Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya – RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 24/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 02/Aug/2018

Mitra Kerja: Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Masukan Terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya – RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI

Pada 24 Juli 2018, Komisi 10 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tentang Panja SN Dikdasmen dengan agenda masukan terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta Implementasinya. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Fikri Faqihdari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 13:00 WIB. Menurut laporan dari sekretariat, rapat ditandatangani oleh 10 dari 7 fraksi dan dinyatakan kuorum.

Sebagai pengantar rapat, Fikri menjelaskan mengenai Panja SN Dikdasmen dibentuk oleh Komisi 10 pada rapat internal untuk mengetahui permasalahan dari 8 standar pendidikan, merumuskan peta masalah serta akseleratif pemenuhan jenjang pendidikan dalam waktu 3 tahun ke depan serta merumuskan keterlibatan masyarakat. Fikri menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Fikri juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki SN Diknas untuk pemerintah menyusun pendidikan yang terarah serta output agar bisa menghadapi tantangan dan tuntutan lokal, nasional dan global. Fikri juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi SN Diknas yang disampaikan Badan Standarisasi Pendidikan Nasional, bahwa permasalahan yaitu pada standar kompetensi lulusan, sarana prasarana, tenaga pendidik dan pengelolaan. Fikri menjelaskan rapat ini bertujuan agar Komisi 10 mendapatkan informasi masukan dari pakar pendidikan dan mendengarkan penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Mengenai penyusunan dan penetapan berdasarkan kajian penelitian dan hukum, Standar Nasional (SN) sudah dijadikan ketentuan hukum UUD No. 20 tahun 2003 berdasarkan hal kajian akademik, wewenang dari pemerintah daerah, kajian research kualitas pendidikan yang beragam, yang disebabkan oleh keragaman pada aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum pendidikan yang harus dikembangkan secara eksplisit sesuai yang direncanakan.
  • Berbagai Permendikbud berkenaan dengan kriteria SN telah dilahirkan, dalam pikiran awal sesungguhnya 4 standar utama yakni standar yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum daerah menjadi 8 standar. Dalam realisasi terjadi percampuran antara pembejalaran dan pendidikan dan menimbulkan konsekuensi,kemudian dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan dalam satuan pendidikan yang diminta memenuhi 8 standar tersebut.
  • Masih kurang komprehensif yaitu kajian penelitian secara internal dan eksternal. Internal artinya melakukan kajian secara menyeluruh mengenai kondisi pendidikan pada saat Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan.
  • Indonesia memiliki kemampuan sampling, representatif tidak harus semua dilakukan dan bisa diwakilkan secara menyeluruh.
  • Secara eksternal perlunya kajian empiris bukan hanya kajian akademis terkait negara yang maju dan berkembang sehingga terdapat perbandingan yang lebih ekuitable.
  • Wakil Rektor UPI memberikan masukan untuk perbaikan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan kurikulum pendidikan sehingga 4 lainnya untuk menjamin kualitas.
  • Mengenai hasil pertemuan lapangan dari 8 standar, terdapat 4 standar yang terkendala di daerah, yaitu standar pengelola, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana.
  • Mengenai efisiensi sistem perguruan, menurut Wakil Rektor UPI diperlukan untuk mengkaji ulang karena kapasitas pemerintah belum sebanding dengan jumlah guru yang harus disertifikasi. Mengenai instrumen evaluasi, kurikulum lama diuji dengan yang baru, hasil yang buruk belum tentu merupakan hal yang buruk karena kemungkinan terjadi akibat ketidakcocokan isntrumen.
  • Jika standar pembiayaan telah terpenuhi, seharusnya sarana dan prasarana juga terpenuhi. Wakil Rektor UPI menganggap adanya kesalahan penggunaan atau perhitungan.
  • Mengenai kebijakan SN yang rendah dalam 2 tahun kedepan, menurut Wakil Rektor UPI, perlu adanya kebijakan perhatian khusus terhadap sekolah yang masih memiliki akreditas C dan perlunya interpendi khusus dan langsung dari pemerintah.
  • Perlunya dukungan fasilitas, guru, dana dan pengelolaan terhadap sekolah yang memiliki kondisi yang memprihatinkan,kemudian pelatihan khusus bagi kepala sekolah dan guru untuk peningkatan kemampuan.
  • Wakil Rektor UPI memberikan saran agar ujian di negara sama dengan materi yang diajarkan dengan sekolah. Ujian nasional harus diselaraskan agar bisa internasional.
  • Mengenai SN dikemukakan dan keadaan SNP yang harus diberlakukan secara nasional, definisi SNP adalah standar minimal dan tidak bisa lebih rendah dari standar tersebut,oleh karena itu kurikulum tetap bertanggungjawab ke pemerintah pusat.
  • Terkait implementasi SNP yang memberikan beban kepada satuan ke pendidikan. Menurut Wakil Rektor UPI seharusnya bukan sekolah negeri tetapi sekolah pemerintah agar tidak lepas tanggungjawab pemerintah.
  • SNP tetap menjadi pembinaan pendidikan secara nasional, persoalan yang belum selesai justru menjadi tantangan arah penyelesaian kedepan.
  • Melalui Pendidikan, Indonesia harus mampu membangun negara untuk berubah lebih cepat, untuk hidup keseluruhan dan harus mengikuti kondisi dunia.
  • Wakil Rektor UPI tidak setuju dengan system cluster karena SN harus secara nasional.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Ferdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdiansyah berpendapat mengenai Standar Nasional pendidikan (SNP) oleh para pembuat hampir dipastikan tidak melihat lapangan, misalnya standar proses. Ferdiansyah meminta klarifikasi SNP, karena hal itu tidak sesuai. Ferdiansyah juga meminta pendapat mengenai akreditasi yang harusnya SNP itu keadilan yang professional. Ferdiansyah juga menyinggung masalah sarana dan prasarana yang tidak sama. Ferdiansyah berpendapat bahwa pendidikan memang tidak sama, namun standar kelulusan sama dan meminta ketegasan pada hal ini. Ferdiansyah menanyakan mengenai pandangan terkait kurikulum dan menanyakan waktu uji coba. Ferdiansyah juga menanyakan mengenai konsekuensi dalam konsep SNP.

