Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Isu-Isu Aktual – RDP Komisi 3 dengan KPK RI

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 17/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 09/May/2017

Mitra Kerja: KPK Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Isu-Isu Aktual – RDP Komisi 3 dengan KPK RI

Pada 17 April 2017, Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas Laporan kinerja atau pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPK khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang telah lama penanganannya. Laporan KPK terkait dengan upaya realisasi strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penguatan dan sistem yang terintegrasi dan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dari RDP sebelumya. RDP dimulai pukul 19:52 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny Kabur Harman

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua KPK RI,Agus Rahardjo

  • Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutus perkara pengujian terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Pasal tersebut telah pernah dimohonkan pengujiannya dan telah dinyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 MK tanggal 25 Juli 2006.

  • Perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2017 dengan Putusan MK Tahun 2006 terletak pada Uji Dasar Konstitusionalnya.

  • Putusan MK Tahun 2017 menjadikan aspek kepastian hukum dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) semakin tidak jelas dan mengakibatkan dualism penafsiran.

  • Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2006, frasa dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, Karena adanya tindak pidana korupsi cukup hanya dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan.

  • Terhadap 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, dalam hal implementasi penafsiran frasa ‘dapat merugikan keuangan Negara’, KPK selalu mengambil sikap membuktikan bahwa perkara tipikor yang ditangani menyebabkan kerugian yang material, bukan sekedar kerugian potensial. Sikap ini dilakukan KPK baik sebelum, maupun setelah adanya kedua putusan MK tersebut.

  • KPK mewajibkan setiap unit kerja menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai petunjuk melakukan tugas dan fungsi.

  • KPK memperlakukan sistem internal KPK, agar pengendalian yang handal dalam peraturan yang berlaku.

  • KPK menetapkan peraturan kedisiplinan pegawai, yang mewajibkan seluruh unit kerja untuk menetapkan Standard Operating Procedure (SOP). Menekankan peran manajerial dan menetapkan zero tolerant.

  • Pelaksanaan kegiatan eksaminasi atas perkara koruptor, bisa atas perkara tidak inkracht dan yang sedang ditangani.

  • Pengawasan yg berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan informasi, sehingga dalam keseharian KPK bertindak sesuai aturan yang berlaku.

Wakil Ketua KPK,Saut Situmorang

  • Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elekteronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, atas nama tersangka ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG bersama-sama dengan Irman selaku mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

  • Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang diduga dilakukan oleh pejabat pada Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yaitu perkara TPK terkait dengan Proses Pengadaan Satelit Monitoring di Bakamla RI pada APBDN-P TA 2016 atas nama tersangka:

  1. Fahmi Darmawansyah (Swasta)

  2. Hardy Stefanus (Swasta)

  3. Muhammad Adami Okta (Swasta)

  4. Eko Susilo Hadi (Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla RI, KPA pada Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI)

  5. Novel Hasan (Kepala Biro Perncanaan dan Organisasi Bakamla RI)

  • Maraknya Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dan ditangani oleh KPK mengakibatkan perbandingan antara jumlah perkara yang ditangani dibandingkan dengan jumlah SDM di KPK mengalami ketimpangan sehingga terjadi beban kerja berlebih di lingkup Kedepudian Bidang Penindakan.

  • Meningkatnya jumlah gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka/penasihat hukum semakin memperbanyak beban kerja yang harus diselesaikan oleh para pegawai KPK.

  • Sebagian kasus/perkara yang ditangani bersifat lintas yurisdiksi sehingga membutuhkan kerjasama antar negara (Mutual Legal Assistance)

  • Dibutuhkan komitmen dan dukungan dari DPR untuk memperkuat sumber daya KPK (dimensi keuangan dan jumlah sumber daya manusia)

  • Perlu dukungan legislasi di antaranya percepatan penyeselaian RUU KUHP dan RUU Perampasan Aset

  • Perlu dukungan DPR dalam menguatkan kerja sama Internasional dengan negara-negara lain dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK,Laode M Syarif

  • Terkait dengan kesimpulan RDP 18 Januari lalu, KPK mengimplementasikan program pemerintah dalam penegakan hukum.

  • Dengan pemanfaatan aset dapat memperkuat infrastruktur instansi lain, KPK bekerja sama dengan Ditjen Kemenkeu untuk hal tersebut.

