Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 19/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 03/Aug/2018

Mitra Kerja: Menteri Perdagangan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Pada 19 Juli 2018, Komisi 6 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Menteri Perdagangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Raker dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 15:36 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Azam menyampaikan bahwa rapat ini merupakan salah satu upaya konkret dalam hal transparansi,yakni LKPP dengan prinsip tepat waktu dan standar akuntansi pemerintah secara umum. Azam menjelaskan bahwa tugas komisi terdapat dalam pasal 51 ayat 2 mengenai pembahasan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tindak lanjut mengenai laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan tugas komisi. 

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Realisasi anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp2,977 triliun atau 86,1% dari total anggaran sebesar Rp3,4 triliun.
  • Belum optimalnya serapan anggaran akibat program perdagangan dalam negeri yang tidak direalisasikan.
  • Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp75 miliar, dan Kemendag juga melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2017.
  • Rendahnya realisasi anggaran tahun 2016 yaitu self blocking atau penghematan anggaran.
  • Serapan anggaran tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan 5,24% atau sebesar Rp146,6 miliar.
  • Kemendag mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2017. Kemendag juvga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.
  • Upaya perbaikan di tahun 2018, pertama Kemendag akan mendorong keluarnya pipa tugas inspektorat terhadap surat dari Pemerintah Daerah (pemda) kabupaten atau kota yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Ihsan Yunus dari Jambi. Ihsan memberikan apresiasi kepada Kemendag karena telah meningkatkan serapan anggaran tahun 2017, kuartal keempat yang sebelumnya hanya 78% mengalami kenaikan yang signifikan dan mendapatkan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah tujuh kali berturut-turut. Ihsan sebenarnya hanya ingin membahas yang diagendakan saja, tetapi Ihsan mendapatkan telepon dari Dapilnya yang mengeluhkan kenaikan harga telur dan ayam, awalnya harga telur Rp23.000,00 kemudian melonjak menjadi Rp30.000,00 dan ayam potong melonjak menjadi Rp60.000,00. Ihsan menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah, karena harus ada terobosan yang baru dan Ihsan mencurigai bahwa ada kartel ayam dan telur, kalau istilah Mahkamah Konstitusi (MK) yang dulu yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga yang bisa menjegal hal tersebut yakni Kemendag yang harus bekerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan dua-duanya merupakan mitra Komisi 6.

Fraksi Golkar: Lili Asdjudiredja dari Jawa Barat 2. Lili menyampaikan poin-poin penting berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pertama perlunya pengendalian sistem intern, pemantauan, pencairan jaminan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang dari hasil empat temuan pemeriksaan, lalu ada permasalahan lainnya, tetapi karena Kemendag telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut, artinya masalah tersebut telah diperbaiki. Lili juga menanyakan apakah ada sanksi berat kepada Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik yang tidak cermat mengamati perdagangan antar pulau, apakah sanksi yang akan diberikan, karena terjadi kekurangan volume atas 23 paket sarana distribusi dan logistik yang berasal dari dana Satuan Kerja (Satker) sebesar Rp3,2 miliar. Lili menegaskan bahwa jangan sampai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dicapai tercoreng akibat kerikil kecil.

Fraksi Gerindra: Khilmi dari Jawa Timur 10. Khilmi mengkritisi kenapa stok ayam dan telur menipis, tetapi kita justru mengekspor ke Filipina. Khilmi menyampaikan informasi yang didapatkan dari TV, Khilmi tidak mengetahui apakah ini hal yang benar atau salah adanya. Khilmi juga menanyakan kenapa harga daging pada saat hari raya di setiap provinsi berbeda-beda. Khilmi juga mengapresiasi harga daging di DKI Jakarta yang tidak terlalu tinggi ketika hari raya. Khilmi menyampaikan laporan keluhan ini berdasarkan laporan-laporan yang masuk, jadi Khilmi meminta kepada Mendag dan Menteri Pertanian untuk jangan melakukan ekspor ke Filipina, ketika kebutuhan dalam negeri masih kurang, karena izin ekspornya harus melalui Kemendag dan juga diperlukan konfirmasi kembali kepada Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai ekspor telur dan ayam, bahkan negara tujuan ekspornya tidak hanya Filipina, tetapi juga sampai ke Malaysia.

