Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Ikhtisar BPK dan RKA/KL RAPBN Tahun 2019 – Raker Komisi 10 dengan Kemendikbud

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 07/Jun/2018,  Ditulis Tanggal: 25/Jun/2018

Mitra Kerja: Kemendikbud Laporan Ikhtisar BPK dan RKA/KL RAPBN Tahun 2019 – Raker Komisi 10 dengan Kemendikbud

Pada 7 Juni 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Raker dengan Kemendikbud tentang laporan ikhtisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan RKA K/L RAPBN Tahun 2019. Raker dipimpin dan dibuka oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 14:56 WIB. Rapat dihadiri oleh 30 dari 53 anggota Komisi 10.

Sebagai pengantar rapat, Djoko Udjianto menyerahkan pimpinan kepada Sutan Adil Hendra dari Fraksi Gerindra dapil Jambi.Sutan Adil menyampaikan bahwa agenda pertama yaitu laporan ikhtisar BPK, Komisi 10 menginginkan penjelasan langsung terhadap temuan BPK. Agenda kedua yaitu penyerapan anggaran kuartal 1 tahun 2018 dengan pagu definitiftahun 2018 sebesar Rp40 trilliun. Agenda ketiga yaitu permasalahan guru berdasarkan kualitas, kuantitas, kebudayaan dan martabat guru. Sutan Adil juga menjelaskan bahwa dari bobot skor 100, hasil uji kompetensi guru rata rata 41,5, dengan skor terendah 1. Sutan Adil  menyampaikan bahwa jumlah guru terlalu banyak, namun distribusi tidak merata. Sutan Adil juga menyampaikan bahwa organisasi profesi dan Dinas Pendidikan meminta langkah perlindungan hukum terhadap guru akibat aduan kekerasan saat pembelajaran. Agenda keempat yaitu integrasi pangkalan data siswa dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sutan Adil menjelaskan bahwa keberadaan sekolah yang tersebar di Indonesia tidak memiliki kualitas yang sama. Sekolah Menengah Atas berjumlah 13.144, namun yang memiliki alat hanya sebesar 10,18% atau sama dengan 1418 SMA. Sutan Adil mengungkapkan kendala pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa(PDSS) yang hanya melalui online memerlukan sarana dan prasarana sekolah serta tidak cukup waktu untuk melakukan pengisian data. Sutan Adil menjelaskan bahwa Komisi 10 ingin mendapatkan penjelasan dan langkah kebijakan yang akan dilakukan Kemendikbud untuk mengatasi integrasi pangkalan data siswa dan SNMPTN. Dilanjutkan dengan agenda terakhir berupa pembahasan RKA KL tahun 2019. Sutan Adil juga menyampaikan bahwa Komisi 10 ingin mendapatkan paparan utama dari arah dan kebijakan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan professional guru, serta rincian kegiatan prioritas.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Pemeriksaan kinerja meliputi 7 hal yaitu kependudukan dan Keluarga Berencana, keamanan dan ketertiban, kesehatan, tata kelola birokrasi, pembangunan kewilayahan, bidang pendidikan, ketersediaan energi dan kelistrikan.
  • Pemeriksa kinerja Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2017 memuat hasil kinerja kepada pemerintah pusat atas 7 tema Renstra BPK tahun 2016–2020.
  • Upaya pemenuhan kebutuhan guru yaitu menetapkan regulasi program dan anggaran untuk mendorong guru untuk memenuhi syarat kualifikasi guru dan mengembangkan aplikasi pendataan guru berbasis data pokok pendidikan.
  • Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang beban kerja guru.
  • Faktor penghambat dalam peningkatkan professionalisme guru dan tenaga kependidikan yaitu: (1) Guru, kepala sekolah dan pengawas belum seluruhnya memenuhi kualifikasi, (2) Pemerintah Daerah belum menjadikan Rastra Kemendikbud sebagai acuan Restra Pemerintah Daerah, (3) Penyaluran aneka tunjangan guru belum sepenuhnya tepat waktu, jumlah dan penerima, dan (4) Tidak adanya anggaran dalam APBD untuk pemuktahiran dapodik.
  • Faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan professional yaitu: (1) Kemendikbud belum memiliki Analisa kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan, (2) Pemerintah Daerah belum memiliki pedoman, kebijakan dan perencanaan untuk sertifikasi guru, (3) Upaya pemenuhan guru dan tenaga kependidikan dalam kualifikasi akademik/kompetensi belum optimal, (4) Upaya penanganan guru honorer belum maksimal.
