Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Komisi 11 atas hasil Fit and Proper Test anggota BPK-RI – Paripurna DPR-RI Ke-93

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 11/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 22/May/2017

Mitra Kerja: BPK Laporan Komisi 11 atas hasil Fit and Proper Test anggota BPK-RI – Paripurna DPR-RI Ke-93

Pada 11 April 2017, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-93 dengan dua agenda utama, yaitu laporan Komisi 11 atas uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Pengambilan keputusan tingkat 2 RUU Sistem Perbukuan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI, Agus Hermanto dari Jawa Tengah 1. Rapat dihadiri oleh 164 anggota dan dibuka pukul 10:54 WIB.

 

AGENDA RAPAT

Laporan Komisi 11 atas Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK-RI:

Laporan dibacakan oleh Achmad Hafisz Tohir dari Komisi 11, daerah pemilihan Sumatera Selatan 1.

Keputusan dibuat untuk menggantikan anggota BPK-RI yang akan berakhir masa jabatannya. Anggota BPK-RI dipilih oleh DPR-RI dengan pertimbangan DPD. Sesuai hasil Bamus tanggal 17 November 2016 maka Komisi 11 diberi tugas melakukan Fit & Proper Test. Pembahasan diawali pada pengumuman di media massa, bahwa komisi 11 membuka pendaftaran calon anggota BPK-RI. Uji kelayakan  untuk mencari calon yang menggantikan yakni:

1. Agung Firman Sampurna

2. Sapto Amal Damandari

Pada 14 Maret Komisi 11 telah menerima 26 dari 28 Calon BPK-RI. Satu calon mengundurkan diri, 1 lainnya tidak mengikuti proses. Tanggal 29 Maret Komisi 11 mengumumkan calon yang mengikuti fit and proper test. Tanggal 16 - 20 Januari 2017 dilakukan pendaftaran calon BPK-RI terdapat 28 calon  yang mendaftar. Selanjutnya pada 31 Januari 2017 Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan administrasi terhadap 28 calon.

Pada 13 Februari, DPR RI menyampaikan surat kepada DPD untuk mempertimbangkan 28 anggota. Komisi 11 menyepakati mkanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dan secara tertutup. DPR-RI telah menetapkan 2 calon Anggota BPK-RI yang dilaksanakan pada hari Kamis 6 April 2017. Hasilnya: Agung Firman dengan 31 suara, dan Isma Yatun dengan 29 suara. Komisi 11 berharap agar rapat paripurna ini memberikan persetujuan. Baru kali ini BPK-RI ada anggota dari perempuan.

Rapat Paripurna menyetujui laporan Pimpinan Komisi 11 mengenai hasil FPT Anggota BPK-RI. Selanjutnya Komisi 11 memperkenalkan anggota BPK-RI terpilih: Agung Firman S. & Isma Yatun (perempuan pertama anggota BPK-RI).

Laporan Komisi 10 atas RUU Sistem Perbukuan:

Laporan dibacakan oleh Teuku Riefky dari Aceh 1.

Komisi 10 mohon waktu untuk mengagendakan ulang pembicaraan RUU Sisbuk karena ada hal yang harus dibicarakan lebih lanjut. RUU Sitem Perbukuan masih dibutuhkan sinkronisasi. Karena masih ada yang akan dibahas Komisi 10 mohon pengambilan keputusan RUU ini ditunda. Sistem Perbukuan domain di Kemendikbud, tapi ada usulan dari fraksi terkait satu pasal yakni mengenai buku-buku agama karena domainnya ada di Kemenag. Hal tersebut yang perlu disinkronisasi lagi dengan Pemerintah, agar tidak ada kontroversi di kemudian hari. Komisi 10 memohon kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan kesempatan sedikit lagiagar RUU Sisbuk bisa dikemas dengan sempurna sehingga dapat diterapkan dengan baik.

 

Sidang menerma alasan Komisi 10 dan menyetujui penundaan pengesahan tingkat 2 RUU Sisbuk.

