Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Monitor dan Evaluasi BNP-RDP Komisi 4 dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Dirut Perum Bulog, dan Kepala Kantor Staf Presiden

Komisi/AKD: Komisi 4, Tanggal Rapat: 07/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 20/Dec/2017

Mitra Kerja: Dirut Perum Bulog Dirjen PFM Kemensos RI Kepala Kantor Staf Presiden Monitor dan Evaluasi BNP-RDP Komisi 4 dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Dirut Perum Bulog, dan Kepala Kantor Staf Presiden

Monitor dan Evaluasi BNP-RDP Komisi 4 dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Dirut Perum Bulog, dan Kepala Kantor Staf Presiden

Pada 7 Desember 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Dirut Perum Bulog, dan Kepala Kantor Staf Presiden tentang monitor dan evaluasi BNP. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumsel1 pada pukul 11:44 WIB.

Telah hadir 15 dari 52 anggota dari 7 fraksi, dan langsung di skors karena belum mencapai kuorum. Rapat dimulai kembali pada pukul 11:48 WIB setelah kuorum dan rapat terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Edhy Prabowo menyatakan bahwa Komisi 4 tidak menyetujui pengurangan besar rumah tangga sasaran yang dialihkan menjadi bantuan pangan non tunai karena diperlukan evaluasi atas implementasi yang dilakukan pada tahun 2017. Edhy juga ingin mendapat penjelasan dari Perum Bulog dan Pemerintah terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen PFM Kemensos RI:

  • Penerima Rastra (Beras Sejahtera) tahun 2017 ada 15.760 keluarga penerima manfaat, kemudian dibagi 14,3 Juta penerima subsidi beras dan Bantuan Pangan Non Tunai keluarga penerima manfaat diberikan nilai uang Rp110.000 namun dibebaskan membeli beras, telur, dan gula.
  • Tahun depan hanya 2 komoditi, yaitu beras dan telor. Realisasi keuangan ini sudah sebesar 90,1 % dan penyaluran 95,27%, dan dapat terlihat bulan November sampai akhir November ini sudah lebih dari 100%.
  • Terjadi masalah pembayaran, tapi akan segera diselesaikan dimana Bulog sudah punya sistem yang bisa diganti Pemda Provinsi maupun Kabupaten terkadang terlambat menyalurkan surat pengalokasian Rastra semoga di tahun depan tidak perlu ada pengumpulan uang lagi di masyarakat nantinya.
  • Model tahun depan ini Rastra tidak lagi menggunakan uang tebus untuk masyarakatnya. Rencana ini sudah masuk dalam LKP Pemerintah dan DIPA meski kemarin Presiden meminta agar program ini dievaluasi, tapi belum diputuskan hasilnya.
  • Rencana 10 juta sudah ada, tapi tetap menunggu arahan presiden selanjutnya rencananya besok ada evaluasi yang nanti baru dilaporkan ke presiden.
  • Data yang kami tunjukan dsini adalah rencana pelaksanaan rastra dan BPNT tahun depan, yang tadinya dimasukkan ke dalam subsidi sekarang diubah menjadi Bansos, Sehingga masyarakat tidak perlu lagi membayarnya.

Dirut Perum Bulog:

  • Disampaikan bahwa bulog merupakan penugasan pemerintah dalam pengadaan beras, kemudian ketahanan pangan juga.
  • Seperti yang diketahui Perum Bulog menyimpan beberapa stok penguatan stok di seluruh rakyat Indonesia, kemudian pendistribusian Rastra Bulog tetap memegang 3 pilar, yaitu kesejahteraan, keuangan dan sosialisasi.
  • Pasokan realisasi penyaluran rastra tinggal 3% lagi, InsyaAllah terselesaikan 99% rebutan bantuan pangan yang paling kuat. Padahal rastra ini bantuan dari Kementerian Sosial RI.
  • Konsep Rastra belum memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan masyarakat, fungsi BPNT untuk penguatan. Bulog sudah menyiapkan comunity tapi realisasinya hanya 28%. Resikonya turun mutu karena tidak semuanya Bulog di sisi lain juga ada permintaan lain, tepung terigu, telor, minyak.
  • Jika rastra sudah di SPA, tidak semua agen memiliki kapasitas yang memadai, Kementerian Pertanian perkirakan bulan Januari panen lagi, artinya bisa serap lagi untuk pelaksanaan Bansos ini, Bulog belum tahu apakah 10 Kg, jika 10 Kg nanti kita juga akan siapkan.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Rahmad Handoyo dari Jawa Tengah 5. Rahmat mengatakan di awal seluruh Komisi 4 sudah meminta hasil evaluasi tentang Perum Bulog ini tetapi sebelum diterima ini ternyata Presiden juga meminta harus adanya evaluasi, sudah mengambil kesimpulan sesuai tanggal 16 Juni 2017. Program Rastra tentu ada plus minusnya, tetapi tidak mungkin program non tunai disama ratakan, Rahmad tidak tahu ini ada siapa dibalik kasus ini. Rahmad berkata semua kebijakan itu bagus, program Rastra ini bagus tapi memang banyak kendalanya semua itu tapi baiklah semua ini sudah terjadi, karena ini sudah terjadi. Rahmat menambahkan tentu Komisi 4 semua bersatu, bukan bicara programnya tapi peran Bulog, jika Bulog punya untung atau rugi itu nomor kesekian tapi ternyata belum ada informasi yang menyeluruh tapi selama triwulan sering diadakan sosialisasi. Rahmad juga berpendapat tidak ada yang terlambat, dan memang walau terlambat itu lebih baik terlambat dari pada tidak ada program sama sekali. Sebelum adanya Evaluasi tapi sudah ada UU akan repot jadinya, Komisi 4 juga tidak menanyakan program mana yang baik. Rastra itu baik, tidak hanya Raskin (beras miskin) tapi ya memang kendalanya ini harus ada jalan keluarnya maka dari itu Komisi 4 sepakat mencari jalan keluarnya ini bersama-bersama. Rahmad menjelaskan ketika panen rakyat nanti tidak ada yang menyerap, lalu siapa yang akan membeli panennya itu. Rahmat berpendapat, seperti kata Pak Hermanto, dibalikan lagi saja ke Raskin, jika panen raya lalu Bulog sudah banyak menyimpan beras lalu siapa yang akan membeli beras para petani karena nanti uangnya sudah tidak ada karena sudah dipakai untuk bantuan non tunai.

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalimantan Tengah. Rahmat mengatakan memang ada pergeseran mindset pemerintah memindahkan subsidi barang ke subsidi orang tetapi hal ini tidak bisa digeneralisasi, kalau beras dikendalikan pemerintah sendiri yang diserahkan kepada Perum Bulog menyebabkan rantai hulu hilir menjadi panjang, memang penting menjaga ketahanan pangan. Rahmat menanyakan apakah pemerintah sudah punya database yang cukup menjadi rujukan untuk rumah tangga miskin ini, karena yang sering Komisi 4 temukan datanya berbeda, malah muncul semacam slogan "kalau ada data dari pemerintah wajib tidak dipercayai". Menurut Komisi 4, ini sudah tergambar bahwa realisasi di 2017 tidak berhasil. Pemerintah sendiri tidak yakin dengan datanya, selama ini datanya selalu berbenturan sama Pemda juga, dan cara pengambilannya juga tidak jelas. Rahmat berpendapat ada kebiasaan dari masyarakat kita untuk gotong royong, misalnya dengan beras di desa ada 150 orang tetapi ada 50 orang tidak dapat bantuan, bisa dibagilah itu beras untuk bersama-bersama tetapi bagaimana dengan uang, memangnya bisa dibagi-bagi. Rahmat meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali, janganlah Bulog dijadikan bemper/tumpuan buangan, perlu adanya evaluasi total terkait ini. Rahmat menanyakan apakah pemerintah punya database yang menjadi acuan rumah tangga miskin, karena Pak Presiden itu punya insting. Rahmat menyarankan untuk membuat surat dari Komisi 4 DPR yang menolak program ini. Rahmat juga mengatakan kenapa Presiden mengatakan evaluasi, sebenarnya secara tidak langsung Presiden mau mengatakan sudah tidak mampu, maka berhenti saja. Rahmat menambahkan kadang-kadang di desa itu bisa dibagi rata dan dengan non tunai ini ada free market jadi mereka bebas mau kemana lalu masalahnya di kualitas, jika di Bulog kan bisa diawasi dipantau kesiapan e-warung juga belum ada.

