Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pandangan Mini Fraksi terhadap Perppu Ormas menjadi UU-Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika

Komisi/AKD: Komisi 2, Tanggal Rapat: 23/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 31/Oct/2017

Mitra Kerja: Menkumham Menkominfo menkumham Pandangan Mini Fraksi terhadap Perppu Ormas menjadi UU-Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika

Pada 23 Oktober 2017 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Rapat dibuka pukul 10:56 WIB oleh Zainudin Amali dari Jawa Timur 11 dengan dihadiri 9 fraksi.

Sebagai pengantar rapat, Zainudin menjelaskan bahwa bahwa rapat ini adalah mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perppu Ormas yang akan menjadi UU berdasarkan keputusan pada hari Jum’at lalu (20 Oktober 2017). Zainduin mengatakan bahwa Komisi 2 sudah mengundang berbagai pihak baik yang setuju, tidak setuju, maupun yang di pertengahan antara setuju dan tidak. Selain itu, tambah Zainudin, Komisi 2 juga sudah mengadakan RDPU dengan mengundang berbagai organisasi masyarakat (ormas), para pakar, akademisi, dan tokoh untuk memberikan masukan kepada fraksi-fraksi terkait pengambilan keputusan terhadap Perppu Ormas.

 

Pemantauan rapat:

Berikut merupakan respon anggota atas pemaparan mitra

PDIP: Komarudin Watubun Tanawani Mora dari Papua. Komarudin menyatakan bahwa prinsip kebangsaan harus berlandaskan gotong-royong, dalam acara raker pandangan mini fraksi berkaitan dengan RUU ormas menjadi UU, dalam Pancasila pertama ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa sehingga semua yang memiliki prinsip ini harus bergotong-royong untuk membangun negara, membangun negara itu tidak bisa sendiri-sendiri oleh karena itu pandangan dari PDIP, satu hal yang harus diwaspadai adalah gerakan-gerakan yang bisa melemahkan Pancasila, sekecil apapun gerakan-gerakan yang terorganisasi dan nyata-nyata melemahkan ideologi Pancasila sehingga membuat konflik di masyarakat tidak boleh terjadi. Ia menambahkan bahwa gerakan itu memiliki keanggotan relatif mapan dan terdidik, dalam hal ini PDIP memahami adanya kegentingan yang memaksa ditambah UU yang ada ini tidak memadai. Fraksi PDI-P meyakini jalan konstitusional Presiden terkait Perppu Ormas semata-mata untuk melindungi masyarakat luas. Fraksi PDI-P menyetujui agar RUU Perppu Ormas dibicarakan ke tingkat II untuk disahkan di Paripurna.

Golkar: TB Ace Hasan Syadzily dari Banten 1. Ace mengatakan bahwa secara filosofis Pancasila adalah dasar ideologi negara yang bersifat final. Menurutnya Pancasila ini adalah misi yang suci, Pancasila dan kedaulatan negara harus tetap berdiri demi anak dan cucu kita dan jiwa dan raga kita ini bisa mati tapi pancasila dan NKRI harus tetap tegak berdiri. Ace berpendapat apabila ada Ormas yang secara nyata menganut dan menyebarkan paham yang ingin mengganti Pancasila, maka Pemerintah mmiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Ormas tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah yang diberikan amanat untuk menjaga negara ini sudah seharusnya mengamati jika ada gerakan-gerakan extrimis yang bisa melemahkan Pancasila. Dalam pandangan Ace, kehadiran Perppu Ormas semakin memantapkan akan kehidupan bernegara berlandaskan Pancasila. Perppu Nomor 2 thn 2017 adalah hal yang terbaik untuk menjaga Pancasila dan NKRI. Ace menyatakan bahwa Fraksi Golkar menyetujui Perppu Ormas ini disahkan menjadi UU pada rapat Paripurna.