  • Kemendikbud memohon perhatian bahwa Pemerintah Daerah sebagian besar belum memenuhi amanah dasar APBD maupun APBN yang harus mengalokasikan minimum 20% pendidikan.
  • Indonesia baru mencapai 3,3% dari domestic bruto dan Kemendikbud ingin merubah paradigma yang selama ini seolah olah 20% merupakan anggaran yang sangat besar.
  • Belum semua guru memenuhi kualifikasi akademik karena faktor usia dan geografis. Lebih lanjut, program beasiswa baru bisa diberikan kepada guru yang sedang dalam masa peningkatan akademik.
  • Dalam periode 2005–2015, hanya dapat memenuhi 90% sertifikasi guru karena sisanya belum memenuhi kualifikasi S1/D4.
  • Kemendikbud telah membuat MoU dengan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan peningkatan kompetensi guru dalam APBD masing masing.
  • Kemendikbud telah menyediakan anggaran disesuaikan dengan kemampuan APBN.
  • Kemendikbud telah melakukan sinkronisasi data guru dengan Badan Kepegawaian Negara.
  • Pemerintah telah melakukan program Guru Garis Depan (GGD) dengan mengangkat guru baru bersertifikasi untuk menjadi guru PNS di daerah daerah khusus.
  • Evaluasi pelaksanaan daya serap APBN 2018 hingga bulan Juni tetap konsisten.
  • Target Kemendikbud untuk daya serap mencapai 99,20% dan untuk perincian untuk Program Indonesia Pintar(PIP) memiliki target 17 ribu siswa dan terealisasi 66%.
  • Jumlah guru non PNS sekitar 738 ribu. PNS di swasta sekitar 104 ribu dan berencana ditarik ke sekolah negeri.
  • Faktor yang membuat kebutuhan guru Indonesia membengkak besar adalah karena 1 guru hanya boleh mengajar 1 mata pelajaran.
  • Kekurangan jumlah guru PNS di sekolah negeri adalah sebanyak 988.133 guru. Solusinya yaitu mengoptimalkan proses mutasi di sekolah-sekolah di daerah, kemudian menyelenggarakan Multi Subject Program.
  • 62 ribu guru akan pensiun di tahun 2019, yang artinya pengangkatan guru mendesak agar tidak semakin membebani kekurangan guru.
  • Pada dasarnya guru negeri maupun swasta berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi.
  • Kebutuhan guru SD menurun dan penurunan terbanyak di jenjang SD. Dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pemerintah memprioritaskan pada 4 bidang keahlian yaitu pariwisata, pertanian atau Teknik pangan, kelautan dan ekonomi kreatif.
  • Untuk merekrut guru, pertimbangannya yakni untuk mengganti pensiun atau menghalus dana anggaran.
  • Murid sudah ideal dengan catatan guru PNS di negeri dan swasta,namun 53% dari total guru di Indonesia adalah non PNS yang jika dihitung PNS tidak ideal.
  • Beban kerja guru yang semulanya dibebani 24 jam tatap muka, kini menjadi 18 jam dengan sisa waktu digantikan dengan kegiatan yang lain.
  • Kebutuhan anggaran setiap tahun masih dibawah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji guru.
  • Untuk kebutuhan anggaran tidak dibuthkan untuk merekrut guru PNS baru, karena terdapat sisa anggaran Rp23trilliun yang harus diklarifikasi.
  • Kemendikbud bisa memberikan dukungan terhadap integrasi PDSS dengan SNMPTN.
  • Pagu indikatif tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018.
  • Arah kebijakan tahun 2019: (1) Pendampingan pendidikan karakter, penjaminan mutu pendidikan,perguruan vokasi, beasiswa unggulan dan penyediaan surplus TIK di daerah afirmasi, (2) Sertifikasi rekrutmen guru baru, Learning Management System (LMS) untuk peningkatan kompetensi guru, (3) Penjaminan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan  perbaikan keseimbangan satuan pendidikan PAUD, serta (4)Diplomasi budaya.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: My Esti Wijayati dari Yogya.  My Esti mengapresiasi pemaparan Kemendikbud yang komplet. My Esti berpendapat mengenai serangkaian terorisme melibatkan anak-anak dibawah umur, bahwa tindakan preventif perlu disampaikan untuk membersihkan dari ideologi radikal, dan Mendikbud mengatakan akan menutup sekolah yang terlibat radikalisme. My Esti menjelaskan faktor yang menyebabkan radikalisme yakni guru memberikan persetujuan hal-hal yang masuk kategori intoleren dan buku ajaran agama tidak memberi porsi untuk toleransi. My Esti berpendapat bahwa ada muatan kurikulum yang sangat terbebani.

