Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Masukan terhadap RUU Kepalangmerahan - RDP Komisi 9 dengan Kemenkes, Kemenlu dan Kemensos

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 27/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 16/May/2017

Mitra Kerja: Kemenlu Kemensos Kemenkes Masukan terhadap RUU Kepalangmerahan - RDP Komisi 9 dengan Kemenkes, Kemenlu dan Kemensos

Pada 27 April 2017, Komisi 9 melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Sosial tentang Masukan terhadap UU Kepalangmerahan . RDP dipimpin oleh Dede Yusuf Macan Effendi dapil Jawa Barat 2. Dede membuka rapat pukul 14:54 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Hukum dan PI Kementerian Luar Negeri

  • Kemenlu mendukung sepenuhnya RUU Kepalangmerahan.
  • Pembentukan RUU Kepalangmerahan menjadi kewajiban bagi Indonesia yang merupakan peserta Konvensi Jenewa.
  • Pengaturan terhadap aspek perlindungan mencakup siapa yang menjalankan fungsi kepalangmerahan.
  • Aspek perlindungan mencakup agar Penggunaan Lambang Kepalangmerahan berfungsi dengan baik.
  • Kemenlu berharap DPR-RI dan pemerintah dapat bekerja dengan baik tuntaskan RUU Kepalangmerahan.

 

TAGANA Kementerian Sosial

  • TAGANA bekerja sesuai tugas dari Kemensos dalam tugas penanganan bencana.
  • TAGANA melakukan kesepakatan dengan peraturan Kepala Badan dan Menteri, sehingga kita gunakan cluster, ada 8 dari tugas Kementerian Sosial, semuanya kita inchase terhadap penanganan bencana. Kegiatan TAGANA lebih kepada kemanusiaan.
  • TAGANA bekerja sama dengan PMI, Bulan Sabit dan lainnya, kita akhirnya lakukan MOU dengan K/L salah satunya PMI. Kami kerja sama dengan ICRC, IFRC, dan PMI. TAGANA jadi lakukan MoU dengan PMI untuk kerja sama cluster pengungsian dan logistik.
  • UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, kami berusaha memberikan kebutuhan dasar saat terjadi konflik. Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan yang memiliki payung hukum, ada landasan dasarnya.
  • Organisasi yang bergerak di bidang Kemanusiaan Internasional kami adakan kerja sama.
  • Pentingnya simbol bila ada konflik, relawan berada dalam posisi netral. Ini akan jadi perlindungan khusus bukan hanya untuk TNI dan PMI, tapi juga untuk relawan yang bekerja. Dari 33ribu relawan, kami bisa berikan insentif dari Rp250.000,00-Rp500.000,00 per bulan.
  • Bila lambang dibutuhkan, termasuk penjaga kemanusiaan atau perdamaian.

Dirjen Yankes Kemenkes

  • UU Nomor 36 Tahun 2014  sudah dicantumkan mengenai aksi kemanusiaan.Untuk pelaksanaan UU Kepalangmerahan, PMI akan mendominasi, tapi dalam Pasal 32 ada ketentuan koordinasi.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Demokrat: Oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Jawa Barat 2. Menurut Dede, dalam event-event kerelawanan, TAGANA akan gunakan lambang Kepalangmerahan berarti event acara kemanusiaan boleh memakai logo atau simbol yang sama. Dede menanyakan saat TAGANA mengunakan redcross, apakah pernah ada kejadian orang gunakan redcross lalu jadi korban peperangan. Dede sepakat dengan pak Irgan. Komisi 9 sebenarnya mau meraba-raba RUU Kepalangmerahan. Dede menanyakan apakah Kementerian Kesehatan melihat PMI satu-satunya yang melakukan donor. Sekarang harus diatur bagaimana organisasi palang merah searah dengan pemerintah. Memang dalam RUU Kepalangmerahan belum menentukan akan memakai palang merah atau bulan sabit atau Kristal.  Selanjutnya, Dede menanyakan  akan dipakai logo atau emblem yang mana. Dede menyatakan yang dikatakan Kementerian Luar Negeri, apapun nanti yang akan dipilih nanti itu yang akan menjadi jaket indonesia di kancah luar. Dede melihat ini ada urusan kemanusiaan ada urusan bencana, jadi tidak mudah mengkaji apalagi dalam penentuan judul itu tarik menariknya 10 tahun. Dede juga mengatakan bahwa  thesis tertulis yang bisa disampaikan kepada komisi 9. Komisi tersebut sangat mengharapkan sekali.

Fraksi PAN: Oleh Siti Sarwindah dari Kepulauan Seribu. Siti menanyakan penerapan konvensi Jenewa yang hanya satu lambang.

Fraksi PPP: Oleh Irgan Chairul Mahfiz dari Banten 3. Irgan menginginkan pandangan tentang pertanyaan dibawa ke arah mana semangat RUU Kepalangmerahan. Kepalangrnerahan PMI yang sekarang ini berdasarkan Kepres. Menurut Irgan, saat ini pengertian yang Komisi 9 pahami yaitu tentang PMI, bukan hanya persoalan lambang, judul juga pembangunan organisasi.  Kelompok yang bekerja dalam bidang kemanusiaan seperti PMI, BNBP, semuanya equal. Pendekatannya tidak hanya soal kesehatan. Namun, soal luar negeri. Irgan menanyakan siapa yang akan membawa jika keluar Undang-Undangnya.

