, kami memiliki misi untuk mencoret satu huruf setiap tahunnya, karena ini bukan merupakan sebuah kebanggaan.
  • Sula selalu menanyakan terkait kontrak dan lelang, sepuluh hari yang lalu menurut keterangan kepala bandara masih uji material, saya mengatakan jika hingga tanggal 15 belum ada pendaratan, tolong ambil bahan baku dari luar daerah kami karena ini merupakan suatu kerugian, karena sebetulnya permasalahan bandara hanya tinggal dikerjakan dan uang untuk pembangunan juga telah dibayarkan sepenuhnya.
  • Sula ke Ambon untuk bertemu dengan Ketua Balai Jalan.
  • Sula berinvestasi selama dua tahun untuk membangun jalan yang rusak, karena ini berdampak terhadap pengguna kendaraan bermotor dan juga angkutan umum, kalau hujan banyak becekan dan saat panas berdebu, sehingga kami sering mendapatkan hujatan dari media dan sosial media.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Audiensi Komisi 5dengan Bupati Kepulauan Sula tentang konsultasi terkait prasarana transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula ditutup oleh Anton Sukartono Suratto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 5 pukul 12:50 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kepulauan Sula tentang konsultasi terkait prasarana transportasi di Kabupaten Kepulauan Sula, kunjungihttps://chirpstory.com/li/388080

 

Ilustrasi: panoramio.com

WikiDPR/ws/fy