Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017 – RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 18/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 01/Aug/2018

Mitra Kerja: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBN T.A. 2017 – RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS

Pada 18 Juli 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tentang laporan keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2017. RDP dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 16:17 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Azam menyampaikan bahwa rapat ini guna membahas laporan keuangan atas pelaksanaan APBN T.A. 2017, pembahasan terkait laporan keuangan, serta tindaklanjut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Azam juga meminta terkait kendala yang dihadapi per triwulan, kinerja direktorat, serapan anggaran tahun 2017 dan tahun 2018, sistem pengendalian internal, termasuk opini pemeriksaan dan kendala dalam meningkatkan kualitas.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BP Batam:

  • Realisasi anggaran tahun 2017 sebanyak 84,17% dan belanja negara sebesar 74%, karena saat disusun rencana pagu anggaran tahun 2017 tidak diperhitungkantarif kenaikan lainnya, sehingga dalam penerapannyaterdapat gejolak di masyarakat, mereka menolak kenaikan tarif sewa lahan dan jasa pelabuhan, sehingga Dewan Kawasan menurunkan tarif.
  • Kendala Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 80 – 85% diakibatkan rencana kenaikan tarif pada saat penyusunan dipa BP Batam yang tidak bisa direalisasikan, pinjaman luar negeri untuk pengembangan pengelolaan limbah akibat lambatnya penyerapan, karena pada Desember 2016 baru melakukan tanda tangan kontrak, seharusnya tanda tangan kontrak dilaksanakan pada April 2016 dan mulai pengerjaan proyek awal 2017.
  • Rupiah murni mencapai 90% dan untuk kaitannya dengan pencapaian belanja PNBP sebesar 78%. BP Batam melihat kendala kedua akibat pemotongan anggaran infrastruktur dan persetujuan terlambat, sehingga pembangunan Dam Tembesi menjadi terhambat.
  • Sebagian besar penerimaan BP Batam dari PNBP yang berasal dari lahan, pelabuhan, laut, bandara, rumah sakit, air limbah dan kantor pusat non-lahan.
  • Pergerakan penerimaan belanja BP Batam hingga tahun 2015 mengalami surplus yang cukup besar, tetapi di tahun 2016 -2017,BP Batam mengalami defisit cukup besar.
  • Kedepannya,BP Batam akan kendalikan defisit ini dan target surplus untuk meningkatkan saldo tabungan BP Batam agar ikut membangun infrastruktur di Batam.
  • Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), SAL tahun 2016 sebesar Rp1 triliun, kemudian diakhir atau SAL tahun 2017 menjadi Rp622 miliar dan diakhir menjadi Rp422 miliar.
  • Neraca keuangan BP Batam berasal dari aset lancar dan tetap, kemudian piutang, sehingga tahun 2017 BP Batam sedikit mengalami peningkatan aset dari Rp24,1 triliunmenjadi Rp28 triliun.
  • Penyerapan tenaga kerja tercapai sebanyak 178%.
  • Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2013,BP Batam mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), kemudian tahun 2014 - 2015 naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun 2016 - 2017 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Pertumbuhan PNBP akibat penyesuaian tarif yang diusulkan maka realisasinya hanya 3,7%.
  • Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BP Batam kedepannya, yaitu:
  • Memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran (pendapatan dan belanja dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban), sehingga meningkatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
  • Meningkatkan kapasitas usaha BP Batam melalui peningkatan investasi, efisiensi belanja dan revitalisasi berbagai kebijakan dan kegiatan promosi.
  • Memperbaiki kualitas layanan BP Batam.
  • Meningkatkan potensi dan realisasi PNBP melalui optimalisasi pemanfaatan aset (antara lain kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama operasional (KSO).
  • Memperbaiki kualitas organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui revitalisasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), perbaikan sistem pengadaan SDM dan pejabat, serta pelaksanaan diklat bagi pegawai (antara lain melalui program beasiswa).
  • Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
  • Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi komunikasi secara optimal menuju smart organization.
  • BP Batam akan terus meningkatkan organisasi BP Batam melalui perbaikan sistem SDM dan diklat pegawai yang dibiayai oleh beasiswa.
  • BP Batam juga memiliki jawaban tertulis yang telah diserahkan.

