Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo

Komisi/AKD: Panitia Khusus, Tanggal Rapat: 13/Feb/2018,  Ditulis Tanggal: 01/Mar/2018

Mitra Kerja: MRS-INA Himpenindo Institut 45 Masukan RUU Sisnas IPTEK–Pansus RUU Sisnas IPTEK RDPU dengan MRS-INA, Institut 1945 dan Himpenindo

Pada 13 Februari 2018, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang(RUU) Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)dengan Materials Research Society Indonesia (MRS-INA), Institut 1945, Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) membahas masukan RUU Sisnas IPTEK. RDPU ini dipimpin oleh Daryatmo Mardiyantodari fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah 2.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

MRS-INA

  • Pasal 25, untuk isinya sudah oke, usulannya: adanya badan independen untuk melakukan kajian dari luaran yang dihasilkan. Hal ini dibutuhkan sebelum ditetapkan sebagai Kekayaan Intelektual (KI), untuk menghindari adanya duplikasi ide atau topik serupa.
  • Pasal 41 ayat 3, isinya sudah oke, usulan MRS-INA: perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian harus dapat berkolaborasi dengan lembaga riset dan industri untuk menghasilkan luaran yang siap pakai dan tepat guna.
  • Pasal 47, isi: untuk menjamin tanggung jawab dan akuntanbilitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibentuk organisasi profesi ilmiah, usulan MRS-INA: organisasi profesi tidak hanya bergerak dibidang ilmiah, tetapi banyak organisasi profesi yang terselenggara sebagai wadah kegiatan kepakaran.
  • Pasal 63, untuk isinya sudah oke, usulan MRS-INA: pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan topik riset. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya overlapping riset antar lembaga riset yang ada.

Institut 1945

  • Institut 1945 bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui percepatan riset dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi demi keunggulan ekonomi, sosial dan budaya menuju tatanan masyarakat dan bangsa yang berperangai ilmiah. Lembaga ini mirip dengan Fraunhofer-Gesellschaftdi Jerman.
  • Kami berfokus kepada kelembagaan riset dan pendanaan riset.
  • Contoh lembaga pendanaan riset: NHMRCNIHMRC. Saya berdiskusi dengan lembaga tersebut ketika akan mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Kalau kita melihat Thailand, sebelum adanya The Thailand Research Fund (TRF), kondisi dunia riset mereka kacau balau, namun setelah dibentuk TRF pada 1992, dunia riset dan inovasi mereka melesat.
  • Di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kita berada diposisi keempat atau kelima terkait riset, negara tetangga yang telah menggungguli Indonesia di bidang riset adalah Vietnam.
  • Menurut saya perlu badan nasional yang bersifat independen, saya dapat merasakan bedanya sistem penelitian di Amerika Serikat dengan Indonesia.
  • Kawan-kawan kami di Amerika Serikat waktu diberi tahu mengenai RDPU ini tertarik dan berkenan untuk memberikan masukkan ke Pansus Sisnas IPTEK. Mereka juga berkenan untuk mengundang Bapak atau Ibu ke lembaga penelitian di sana.
  • Kami ingin mengusulkan pada Pasal 1, perlu adanya tentang kelembagaan. Terkait dengan itu di Pasal 38, perlu ada sebuah lembaga nasional yang dipegang langsung oleh eksekutif, dewan pengarahnya dipimpin secara langsung oleh presiden. Kalo pokok pemikirannya disetujui, maka Pasal 38 ini dapat dibagi menjadi beberapa pasal.
  • Anggaran Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian sama dengan anggaran Kementerian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
  • Perlu ada riset funding namanya bisa Badan Nasional Pengembangan Iptekin(BNPI). Badan ini  harus kebal dari sistem politik, kalau tidak punya budget otority, maka tidak memiliki taji.
  • Formula anggaran yang saya pikirkan bila Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) untuk riset sebesar sepuluh triliun rupiah, untuk Kementerian atau Lembaga (K/L) sebesar lima triliun rupiah dan lima triliun rupiah disalurkan oleh BNPI atau 50:50. BNPI ini funding agency yang menyalurkan dan mengawasi dana yang disalurkan, mereka tidak melakukan riset.

Himpenindo

  • Apabila keberadaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dapat dilindungi oleh undang-undang (UU) Sisnas IPTEK, maka statusnya akan lebih jelas dan tegas, sehingga akan sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan IPTEK bangsa Indonesia. Oleh karena itu, UU 8/1990 sangat jelas tidak diperlukan lagi.
  • Untuk usulan perubahan atau penambahan pada BAB 7 Ketentuan Penutup, Pasal 78:
  1. Pada saat UU ini mulai berlaku, UU 18/2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Pada saat UU ini mulai berlaku, UU 8/1990 tentang akademi ilmu pengetahuan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota:

Fraksi PDI Perjuangan: olehDaryatmo Mardiyanto dari Jawa Tengah 2. Daryatmo mengatakan bahwa tujuan mereka mengundang para pembicara untuk mendapatkan masukkan dan bukan diberikan kesimpulan, kalau bisa diserahkan paper atau power point berupa hardcopy atau softcopy untuk 30 anggota panja dari sepuluh fraksi dan juga masukkan tertulis dari masing-masing pembicara.