Fraksi Golkar: Popong Otje Djunjunan dari Jawa Barat 1. Popong berpendapat bahwa pentingnya pendidikan karena setiap orang akan menjadi sarjana tergantung pendidikan formal maupun informal. Popong menceritakan mengenai ketika dirinya menghadiri Jakarta International School, namun tidak ada nuansa Indonesia. Popong bercerita bahwa semua menggunakan Bahasa Inggris dan tidak ada sedikit pun Bahasa Indonesia. Popong menanyakan mengenai Otonomi Dareah (OTDA) di bidang pendidikan,banyak pengawas tidak kompeten disebabkan bergantung kepada Kepala Daerah, bahwasanyayang ditempatkan pada tim sukses dari Kepala Daerah walaupun tidak menguasai pendidikan. Popong meminta untuk mengkaji kembali masalahpendidikan. Popong menanyakan mengenai pengambil alih pusat setifikasi guru karena Pemerintah Daerah memiliki pedoman.

Oleh Ferdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdiansyah memfokuskan kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menanyakan mengenai pengelompokan RKP. Ferdiansyah juga meminta penjelasan kepada Kemendikbud mengenai program prioritas nasional.

Fraksi Demokrat: Muslim dari Aceh 2. Muslim mengapresiasi Kemendikbud mengenai penyajian data yang utuh. Muslim mengharapkan untuk tidak terjadi kebocoran soal untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Fraksi PAN: Amran dari Sulawesi Selatan 3. Amran menanyakan mengenai faktor penghambat Pemerintah Daerah yang tidak menjadikan Renstra Kemendikbud sebagai acuan.

