Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Kinerja Keuangan – RDP Komisi 11 dengan PT TASPEN dan PT ASABRI

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 28/Jun/2018,  Ditulis Tanggal: 06/Jul/2018

Mitra Kerja: PT TASPEN PT ASABRI Laporan Kinerja Keuangan – RDP Komisi 11 dengan PT TASPEN dan PT ASABRI

Pada 28 Juni 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PT TASPEN dan PT ASABRI tentang laporan kinerja keuangan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10:49 WIB.

Sebagai kata pengantar, Prakosa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)merupakan pelaku utama yang penting untuk ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prakosa menjelaskan bahwa tujuan BUMN yakni untuk memberikan sumbangan untuk ekonomi negara, pemanfaatan umum, pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta untuk memberikan bimbingan untuk pelaku usaha dalam merintis usahanya. Prakosa juga menjelaskan berkenaan ini, pada tahun 2017, TASPEN berhasil mengumpulkan laba sebesar RP72M dibandingkan tahun 2016. Prakosa berpendapat, hasil ini merupakan percepatan yang progresif sebab kenaikan aset yang besar dan kenaikan laba hingga 100%. Untuk PT ASABRI juga berhasil menaikkan laba hingga 500% dibandingkan tahun 2016. Prakosan memaparkan total aset mencapai Rp44T atau tumbuh sebesar 22,7%.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

PT TASPEN:

  • PT TASPEN memiliki program tabungan hari tua pada saat berakhir masa jabatan dan kerja.
  • Terdapat 2 produk baru yaitu jaminan kecelakaan dan kematian.
  • TASPEN memiliki peserta sebanyak 6,8 juta orang dan bekerjasama dengan 45 bank sebagai mitra pembayaran. PTTASPEN memiliki 2 anak perusahaan yaitu Taspen Life dan Taspen Properti.
  • TASPEN memiliki Bank Mandiri Taspen yang bekerjasama antara Bank Mandiri dan Taspen.
  • Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan langsung dibayar pada pensiunan. Dalam pelaksanaannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, gaji dipotong 8% dari gaji pokok untuk program pensiun dan program Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan dan pegawai.
  • PT TASPEN memiliki prinsip yaitu mengelola hari tua dan meningkatkan pelayanan pada peserta dan meningkatkan investasi.
  • Saat ini layanan claim sudah otomatis, masyarakat tidak harus datang ke Taspen untuk proses claim.
  • Taspen memproses beberapa data yang ada untuk proses pembayaran THR dan pensiunan. Taspen memiliki smart cup untuk memberikan kemudahan untuk pensiunan dan tidak membutuhkan autentikasi.
  • Taspen beralih pada laporan keuangan, total aset Taspen saat ini adalah Rp232T dan rata rata pertumbuhannya sebesar 13,31% dimana pertumbuhan year of year April 2017 yakni 10,82%. Aset dikelompokkan menjadi 2 yaitu aset yang menghasilkan investasi dan tidak memberikan pendapat.
  • Tugas utama TASPEN yaitu mengoptimalkan investasi. Posisi Taspen pada April 2018 sebesar Rp216T dimana dari Rp106T yang berupa obligasi, surat utang negara (syariah dan konvensional).
  • Dana investasi pensiun bulan April 2017 baru diperkenankan ikut untuk saham dari dana THR.
  • Investasi total tumbuh sebesar 18,04%.
  • Pendapatan hasil investasi tidak mempengaruhi rugi laba Taspen. Oleh pemerintah, terdapat program menjadi kuli pandit karena gaji pensiun dari APBN.
  • Tahun 2017 hasil investasi sejumlah Rp9,26T menambah dana kelolaan investasi dan tidak menambah laba rugi Taspen.
  • Dasar kebijakan yakni UU No. 11/2009 dimana untuk mengukur dana akumulasi dana pensiun yang ada hingga bisa meningkat dan hasilnya digunakan untuk membayar pensiun.
  • Penyebab rugi laba Taspen pada tahun 2014 yakni karena terkait kebijakan yang dilakukan untuk perpanjangan usia pensiun daan penurunan pembayaran klaim. Tahun 2015 - 2017 tidak wajib membayar dividen dan hanya membayar 2013 dan 2014 dalam jumlah tidak banyak.

