Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pagu Indikatif Tahun 2018 – Raker Komisi 11 dengan Bappenas

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 07/Jun/2018,  Ditulis Tanggal: 20/Jun/2018

Mitra Kerja: Bappenas Pagu Indikatif Tahun 2018 – Raker Komisi 11 dengan Bappenas

Pada 7 Juni 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Raker dengan Bappenas tentang pagu indikatif tahun 2018. Raker dipimpin dan dibuka oleh Soepriyatno dari Fraksi Gerindra dapil  Jawa Timur 2 pada pukul 11:00 WIB. Rapat dihadiri oleh 6 anggota dari 6 fraksi.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Fungsi dari Bappenas yakni menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional.
  • Capaian akuntabilitas kinerja meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada tahun 2014 capaian akuntabilitas sebesar 84% dan pada tahun 2017 mencapai 97,2%.
  • Program utama pada tahun 2018 yakni program perencanaan pembangunan nasional,sedangkan program pendukung antara lain program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program pendukung peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
  • Untuk pelaksanaan program yang dianggarkan adalah Rp1,99T. Untuk program utama program rencana nasional akan memperkirakan menghabiskan Rp1,1T.
  • Program pengawasan akuntabilitas menghabiskan anggaran sebesar Rp5M. Selain terkait masalah administrasi, penyerapan bisa lebih baik dan penyelesaian serta hibah.
  • Bappenas terus menyiapkan visi dan misi untuk Indonesia yaitu 2045 – 2085. Berikut rencana pelaksanaan program prioritas:
  • Program perencanaan pembangunan nasional: (1) Perencanaan dan Penganggaran, (2) Pengendalian pembangunan, dan (3) Penguatan kemampuan perencanaan pemerintah daerah.
  • Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: (1) Manajemen kinerja pembangunan nasional dan reformasi birokrasi, (2) Dukungan penyelenggaraan event event Musrembang RP JMN Forum Pembangunan Indonesia, (3) Pengesahan perayuran perundangan, dan (4) Pengaturan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan.
  • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: (1) Perubahan ruang kerja gedung baru dan rehabilitasi gedung kantor dan ruang kerja gedung lama, (2) Penerapan fasilitas kerja, dan (3) Pengembangan data center.
  • Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur: (1) Pengawasan kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program, (2) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dan (3) Pengembangan system e-audit.
  • Bappenas memiliki pengendalian untuk kegiatan prioritas sehingga akan terlaksana sesuai dengan anggaran tersebut.
  • Untuk program dukungan manajemen dan teknis, maka beberapa kegiatan yaitu dukungan penyelenggaraan event, Bappenas akan terus menyelenggarakan forum penyelenggaraan Indonesia.
  • Bappenas terus memperbaiki informasi dan teknologi dalam proses perencanaan, saat ini sudah tidak manual dan sudah online dalam menggunakan teknologi aplikasi bernama “Krisna”.
  • Berikut usulan perubahan pagu indikatif tahun 2019: (1) Usulan perbaikan jumlah program yang semula 4 program menjadi 3 program dengan menggabungkan program sarana dan prasarana dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas untuk peningkatan lainnya, dan (2) Usulan penyediaan anggaran antar program (tanpa mengubah besaran pagu indikatif secara total).

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Andreas Eddy Susetyo dari Jawa Timur 5. Andreas meminta penjelasan mengenai program kerja Bappenas. Sejak bulan Mei, Andreas mengumpulkan semua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat, dan belum berjalan karena 4 menteri masih keluar negeri. Andreas berpendapat bahwa banyak hal yang masuk efektivitas belanja namun tititk lemahnya terdapat di monitoring dan evaluasi. Andreas meminta penjelasan lebih lanjut mengenai program dan bentuk Bappenas.

Fraksi Gerindra: Harry Poernomo dari Jawa Tengah 6. Harry berpendapat bahwa banyak proyek yang dikategorikan sebagai proyek pusat namun orang daerah tidak peduli sehingga setelah proyek selesai tidak ada yang peduli dengan proyeknya. Harry memberi pendapat jika proyek berhubungan dengan listrik bisa diserahkan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak membuang anggaran. Harry menjelaskan bahwa program listrik tenaga surya menghabiskan dana trilliunan kemudian program Bahan Bakar Gas (BBG) yang sudah dimulai sejak tahun 80’an namun tidak menghasilkan hingga saat ini. Harry juga menjelaskan bahwa mengenai SKK migas yang masih menyewa kantor, sedangkan pendapatan migas Indonesia terus menurun namun masih bisa berfoya-foya untuk menyewa gedung swasta.