  • Berdasarkan peraturan KPK tentang organisasi dan tata kerja KPK, didukung dengan unit kerja koordinasi bidang penindakan dan bidang pencegahan.

  • Supervisi dan koordinasi penindakan, dilaksanakan oleh unit KPK, telah melakukan menerima laporan dimulainya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

  • Menerima perkembangan perkara pada umumnya, juga kasus korupsi dari aparat penegak hukum lain.

  • KPK membuat forum komunikasi antara penegak hukum, dalam bentuk gelar perkara atas korupsi yang terjadi.

  • Tahun ini kami melibatkan Oditur Militer, karena KPK tidak bisa sendiri jika korupsi dilakukan oleh TNI.

  • Aparat Penegak Hukum (APH) akan lebih mudah dr perkembangan perkara, dan statistik dari penanganan yang dilakukan.

  • KPK membangun aplikasi Sistem Pelaporan Penanganan Perkara atau E-Korsup berbasis Online (http://korsup.kpk.go.id), dengan fitur: pengelolaan Perkara (daftar, tambah, dan cari), verifikasi perkara (oleh atasan sebelum final dilaporkan), laporan data-data perkara SPDP dan perkembangan penanganan perkara.

  • Memperoleh informasi riil (cepat dan akurat) tentang perkara yang sedang ditangani KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sehingga dapat dilakukan dengan gelar perkara.

  • Pimpinan KPK, Kepolisian dan Kejaksanaan lebih mudah memperoleh informasi perkembangan perkara yang disupervisi dan mengetahui secara cepat statistik seluruh perkara yang sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut.

Wakil Ketua KPK,Alexander Marwata

  • Dilaksanakan perekaman persidangan Tipikor, selama 2017 kerja sama teknis dengan 33 kampus di seluruh Indonesia.

  • Forum konstitusi anti korupsi diisi dengan dialog dengan mahasiswa.

  • Aplikasi Jaga dibuat untuk mendorong masyarakat untuk mengawasi anggaran di Sekolah, Rumah Sakit, dan dalam pengurusan perizinan.

  • KPK mengadakan kerja sama internasional dlm pemberantasan korupsi, kegiatan-kegiatan kerjasama internasional antara lain kegiatan APEC, G-20 dan IACA.

  • Kerjasama dalam rangka GPAC, ditandai dengan memorandum of understanding(MOU) 4 lembaga dari beberapa negara.

  • IACA tahun 2017 dilakukan kuartal kedua di Mesir.

Wakil Ketua KPK,Basaria Panjaitan

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 31 Agustus 2016, mengenai dugaan korupsi di PT Bukit Asam Persero dan Tanjung Enim, setelah dilakukan verifikasi ternyata pengaduan ini tidak cukup bukti (kurang bukti) dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tanggapan kepada pelapor Nomor: R-11362/40-43/11/2015 tanggal 5 Januari 2015, namun demikian apabila di kemudian hari ada bukti yang kuat, akan segera ditindaklanjuti.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 3 November 2015, mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan bendungan dan saluran irigasi Kecamatan Selangit Air Lakitan Kabupaten Musi Rawas Dana Rp264 Milyar, setelah dilakukan verifikasi, ternyata pengaduan tidak cukup bukti (kurang bukti) dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tanggapan kepada pelapor Nomor: R-11362/40-43/11/2015 tanggal 5 Januari 2015, namun demikian apabila di kemudian hari ada bukti yang kuat, akan segera ditindaklanjuti.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 24 Oktober 2016, mengenai hasil investigasi terkait penyimpangan dan diduga terinindikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa (Dana Desa DD/ADD) di Kabupaten Sumenep. Pengaduan telah dilakukan ke Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) setempat dengan surat Nomor: R-3909/40-43/09/2016 tanggal 14 September 2016, dan kepada pelapor ditanggapi dengan surat Nomor: R-3972/40-23/09/2016 tanggal 29 September 2016.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 26 Oktober 2016, mengenai Laporan Pengaduan Hukum, setelah diverifikasi, ternyata pengaduan ini bukan merupakan kewenangan KPK dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tanggapan kepada pelapor Nomor: R-11572/40-43/11/2015 tanggal 10 November 2015.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 25 Agustus 2015, mengenai Indikasi Tindak Pidana Korupsi (ITPK) di lingkungan Kementrian Pertahanan, berdasarkan penelusuran di database Dumas KPK tidak ditemukan pengaduan tersebut. Dalam berkas yang dikirimkan DPR juga tidak ada lampiran surat pengaduan dimaksud.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 31 Agustus 2016, mengenai penyalahgunaan anggaran/Dana Bansos Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 oleh Sekda Bengkalis, pengaduan telah ditandatangani oleh Penegak Hukum setempat dan dijadikan sebagai bahan koordinasi dan Supervisi oleh Unit Koordinasi dan Supervisi pada Bidang Penindakan KPK serta kepada pelapor telah ditanggapi dengan surat nomor: R-2620/40-43/06/2016 tanggal 17 Juni 2016. Dilakukan Penyidikan menjadi 5 Berkas Perkara (BP). 4 Berkas Perkara sudah vonis, sedangkan untuk 1 BP sudah pada Tahap II (per Jan 2017), sehingga kemungkinan saat ini sudah dalam tahap persidangan.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 30 September 2016, mengenai tindak lanjut supervisi kasus korupsi di Tabahan Bali terkesan retorika dan dipertanyakan publik puluhan tahun mangkrak. Pengaduan telah ditangani oleh penegak hukum setempat dan dijadikan sebagai bahan koordinasi dan Supervisi pada Bidang Penindakan KPK.