 

PT ASABRI:

  • Manfaat dari tabungan hari tua, yang dipotong 32% dari gaji pokok yaitu tabungan asuransi, nilai tunau tabungan asuransi biaya pemakapan peserta pensiun, biaya pemakaman istri/suami dan anak untuk pensiun, masih dari APBN dan manfaatnya yakni pinjaman uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membantu pemerintah mewujudkan program rumah untuk seluruh masyarakat.
  • Program jaminan kecelakaan kerja dari pemerintah, manfaatnya jaminan perawatan kesehatan, cacat dinas biasa dan khusus, santunan risiko kematian khusus dan biaya pengangkutan serta beasiswa.
  • Total aset dari laba bersih 2014 sebesar Rp245M, tahun 2015 sebesar Rp300M, tahun 2016 sebesar Rp118M dan tahun 2017 sebesar Rp896M dan total aset tutup buku 2017 adalah Rp44T.
  • PP baru keluar tahun 2015, masih minus Rp6M. Tahun 2016 sudah meningkat Rp7M. Tahun 2018 positif Rp67M. Jaminan kecelakaan kematian, penerimaan premi, biaya klaim meningkat.
  • Rasio kecukupan investasi tahun 2017 adalah 117,59%. Ebidat margin pada tahun 2017 adalah 29,12%. Expand rasio tahun 2017 sebesar 11,91%.
  • Tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan mengenai tingkat kepuasan peserta. Tahun 2015, 2016 dan 2017 sudah meningkat mengenai assesment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Untuk opini auditor independen, tahun 2017 banyak mengeluarkan biaya karena harus dihitung ulang aset sesuai kondisi terakhir tahun 2017.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Andreas Eddy Susetyo dari Jawa Timur 5. Andreas membahas mengenai bahan yang relatif sedikit. Andreas menjelaskan bahwa Komisi 11 merupakan komisi kebijakan dan hal ini menyangkut hajat hidup banyak masyarakat terutama pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Andreas menanyakan mengenai dana jangka panjang yang dikelola. Andreas menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika dimanfaatkan dengan benar dari investasinya, mendapatkan riten besar namun terdapat anomali dari kebijakan. Andreas menanyakan mengenai dana jangka panjang di recycle ke dana jangka pendek yang dianggap aman. Andreas berpendapat bahwa deposito dirinya termasuk pendek. Andreas memberikan saran permasalahan ini dibahas juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebabbanyak dana pensiun yang cukup besar juga bobolnya. Banyak yang lainnya juga dan sebetulnya Andreas lebih peduli kepada tata kelolanya. Andreas berpendapat bahwa bahannya sangat relatif sedikit, sedangkanpembahasan menyangkut kesejahteraan hidup banyak orang. Andreas menanyakan dana jangka panjang bisa menumbuhkan kesejahteraan pensiunan. Andreas berpendapat Infrastruktur jangan bergantung dengan pendanaan dari bank berjangka pendek. Andreas meminta tolong disampaikan regulasinya sehingga bisa membahas lagi dengan Kementerian Keuangan dan OJK. Andreas menjelaskan anggaran pemerintah yang tinggal dihitung dari anggaran yang dikeluarkan dari program ini. Andreas memberikan usulan untuk mengadakan rapat bersama dengan Kemenpan dan Kemenkeu untuk pembiayaan dan pengelolaan. Andreas mengingatkan bahwa ASN dari program pensiun bersifat wajib karena kewajiban dari pemerintah, sertaoptional bentuk anak perusahan yang menangani private dan kesempatan.

Oleh Muhammad Prakosa dari Jawa Tengah 9.  Prakosa menanyakan skema yang diwacanakan untuk Menpan yang dana pensiun sama sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah, Prakosa ingin mendengar secara detail.

Fraksi Demokrat: Nurhayati Ali Assegaf dari Jawa Timur 5. Mengenai take home pay,  Nurhayati menyarankan untuk membandingkan mana yang lebih menguntungkan dari asuransi. Nurhayati mengatakan jika tidak lebih menguntungkan lebih baik masyarakat menggunakan asuransi yang ada. Nurhayati juga menanyakan inovasi sekarang mengenai pembiayaan kompetitif terhadap asuransi.