Fraksi Demokrat: Sartono Hutomo dari Jawa Timur 7. Sartono menyampaikan bahwa perang dagang antara Amerika dan Cina berdampak terhadap harga-harga yang membumbung tinggi dan masyarakat hanya memperoleh sepotong-potong mengenai keputusan yang diambil oleh Pak Menteri Perdagangan, sehingga Pak Menteri harus menanggapi pengusaha dan kegaduhan yang saat ini terjadi. Sartono juga mengingatkan bahwa ini Menteri Perdagangan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena sedang berada diujung tahun politik. Sartono juga mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah juga berdampak terhadap sektor-sektor lainnya, seperti kedelai, tempe dan tahu yang merupakan komoditas utama Indonesia, dan Sartono meminta Mendag harus menyampaikan ke masyarakat bahwa saat ini sedang terjadi lompatan yang luar biasa, hal tersebut perlu disampaikan ke masyarakat agar mereka tidak terkejut. Sartono juga menjelaskan kalau Indonesia tiba-tiba import lagi, nanti ramai di masyarakat agar fluktuasi harga relatif terjaga, itu merupakan keputusan Mendag, dan Komisi 6 hanya tidak ingin terjadi kegaduhan.

Oleh Azam Asman Natawijana dari Jawa Timur 3. Azam menyampaikan bahwa kenaikan harga cabai, gula, beras, telur dan daging terus berulang, dan itu semua tugas leading sector-nya berada di Kemendag agar kejadian ini tidak kembali terulang. Azam menegaskan bahwa Indonesia memiliki perangkat UU Perdagangan dan itu tidak digunakan, kalau ini terus berulang sama saja kita terus-menerus mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun. Azam juga menjelaskan, meskipun kesempatan rapat kali ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP)tahun 2017, tetapi Komisi 6 ingin membahas isu yang lain di kesempatan yang singkat ini, diharapkan Mendag bisa sedikit menjelaskan agar kejadian ini tidak terulang, karena korbannya lagi-lagi rakyat dan sepertinya eksekutif dan legislatif dinila tidak bekerja dengan baik. Azam juga meminta agar Kemendag memberikan salinan surat ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait tidak diberikannya izin untuk mengimport bringket dan nanti akan menjadi bagian Komisi 6 untuk membicarakannya dengan industri.

Fraksi PAN: Mohammad Hatta dari Jawa Tengah 5. Hatta menjelaskan bahwa kita harus memberikan pembiayaan dari awal dan bisnis yang logis kepada para peternak, agar di-blanked dengan asuransi dan Hattamengirajuga banyak perusahaan asuransi yang ingin membiayai usaha peternakan seperti Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), tinggal pemerintah atau negara apakah serius untuk memberikan modal yang tentu saja dikawal dengan asuransi, jika diterima maka Badan Urusan Logistik (Bulog) harus siap. Hatta juga mengatakan bahwa ritme pengaturan perdagangan harus dibimbing oleh Kemendag, jadi harus ada keseriusan kalau Bulog dan Kemenag ingin agar permainan bisa diminimalisirkan. Hatta memberikan solusi yang serius, jangan hanya operasi pasar lalu selesai begitu saja, seharusnya ada penyelesaian secara sistematis. Hatta meminta agar Bulog dan Kemendag untuk memiliki satu pintu. Hatta juga berpendapat bahwa disaat mereka punya solusi, tetapi terkadang Bulog dan Departement Perdagangan tidak satu visi. Hatta juga menyampaikan bahwa Bulog dan Departemen Perdagangan sebetulnya butuh masukan dari Bapak Menteri Perdagangan, sehingga perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk memecahkan solusi-solusi negara, sehingga kita harus duduk bersama dan memiliki satu visi, karena ketika kita tidak satu visi, maka Presiden tidak bisa berjalan untuk mengendalikan anak buahnya.

