Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 19/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 01/Aug/2018

Mitra Kerja: Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) yang diwakilkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 – Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Pada 19 Juli 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Raker dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) yang diwakilkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Raker dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 14:16 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Azam menyampaikan bahwa rapat ini merupakan salah satu upaya konkret dalam hal transparansi, salah satunya yakni laporan pertanggungjawaban pemerintah yang diterima secara umum dari menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan APBN. Azam menjelaskan bahwa pembahasan laporan dan pelaksanaan APBN merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan anggaran, oleh karena itu, Raker Komisi 6 dilaksanakan berdasarkan surat dari Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) mengenai pembahasan pertanggungjawaban Undang-Undang (UU) APBN 2017.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Berdasarkan laporan MenBUMN, pagu anggaran sebesar Rp198.865.072.000,00 dan direalisasikan Rp189.026.125.914,00 atau sebesar 95,1%.
  • Realisasi anggaran di tahun 2017 lebih besar jika dibandingkan tahun 2016. Di tahun 2017 realisasinya sebesar 95,1%, sedangkan di tahun 2016 sebesar 93,3%.
  • Tahun 2018 ini, KemenBUMN memperbaiki gedung dengan nilai yang cukup besar.
  • MenBUMN tidak mendapatkan sanksi akibat keterlambatan realisasi e-Rekon-LK.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Ihsan Yunus dari Jambi. Ihsan meminta agar disampaikan poin per poin mengenai surat yang berisi mengenai permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Fraksi GolkarLili Asdjudiredja dari Jawa Barat 2. Lili meminta agar Komisi 6 bersurat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena ini merupakan langkah yang berbahaya untuk menyetujui prinsip rencana direksi, ini melanggar UU Nomor: 1 Tahun 2004, Tentang Pembendaharaan Negara.

Oleh Gde Sumarjaya Linggih dari Bali. Gde merasa kurang pas jika membahas perihal tanggung jawab, karena bukan MenBUMN-nya langsung yang menghadiri rapat ini,jadi dalam kesimpulan itu juga harus membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), jika memang dirasa urgent, dan sebaiknya dibuat jadwal rapat untuk membahas ini. Gde juga merasa setuju jika rapat ini ditunda, karena masih ada kesempatan hingga 27 Juli 2018 untuk melakukan pembahasan ini dan mengundang stakeholders yang terkait secepat mungkin. Gde berpendapat bahwa jawaban harus disusun dengan baik, mulai dari teknis hingga teoritis berdasarkan Undang-Undang(UU) agar mendapatkan jawaban akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Fraksi Demokrat: Azam Asman Natawijana dari Jawa Timur 3. Azam menjelaskan bahwa rapat ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP), ada hal yang sangat penting untuk dibahas. Azam menyampaikan jika surat ini seandainya keluar di hari sebelum rapat ini berlangsung dan belum Komisi 6 terima, tentu tidak akan dipermasalahkan, jadi Pak Menperin yang hari ini mewakili MenBUMN tidak memiliki salah dan Komisi 6 akan bahas masalah ini dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) karena surat ini dianggap penting oleh rekan-rekan mengenai masalah LKPP harus segera mendapatkan klarifikasi, karena orang yang bersangkutan harus menjelaskan masalah korporasinya. Azam juga meminta jajaran BUMN yang hadir untuk sedikit menjelaskan, sebab ini berkaitan dengan Undang-Undang. Azam menjelaskan, bahwa berdasarkan kesepakatan dari rekan-rekan Komisi 6 mengenai masalah surat ini, akan ditunda pembahasannya, dan diagendakan pada Senin, 23 Juli 2018 serta turut mengudang Pertamina, karena isi suratnya kepada Menteri yang disampaikan oleh Pertamina pada 28 Mei 2018 dan 6 Juni 2018,jadi jelas bahwa rekan-rekan Komisi 6 menolak substansi PP 72/2016, danoleh karena itu,  akan dicari kesepakatannya bersama.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Tugas Menperin hanya mewakili sesuai dengan jadwal yang sudah dijanjikan dan tentukan. Menperin rasa lebih baik diadakan rapat khusus dengan Sekretaris Menteri (Sesmen) BUMN, Deputi BUMN dan Pertamina agar mendapatkan penjelasan yang jelas.
  • Menperin tidak bisa menjawab pertanyaan diluar agenda dan tidak ada yang namanya rangkap jabatan menteri.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 6 DPR-RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN 2017 sebesar Rp189.026.125.914,00 atau 95,1% dari pagu anggaran sebesar Rp198.865.072.000,00.
  • Komisi 6 DPR-RI mendukung terhadap upaya perbaikan yang dilakukan Kementerian BUMN dalam pelaksanaan anggaran 2018.
  • Komisi 6 DPR-RI mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Lapoan Keuangan Kementerian BUMN 2017 sesuai surat Pimpinan BPK Nomor: 72/S/IX-XX.1/05/2018 tangal 17 Mei 2018.
  • Komisi 6 DPR-R meminta Kementerian BUMN agar segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian BUMN 2017.

 

Penutup

Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menperin tentang laporan pertanggungjawaban APBN 2017 ditutup oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pukul 15:01 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 6dengan MenBUMN yang diwakilkan oleh Menperin tentang laporan pertanggungjawaban APBN 2017, kunjungi https://chirpstory.com/li/398477

 

Ilustrasi: http://bumninc.com

WikiDPR/why/fy