Oleh MohammadSuryo Alam dari Jawa Timur 8. Suryo mengkritisi mengenai beban kepala sekolah yang mengerjakan tugas yang bukan merupakan tugasnya. Suryo menyampaikan, menurut pengakuan Kemendagri, penemuan di lapangan mayoritas dari pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran, dan Suryo berpendapat bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu masih jauh dan ingin ulasan yang lebih dalam.

Oleh Hetifah Sjaifudian dari Kalimantan Timur. Hetifah menjelaskan bahwa selain tenaga pendidik, terdapat tata usaha dan Hetifah menyampaikan bahwa terdapat keluhan bahwa kepala sekolah melakukan tugas lain. Hetifah juga membahas mengenai peran pemerintah pusat termasuk lembaga pendidikan tinggi yang akan melakukan dan menyediakan jasa pembinaan yang telah inovatif.

Fraksi PKB: Lathifah Shohib dari Jawa Timur 5. Lathifah meminta solusi dari Wakil Rektor UPI mengenai swasta terkait sarana prasarana agar tidak jomplang. Lathifah menjelaskan bahwa masalah kekurangan guru sudah terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jawa. Lathifah meminta terobosan mengenai sistem perguruan yang diminta untuk dikaji ulang.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Penelitian kurang komprehensif dan banyak hanya melihat akademiknya saja. Ruang kelas memiliki hasil kajian dan tidak melihat kondisi kemampuan pemerintah.
  • Wakil Rektor UPI menyarankan untuk tidak hanya melihat negara yang diatas,tetapi juga yang dibawah dibanding Indonesia.
  • Menurut Wakil Rektor UPI apa yang baik di negara orang belum tentu baik di negara Indonesia. Indonesia belajar dari Finlandia, namun tidak bisa dibandingkan karena jumlah penduduk berbeda.
  • Prinsip Wakil Rektor UPI adalah “Doing The Best That We Can”.
  • Satu sisi variasinya masih jomplang. Pemerintah harus menata terlebih dahulu, karena jika tidak dilakukan tidak dapat akreditasi dan tidak bisa mendapatkan data pastinya.
  • Sampai hari ini sertifikasi guru dan macam-macam masih bermasalah. Tuntutan UUD tidak didukung kajian empiris pemerintah untuk melaksanakan.
  • Di Bandung masih kekurangan tenaga guru, kerena miss management. Disatu lokasi ada sekolah yang hanya 15 orang siswa, namun di beberapa sekolah terdapat banyak siswa.
  • Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebaiknya tidak dibebankan ke sekolah, karena akan menyita banyak waktu guru.
  • Kurikulum tercipta sepenuhnya dan tidak bermasalah, namun perlunya guidance dari pemerintah. 

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Penyusunan SNP sudah dikembangkan berdasarkan kajian akademik dan kajian hukum namun masih perlu dilengkapi dengan kajian penelitian yang lebih representatif dan komprehensif. Oleh karenanya pemerintah perlu mengembalikan standar kepada fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35 ayat 2 standar nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
  • Masih memerlukan penegasan berupa jawaban tertulis mengenai cluster atau penggolongan SNP bagi satuan pendidikan di Indonesia dikaitkan dengan akreditasi sekolah, sebagai langkah untuk merumuskan peta jalan Standar Nasional Pendidikan. Positioning SNP dalam sistem Pendidikan Nasional, apakah digunakan sebagai standar minimal pendidikan atau sebagai standar yang ingin dicapai (standar ideal).
  • Perlu kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dalam APBD secara konsisten. Untuk meningkatkan mutu guru dan menjaga kualitasnya diperlukan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan penelitian guru yang berkesinambungan. Pendukungpenetapan SNP yang harus didasarkan pada kajian atau penelitian yang komprehensif (tidak hanya kajian akademik) dan representatif yang ditinjau dari segala aspek.
  • Bahan paparan dari Wakil Rektor UPI, Dr.H.M. Solehuddin, M.Pd.,M.A., menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RDP ini dan paparan tersebut akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan laporan Panja Standar Nasional Dikdasmen Komisi 10 DPR-RI.

 

Penutup

RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI tentang Panja SN Dikdasmen dengan agenda masukan terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta implementasinya ditutup oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 16:56 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 10 dengan Wakil Rektor UPI tentang Panja SN Dikdasmen dengan agenda masukan terhadap Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah serta implementasinya, kunjungi https://chirpstory.com/li/399149

 

Ilustrasi: berita.upi.edu

WikiDPR/bes/fy