 

PEMANTAUAN RAPAT

Fraksi PDIP: Oleh Aria Bima dari Jawa Tengah 5. Aria menjelaskan bahwa anggota DPR=RI  memohon penjelasan penundaan pengesahan RUU Sisbuk karena menurutnya tradisi menunda itu tidak baik. Ia selanjutnya juga menanyakan substansi apa yang masih perlu dikoordinasikan. Aria mendalami lebih lanjut bahwa selama 12 tahun menjadi anggota DPR-RI, RUU pernah dikembalikan ke pansus dengan atas dasar pertimbangan fraksi. Ia menyampaikan pembahasan tingkat 1 adalah disetujui oleh seluruh fraksi, juga pemerintah lalu di paripurna dianulir oleh satu orang yaitu Pimpinan Komisi. Ia tidak bermaksud berpikir aneh-aneh hanya saja menurutnya tradisi harus diluruskan. Aria mengusulkanpelaksanaan lobbying atau lakukan pembicaraan untuk menganulir pembahasan tingkat 2 hari ini. Aria belum bisa memahami secara prosedur, kalau ini hanya disusulkan oleh pimpinan komisi. Karena Anggota DPR sudah menghadirkan Pemerintah dan seluruh fraksi. Aria harap dilakukan lobby dulu agar fraksi bisa kumpul untuk membahas & tanyakan penundaan seperti apa. Aria menambahkan bahwa hal seperti ini jangan disepelekan, jangan terjadi lagi seperti ini. Banyak hal yang menyangkut pandangan masing-masing fraksi

Fraksi PAN: Oleh Yandri Susanto dari Banten 2. Yandri menyampaikan bahwa agenda dalam Bamus salah satunya adalah keputusan soal RUU Sisbuk. Yandri berharap untuk selanjutnya dapat dibicarakan terlebih dahulu sebelum paripurna yaitu di Bamus agar tidak terulang kembali. Selanjutnya ia menyayangkan komunikasi yang tidak sejalan antar anggota DPR-RI dan kejadian penundaan pengesahan RUU Sisbuk karena Menteri terkait sudah hadir dalam rapat paripurna.Yandri berpesan untuk anggota Komisi 10 jika ada hal-hal yang belum dikoordinasikan, segera diselesaikan..

Fraksi PKB: Oleh Nihayatul Warofah dari Jawa Timur 3. Nihayatul menjelaskan bahwa Komisi 10 lah yang lebih paham dengan pembahasan yang dilakukan, Menurutnya, anggota DPR-RIdapat memberikan waktu agar membahas lagi dengan Kementerian terkait. Dia mengingatkan bahwa sekali RUU disahkan maka akan menjadi pegangan menjalankan pemerintahan, jika ada pasal tidak masuk, maka harus dikaji ulang.  Ia menambahkan bahwa kejadian ini merupakan pembelajaran untuk seluruh fraksi, jika ada hal-hal yang belum fix jangan dibawa ke Paripurna. Nihayatul menutup pernyataannya dengan menyampaikan agar diberikan waktu kepada komisi 10 untuk mendalami lagi RUU ini.

Fraksi Nasdem: Oleh Ari Yusnita dari Kalimantan Timur. Ia menyampaikan bahwa telah terjadi banjir di Kabupaten Nunukan dengan jumlah 49 desa dan 4 kecamatan akibat kiriman dari negara lain. Sebagai anggota DPR-RI dari wilayah perbatasan, Ari prihatin atas kejadian tersebut. Ari  ingin sampaikan juga kabar duka dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Menurut Ari, Pemerintah harus tanggap mengatasi masalah banjir di perbatasan dan tidak hanya fokus pada perkotaan saja. Permasalahan banjir kiriman menyangkut dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia, untuk ituseharusnya ada perhatian dari Pemerintah. Mengenai pemekaran Kabupaten Induk Nunukanmenjadi Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara menurut Ari hal tersebut merupakan hal yang sejalan dengan program Nawacita Pak Jokowi dan demi kedaulatan NKRI.

PENUTUP RAPAT

Agus Hermanto menutup rapat paripurna pukul 11:29 WIB.

DAFTAR HADIR

Berikut kehadiran anggota DPR-RI dalam Rapat Paripurna ke-93 berdasarkan catatan Sekretariat Paripurna:

Fraksi PDIP hadir 60 dari 109 anggota

Fraksi Golkar hadir 55 dari 91 anggota

Fraksi Gerindra hadir 40 dari 73 anggota

Fraksi Demokrat hadir 30 dari 61 anggota

Fraksi PAN hadir 20 dari 48 anggota

Fraksi PKB hadir 15 dari 47 anggota

Fraksi PKS hadir 15 dari 40 anggota

Fraksi PPP hadir 15 dari 39 anggota

Fraksi Nasdem hadir 12 dari 36 anggota

Fraksi Hanura hadir 8 dari 16 anggota

Total kehadiran anggota dalam rapat yakni 324 anggota.

 

Sementara berdasarkan headcount Tim WikiDPR, terhitung ada 164 anggota di dalam Ruang Rapat Paripurna DPR-RI.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Paripurna 93 sila kunjungi https://chirpstory.com/li/353317

Wikidpr/mip/kit

ilustrasi: wikidpr