Fraksi Gerindra: Edhy Prabowo dari Sumatera Selatan 1. Edhy menyatakan Kepala Desa mengeluh karena tidak ada lagi Raskin, yang Komisi 4 lihat di lapangannya itu tolong Bapak Dirut Bulog, sebagai pelaku coba Bapak jangan berganti-ganti kebijakan karena yang satu belum selesai malah sudah menangani 1 lagi, untuk apa subsidi diserahkan ke swasta, sudahlah yang negeri dulu saja baru kalo tidak bisa dijangkau  diserahkan ke swasta dan lihat ini juga, Presiden juga setuju untuk tidak mengurangi Raskin itu. Tolong lengkapi dokumen dan berikan ke anggota Komisi 4, saat switch Bantuan Pangan Non Tunai tidak dirundingkan dengan Komisi 4 terlebih dahulu dan Presiden minta harus menyerap 11 komoditas tambahan. Di beberapa kelurahan dan desa membagi rata Raskin dan ada kriminalisasi juga karena bisa tujuannya politik lagi, ini yang Komisi 4 tangkap di lapangan Bulog cuman 8% secara nasional. Edhy Menambahkan Kartu Keluarga Sejahtera dapatnya berupa kredit tapi tidak bisa dicairkan. Edhy mau melihat mekanisme program ini, kalau Bantuan Non Tunai  menggunakan kartu dan sebenarnya program ini bagus, Seperti di India yang pernah menerapkan program ini. Jadi setiap warga yang membutuhkan, diberikan kartu tapi mereka harus belanja di pasar khusus yang sudah disediakan, seperti halnya pasar bulog tidak bisa beli di tempat lain. Jika mau ideal bulog harus punya dana talangan, bisa dikelola oleh bulog mengikuti aturan program bapak bagus, tapi Komisi 4 tidak setuju menggunakan dana ini. Melalui Edhy, Komisi 4 tidak bermaksud memojokkan, sikap Komisi 4 adalah terus mempertahankan program ini, tolong sampaikan ke Menteri hasil rapat ini.

Fraksi PKB: Cucun Ahmad Saymsurijal dari Jabar2. Cucun berpendapat bahwa harus melihat kepentingan yang lebih besar lagi, tetapi PSO ini kenapa diubah lagi. Kemarin di Banggar juga dipertanyakan ini hampir semua Kementrian dan lembaga akhirnya balapan sehingga mengakibatkan memperlambat Bantuan Pangan Non Tunai ini. Cucun juga menanyakan kenapa tidak merencanakan dengan matang. Cucun mengatakan, tidak bergilir banyak yang akan tergerus dengan program ini karena tidak melalui Kementerian Pertanian dan Bulog. Cucun juga mengatakan 4-5 tahun ke depan nilai tukar petani menurun dan petani tidak mau menggarap pangan tersebut, pangan dan lumbung-lumbung ini banyak orang sudah tidak mau lagi susah-susah menanam karena bayar pupuknya mahal dll, kendalanya juga banyak jadi mending menjadi rakyat miskin saja terus sehingga dapat bantuan gitu. Bulog kan pakai uang bank juga, mereka harus bayar bunganya karena selama ini apa yang berjalan untuk bantuan non tunai ini selalu seperti ini.