Gerindra: Azikin Solthan dari Sulawesi Selatan 1. Azikin mengatakan keberadaan ormas sudah diatur dalam konstitusi, semua warga masyarakat berhak menyampaikan pndapat dan peran Ormas juga sangat strategis dalam memelihara unsur demokratis. Pada awalnya keberadaan Ormas tidak memiliki kerangka hukum di Indonesia maka untuk mnyelesaikan aturan keormasan dalam iklim demokrasi, kita bersyukur adanya UU no. 17 tahun 2013 kata Azikin menerangkan. Selain itu, menurut Azikin, saat ini kita hidup di era reformasi dengan sistem demokrasi yang diatur dalam UU, namun sangat disayangkan adanya perusakan demokrasi sehingga kita seperti kembali lagi ke zaman orba, dengan Pemerintah menyampaikan Perppu no. 2/2017 yang membatasi Ormas-ormas yang ada. Menurutnya Perppu Ormas sesungguhnya sudah menyalahi 3 aturan dari MK yang mengatur untuk menerbitkan UU. Azikin menerangkan, pertama, sesungguhnya tidak ada kebutuhan yang memaksa karena kita masih hidup damai dan nyaman. Kedua, tidak adanya kekosongan hukum seperti apa yang dikatakan pemerintah karena UU yang sudah ada masih berjalan dengan normal. Ketiga, Perppu Ormas ini telah melupakan peran yudikatif karena tidak adanya penengah antara ormas dan pmerintah. Perppu Ormas ini sebetulnya bertentangan dengan asas demokrasi yang ada di Indonesia dan bisa terindikasi adanya tafsiran sendiri terhadap Pancasila, sehingga pemerintah bisa membubarkan secara sewenang-wenang dengan tafsir pancasila sendiri. Azikin menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menyatakan dengan tegas menolak Perppu Ormas dan tetap menyetujui untuk dibacarakan di Paripurna.

Demokrat: Muhammad Afzal Mahfuz dari Sulawesi Barat. Ia mengatakan bahwa Fraksi Demokrat selalu mendukung pemerintah tapi Fraksi Demokrat mohon pemerintah harus melihat Supremasi Hukum. Jika pemerintah berkenan melakukan revisi terbatas maka Fraksi Demokrat dapat menyetujui Perppu Ormas untuk dilanjutkan dan disahkan di Paripurna, tetapi jika pemerintah tidak berkenan melakukan revisi terbatas maka dengan berat hati Fraksi Demokrat tidak menyetujui Perppu Ormas tersebut.

PAN: Yandri Susanto dari Banten 2. Yandri mengatakan bahwa dikeluarkannya Perppu Ormas untuk pengganti UU merupakan hal yang subjektif dari Presiden. Menurutnya, mengeluarkan Perppu ini adalah kewenangan presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Terkait Ormas, kekosongan hukum sesungguhnya tidak diperlukan adanya pembuatan UU karena UU Ormas selama ini sudah mengatur dengan baik, salah satunya pengawasan Ormas. Dalam hal perppu ormas ini PAN berpendapat tidak ada situasi kegentingan yang memaksa dan Fraksi PAN berkeyakinan pembentukan Perppu Ormas ini dapat mengancam negara demokrasi. Yandri menambahkan Fraksi PAN justru menilai Perppu Ormas ini bisa merusak sistem demokrasi karena akan menyasar tidak hanya ke kaum yang intoleran tetapi bisa menyasar kepada rakyat yang sudah berpartisipasi baik dalam pembangunan negara ini. pandangan Fraksi PAN sama dengan pandangan dari PP Muhammdiyah, Persis, AOI Banten, dan Ormas-Ormas Islam lainnya serta para Pakar yang menolak perppu ini. Yandri menyatakan Fraksi PAN menilai tidak ada kekosongan hukum untuk membubarkan ormas karena pemerintah masih bisa menggunakan UU yang sudah ada dengan tidak meniadakan peran yudikatif maka dari itu Fraksi PAN menyatakan menolak RUU Perppu Ormas menjadi UU. Yandri menambahkan bahwa sesungguhnya Fraksi PAN lebih terfokus pada ancaman Narkoba dan Tenaga Kerja Asing illegal yang sungguh nyata mengancam masyarakat Indonesia.

PKB: Yanuar Prihatin dari Jawa Timur 10. Yanuar menyampaikan bahwa Fraksi PKB berharap agar dibahas lebih seksama:

- pengertian & perspektif Ormas

- menegakan asas Ormas & mewajibkan Pancasila kpd Ormas tsb.