Fraksi Hanura: Inas Nasrullah Zubir dari Banten 3. Inas meminta agar hal ini disikapi dan harus ada kemauan dari Kemendag untuk kerja sama, kalau perlu dibuatkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengatur agar koperasinya jalan, jangan sampai seperti beberapa bulan yang lalu ketika harga jatuh peternak menjerit, tetapi ketika harganya naik bukan peternak yang menikmatinya dan pembelinya yang menjerit.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Kemendag akan memberikan sanksi teguran sesuai ketentuan apabila ada kriteria dengan teguran tertulis dan dikonsultasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  • Terkait mengapa Kemendag mendapatkan opini WTP, karena Kemendag korektif dan action, jadi rekomendasi BPK telah Kemendag lakukan dan proses penyelesaian, Kemendag telah memenuhi sistem akuntansi pemerintah. Itu merupakan prinsip dan kesalahan klasifikasi belanja yang telah Kemendag selesaikan.
  • Kekurangan volume pembangunan pasar telah ditindaklanjuti dan masih dalam proses untuk menegur kepala dinas yang bersangkutan.
  • Kemendag memiliki aset tanah eks. Pertamina yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Kemendag. Ada beberapa hal yang tidak sesuai ketentuan karena belum disetujui anggaran angsurannya, jadi setelah monatorium dicabut, Kemendag mengusulkan agar beberapa karyawan ditempatkan di tempat lain agar dikemudian hari bisa menjadi kantor sendiri pada tahun 2019-2020, setelah mendapatkan persetujuan.
  • Kemendag memiliki tanah 1,2 hektar eks. Pertamina di Jalan Ridwan Rais, yang lokasinya disebelah Gambir.
  • Mengenai masalah kenaikan harga ayam dan telur, Kemendag harus sampaikan bahwa dari sisi produksi dan ketersedian barang juga langka,selain itu, juga ada penyakit yang mengakibatkan stoknya berkurang dan Kemendag juga kekurangan antibiotics untuk pakan, jadi risiko kematian ayam meningkat dan ada penyakit aneh dalam kandungan merah telur, tetapi tidak ditemukan dipeternak mandiri.
  • Anggota Komisi 6 menduga adanya temuan kartel, Kemendag sudah mengundang peternak kecil untuk menentukan bersama-sama batas bawah dan atas, kalau ditentukan batas atasnya saja nanti Kemendag akan didemo oleh peternak dari Boyolali.
  • Kemendag menduga ada mata rantai diatas yang menikmati keuntungan terlalu besar dari peternak, langkah yang Kemendag lakukan meminta peternak untuk melakukan intervensi pasar untuk menurunkan dan Kemendag juga meminta Kementan untuk melakukan fleksibilitas.
  • Kemendag melihat bahwa beberapa hari kecenderungan harganya menurun dan Kemendag juga meminta Kepala DInas Jambi untuk menemui Pak Ihsan Yunus.
  • Sebanyak 3.507 produk masih mendapatkan fasilitas generalized system of preferences (GSP) dari pemerintah Amerika. Kemendag telah melakukan korespondensi dengan pemerintah dan duta besar Amerika, mereka meminta untuk dibukakan akses fail yang sama, itulah tuntutan mereka.
  • Kemendag akan terus melobby pemerintah Amerika agar mendapatkan fasilitas GSP.
  • Kemendag belum bisa menemukan tempat yang lain untuk melakukan import kedelai dan diharapkan tidak menghambat proses tata niaga.
  • Harga ayam dan telur cenderung turun, tetapi jika ditanyakan berapa marginnya, Kemendag mengatakan bahwa itu bergantung kepada perantara, sekarang hanya berfokus agar tidak menekan harga terlalu jauh, karena nanti peternak dari Boyolali akan marah-marah. Kemendag ingin agar semuanya seimbang.
  • Kemendag juga telah berbicara dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) agar bisa dipertemukan secara langsung dengan peternak, kegiatannya sama, tetapi dengan nama yang berbeda.
  • Kemendag akan melihat kembali bagaimana koperasi memiliki fungsi yang penting.
  • Mengenai permasalahan telur memang ada anomali mengenai pelambatan produksi.
  • Kemendag akan terus belajar untuk mengambil langkah yang lebih baik lagi, berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan.
  • Kemendag sudah mengeluarkan surat untuk tidak merekomendasikan import bringket dan juga telah berkirim surat ke Kemenperin,jadi tidak ada izin yang keluar, hanya izin kemudahannya saja yang Kemendag berikan, itu pun Kemendag meminta pertimbangan teknis (Perteg) ke Kemenperin.
  • Memang betul ada permintaan import bringket dan tidak Kemendag berikan izinnya, karena sebelumnya didiskusikan hal tersebut dengan industri dan juga Kemendag meminta Perteg ke Kemenperin. Kemendag juga dalam mengeluarkan izin selalu melihat stok nasional terlebih dahulu.
  • Sebelum surat kemudahan dikeluarkan, Kemenperin sudah menyetujui bahwa tidak memberikan izin import bringket.
  • Mengenai rapat masalah import bringket, Kemendag mengusulkan untuk mengundang seluruh asosiasi yang terkait.

 

Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 6 DPR-RI memahami realisasi anggaran Kemendag 2017 sebesar Rp2.945.776.916.162,00 atau 86,1% dari total anggaran sebesar 3.421.243.580.000,00 dengan catatan agar Kemendag memperbaiki kinerja untuk meningkatkan penyerapan anggaran 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mendukung terhadap upaya perbaikan yang dilakukan Kemendag dalam pelaksanaan anggaran 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mengapresiasi kepada Kemendag yang memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Kemendag 2017 sesuai surat Pimpinan BPK Nomor: 157/S/XV/05/2018 tanggal 30 Mei 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak Kemendag agar segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemendag 2017.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak Kemendag melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Pembedaharaan Negara dalam penyusunan laporan keuangan melalui sistem aplikasi e-Rekon-LK.
  • Komisi 6 DPR-RI mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kendala koneksi jaringan internet untuk mengimplementasikan sistem aplikasi e-Rekon-LK, terutama di daerah terpencil atau blank spot area.

 

Penutup

Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 ditutup oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 17:06 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017, kunjungi https://chirpstory.com/li/398480

 

Ilustrasi:beritasurabayaonline.net

WikiDPR/ws/fy