Oleh Okky Asokawati dari DKI Jakarta 2. Menurut Okky, saat ini ada beberapa organisasi melaksanakan fungsi pelayanan kemanusiaan. Salah satunya ada yang dari NU, MDMC dan lain-lain. Okky menanyakan bagaimana bila lembaga kemanusiaan yang ada itu tidak perlu dihapus namun diperjelas saja kewenangannya. Jika memang hendak diakomodir bahwa lambang NGO diakui. Okky menanyakan apakah perlu ada Badan dari Pemerintah lakukan Koordinasi. Okky khawatir NGO akan lebih sulit dalam urusan birokrasi. Okky juga menanyakan apakah bisa terjadi dari Kementerian Luar Negeri, para NGO sudah lakukan bantuan ke luar negeri tersebut. Dalam RUU Kepalangmerahan, Okky menanyakan apakah perlu diatur bila NGO yang ingin memberikan bantuan ke luar negeri perlu koordinasi.

Fraksi Nasdem: Oleh Amelia Anggraini dari Jawa Tengah 7. Menurut Amelia, RUU Kepalangmerahan akan memiliki kekuatan yuridis, dikhawatirkan menghapus organisasi Kemanusiaan di Indonesia. Amelia meminta TAGANA untuk menanggapi kekhawatiran penghapusan organisasi ada yang merasa bentuk monopoli untuk PMI terkait dengan penggunaan lambang Kepalangmerahan.  Amalia memohon berikan masukan terkait dengan layanan rumah sakit. Amelia menanyakan apakah TAGANA tugasnya tidak hanya di dalam negeri saja ya tapi juga di luar negeri.

 

Respon Mitra

Berikut respon mitra  terhadap pemantauan rapat:

TAGANA Kementerian Sosial

  • TAGANA tidak takut ada kekhawatiran pengurangan kegiatan, kami khawatir organisasi lain tidak jelas dasarnya operator dari UU adalah PMI, kami dari TAGANA punya irisan yang sama.
  • Beberapa organisasi lokal maupun yang lain, kami adalah organisasi kemanusiaan dalam kegiatan internasional, kami membutuhkan simbol untuk memberikan perlindungan.
  • Ketika ada bencana, TAGANA berada dibawah komando BNPB, kami bertugas sesuai fungsinya. Kami belum pernah mendengar berita adanya korban dari penggunaan redcross.
  • Yang menghimpun NGO itu kan selama ini HFI. Untuk bencana seharusnya memang di bawah deputi kesiapsiagaan. Kemensos mempunyai layanan dukungan sosial seperti yang ada di Kementerian Sosial. Pada akhirnya, NGO yang menawarkan. RUU Kepalangrnerahan pada akhirnya siapa lead khusus untuk bencana, mau tidak mau harus ada satu kesatuan yang disepakati secara nasional.

Dirjen Hukum dan PI Kementerian Luar Negeri

  • Dari konteks hukum internasional, kita bagian dari konvensi Jenewa.
  • Pemerintah Indonesia tahun 1951 keluarkan aturan untuk menunjuk PMI sebagai salah satunya Organisasi yang menjalankan fungsi organisasi Kepalangmerahan Kemenlu lihat pasal 32, emblem diakui secara internasional mengenai emblem, lambang Palang Merah diterima oleh internasional, lebih mudah diakomodir. Pasal 32 ayat 1, PMI bekerjasama dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang Kemanusiaan. RUU Kepalangmerahan ini dikhususkan PMI.
  • Politik luar negeri bukan hanya G2G, tapi juga arms. UU Kepalangmerahan sangat penting melihat Indonesia dalam konteks secara global, tidak secara domestik. How it is very important, UU ini berisi konteks dunia. PMI ditunjuk sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan. Kemenlu tau pekerjaan ini tidak mudah, tapi dengan niat yang baik pasti akan ada solusinya.

Dirjen Yankes Kemenkes

  • Pelayanan  meliputi penyediaan, pendistribusian, dan tindakan medis penyediaan darah pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan dengan melihat keamanan dari penyakit.
  • Untuk mengatur standar transfusi darah boleh menyelenggarakan donor darah selain PMI.Tetapi, harus di bawah lembaga pemerintah yang dimaksud RUU Kepalangmerahan ini mengacu pada sifat. Kepalangmerahan dari Kementerian Sosial melihat pemikiran apa yang harus dipertegas terkait PPnya nanti sehingga tidak terlihat hanya tertuju pada suatu organisasi tertentu. Peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan UU Kesehatan terkait penyelenggaraan donor darah dilakukan oleh unit dari pemerintah yang fokus pada kepalangmeraha.

 

Penutup

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Sosial tentang masukan terhadap RUU Kepalangmerahan. ditutup pada pukul 16:26 WIB oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Jawa Barat 2.  

Untuk membaca rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial https://chirpstory.com/li/355116.


Wikidpr/rr/rhs

Ilustrasi: satrialoka.blogspot.co.id