Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Mendengarkan Aspirasi Tentang Isu Terkini di Universitas Negeri Jakarta–Audiensi dengan Komisi 10 DPR-RI dengan Prof. Djaali

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 05/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 06/Oct/2017

Mitra Kerja: Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ Prof. Djaali Senat UNJ Mendengarkan Aspirasi Tentang Isu Terkini di Universitas Negeri Jakarta–Audiensi dengan Komisi 10 DPR-RI dengan Prof. Djaali

Pada 5 Oktober 2017, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan Audiensi dengan Prof. Djaali dengan agenda mendengarkan aspirasi tentang isu terkini di Universitas Negeri Jakarta. Audiensi dipimpin oleh Utut Adianto dari Fraksi PDIP, Dapil Jawa Tengah 7. Audiensi tersebut dibuka pada pukul 10:14 WIB dan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Prof. Djaali:

  • Prof. Djaali mengatakan bahwa pemberhentiannya sebagai Rektor merupakan tindakan sewenang-wenang padanya, dan hal tersebut bukan yang pertama kali yang dialami oleh dirinya.

  • Prof. Djaali juga mengatakan bahwa beliau dituduh melakukan nepotisme, plagiarisme, jual beli ijazah, dan lain-lain.

  • Prestasi UNJ selama Prof. Djaali sebagai Rektor diantaranya pengabdian masyarakakat UNJ berada diperingkat ke-13. Riset dan publikasi ilmiah UNJ juga masuk cluster 1.

  • Prof. Djaali juga mengaku persis satu tahun beliau menjadi Rektor, UNJ mendapatkan akreditasi A yang sebelumnya hanya mendapatkan B.

  • Pagu anggaran UNJ dariPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNJ sebesar Rp470 miliar.

  • Perkuliahan di S3 UNJ setiap mahasiswa harus menempuh minimal 3 semester dan melakukan disertasi. Penguji pada uji kelayakan disertasi berjumlah 6 orang. Sebelum ujian, mahasiswa harus menanda tangani pernyataan bebas dari praktik plagiarism.

  • Untuk ketentuan promotor di UNJ, setiap mahasiswa mengajukan 3 nama calon promotor dan 3 calon co-promotor.

  • Penjelasan atas tuduhan plagiarisme, hal tersebut bagi Prof. Djaali merupakan suatu tendensius.

  • Prof. Djaali juga merasa kecewa karena tim independen hanya 1 kali mengunjungi UNJ dan meminta disertasi UNJ.

  • Penelusuran Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) hanya berdasarkan data softcopy. Menurut Prof. Djaali, boleh jadi itu bukan disertasi final.

  • Salah satu alasan Prof. Djaali dicopot dari jabatan Rektor adalah tuduhan melakukan nepotisme karena ke-3 anaknya diterima menjadi dosen di UNJ yang lulus CPNS.

  • Prof. Djaali mengaku tidak paham di mana letak nepotismenya. Tidak mungkin anaknya menjadi dosen 10 tahun di UNJ, lalu Prof. Djaali memberhentikannya.

  • Menurut Prof. Djaali, tuduhan atas manipulasi nomor induk dan jual beli ijazah merupakan suatu tuduhan yang tidak benar. Dan tentunya Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi harus membuktikan melalui pengadilan. Prof Djaali meminta pembuktian siapa mahasiswa yang melakukan praktik plagiarism serta nomor induknya. Ia juga mempertanyakan apakah semua ini merupakan kesalahan rektor.

  • Semua tuduhan yang disampaikan secara sepihak tersebut merupakan bukti konkret tindakan pelanggaran.

  • Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang notabenenya sebagai pembina tidak menjalankan fungsinya sebagai pembina. Tapi menjadi birokrat penguasa yang memberikan perlakuan semena-mena terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sesuai Amanat Senat 22 September, bahwa Senat mengamanahkan agar UNJ menempuh jalur hukum. Prof. Djaali dan segenap yang hadir pada saat itu memohon kepada Komisi 10 DPR-RI untuk memberikan pengawasan kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan proses hukum yang ditempuh UNJ dan Rektor UNJ. 

  • Prof Djaali mengatakan bahwa dirinya diangkat menjadi Rektor UNJ pada tanggal 24 April 2014. Ketika beliau menjabat peringkat UNJ meningkat.
    Berikut merupakan pemaparan Dr. Abdul Sukur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) UNJ:
  • mengatakan bahwa Dosen Ari Mighra mengikuti beberapa tes, dari hasil tes tersebut bahwa dari ke-3 peserta yang hasilnya paling baik adalah dr. Bazzar Ari Mighra. Dan yang menentukan itu bukan dari UNJ. Menurut Dr. Abdul Sukur, M.Si pada saat itu FIO UNJ membutuhkan dosen berlatar belakang dokter, karna 3 dosen dokter FIO UNJ pensiun.
    Berikut merupakan pemaparan Senat UNJ:
  • Guru Besar UNJ mengatakan bahwa Senat UNJ telah mengeluarkan pernyataan sikap, UNJ selalu menjunjung tinggi etika akademik yang berlaku.

