Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Manfaat Holding Migas – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 17/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 09/Aug/2018

Mitra Kerja: Deputi Bidang Kementerian BUMN PT Pertamina Persero PT PGN Manfaat Holding Migas – RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN

Pada 17 Juli 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN tentang manfaat holding migas. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura dapil Banten 3 pada pukul 13:48 WIB. Berdasarkan laporan sekretariat, rapat dihadiri dan ditandatangani oleh 14 anggota dari 51 anggota dan dinyatakan kuorum.

Sebagai pengantar rapat, Inas menjelaskan mengenai minyak dan gas bumi yang merupakan komoditas Indonesia dan penghasil devisa negara sehingga perlu perawatan yang optimal, terutama oleh BUMN minyak dan gas bumi.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Bidang Usaha Pertambangan:

  • BUMN diharapkan menjadi lebih profesional, kompetitif dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
  • Framework Roadmap BUMN terdiri dari 4 pilar yaitu kemandirian yang merupakan sinergitas antar BUMN. Kesejahteraan yaitu hilirisasi dan kandungan local, Keberlanjutan yaitu pembangunan ekonomi daerah terpadu dan Pemerataan dan Kesetaraan yaitu kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.
  • Telah dilakukan harmonisasi dan rata kembali pada tanggal 25 Agustus 2016. Selain sosialisasi disampaikan pada RDP Komisi 6 tanggal 23 – 24 Januari 2017 khusus pembicaraan holding keseluruhan.
  • Pada tanggal 25 Januari 2018 dilakukan rapat pemegang saham PGN dan diresmikan pada tanggal 28 Februari 2018.
  • Deputi mengharapkan dalam waktu dekat konsolidasi PGN dengan OGN akan selesai.
  • Integrasi holding migas berjangka waktu 5 tahun. Dari operasional kemudian menghilangkan duplikasi. Tahun 2021 akan integrase penuh pada bisnis gas di Pertamina karena Pertamina oil and gas company akan segera world class.
  • Holding dibentuk sesuai arahan Presiden agar Pertamina Induk Migas kuat dan lincah.
  • Tantangan utama industri gas bumi yaitu rantai nilai gas Indonesia yang belum maksimal dan harga gas sektor industri di Indonesia masih bervariasi.
  • Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai BUMN Migas. Pertamina akan membawahi PGN sebagai salah satu anak Perusahaan Gas Negara(PGN) akan berperan sebagai Sub-Holding (Gas Co) yang mengelola bisnis gas bumi terintegrasi.
  • Proses integrase Pertagas kedalam PGN merupakan satu rangkaian proses Holding Migas.
  • Rantai nilai gas bumi holding migas antara lain pertama proses produksi/impor dan menjamin monetisasi asset gas hulu dengan lebih cepat dan produsi hulu domestik,kemudian proses regas dan transmisi yang dilanjutkan distribusi dengan mengembangkan infrastruktur terintegrasi terkait dengan asset hulu dan demand hilir. Utilisasi asset eksisting secara lebih efektif. Pemanfaatan pipa transmisi dan distribusi menjadi lebih optimal sesuai dengan pengingkatan economics of scale. Kemudian dilanjutkan dengan proses konsumen yaitu kemampuan “go-to-market” lebih cepat dikombinasikan dengan “harga bundling: guna membuka ruang penurunan harga.
  • Pengelolaan gas pasca integrase, PGN dan Pertagas di Pertamina jaringan pipa sepanjang 10 ribu km dari 14 provinsi.
  • Contoh inefisiensi infrastruktur yang terjadi yaitu tidak terintegrasinya infrastruktur PGN dan Pertagas, baik infrastruktur eksisting maupun rencana, mengakibatkan pengelolaan gas yang tidak efisien di wilayah Jawa Bagian Barat yang merupakan pusat demand gas bumi terbesar di Indonesia.
  • Bentuk integrase infrastruktur yang seharusnya dapat dilakukan yaitu fungsi pipa distribusi backbone PGN di Jawa Barat seharusnya dapat diintegrasikan dengan pipa Transmisi Cilamaya – Cilegon milik Pertagas. Rencana pipa backbone distribusi PGN belum sinergi dengan pipa transmisi Pertagas. Pemenuhan demand Cilegon yang saat ini dipasok dari Cilamaya dapat dipenuhi dengan akses pasokan dari SSWJ dan FSRU Lampung. Pasokan gas dari Cimalaya dapat dioptimalkan untuk wilayah yang lebih dekat.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Daniel Lumban Tobing dari Jawa Barat 7. Daniel membahas mengenai manfaat dari bisnis gas yang mendorong ketahanan energi nasional dan meminta laporan berupa angka yang terdiri dari laporan jangka pendek dan panjang. Daniel menanyakan mengenai Perusahaan Gas Negara (PGN) yang sudah pernah diaudit dan menanyakan tahunnya. Daniel meminta untuk dilakukan investifatif khusus untuk PGN yang harus diaudit kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena memerlukan holding. Daniel juga membahas mengenai PGN yang dicekal oleh kejaksaan hukum karena terdapat masalah dengan PGN. Daniel juga membahas mengenai investasi PGN, uang yang dikeluarkan untuk saka energi dan hasilnya. Daniel meminta untuk tetap dilakukan audit investigator karena mencium adanya penyalahgunaan oleh direktur utama sebelumnya. Daniel menanyakan mengenai harga jual pupuk yang berbeda beda. Daniel juga membahas mengenai efisiensi yang tidak seharunya 51%, jika sudah menjadi satu induk bisa dibicarakan,jika masih terdiri dari 2 entitas, 51% diambil maka tidak terjadi perubahan.