Kepala BPKS:

  • Realisasi tahun 2017 sebesar Rp148,4 miliar dari total Rp249 miliar atau penyerapannya sebesar 59,3%.
  • Program perencanaan sebesar Rp117,5 miliar dari anggaran Rp205 miliar atau penyerapannya sebesar 57,19%. Rendahnya realisasi diakibatkan tender atau revitalisasi dilakukan tender ulang, karena tidak ada pemenang tender.
  • Realisasi anggaran per triwulan pertama, yaitu: (1) Rp169 miliar di tahun 2016, (2) Rp249 miliar di tahun 2017.
  • Di tahun 2017 BPKS mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi GolkarLili Asdjudiredja dari Jawa Barat 2. Lili melihat uraian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan belanja Badan Pengusahaan (BP) Batam seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan sedikit menurun, tetapi ada juga yang pencapaiannya melebihi 100% dan memang ada juga yang rendah. Untuk Rumah Sakit Batam, Lili mendengar bahwa ada tambahan dana yang digunakan untuk membangun gedung baru, Lili ingin mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Lili meminta langkah perbaikan kinerja kedepannya, untuk meningkatkan potensi dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lili ingin penjelasannya, karena bagaimana pun Batam ini kalau pengelolaannyabaik, maka PNBP bisa baik. Lili berpendapat untuk Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), lokasinya sangat strategis, bahkan berjualan air saja laku. Lili mengatakan bahwa Sabang berbatasan langsung dengan Malaysia, ada pelabuhan transit untuk barang yang akan dikirim ke Indonesia, seharusnya hal itu bisa diambil alih oleh Sabang, karena Sabang ini merupakan pelabuhan yang sangat strategis. Lili menyatakan bahwa anggaran untuk BPKS terbilang kecil, sehingga bagaimana jika Gubernur Aceh datang ke Presiden terkait masalah anggaran infrastruktur di Sabang, karena menurut Lili idealnya anggarannya hingga Rp1 triliun. Lili menyatakan bahwa Sabang memiliki potensi ekonomi yang besar, jika tidak diberi sarana dan anggaran yang baik, maka tidak akan berkembang.Lili mengusulkan agar melakukan presentasi ke Pak Joko Widodo, agar potensinya dapat tergali. Lili menyayangkan kenapa realisasi anggaran BPKS di tahun 2017 rata-ratanya hanya 59%. Lili juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan di Merauke, Papua terus ditambah, tetapi Sabang tidak. Terakhir Lili menyambut baik langkah dari BP Batam untuk merevitalisasi bandara dan pelabuhan, karena akan berdampak pada hal yang signifikan.

Fraksi DemokratSartono Hutomo dari Jawa Timur 7. Sartono menganjurkan agar diadakan kerja sama dengan pihak swasta, sehingga Kawasan yang menjadi jangkauan atau teritorial dibawah Badan Pengusahaan (BP) batam, payung hukumnya harus dibuatkan. Sartono menegaskan bahwa secara teknis mereka yang menjalankan, tugas kita hanya menyiapkan lahannya. Sartono juga menyarankan agar kita menjalin kerja sama pertukaran secara internasional dan itu harus dimaksimalkan.Sartono mencontohkan bahwa di Jawa Tengah, tepatnya Desa Ponggok, mereka berhasil membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), padahal ruang lingkupnya kecil, sehingga Batam dengan sejarahnya yang panjang, dengan kekuasaan lahannya dibawah BP Batam harus dikerjasamakan. Sartono juga menambahkan bahwa pusat juga harus berperan, karena harus ada rekayasa, karena untuk pengembangan pariwisata jika tidak ada penerbangan langsung, maka agak berat juga untuk pengembangan pariwisata.

Oleh Azam Asman Natawijana dari Jawa Timur 3. Azam mengatakan bahwa banyak program yang tidak terealisasi, dan Azam meminta dijelaskan mengenai hal tersebut. Azam juga memberikan catatan bahwa diseluruh deputi programnya banyak yang tidak tercapai, sehingga ini menjadi catatan kedepannya, karena kepengurusan lama yang sudah mau habis, sehingga kinerjanya akan tidak maksimal.