  • Senat UNJ berkeberatan terkait informasi yang menyebar tentang berita menurunnya kualitas akademik UNJ yang belum diklarifikasi kebenarannya.

  • Guru Besar UNJ juga mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu bersifat rahasia. Untuk itu, Senat UNJ menyepakati akan siap menempuh jalur hukum demi memulihkan nama baik.

  • Senat UNJ siap mendukung langkah-langkah konkret dan menyiapkan pembuktian dan klarifikasi pelanggaran akademik.

  • Senat UNJ mengapresiasi kinerja pimpinan non aktif UNJ Prof. Djali, karna berkat kinerjanya UNJ mengalami kemajuan dalam bidang akademik, tata kelola keuangan dan pengembangan SDM, serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di UNJ.

  • Guru Besar UNJ juga menyampaikan bahwa dalam penataan tata kelola keuangan telah menghasilkan kenaikan pendapatan pajak dari tahun ke tahun.

    Pada tahun 2013 sebesar Rp178 miliar;

    Pada tahun 2014 sebesar Rp227 miliar;

    Pada tahun 2015 sebesar Rp263 miliar;

    Pada tahun 2016 sebesar Rp425 miliar.

  • Dengan memperhatikan pertimbangan Rapat Senat UNJ yang lalu, Senat UNJ akan mempertahankan kepemimpinan non aktif Rektor UNJ atas nama Prof. Djaali sampai selesai masa jabatannya pada tanggal 28 April 2018.

  • Senat UNJ juga memohon kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi untuk melakukan pembinaan kepada UNJ secara lebih objektif dan akademis.

    Berikut merupakan pemaparan Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ:
  • Berdasarkan fakta yang beredar beberapa bulan terakhir ini, Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ mengutarakan beberapa hal, diantaranya:

  1. Meminta Pimpinan Komisi 10 DPR-RI untuk mengevaluasi kinerja Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

  2. Pemberhentian Rektor UNJ atas nama Prof. Djaali dan program kelas kerja sama merupakan pelecehan bagi kegiatan akademik UNJ;

  3. Meminta kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mencabut Surat Keterangan (SK) pemberhentian Rektor UNJ atas nama Prof. Djaali;

  4. Meminta kepada Komisi 10 DPR-RI melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar memecat Prof. Supriadi karna telah melakukan pelanggaran yaitu mempublikasikan masalah di UNJ tanpa meminta izin pimpinan UNJ terlebih dahulu;

  5. Mendesak Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar meminta maaf kepada Rektor UNJ non aktif atas nama Prof. Djaali serta memulihkn nama UNJ dan civitas akademik UNJ di media selama 7 hari berturut-turut.

  6. Forum Mahasiswa Pascasarjana UNJ merasa dirugikan & dizalimi serta menjadi korban pembunuhan karakter;

  7. Meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memulihkan nama baik UNJ.

 

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Oleh Asdi Narang dari Kalimantan Tengah. Asdi mengutarakan bahwa beban penuduhan itu berat sekali. Untuk itu memang perlu mendengarkan dari 2 pihak. Perkara ini sudah dimasukan ke ranah hukum, yang Komisi 10 DPR-RI kerjakan hanya bisa mengontrol dan mengawasi.

Oleh Utut Adianto dari Jawa Tengah 7. Utut mengutarakan bahwa Komisi 10 DPR-RI tidak memihak Prof. Djaali maupun Pak Nasir selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Komisi 10 DPR-RI perlu mendudukan 2 pihak, tambah Utut. Utut juga menyampaikan bahwa Komisi 10 DPR-RI akan menjalankan tugas sesuai aturan yang ada bahwa Komisi 10 DPR-RI memliki tugas untuk mengawasi terkait kebijakan pemerintah.

Fraksi Golkar: Oleh Popong Otje Djunjunan dari Jawa Barat 1. Popong mengutarakan bahwa Komisi 10 DPR-RI tetap harus melakukan tindak lanjut, akan tetapi sesuai kewenangan. “Jika nurutin hati mah, baik-baik mulu ya.” Ungkap Popong. Popong juga mengingatkan bahwa Komisi 10 DPR-RI jangan sampai salah langkah. Menrutnya, Prof. Djaali tadi mengatakan agar Komisi 10 DPR-RI mengawal jalur hukum, ini ambigu. Komisi 10 DPR-RI tidak mempunyai kewenangan sejauh itu, seperti ke pengadilan. “Tapi kami akan berangkat dari peraturan yang ada termasuk PP.” Tambah Popong. Popong juga mengatakan kalau datang sampai ke sini secara ramai-ramai begini, secara psikologi Popong menilai memang Prof. Djaali ini banyak yang membela dan kompak.

Fraksi Gerindra: Oleh Ida Bagus Putu Sukarta dari Bali. Ida Bagus menanyakan bagaimana keadaan politik kampus UNJ sekarang? Menurutnya, banyak guru besar UNJ yang memegang jabatan politik. Ida Bagus juga menanyakan bagaimana hubungan Prof. Djaali terkait hal itu?