Oleh Ihsan Yunus dari Jambi.Ihsan membahas mengenai kewajiban Pertamina sebesar 51% karena sudah membeli dan value yang ditanyakan dari 2,5 Dollar. Ihsan menjelaskan pembelian sebesar 51% yang merupakan corporation, kebijakan atas korporasi Perusahaan Gas Negara (PGN) yang kemudian mengakibatkan value saham turun dan bisa dikatakan merugikan negara jika tidak dilakukan secara prudent. Ihsan menyarankan untuk sudah mengantisipasi hal seperti ini jika seandainya korporasi merugikan negara. Ihsan meminta laporan pertanggungjawaban antara cost dan regular yang harus seimbang. Ihsan mengingatkan jangan sampai terjebak dalam masalah ini dan jika membutuhkan bantuan, Komisi 6 akan memberikan rekomendasi dan menyarankan untuk menjadwalkan kunjungan spesifik.

Fraksi Golkar: Lili Adjudiredja dari Jawa Barat 2. Lili membahas mengenai persaingan antara industriPetrokimia yang tidak bersaing antar Indonesia dan Malaysia. Lili juga beranggapan jika ada 19 km jalur distribusi mungkin hanya 1 km yang dimiliki pemerintah dan 5 km dimiliki oleh direktur utama. Lili ingin melihat progress untuk holding. Direktur utama berasumsi makro per barel sebesar 48/barel dan sekarang sudah hampir 80/barel dan Lili beranggapan ini merupakan kerugian yang luar biasa.

Oleh Dwie Aroem Hadiatie dari Lampung 1. Dwie membahas mengenai tanggapan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait SSRU Lampung yang berpotensi merugikan negara dari tahun 2014 – 2018 namun tidak pernah disampaikan klarifikasi dari PGN. Dwie juga menanyakan mengenai akuisisi yang diberikan PGN ke Pertamina, kondisi keuangan PGN dan Pertagas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Fraksi Gerindra: Supratman Andi Agtas dari Sulawesi Tengah. Supratman membahas mengenai konsep yang berbeda dari yang diinginkan. Supratman menjelaskan mengenai keluhan pada Perusahaan Gas Negara (PGN) terutama yang diakibatkan oleh penugasan pemerintah. Supratman menanyakan mengenai besar penugasan total pemerintah di Pertamina atau di Pertagas. Supratman berpendapat perhitungan bisnisnya sangat penting PGN untuk menyelesaikan.  Supratman juga menginginkan gambaran PGN dan Pertamina mengenai efisiensi dan penurunan harga gas ke masyarakat.

Fraksi PPP: Iskandar D Syaichu dari Jawa Timur 10. Iskandar membahas mengenai pipa-pipa Perusahaan Gas Negara (PGN) yang di Bandung, yang sudah diambil alih PGN dan menanyakan mengenai lembaganya.

Fraksi Hanura: Inas Nasrullah Zubir dari Banten 3. Inas membahas mengenai kekayaan negara yang bersumber dari negara yang sudah dipisahkan dari APBN,ketika APBN diajukan itu merupakan Permodalan Nasonal Madani (PNM) noncash. Inas menjelaskan bahwa PNM memiliki mekanisme bukan dari APBN. Jika digugat dan dikabulkan, Inas menanyakan sikap pemerintah mengenai permasalahan ini. Inas berharap Pertagas diberikan 100% ke PGN dan pemerintah mengambil alih PGN. Inas yakin jika Pertagas memberikan saham ke PGN maka akan jatuh. Inas juga membahas mengenai pipa yang menurut Inas pipa PGN mencapai 7500 km dan hanya 2200 km yang dimiliki Pertagas namun banyak pipa yang dicuri. Inas menyampaikan jika pihak swasta ingin berbisnis tidak sebaiknya mengambil dari Pertagas. Inas meminta penjelasakan mengenai agar pipa tidak dicuri kembali dan menegaskan untuk tidak memberikan kesempatan ke swasta.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Deputi Bidang Usaha Pertambangan:

  • Status aset gas masih di KemenESDM dan kedepannya akan dialihkan.
  • Dalam kajian bersama dan pernah disampaikan ke Pak Inas Nasrullah Zubir terkait akjian bersama dan angka disampaikan khusus di kajian bersama dan secara keseluruhan holding sebesar Rp8 triliun dalam waktu 5 tahun.
  • BUMN memiliki kendala dalam penggabungan, konsolidasi dan pengambulan alihan yang tidak mudah untuk dilaksanakan.
  • Mengenai sisi SDM, tentunya pangkat berbeda dan remunisasi berbeda untuk dilakukan.
  • Mengenai kendala, dalam ketergantungan konsolidasinya dan pengambilan alihan tertentu tidak mudah untuk melaksanakan. Dari sisi eksternalitas dan sisi bisnis namun banyak juga khususnya dari internal arena restrukturisasi dari sisi keuangan bahkan penggabungan aset.
  • Setelah 29 Juni 2018 sisi eksternal dan internal akan dilakukan dan disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina.
  • BUMN akan menyampaikan beserta 250 halaman laporan mengenai holding konsolidasi dan telah dilakukan audit oleh BPK terkait PGN.
  • Semua keputusan dan kesempatan rapat kerja disampaikan syrat MenBUMN dari kepala BPKP untuk diaudit oleh BPK untuk maksud tertentu termasuk SSRU Lampung.
  • Menurut PP 71 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan tambang dari PP 47 digugat oleh Mahkamah Agung (MA) untuk tambang bahwa sudah sesuai dan sudah diselesaikan.
  • Deputi bidang usaha pertambangan berharap kedepannya akan konsultasikan lagi dengan komisi 6.
  • Mengenai laporan keuangan dari PGN, 3 tahun terakhir sudah dijelaskan dalam rangka restrukturisasi dalam pembuatan sub holding.
  • Seluruh aset Pertagas akan di konsolidasikan ke PGN.
  • Pemasukan sebesar 51% dan konsolidasi seluruh di PGN dan PGN 100% konsolidasi di Pertamina.
  • Dengan penggabungan, kemudian peleburan dan kemudian melakukan akuisisi dengan SDM dan lainnya. Ini terkonsolidasi aka nada di PGN dan 100% PGN terkonsolidasi ke Pertamina.
  •  

PT. PGN:

  • Mengenai masalah gas yang dikelola oleh Pertamina dan PGN sudah sering didiskusikan dengan MenESDM dan dalam waktu dekat akan update perkembangan.
  • PT. PGN sangat terbuka untuk kerjasama sehingga proses kerja sama rasio elektrifikasi dan mencoba rasio gastrifikasi dan diharapkan masyarakat bisa menikmatinya.
  • PT. PGN sedang memikirkan mengenai transmisi yang ada untuk dioptimalkan. Pasikan rata rata dari Sumatera. Dengan mengoptimalkan fasilitas publikasi bisa dibawa ke arah Timur. Ketika duplikakasi bisa mengoptimalkan cadangan gas Sumatera.
  • Mengenai harga gas sampai konsumen harga infrastruktur 40%, 60% berupa harga gas bumi yang dibeli.
  • Pada bisnis upstream dan downstream menguntungkan sehingga PGN menjalankan bisnis yang sudah ada formulanya sehingga tidak bisa menurunkan harga ke masyarakat. Harga jual sudah dibatasi oleh pemerintah.
  • Beberapa saat yang lalu pasokan dari Sumatera mati karena lagi manintenance sehingga PGN memberhentikan pembangkit di Jawa Barat. Sekarang terdapat media gas dalam bentuk lain dan saat ini bisa meminta alokasi dari Bontang dalam bentuk LED.
  • Fleksibilitas di Lampung memberikan manfaat karena masyarakat tidak stabil juga menggunakan gasnya. Karena fluktuasi penggunaan gas. PGN akan memberikan secara tertulis mengenai operasi utility dan lainnya.
  • Mengenai KJJ, saat ini masih mengalir dan beroperasi. Tahun 2019 akan ada konfirmasi dari Petronas.

Dirut Pertamina:

  • Pertamina akan petakan jaringan duplikasi 40%, total 9,7 km dan 40% duplikasi untuk ke pelanggan.
  • Masing masing literationnya 50% kapasitas pipanya. Akan menambah proses ekstraksi gas sendiri.
  • Penggunaan jaringan bersama masing masing harus punya agreeman jik terjadi publikasi. Faktor internal, Pertamina memiliki beberapa tim bisa dilihat pada tim operasinya sekaligus pemasaran.
  • Pembangunan SSRU akan menambah peningkatan penambahan masukan.
  • 51% merupakan tahap awal, entitas terpisah, opsi merger dan akuisisi, masalah sumber daya manusia yaitu kekhawatiran dan takutnya berdampak kepada karyawan.
  • Holding migas merupakan tahap awal, Pertamina kedepannya tidak melakukan operasional.
  • Ketentuan dari ESDM yaitu alokasi gas yang diberikan ke perusahaan value change di hilir sudah selesai dan untuk mengurangi saling benturan yang tidak komplit.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamin Persero dan PT PGN tentang manfaat holding migas ditutup oleh Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura dapil Banten 3 pada pukul 15:51 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN, PT Pertamin Persero dan PT PGN tentang manfaat holding migas, kunjungi https://chirpstory.com/li/398224

Ilustrasi: vibizmedia.com

WikiDPR/bes/fy