Fraksi PAN: Jon Erizal dari Riau 1. Jon membahas hasil diskusi dengan Menpan dan menanyakan biaya yang dipotong itu seperti apa. Jon berpikir pensiun akan dibayarkan dari Taspen karena hingga sekarang masih dari ABPN. Jon ingin mengetahui obligasi yang di invest karena menggunakan uang ASN. Jon menjelaskan bahwa hasil kelolaan dana pensiun tidak masuk namun masuk ke dana yang di invest. Jon ingin penjelasan secara tertulis yang lebih detail mengenai alirannya sehingga bisa dijelaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Fraksi PKS: Ahmad Junaidi Auly dari Lampung 2. Junaidi mengusulkan untuk menindaklanjuti pertemuan ini.

Fraksi Nasdem: Johnny G Plate dari Nusa Tenggara Timur 1. Johnny membahas mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang penerimanya diserahkan ke Taspen untuk tabungan sesuai UU. Johnny menanyakan model sejenis di Negara-negara lain untuk pensiun dan manfaat untuk pemilik dana dan mekanisme bagi pemilik dana. Johnny mengemukakan terdapat jutaan orang tua yang tidak ada hubungannya dengan Taspen. Johnny berpendapat bahwa  portofolio Taspen sangat tidak konservatif dan tidak diatur. Johnny berpendapat bahwa Komisi 11 perlu melihat ekuitas dan solvabilitas sebelum melihat yang lainnya. Johnny menjelaskan jika dilihat dari laporan, Komisi 11 bisa misleading. Melalui Johnny, Komisi 11 akan meminta financial report sehingga bisa tahu semua. Johnny berpendapat di Indonesia banyak yang liquid dan insovability dan itu merupakan hal yang berbahaya, jugaterdapat cash flow yang jelek sehingga perlu ditunjukkan semua agar dapat didiskusikan dengan baik. Johnny melihat banyak capaian namun kinerja diukur dari kewenangan yang diberikan berupa portofolio investasi dan filling bisnis. Johnny juga berpendapat sejauh ini terkait dengan ASN sangat konservatif, sertaterdapat banyak investasi lain apalagi saat pemerintah menggalakan investasi yg baik. Johnny menjelaskan Komisi 11 bukan hanya komisi politik saja namun komisi teknis juga, banyak orang teknis yang memiliki firasat dan background teknis. Johnny berpendapat bahwa Komisi 11 membutuhkan data untuk bisa memberikan saran.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

PT TASPEN:

  • Program pensiun merupakan iuran pasti dimana terdapat komitmen pembayaram yield minimal.
  • Deposito semakin menurun dan mendekati 11,9%.
  • Pemerintah akan membayar 7,5% sehingga premi yang terkumpul sebesar 15%.
  • Kinerja keuangan Taspen dilihat dari sisi rentabilitas dan hanya mempengaruhi pembayaran dan investasi THT.
  • BPK audit khusus terhadap hal hal penting dan signfikan.
  • Taspen diaudit oleh BPK dan mengaudit khusus terhadap hal yang penting dan signifikan. Untuk menjaga governance Taspen akan melihat tata kelola yang baik.
  • 3 Tahun berturut turut Taspen merupakan BUMN No. 1 terkait informasi publik.
  • Taspen aktif dalam investasi instrumen pasar modal untuk proyek proyek yang dibiayai dalam pembiayaan sektor infrastruktur.

PTASABRI:

  • Pada 5 tahun pertama akan dipotong sebesar 7,5% dari take home pay. Pemerintah akan iuran sebesar 7,5%.
  • Pembayaran sementara dari APBN dalam sebulan kurang lebih Rp1T.
  • Total iuran pada 5 tahun pertama sebesar 15% dan setelah 5 tahun sebesar 20%.
  • ASN memiliki tabungan, 2,5% dari peserta dan 2,5% daru pemberu kerja. Akan diberikan saat pensiun dan dana pensiun diberikan setiap bulan.
  • Jaminan jika masyarakat tewas dalam tugas sebesar 275 juta dan beasiswa sebesar 30 juta.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 11 DPR-RI meminta PT Taspen dan PT Asabri untuk melengkapi data portofolio investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan memberikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan pertanyaan anggota Komisi 11 DPR-RI.
  • Komisi 11 DPR-RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian terkait untuk mendapatkan gambaran lebih rinci tentang perubahan formula skema ension untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri menjadi skema fully funded.

 

Penutup

RDP Komisi 11 dengan PT Taspen dan PT Asabri tentang laporan kinerja keuangan ditutup oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 12:45 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 11 dengan PT Taspen dan PT Asabri tentang laporan kinerja keuangan, kunjungi https://chirpstory.com/li/396219

Ilustrasi: liputan6.com

WikiDPR/bes/fy