Yanuar menyatakan bahwa Fraksi PKB berpendapat jika nnti UU ini disetujui agar bisa segera direvisi, dan F. PKB menyatakan setuju untuk membawa Perppu Ormas ke Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

PKS: Sutriyono dari Jawa Tengah 3. Sutriyono mengatakan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dari Pemerintah untuk menertibkan Ormas, pemerintah seharusnya tidak perlu menerbitkan Perppu Ormas karena tidak terjadi kekosongan hukum. Ia menjelaskan bahwa dalam Perppu Ormas tersebut terdapat ambiguitas yang bisa disalahtafsirkan oleh pejabat yang berwenang dalam perppu jika menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol negara atau lembaga lain dan ormas lain dapat dibubarkan terkait hal tersebut ini bisa menjadi hal yang subjektif pemerintah untuk membubarkan yang anti terhadap pemerintah. Sutriyono mengatakan bahwa Fraksi PKS menyatakan tidak setuju RUU Perppu Ormas untuk ditetapkan menjadi UU, sikap F. PKS tidak setuju ini bukan berarti tidak setuju terhadap pancasila atau anti pancasila tapi semata-mata memang berdasarkan hukum yang demokratis.

PPP: Firmansyah Mardanoes dari Kalimantan Barat. Firmansyah mengatakan bahwa Fraksi PPP menghormati diterbitkannya Perppu Ormas sebagai hak konstitusi Presiden, Fraksi PPP telah menerima masukan dari tokoh agama, diantaranya PBNU, MUI, Alwashiliah, Ikatan DAI Indonesia, ex. HTI. Menurutnya ormas sudah berkontribusi baik dalam pembangunan namun Fraksi PPP dengan tegas berpendapat bahwa 4 Pilar kebangsaan harus tetap berdiri tegak dan jika ada yang mau melemahkannya harus dtindak tegas. Firmansyah kemudian menyatakan bahwa Fraksi PPP setuju Perppu Ormas untuk ditetapkan sebagai UU. Selanjutnya Firmansyah menjelaskan bahwa Fraksi PPP menyadari banyak kekurangan dari perppu ini untuk itu harus diadakan revisi namun dalam hal untuk kestabilitasan politik, Fraksi PPP menyetujui Perppu Ormas ini dengan catatan harus adanya revisi.

Nasdem: Tamanuri dari Lampung 3. Tamanuri menjelaskanbahwa penetapan Perppu Ormas harus dilihat dari prinsip-prinsip dasar bernegara. Tamanuri menyatakan Fraksi Nasdem menerima dan menyetujui Perppu Ormas untuk disahkan menjadi UU pada tingkat Paripurna.

Hanura: Nurdin Tampubolon dari Sumatera Utara 1. Iamenjelaskanbahwa Fraksi Hanura menyatakn menerima dan setuju dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II untuk pengambilan putusan.

 

Respon Mitra:

Berikut merupakan tanggapan dari Mendagri, Tjahjo Kumolo:

  • Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pikiran, masukan, saran, termasuk kritik terhadap Perppu Ormas ini, pemerintah juga tidak serta merta mengeluarkan Perppu tapi memperhatikan dari segala elemen masyarakat.

  • Pemerintah juga memahami aspirasi dari seluruh anggota Komisi 2 DPR RI. Silakan berekspresi tetapi Ormas maupun Parpol tetap harus punya komitmen bersama untuk memegang teguh ideologi Pancasila karena kita ingin bersama-sama dengan elemen bangsa untuk konsisten menjaga Pancasila dan UUD 1945 yang diinginkan pemerintah adalah bersama-sama menjaga Pancasila ini.

  • Nawacita ingin bersama membangun negara ini, pemerintah juga tidak setuju jika otoriter, karena Pemerintah memberikan kesempatan, ada proses pemahaman konstitusi.

  • Perppu Ormas ini dikeluarkan semata-mata demi menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, pemerintah berkomitmen menjaga keutuhan Pancasila.

  • Pemerintah juga menghormati untuk pengambilan putusan di tingkat II pada rapat Paripurna terkait putusan Perppu Ormas ini.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Dalam Badan Musyawarah (Bamus) telah disepakati pengambilan keputusan tingkat 2 di paripurna akan dilaksanakan pada 24 Oktober 2017. Raker dengan Menkumham, Mendagri, dan Menkominfo tentang perppu ormas ditutup oleh Zainudin Amali dari Jawa Timur 11 pukul 13:59 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Komisi 2 DPR RI dengan Menkumham, Mendagri, dan Menkominfo, kunjungi: https://chirpstory.com/li/372883

 

WikiDPR/adr/kit

Ilustrasi: http://news.liputan6.com