Fraksi Hanura: Oleh Dadang Rusdiana dari Jawa Barat 2. Dadang mengurakan bahwa Prof. Djaali melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 28 September 2017 lalu dan perlu diapresiasi karna keberaniannya. Terkait masalah nepotisme, menurut Dadang itu “abu-abu”, beliau juga tidak mau mendalaminya. Dadang juga menyampaikan bahwa Komisi 10 DPR-RI tidak ingin menutup telinga tentang berita di luar, karna ini juga menyangkut akuntabilitas Komisi 10 DPR-RI. Mengenai 5 disertasi, ada 1 disertasi atas nama Ismail yang mencangkup 5 disertasi, ini mengganggu. Hal tersebut terkesan ada pekerjaan borongan. Komisi 10 DPR-RI mengetahui dari media dan dikuatkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, terkait kerja sama dengan 12 Universitas lain, Dadang menanyakan bentuk kerja samanya seperti apa? Dasar hukumnya apa? Dan substansi yang dibicarakan juga apa? Terkait pembukaan kelas jauh dan kelas khusus, Komisi 10 DPR-RI ingin mendapat simulasi bagaimana jajaran yang ada di UNJ mengatur sesi kuliah tersebut? Lalu sesuai uji forensik, ternyata ada tanda tangan yang dipalsukan dari bukti kehadiran dan pemalsuan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

 

Respon Mitra

Berikut ini respon Prof Djaali atas pendalaman anggota:

  • Prof. Djaali mengatakan bahwa beliau adalah dosen tua, jika diberhentikan tidak masalah, akan tetapi ini terkait nama baik.

  • Proses perkuliahan dipadatkan, dalam temuan sementara ada 1 mata kuliah yang dosennya hanya mengajar 2 hari.

  • Mahasiswa tersebut mengambil 14 mata kuliah, bukan kelas jauh maupun kerja sama, padahal ini kelas biasa. Permintaan mereka disetujui oleh Pascasarjana, bukan Rektor.

  • Terkait kerja borongan, menurut Prof. Djaali sejauh ini tidak menemukan kerja borongan seperti yang dilaporkan.

  • Prof. Djaali ini mengaku banyak orang terkenal dan beliau menjadi pembimbingnya. Prof. Djaali juga mengaku membimbing dengan hal yang substansi. Yang penting jalan pikirannya logis sesuai rujukan. Banyak orang yang sedang stroke pun meminta kepada Prof. Djaali untuk menjadi pembimbingnya. Prof. Djaali juga berani bersumpah bahwa ada orang yang datang ke rumah agar meminta beliau menjadi promotor. Prof. Djaali sebagai pendidik tidak tega untuk menolaknya.

  • Media sekarang bisa mendatangi orang-orang tersebut, bisa ditanyakan ke mereka bagaimana Prof. Djaali membimbing.

  • Mengenai kerja sama, ada penjalasan khusus, pada tahun 1978 merupakan program Doktor pertama di IKIP, yakni IKIP Bandung, IKIP Malang, dan IKP Jakarta.

  • Untuk tahun 1981 hanya ada S2 di IKIP Jakarta. Ini merupakan tanggungjawab Rektor untuk melanjutkan program ini. Keterangan tersebut di-tanda tangani oleh 11 Rektor. Tujuannya program kelas kerja sama diminta karna permintaan mitra untuk mempercepat klasifikasi dosen mitra, memberikan pengalaman kepada Guru Besar mitra sekaligus perguruan mitra untuk menjalankan kelas kerja sama.

  • Penjalasan teknis berdasarkan MoU dan SPK. Melibatkan Guru Besar dan Rektor dari UNJ dan Universitas lain. Contohnya UNJ dengan Unimed.

  • Tim promotor dari UNJ dan mitra. Penguji Doktor 5 dari UNJ dan 2 dari mitra.

  • Prof. Djaali juga mengatakan tidak pernah ada kelas jauh, UNJ hanya ada kelas kerja sama. Persoalannya ialah kelas kerja sama berjalan sebelum ada izin.

  • Prof. Djaali juga menyampaikan bahwa bimbingan beliau yang banyak itu bukan mahasiswa yang sekarang, melainkan mahasiswa yang dulu. Itulah yang membuat jumlah mahasiswa bimbingan beliau menjadi 327 mahasiswa.

  • Terkait pemalsuan tanda tangan bisa diperiksa di pengadilan.

  • Untuk politik kampus, Prof. Djaali mengaku tidak paham dengan hal tersebut. Prof. Djaali hanya mengidealkan situasi yang otonom.

    Berikut merupakan respon Universitas Manado (UNIMA) atas pendalaman anggota:

  • menyampaikan dengan adanya persoalan UNJ ini bisa membrikan jalan bagi persoalan kampus yang ada di UNIMA sendiri.

 

Penutup

Audiensi Komisi 10 DPR-RI dengan Prof. Djaali, mendengarkan aspirasi tentang isu terkini di Universitas Negeri Jakarta dinyatakan selesai pada pukul 12:15 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi Komisi 10 DPR-RI dengan Prof. Djaali, kunjungi https://chirpstory.com/li/371189

wikidpr/mf/kit

Ilustrasi: seminars.unj.ac.id