Fraksi PKS: Ledia Hanifa Amaliah dari Jawa Barat 1. Lediamenyarankan mengenai rencana prioritas anggaran tahun 2019 untuk memperhatikan pengembangan bahasa isyarat. Ledia mengkhawatirkan anak-anak yang masuk ke sekolah inklusi jika tidak ditangani dengan baik maka kondisi disabilitas menjadi lebih buruk dari sebelum masuk sekolah. Ledia meminta gambaran desain pemenuhan guru-guru Sekolah Luar Biasa dan data sekolah inklusi. Ledia berpendapat bahwa terdapat banyak sekolah inklusi yang gurunya tidak paham. Ledia menyampaikan perihal anggaran untuk sekolah pemenuhan kebutuhan disabilitas yang tidak tersedia. Ledia meminta untuk fokus ke stunting bukan ke kewenangan Kementerian Sosial, karena ini merupakan kewenangan Kemendikbud untuk mengurus disabilitas.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Respons akan dibuat secara tertulis.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyampaikan antara lain:
  • Laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2017
  • Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksan semester II tahun 2017 oleh BPK RI, pembahasan pemeriksaan terkait bidang pendidikan lingkup Kemendikbud RI dan BPK RI yaitu pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik professional.
  • Dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik professional, Kemendikbud RI telah melakukan upaya sebagai berikut: (a) Menetapkan regulasi, program, dan anggaran untuk mendorong guru, dan tenaga kependidikan lain untuk memenuhi syarat kualifikasi, (2) Menerapkan program GGD dan SM3T untuk mengatasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, (3) Mengembangkan aplikasi pendukung pendataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lain berbasis Data Pokok Pendidikan, dan (4) Menetapkan pedoman penyaluran, Tunjangan Profesi Guru (TPG), tambahan penghasilan, maupun tunjangan khusus.
  • Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan profesional, Kemendikbud RI mengakui masih banyak faktor penghambat.
  • Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal 1 APBN TA 2018
  • Realisasi daya serap Triwulan I dan pertengahan Triwulan II per-5 Juni 2018 terhadap APBN TA 2018 yaitu: (1) Berdasarkan SP2D sebesar 32,16% atau sejumlah Rp12,893,951,797,000 dari pagu Rp40,092,000,000,000, dan (2) Berdasarkan SPM sebesar 35,10% atau sejumlah Rp14,073,765,716,000 dari pagu Rp40,092,000,000,000.
  • Kemendikbud RI terus mengawal implementasi program/kegiatan prioritas nasional, yaitu akses, mutu, kebudayaan dan bahasa. Pengawalan utamanya dalam hal realisasi fisik dan realisasi anggaran.
  • Terkait Permasalahan Guru
  • Jumlah guru secara nasional per Desember 2017 berjumlah 3.017,.296 orang yang terdiri dari guru PNS sejumlah 1.483.265 orang dan guru bukan PNS sejumlah 1.534.031 orang.
  • Total kekurangan guru PNS di sekolah negeri adalah 988.133 orang,namun bisa diupayakan cukup dengan 707.324 guru PNS, dengan perhitungan efisiensi (guru mengajar maksimal 30 jam pelajaran seminggu dengan multi grade dan multi subject teaching).
  • Adanya jumlah guru yang akan pensiun dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sejumlah 256.950.
  • Pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa di sekolah negeri tidak disertai dengan pemenuhan guru PNS.
  • Ada 53% guru non PNS di sekolah swasta dari total guru di Indonesia.
  • Jumlah guru PNS yang direkrut jauh lebih rentan dari pada yang pensiun.
  • Sebaran guru PNS tidak merata.
  • Sekolah menambal kekurangan guru PNS dengan merekrut guru honorer melalui proses seleksi yang tidak jelas.
  • A.4. Integrasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan SNMPTN.
  • Kementerian yang bertanggungjawab pada sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dan SNMPTN adalah Kemenristekdikti RI.
  • Kemendikbud RI mendukung kebijakan Kemenristekdikti RI dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang tersistem, baik PDSS maupun SNMPTN.
  • Bentuk dukungan yang diberikan Kemendikbud RI kepada Kemenristekdikti RI terbatas pada supply data sekolah dan siswa yang akan mengikuti seleksi.
  • Supply data yang diberikan kepada Kemenristekdikti RI bersumber dari Dapodik yang telah terverivikasi dan divalidasi serta disesuaikan dengan kebutuhan dana dari sistem PDSS dan SNMPTN dalam bentuk web service.
