Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pandangan tentang Perppu Ormas – RDP Komisi 2 dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri

Komisi/AKD: Komisi 2, Tanggal Rapat: 19/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 13/Nov/2017

Mitra Kerja: Kemendagri Perwakilan Panglima TNI Perwakilan Kapolri Kejaksaan RI Pandangan tentang Perppu Ormas – RDP Komisi 2 dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri

Pada 19 Oktober 2017, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri dengan pembahasan pandangan tentang Perppu Ormas.Rapat dibuka oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 10:44 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Perwakilan TNI:

  • TNI mendukung penuh Perppu Ormas. Untuk substansinya diserahkan kepada Pemerintah.

Perwakilan Kapolri:

  • Berdasarkan argumentasi Pemerintah, Perppu Ormas tidak dibuat untuk membatasi Ormas, namun untuk mengaturnya.
  • Pemerintah telah mendalami Perppu Ormas agar tidak meluasnya Ormas dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
  • Polri siap menjaga keamanan dari Ormas-Ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila.
  • Perppu Ormas merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah untuk melindungi empat pilar kebangsaan dan keutuhan Indonesia.

Kejaksaan RI:

  • Terdapat dua sisi pandangan Kejaksaan terhadap Perppu Ormas, di satu sisi, banyak Ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila, namun di sisi lain, yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila hanya ideologi Atheis, Komunisme, Leninisme dan Marxisme.
  • Kejaksaan RI menyatakan mendukung Perppu Ormas, karena dianggap sebagai langkah konkret untuk mengendalikan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tersebut.

Kemendagri:

  • Kemendagri mendukung Perppu Ormas agar menjadi UU demi melindungi keutuhan NKRI dan Pancasila.
  • Perppu Ormas ditetapkan oleh Kemenkumham pada 18 Juni 2017 bersamaan dengan pencabutan izin Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap merebut kekuasaan.
  • Pemerintah dianggap telah melakukan pengamatan di lapangan sebelumnya yang dari Ormas tersebut dinilai banyak aktivitas yang dapat menciptakan disintegritas dan banyak Ormas yang mengadukan kegiatan tersebut sehingga menciptakan kegaduhan di masyarakat.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Dwi Ria Latifa dari Kepulauan Riau. Ria menyatakan bahwa PDIP secara tegas mendukung Perppu Ormas, namun ia berharap agar tidak ada persepsi seolah-olah PDIP tidak serius. Ria berharap agar dapat diberikan data-data yang komprehensif dan lengkap mengenai alasan peserta rapat menyetujui UU Ormas, karena ia mengaku PDIP akan sangat berdosa apabila UU diterapkan tanpa adanya pemahaman yang jelas. Ria juga mengaku persoalan UU Ormas adalah persoalan jangka panjang yang menentukan kelangsungan NKRI.

OlehSirmadji dari Jawa Timur 7. Sirmadji mengatakan pentingnya dibuat turunan agar menjadi pedoman dalam penerapan Perppu Ormas dan dilakukan pembinaan dalam bidang hukum.

Oleh Tagore Abu Bakar dari Aceh 2. Tagore menambahkan bahwa di daerah pemilihannya, yaitu daerah Aceh, masih banyak Ormas yang bertindak sewenang-wenang.

Oleh Henry Yosodiningrat dari Lampung 2. Henry berpesan bahwa rakyat akan selalu mendukung Pemerintah. Henry berharap tidak ada usaha-usaha untuk mengganti Pancasila.

 

Fraksi Golkar: Dadang S. Muchtar dari Jawa Barat 7. Dadang berharap agar pembahasan mengenai Perppu Ormas tidak sebatas masalah pro atau kontra, namun diperlukan adanya kondisi terpadu yang mempertimbangkan akibatnya jika Perppu Ormas disahkan. Dadang juga mempertanyakan mengenai apakah sudah dilakukan koordinasi yang terpadu dan terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah.

 

Fraksi Gerindra: Sarehwiyono M dari Jawa Timur 8. Menurut Sareh, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa pembubaran suatu Ormas harus melalui pengadilan sesuai dengan UU. Menurut Sareh, Pemerintah tidak seharusnya menerbitkan Perppu tanpa keputusan Pengadilan. Menurut Sareh, Kemenkumham seharusnya telah melakukan kroscek mengenai Ormas-Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mengajukannya ke Pengadilan.

 

Fraksi Demokrat: Evert Erenst M dari Sulawesi Utara. Evert berharap agar negara tetap aman, tenteram dan damai sehingga tidak ada konflik. Oleh karena itu, pentingnya melakukan antisipasi agar tidak terjadi masalah yang dikhawatirkan.

 

Fraksi PAN: Ammy Amalia F dari Jawa Tengah 8. Ammy menyayangkan bahwa mitra rapat tidak menghadirkan pihak langsungnya seperti Panglima TNI, Menteri dan Kapolri. Ia mempertanyakan dimana letak penting Perppu Ormas apabila pihak yang bersangkutan tidak hadir. Jika melihat pada kondisi tersebut, menurut Ammy tidak ada hal yang sifatnya urgensi untuk memaksakan penetapan Perppu Ormas. Ammy berharap agar dalam rapat selanjutnya, pihak-pihak yang disebutkan dapat diundang kembali. Ammy kemudian mengatakan bahwa terkadang Indonesia seperti lelucon. Ketika pihak yang penting diundang untuk mengambil suatu keputusan, justru tidak hadir dalam undangan tersebut. Selain itu, Ammy mengatakan bahwa DPR juga harus mampu melihat dari sisi kontra dari Perppu Ormas, karena bagaimanapun itu juga merupakan pendapat dari masyarakat.