Daryatmo mengungkapkan sulitnya berkoordinasi, apalagi tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, sehingga ia mengatakan bahwa kelembagaan itu sangat penting sekali. Daryatmo kemudian memberi catatan terkait banyaknya lembaga riset yang difasilitasi oleh pihak asing dan ini merupakan sesuatu yang cukup ironis. Daryatmo juga meminta agar peneliti dapat menemui presiden, karena riset-riset sosial yang menggunakan objek manusia sangat penting untuk kemajuan bangsa ini.

Terkait undangan ke lembaga riset di Amerika Serikat, Daryatmo mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak yang mengundang pansus, tetapi nanti kami bisa terkena gratifikasi jika tidak tertib mengikuti peraturan yang berlaku. Ia merasa berterima kasih karena mendapatkan undangan tersebut.

Menurut Daryatmo, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan riset internasional. Daryatmo berpandangan bahwa UU ini tidak “sexy” karena tidak menyangkut masalah partai politik, pemilihan umum (Pemilu), kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dana dari APBN dan lain-lain, sehingga UU ini tidak ada yang melihat. Daryatmo kemudian mengungkapkan kalau per satu juta penduduk di Jepang ada 90 orang peneliti dan di Korea Selatan 1% dari jumlah penduduknya adalah peneliti.

Fraksi PAN: olehAmran dari Sulawesi Selatan 3. Amran menyampaikan apresiasinya terkait bahan-bahan yang telah dipaparkan untuk memperkaya dalam penyusunan RUU Sisnas IPTEK. Kemudian Amran mengatakan mahalnya berkoordinasi di negara ini akibat antar lembaga tidak bisa mencari titik temu dalam pengelolaannya. Apakah ini semua terjadi akibat tidak adanya haluan yang memandu kita? Misi dan visi antara presiden dengan gubernur terkadang tidak nyambung, contohnya bisa saja nanti dalam pelaksanaan UU ini, dewan riset di daerah dapat dihilangkan akibat misi dan visi tidak berfokus sesuai dengan mandate yang diberikan kepada kepala daerah. Jadi permasalahan ini memerlukan diskusi yang lebih mendalam, kami bahkan sudah diskusikan ini di badan kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amran bahkan mengusulkan untuk membangkitkan kembaliGaris-Garis Besar Haluan Negara(GBHN) seperti yang orde baru atau orde lama bentuk.

 Amran merasakan bahwa dengan adanya inovasi dan kemajuan teknologi cenderung mengurangi tenanga kerja dari SDM, sehingga diperlukan konsolidasi sinergitas secara nasional untuk menghadapi masa depan tanpa adanya persoalan. Amran kemudian menanyakan terkait singkronisasi antara peneliti lembaga riset dengan yang ada di perguruan tinggi, apakah hasil inovasi yang dibuat dapat saling bersinergi? Contohnya seperti banyaknya hasil penelitian dibidang pertanian, karena kita negara agraris. Pertanyaannya, apakah fakultas pertanian menjadi jurusan favorit di perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Kan tidak. Amran mengungkapkan kenapa ia mengajukan pertanyaan itu, karena ada sebuah kekhawatiran jika hal ini terus dibiarkan berlanjut. Ia mengungkapkan bahwa kita sebagai manusia tidak tahu kapan akan kiamat, populasi manusia terus meningkat, kebutuhan makin meningkat, tetapi lapangan pekerjaan semakin sedikit akibat adanya kemajuan teknologi, maka dari ini kita mengurangi tenaga kerja. Berdasarkan hasil temuan tersebut, apakah ini dapat dimasukkan kedalam perguruan tinggi? Sehingga dapat dijadikan masukkan terkait kurikulum yang ada apakah masih relevan dengan perkembangan yang ingin kita capai kedepannya? Kalau memang relevan, tentu tidak terjadi masalah seperti saat ini.

Amran juga menanyakan terkait pembangunan di bidang IPTEK untuk sepuluh tahun, 50 tahun atau 100 tahun kedepannya seperti apa? Sehingga siapapun yang akan memerintah, orientasinya tetap menuju kesana, karena saat ini yang terjadi, setiap berganti menteri, maka berganti juga kebijakannya.

Amran mengatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) agak sedikit anti dengan adanya lembaga baru setiap melahirkan sebuah UU baru, ia menambahkan bahwa banyak dari badan itu yang tidak efektif kerjanya, sehingga pembentukan badan baru harus diyakinkan dengan betul-betul untuk memperkuat UU tersebut. Amran mengatakan hal demikian karena hampir semua narasumber yang hadir memberikan masukkan untuk membentuk badan yang baru.

Amran mengingingkan adanya keseimbangan antara pendidikan berbasis akademik dengan vokasi, ia mengungkapkan bahwa banyak dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menganggur karena kebutuhan dunia industri tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh tamatan SMK.

Penutup

Pansus RUU Sisnas IPTEK mengadakan RDPU dengan MRS-INA dan Institut 1945 membahas masukan RUU Sisnas IPTEKditutup oleh Daryatmo Mardiyanto dari fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah 2 pukul 17.10 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweetRDPU Pansus RUU Sisnas IPTEK denganMRS-IN, Institut 1945 dan Himpenindo membahas masukan RUU Sisnas IPTEK, kunjungihttps://chirpstory.com/li/382323

 

Ilustrasi: teknopreuner.com

wikidpr/ws/aps