  • Berdasarkan Surat Pelapor Tanggal 24 Oktober 2016, mengenai penyimpangan proyek fiktif bending Kuningan yang terletak di Desa Cibingbim, Kecamatan Cibingbim, Kabupaten Kuningan senilai Rp461 Milyar yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai proyek multiyear tahun 2012 sampai dengan 2017. Telah ditangani oleh unit Korsupdak KPK dan saat ini masih menunggu perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Oleh Junimart Girsang dari Sumatra Utara 3. Junimart menjelaskan bahwa para penegak hukum diberikan kesempatan memilih apakah putusan MK yang 2006 atau 2017. Junimart curiga dengan adanya memorandum of understanding (MOU) ini, MOU ini seperti saling melindungi. Menurut Junimart, dalam MOU disebutkan apabila akan memeriksa dalam instansi tersebut harus meminta izin pimpinannya, kenapa tidak dengan institusi lain juga seperti BPK. Junimart meragukan itikad baik dari nota kesepahaman ini. Junimart mempertanyakan mengapa tidak membuat MOU dengan TNI. Junimart menginginkan KPK semakin mantap karena selama ini kita hanya mengetahui KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan(OTT), sekarang sudah menanganani E-KTP. Menurut Junimart di daerah merindukan kedatangan dari KPK, di Kepulauan Riau juga, apalagi di Sumut. Junimart menambahkan kalau di Sumut KPK memilih orang utk diproses, bahkan sekarang disebutkan KPK sudah gampang, kalau sudah dikembalikan uangnya maka kasusnya sudah selesai, Junimart meminta penjelasan mengenai hal ini. Junimart meminta KPK untuk jalan terus dalam penegakan hukum, jangan khawatir dengan hal-hal lain.

Oleh Dwi Ria Latifa dari Kepulauan Riau. Dwi menjelaskan bahwa penyidik andalan KPK disiram air keras, ada yang mengatakan juga bukan air keras sejenis zat lain mohon informasinya agar tidak simpang siur. Dwi menambahkan hal tentang update perkara besar, menurut Dwi penjelasan tadi terasa hambar, sekedar normatif. Dwi juga menjelaskan banyak perkara yang muncul, heboh diawal, seperti nama besar di Elektronik-KTP, dan juga perkara lainnya meredup seolah hilang ditelan bumi. Dwi mempertanyakan kenapa KPK kelihatan belum mau masuk di Kepulauan Riau, padahal ada yang menjadi objek disana. Dwi meminta untuk dichek secara real bagaimana peran KPK di daerah, Dwi juga meminta untuk Kepulauan Riau diprioritaskan. Menurut Dwi, banyak perkara yang jaksanya menjadikan saksi-saksinya sebagai ATM-nya, jangan main-main dengan nasib orang, Dwi meyakini KPK punya cara untuk menyelesaikan hal ini.