Fraksi HanuraInas Nasrullah Zubir dari Banten 3. Inas mempertanyakan apakah pemanfaatan anggarannya tepat sasaran, efisien dan efektif tidak, karena yang mengajukan anggaran juga orang yang sama saat menghadiri rapat ini.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kepala BPKS:

  • Ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan, dana yang dialokasikan fokus pada revitalisasi pelabuhan yang menguras banyak biaya besar dan juga ada beberapa sektor yang sedikit mengalami gangguan.
  • Saat ini memang ada sedikit kemoloran, tetapi BPKS yakin kedepannya akan lebih baik lagi.
  • Kelemahan BPKS akhir-akhir ini karena kurangnya semangat, mungkin itu merupakan salah satu kendala optimalisasi anggaran, sehingga tahun ini menjadi terganggu, tahun berikutnya BPKS optimis akan lebih baik.

Kepala BP Batam:

  • Berdasarkan angka, target BP Batam di tahun 2017 sebesar Rp541 miliar, lebih besar jika dibandingkan pencapaian tahun 2018 yang hanya sebesar Rp330 miliar. Awalnya BP Batam merencanakan kenaikan tarif penyewaan lahan yang hampir mendekati 100%, kemudian terjadilah gejolak dimasyarakat untuk melakukan protes agar tidak ada pembayaran selama tarif disesuaikan.
  • BP Batam intensifkan dan sudah ada masyarakat dari dunia usaha yang telah melakukan pembayaran, tarifnya sudah dinaikkan dari realisasi tahun 2017.
  • Target PNBP tahun 2018 meningkat sebanyak 20%, sehingga angkanya 1.200. BP Batam optimis hal ini bisa tercapai karena sudah termasuk soal lahan.
  • Untuk rumah sakit kami sedang fokuskan untuk gedung B, yaitu ruang inap, dari sanalah akan diadakan penambahan PNBP. BP Batam menilai penerimaannya cukup baik dan juga akan ada perbaikan kinerja di Rumah Sakit BP Batam.
  • Untuk aset-aset BP Batam seperti bandara, rencananya akan melelang bandara di September untuk peningkatan investasi disana, BP Batam juga akan bangun terminal 2 yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Tidak hanya bandara, tetapi pelabuhan dan rumah sakit juga akan kita kerjasamakan, contohnya rumah sakit akan kerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.
  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78 akan BP Batam maksimalkan untuk pengelolaan aset BP Batam.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

BP Batam:

  • Komisi 6 DPR-RI memahami realisasi anggaran BP Batam 2017 sebesar Rp1.533.494.094.476,00 atau 74,04% dari pagu anggaran sebesar Rp2.071.102.764.000,00 dengan catatan agar memperbaiki kinerja untuk meningkatkan penyerapan anggaran 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mengapresiasi kepada BP Batam yang memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BP Batam 2017 sesuai surat Pimpinan BPK Nomor: 33/VII-XVIII/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak BP Batam agar segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BP Batam 2017.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak kepada BP Batam agar segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dalam mengimplementasi sistem aplikasi e-Rekon-LK, terutama untuk mendukung efektivitas sistem pengendalian intern.

BPKS:

  • Komisi 6 DPR-RI memahami realisasi anggaran BPKS 2017 sebesar Rp148.040.289.951,00 atau mencapai 59,3% dari pagu anggaran sebesar Rp249.655.176.000,00 dengan catatan agar memperbaiki kinerja untuk meningkatkan penyerapan anggaran 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mengapresiasi kepada BPKS yang memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPKS 2017 sesuai surat Pimpinan BPK Nomor: 30/S/VII-XVIII/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak BPKS agar segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BPKS 2017.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak kepada BPKS untuk melakukan koordinasi dengan Kemenkeu dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam mengimplementasikan sistem aplikasi e-Rekon-LK, terutama untuk mendukung efektivitas sistem pengendalian intern.

 

Penutup

RDP Komisi 6dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS laporan keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2017 ditutup oleh Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura dapil Banten 3 pada pukul 18:04 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 6 dengan Kepala BP Batam dan Kepala BPKS tentang laporan keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) T.A. 2017, kunjungihttps://chirpstory.com/li/398349

 

Ilustrasi: https://citraindonesia.com

WikiDPR/why/fy