Oleh Heri Gunawan dari Jawa Barat 4. Heri berpendapat mengenai Bappenas yang dipenuhi oleh orang pintar namun semakin hari semakin tidak kelihatan. Heri meminta Bappenas untuk terus menjaga hubungan dengan Komisi 11 sebagai mitra untuk dukungan yang dibutuhkan.

Fraksi PPP: Elviana dari Jambi. Elviana menjelaskan mengenai rencana dibidang pendidikan, meskipun Bappenas tidak mengurus perguruan tinggi, namun mengenai pendidikan untuk masyarakat agar tidak susah untuk mendapatkan gelar, sebagai contoh pendidikan perawat yang kuliahnya 4 tahun. Elviana juga menyampaikan bahwa banyak sekali perawat yang bekerja namun tidak mendapatkan gaji, hanya menggunakan seragam putih untuk honornya. Elvianaberpendapat masalah ini dapat membuat masyarakat merasa ketakutan untuk menyekolahkan anak mereka. Elviana takut jika masalah ini tidak diatasi, Indonesia bisa mengimpor tenaga perawat.

Oleh Amir Uskara dari Sumatera Selatan 1.Amir menggarisbawahi mengenai target Indonesia di Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) di 5 tahun kedepan. Agar bisa tercapai, Amir menyarankan untuk menambah program perencanaan nasional.

Fraksi Nasdem: Achmad Hatari dari Maluku Utara. Hatari menjelaskan mengenai target proyeksi pekerja menyerapkan sebesar 81%, namun terakhir hanya mencapai 10,10%. Hatari berpendapat bahwa hal ini terdapat perubahan mendasar, perubahan signifikan dan perlu telaah dari Bappenas terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Bappenas sudah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sudah masuk ke rencana kerja tahun 2019.
  • Terkait kemiskinan, Bappenas meminta untuk membicarakannya bersama dengan Kementerian Sosial.
  • Kemiskinan terkait dengan infrastruktur dasar dan kesehatan. Upaya mengurangi kemiskinan akan dibagi dan dilakukan di beberapa institusi.
  • Bappenas ingin menciptakan matching yang baik antara dunia kerja dan pendidikan. Jenis pendidikan yang ingin ditingkatkan Bappenas yakni kapasitas tenaga kerja dan perbaikan kualitas pendidikan vokasi yang menjadi prioritas.
  • Bappenas melihat ekspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini selain awak kapal yakni perawat dan perlu ditingkatkan kemampuan perawat agar bisa bersaing dan bekerja di Indonesia dan luar negeri.
  • Bappenas mengambil data dari Kementerian Tenaga Kerja mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA).
  • Teregistrasi 90 ribu dan berkategori professional, manajemen, direksi dan konsultan.
  • Mengenai perencanaan perpinsahan ibu kota, pada tahun 2017 dikarenakan kajiannya sudah dimulai.
  • Bappenas akan menyisihkan anggaran Bappenas. Mengenai progress target pembangunan, Bappenas melakukan dengan sifat midterm review.
  • Mengenai anggaran perpindahan, anggaran perencanaannya sedikit menurun dan anggaran ini Bappenas alihkan untuk Bappeda.
  • Bappenas juga terus memperbaiki data center dan mulai memasuki ke big data.
  • Mengenai gedung baru, Bappenas terus menata, terutama interiornya. Mengenai target penyerapan Bappenas optimis akan tercapai.
  • Pada orde baru Bappenas sangat berperan dalam pembelanjaan modal. Zaman reformasi memang kewenangan Bappenas di anggaran jauh berkurang terutama pembangunan, seolah-olah Bappenas hanya fokus ke perencanaan.
  • Bappenas sudah memperkuat PP 17 Tahun 2017.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Raker Komisi 11 DPR-RI menyetujui usulan perubahan jumlah program  dari semula 4 program menjadi 3 program dengan menggabungkan program sarana dan prasarana dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
  • RakerKomisi 11 DPR-RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Bappenas termasuk usulan penggeseran anggaran antar program dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.974,39 miliar dengan rincian sebagai berikut:
  • Perencanaan pembangunan nasional dengan pagu indikatif RAPBN 2018 sebesar 1,088,90.
  • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan pagu indikatif RAPBN 2018 sebesar 875,24.
  • Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas nasional dengan pagu indikatif RAPBN 2018 sebesar 10,25.
  • Total pagu indikatif RAPBN 2018 sebesar Rp1,974,39M.

 

Penutup

Raker Komisi 11 dengan Bappenas tentang pagu indikatif tahun 2018 ditutup oleh Soepriyatno dari Fraksi Gerindra dapil Jawa timur 2 pada pukul 12:17 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 11 dengan Bappenas tentang pagu indikatif tahun 2018, kunjungi https://chirpstory.com/li/394455

Ilustrasi: skalanews.com

WikiDPR/bes/fy