Oleh Masinton Pasaribu dari DKI 2. Masinton menjelaskan kalau memang KPK kekurangan biaya, di komisi 3 ada dana kedaruratan, jangan sampai bermental pengiba. Masinton mempertanyakan berapa sesungguhnya yang di-cover oleh asuransi, serta apa saja yang di-cover, karena ini menyangkut jiwa. Masinton menambahkan bahwa KPK itu diperkuat, maka jangan meminta belas kasihan. Menurut Masinton, kalau institusi penegak hukum tidak solid di dalam, maka mengkhawatirkan dalam pemberantasan korupsi. Masinton menyarankan jangan sampai salah memahami konsep egalitarian, pihaknya sangat egaliter, tetapi dalam konteks bekerja pihaknya lebih taat pada pimpinan. Masinton meminta pimpinan KPK untuk membaca undang-undang, Karena Pimpinan KPK ini penanggung jawab tertinggi, bukan penyidik. Masinton menambahkan bahwa jangan-jangan selama ini ada Operasi Tangkap Tangan(OTT) pimpinan malah tidak mengerti. Mempertanyakan apa yang Deputi Penindakan ketahui tentang informasi ada yang menekan, dan melemparkan bola ke komisi 3.

Fraksi Golkar: Oleh Bambang Soesatyo dari Jawa Tengah 7. Bambang mempertanyakan terkait dengan kasus Novel Baswedan apakah ada penyidikan secara internal, Karena menurut Bambang KPK ahli dalam hal ini. Tentang wacana untuk biaya oleh negara kepada Novel Baswedan, Bambang mempertanyakan apakah pegawai KPK tidak ada asuransi dan apakah uang KPK tidak cukup.

Fraksi Gerindra: Oleh Wenny Warouw dari Sulawesi Utara. Wenny menyarankan supaya persoalan yang ada di dalam, jangan sampai penyidik kepolisian tidak bisa mengungkap ini. Menurut Wenny KPK perlu untuk memberi tahu kinerja Novel Baswedan ini seperti apa, ada friksi atau tidak di situ, lalu langkah konkrit apa yang KPK diambil. Wenny meminta jangan sampai ini berulang, besok mungkin pimpinannya yang kena. Wenny berharap menyidik siapa yang ada di belakang ini semoga cepat terungkap.

Fraksi Demokrat: Oleh Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1. Benny mempertanyakan terkait dengan kasus Novel Baswedan apa saja langkah yang telah dilakukan, menurut Benny hal ini seharusnya dijawab walaupun tidak ditanyakan juga, supaya tidak ada spekulasi agar ini dijelaskan secara terbuka. Benny menambahkan bahwa KPK menyebut ada anggota komisi 3 yang menekan, supaya tidak ada fitnah maka lebih baik dibuka.

Fraksi PAN: Oleh Daeng Muhammad dari Jawa Barat 7. Daeng menjelaskan secara tidak sadar diungkap ada masalah di internal. Komisioner KPK harus mengatur ritme yang ada. Menurut Daeng kalau ada friksi hareus ada SOP yang jelas, Itu berdasarkan koridor dan norma yang sama.

Fraksi PKS: Oleh Nasir Djamil dari Aceh 1. Nasir menjelaskan friksi itu kalau di parpol dan ormas biasa, tapi kalau di institusi penegak hukum itu bukan hal yang biasa. Menurut Nasir kalau kita menganggap ini biasa, ia khwatir kita tidak bisa mengatasi perbedaan-perbedaan itu.

Oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Kalsel 1. Habib mempertanyakan bagaimana kebutuhan penyidik KPK, kira-kira yang direkrut yang bagaimana. Habib meminta keributan di internal KPK ini tidak usah ditutupi, cari jalan keluar terbaik.

Fraksi PPP: Oleh Hasrul Azwar dari Sumatra Utara 1. Hasrul mempertanyakan apa latar belakang terjadinya konflik kedua belah pihak, dan apa upaya menyatukan mereka. Hasrul juga mempertanyakan kedua pihak yang dimaksud itu siapa. Hasrul khawatir ada yang memanfaatkan konflik ini.