  • Data Kemendikbud RI yang diberikan kepada Kemenristekdikti RI melalui web service diantaranya: Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), alamat sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), nama siswa.peserta didik, tanggal lahir, tempat lahir, alamat siswa, akreditas sekolah, kurikulum, nilai rapor, Kab/Kota, provinsi, Agama, NIK, dan Jenis Kelamin.
  • A.5. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019.
  • Kemendikbud RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2019 sebesar Rp39.217.990.441,000.
  • Arah kebijakan RKP Tahun 2019 adalah: (1) Pendampingan pendidikan karakter, penjaminan mutu pendidikan, penguatan vokasi, beasiswa unggulan, penyediaan sarpras TIK di daerah afirmasi, (2) Sertifikasi untuk rekrutmen guru baru (estimasi 80 ribu), LMS untuk peningkatan kompetensi guru, (3) Penjaminan mutu PAUD Dikmas, perbaikan kelembagaan satuan Pendidikan PAUD Dikmas, dan Isu Stunting, serta (4) Gerakan Literasi Nasional, Diplomasi budaya LN (Indonesiana, Karapan Budaya dan WCF).
  • Sikap dan Pandangan Komisi 10 DPR RI.
  • Komisi 10 DPR RI menilai bahwa daya serap triwulan I dan pertengahan triwulan II APBN TA 2018 yang baru mencapai sebesar 32,16% dan 35,10% dan perlu lebih dioptimalkan pada triwulan berikutnya.
  • Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan langkah-langkah strategis percepatan penyerapan APBN TA 2018 dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan target yang telah ditetapkan pada RKP dan RKA K/L TA 2018.
  • Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI perlu menyusun langkah-langkah inovatif dan strategis untuk menyelesaikan permasalahan guru, utamanya mengenai kekurangan guru, PNS, guru menjelang pensiun, dan rencana/usulan rekrutmen guru per-Tahun (2019-2024).
  • Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk terus mendukung program integrase Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dan program-program sejenis lainnya yang secara prinsip memberikan kemudahan calon mahasiswa mengikuti SNMPTN.
  • Komisi 10 DPR RI telah mengetahui bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-269/MK.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 perihal pagu indikatif K/L tahun 2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp39.217.990.441.000.
  • Dalam pembahasan RKP dan RKA Kemendikbud RI ke depan, Kemendikbud RI perlu: (1) Menyajikan basis data yang digunakan, rujukan, target dan sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA TA 2019, (2) Menyajikan peta masalah pendidikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang antara lain meliputi capaian program prioritas, persoalan, peserta didik disabilitas, dan isu-isu aktual yang melahirkan respons masyarakat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
  • Komisi 10 DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Kemendikbud sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKP dan RKA Kemendikbud RI TA 2019.
  • Komisi 10 DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan mengagendakan Pembahasan RKP-K/L dan RKL-K/L Tahun 2019 pada tanggal 2 s/d 4 Juli 2018 dengan agenda penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, organisasi, dan program kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Banggar pada Masa Sidang V Tahun 2018 – 2018.
  • Terkait realisasi PIP TA 2018, Komisi 10 DPR RI meminta kepada Mendikbud RI untuk menyampaikan data Program Indonesia Pintar (PIP) secara terbuka pada semester mendatang.
  • Komisi 10 DPR RI akan menyelenggarakan Raker yang secara khusus membahas permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan.
  • Komisi 10 DPR RI meminta Mendikbud RI untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan dan tanggapan anggota Komisi 10 DPR RI secara tertulis paling lambat 28 Juni 2018.

 

Penutup

Raker Komisi 10 dengan Kemendikbud tentang laporan ikhtisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan RKA K/L RAPBN Tahun 2019 ditutup oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 17:58 WIB.

Untuk membaca rangkaianlivetweetRaker Komisi 10 dengan Kemendikbud tentang laporan ikhtisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan RKA K/L RAPBN Tahun 2019, kunjungi https://chirpstory.com/li/394458

Ilustrasi: detik.com

WikiDPR/bes/fy