Fraksi PKS: Hermanto dari Sumatera Barat 1. Hermanto berpendapat bahwa sejak program BPNT ini sebenernya lepas dari koordinasi Komisi 4, sementara anggaran atau obyek diambil dari Rumah Tangga Sasaran untuk Raskin dan ketika terjadi transfer data, RTS 15.500 juta, tapi ketika pembahasan RTS ini hilang 1,2 juta secara tiba-tiba hilangnya data RTS membuat kondisi menjadi genting. Waktu rapat yang berikutnya juga Komisi 4 tanya Bulog dan dia tidak pernah tau, hampir 3x Komisi 4 rapat Dirut jelaskan tidak tahu, lalu siapa yang mentransfer. Menurut Hermanto, pernah Komisi 4 minta ada rapat bersama antara Komisi 4 dengan KSP (Kepala Staf Presiden) dan Kementerian Sosial, sudah 2x KSP diundang rapat tapi tidak datang. Mengapa KSP tidak mau datang, apa penyebabnya. Hermanto menambahkan sempat juga Komisi 4 dengar bahwa bantuan ini tidak sukses karena target ini untuk masyarakat miskin kota. Hermanto juga mengatakan Bulog itu mengantarkan ke kantor desa sehingga Hermanto merasa barang ini tidak perlu biaya untuk mengambil itu dengan adanya bantuan tunai ini menyebabkan masyarakat enggan membeli apalagi harus menunjukkan kartu, pembeli perlu biaya dan waktu. Program ini tentunya dianggap tidak berhasil dan perihal bantuan harusnya menjadi ranah Komisi 8 tetapi untuk Ranah evaluasi ada di Komisi 4 sehingga membuat tidak jelas karena berbelit-belit untuk melakukan kontrol dengan pelaksanaan yang tidak sukses ini, jadi ada usulan untuk BPNT ini kembali ke bentuk awal sehingga ranah Komisi 4 lebih luas, sebab jika begini repot juga karena Komisi 4 tidak tahu ke mana koordinasi KSP dan Kemensos, dan Hermanto meminta bantuan tunai dikembalikan lagi kepada yang mengurus sebelumnya. Hermanto juga belum yakin bahwa penerima beli di tmpat yang ditunjuk, susah dibuktikan. Biasanya saat reses kami mengumpulkan para penerima bantuan tapi karena regulasi yang berubah, pada saat reses kami jadi bingung. Hermanto mewakili Fraksi PKS meminta bantuan tunai dikembalikan lagi kepada reses saja.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirjen PFM Kemensos RI:

  • Sisi subsidi tidak menerima sesuai dengan desain programnya, jadi ada sisi perbedaannya. Apa yang dipakai data Raskin itu masih sama, total orang yang menerima tetap itu. 2011 mulai dibangun, di sensus satu persatu 96 jiwa ada data yang bisa di ranking.
  • Dalam sensus satu per satu dari 60% juta jiwa itu ada data sosial ekonominya bisa kita lihat secara detail kaya atau miskin, dari 2 tahun evaluasi ini kita memang sudah berfokus kepada raskin.
  • Sekarang akan ada kebijakan Rastra ini dan data nya pun  sudah akan ada update setiap 6 bulan sekali. Melaksanakan bahwa data itu orang miskin yang tau hanya Pemdanya. Data yang diakui dari tanda tangan Kementerian Sosial RI.
  • Intervensi untuk rastra ada 25%, jadi ada orang yang tidak miskin tapi mengaku miskin, hal ini takut terjadi inflansi. Karena, kalau inflansi terjadi warga miskin semakin bertambah.
  • Baru tahun ini kita minta Pemda untuk evaluasi data, sudah dimasukkan ke online mereka cek siapa yang meninggal, ternyata masih ada, dll, lalu direvisi untuk dilakukan lagi pada tahun 2018.
  • Ada juga orang di dalam yang tidak berhak di dalam tapi ada di dalam, data yang diyakini tidak sampai 20% berubah, data jadi lebih baik.
  • Sebagai pelaksana, hanya rencana-rencana, selanjutnya biar kementerian-kementerian yang putuskan.
  • 80% keatas itu sudah sangat luar biasa, sebagai pelaksana hanya mempersiapkan saja nanti Menko dan menteri-menteri yang melaksanakannya, yang disampaikan ini betul-betul terbuka. Kami mempersiapkan konsep apapun yang akan diputuskan.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk mengembalikan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018 menjadi program Rastra dengan jumlah 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS)
  • Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran antara lain dana talangan, jaminan kredit pengadaan pangan, dan kompensasi selisih harg dan margin penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka menjamin stok pangan dan stabilitas pasokan serta harga pangan.

 

Penutup

Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Dirut Perum Bulog, dan Kepala Kantor Staf Presiden tentang monitor dan evaluasi BNP ditutup oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumsel 1 pada pukul 13:25 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian Livetweet RDP Komisi 4 DPR-RI dengan Dirjen PFM Kemensos RI, Ditur Perum Bulog, dan Kepala Kantor Staf Presiden tentang monitor dan evaluasi BNP, kunjungi https://chirpstory.com/li/376816

 

Ilustrasi: harianriau.com

WikiDPR/adr/fy