 

Respon Mitra

Berikut respon mitra terhadap pemantauan rapat:

Wakil Ketua KPK,Laode M Syarif

  • Kondisi Novel Baswedan stabil, matanya rusak parah, yang kiri level 4, kanan level 3. Saat ini sudah ditangani oleh ahli kornea dan ahli kebakaran kimia. Bahan yang disiram itu berupa zat asam.

  • Pertumbuhan sel sangat lambat, kalau lambat sekali mungkin akan ada pencangkokan.

  • Masalah pelaku belum diketahui, sementara kami berupaya meningkatkan pengawalan kepada pegawai.

  • Mengenai siapa yang melakukan, terus terang sampai saat ini kami tidak tau.

  • Untuk mengetahui pelaku, kami sudah bekerjasama dengan Polda Metro Jaya, semoga dengan dukungan semua orang yang ada di belakang dan motifnya segera diketahui.

  • Pemerintah menyetujui untuk membantu penanganan, ditangani Tim yang dianggap terbaik.

  • Permintaan bantuan kepada presiden bukan secara pribadi, tapi sebagai perwakilan pemerintah yang ingin penegakan hukum ini terus berjalan.

  • Mengenai biayanya, karena penanganan cukup memakan waktu yang lama, akan memakan waktu beberapa minggu.

  • Kemungkinan terburuk seperti operasi penggantian kornea, sekali tindakan sekitar Rp400 Juta.

  • Kami konsultasikan dengan dokter ahli di eye center, lalu dia dikatakan bahwa yang bagus berada di Singapura.

  • Mereka merekomendasikan di Singapura karena persiapan kornea di sana selalu ada, begitu pun dengan obat, sebenarnya yang menangani di sana juga asal Indonesia, karena mereka bermitra.

  • Pintarnya orang Indonesia sama saja tetapi obatnya tidak ada. Obat tetes itu mengandung pengawet tetapi untuk kebakaran kimia tidak dianjurkan.

  • Ini kebakaran kimia bukan kerusakan mata biasa.

  • Tidak semua obat bisa diimpor ke Indonesia karena harus melewati persetujuan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan(BPOM).

  • Dokternya bilang bayar saja ongkos rumah sakitnya, tetapi negara yang akan membayar.

  • Ada kemungkinan abuse of power saya pikir itu salah, Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu saja harus ada surat penyadapan dari pimpinan.

Ketua KPK RI ,Agus Rahardjo

  • Mudah-mudahan dengan kejadian ini menyatukan kami, mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian yang diungkapkan Tempo.

Wakil Ketua KPK RI,Basaria Panjaitan

  • Di KPK kode etik semuanya ditangani internal, pimpinan dan semua sudah sepakat. Setiap keputusan yang tidak setuju hanya sebagian, semuanya setuju.

  • Penyidik independen itu sah, semua memang akan menjadi penyidik independen di KPK, berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan

  • Kepolisian hanya membuat berkas saja, untuk sampai naik penyidikan itu adalah tugas Tim Lidik.

  • Basaria berpikir tidak hanya di KPK saja, di setiap institusi apa saja pasti ada yang ingin lebih maju.

  • Di setiap instansi, organisasi apapun, persaingan apapun selalu ada. Kami pastikan tidak ada pengaruh.

  • Timbul suatu pemberian pendapat atau membantah pendapat atasannya, ada sesuatu yang kurang etis, tetapi saat itu kita lebih memilih untuk fokus pada kasus.

  • Pada saat itu kita putus untuk SP2, tetapi hal ini muncul keluar.

  • Karena ini muncul ke permukaan, maka kita punya pemikiran bahwa ini bukan internal lagi.

  • Kalau dikatakan pengambilan keputusan ada hubungannya dengan kasus, maka kami mengatakan tidak ada hubunganya dengan ini.

 

Penutup Rapat

RDP diskors oleh Benny Kabur Harman dari NTT 1 pada pukul 22:30 WIB untuk dilanjutkan kembali besok pukul 19:00 WIB. Untuk membaca rangkaian livetweet, Rapat Dengar Pendapat dengan KPK RI, kunjungi https://chirpstory.com/li/354010.

wikidpr/sh/rhs

Ilustrasi: static.republika.co.id