Oleh Yandri Susanto dari Banten 2. Yandri mengatakan bahwa seluruh pihak pasti akan pro Pancasila, namun menurutnya jika PAN menolak Perppu Ormas bukan berarti menandakan bahwa PAN anti pancasila. Menurut Yandri, sikap PAN dalam menolak Perppu Ormas menandakan bahwa PAN tidak ingin ada hak yudikatif yang diambil oleh Pemerintah. Yandri juga menyatakan mengenai kelanjutan kebijakan Perppu Ormas jika rezim berbalik. Yandri juga mengatakan bahwa terdapat peraturan Soekarno yang digunakan oleh Soeharto untuk menangkap pihak-pihak yang anti Soeharto. Menanggapi hal tersebut, Yandri berharap agar tidak adanya politik balas dendam yang tengah dilakukan hanya karena PAN menolak Perppu Ormas lantas langsung dianggap anti-Pancasila.

 

Fraksi PPP: Achmad Baidowi dari Jawa Timur 11. Menurut Baidowi, PPP tidak menginginkan adanya pembubaran dari Ormas. Alangkah baiknya, pihak yang berhak mencabut izin Ormas adalah pihak yang sebelumnya mengesahkan SK Ormas tersebut. Baidowi berharap agar terbitnya Perppu Ormas bukan merupakan wujud dari kesewenangan Pemerintah. Menurut Baidowi, Ormas dibubarkan harus melalui Pengadilan dan membuka seluruh bukti di Pengadilan bahwa memang Ormas tersebut terbukti menentang nilai-nilai Pancasila.

 

Fraksi Nasdem: Muchtar Luthfi A dari Sulawesi Selatan 3. Menurut Muchtar, Nasdem sepakat dengan penerapan Perppu Ormas dan disetujui untuk menjadi UU. Muchtar mengaku ingin mendengar penjelasan dari Pemerintah agar Pemerintah tidak terkesan otoriter dalam kebijakan tersebut.

 

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana H dari Sumatera Utara 2. Menurut Rufinus, secara prinsip, Fraksi Hanura sangat setuju dengan Perppu Ormas, tetapi ada proses hukum yang menjadi masalah tersendiri. Bagi Rufinus, tidak mungkin menunggu negara darurat baru menerbitkan Perppu. Rufinus juga menegaskan dalam Pasal 59 Perppu Ormas tidak masuk akal jika Ormas dihukum pidana seumur hidup.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kemendagri:

  • Kemendagri menyatakan tetap ada peran Pengadilan di Perppu Ormas, hanya saja terdapat tahapan-tahapannya terlebih dahulu.
  • Pemerintah pada hakikatnya tidak dapat membubarkan Ormas begitu saja, jadi tidak relevan jika Pemerintah dianggap otoriter.
  • Niat dari Perppu Ormas adalah untuk menyempurnakan UU, bukan mengubahnya.
  • Kemendagri berharap agar TNI dan Polri agar menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi masing-masing dalam menjaga NKRI.
  • Ormas memiliki hak berpendapat, namun bukan berarti hal itu dapat dilakukan secara bebas dan tanpa dibatasi.
  • Perppu Ormas dibuat karena banyaknya Ormas, sehingga, daripada membubarkan Ormas satu persatu, akhirnya dibuatlah Perppu Ormas untuk melengkapi atau menyempurnakan UU yang ada.
  • Total seluruh Ormas yang terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham terdapat 395.830 dan masih banyak yang tidak terdaftar.

 Kejaksaan RI:

  • Terdapat keraguan saat dihilangkannya proses keadilan dalam Perppu Ormas. Kejaksaan RI menegaskan bahwa tidak ada proses keadilan yang dihilangkan.
  • Perppu Ormas dianggap sudah sesuai dengan konstitusi. Jika ada Ormas yang tidak setuju, dapat diadukan ke pihak yang berwenang.
  • Mengenai kekhawatiran kepada Pemerintah seperti pada masa lalu (Orde baru), Kejaksaan akan terus menjaga hal tersebut agar tidak kembali terjadi.
  • Beberapa pendapat mengatakan bahwa negara bertindak dalam keadaan genting, sehingga Perppu Ormas akan ditegakkan.

 Perwakilan TNI

  • Sikap TNI adalah mendukung Perppu No. 2 Tahun 2017 agar ditetapkan menjadi UU sebagai wujud kecintaan TNI terhadap Indonesia.

 

Kesimpulan Rapat

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

RDP Komisi 2 dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan KAPOLRI, Kejaksaan RI dan Kemendagri tentang pandangan Perppu Ormas ditutup oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 padapukul 13:18 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan KAPOLRI, Kejaksaan RI dan Kemendagri tentang pandangan Perppu Ormas, kunjungi https://chirpstory.com/li/372580

 

Ilustrasi: www.nu.or.id

WikiDPR/blp/fy