Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Paripurna Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2019 dan Laporan BPK atas LKPP 2017

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 31/May/2018,  Ditulis Tanggal: 11/Jun/2018

Mitra Kerja: Menkeu BPK Paripurna Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2019 dan Laporan BPK atas LKPP 2017

Pada 31 Mei 2018, dilaksanakan rapat Paripurna 132 dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi – fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2019 dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2017. Rapat ditandatangani 347 anggota dan berdasarkan hasil headcount WikiDPR diketahui bahwa anggota yang hadir di ruangan saat rapat sebanyak 68 orang. Rapat dibuka oleh Taufik K dari fraksi PAN dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 10:59 WIB. Rapat dimulai

Agenda Pertama:

Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2019

Menteri Keuangan, Sri Mulyani:

Konteks dinamika global yang sedang berubah dan berdampak ke Indonesia. Perekonomian dunia saat ini sedang bergerak ke arah keseimbangan baru. Pemerintah AS juga menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan kebijakan pemotongan pajak dan penambahan belanja sehingga mendorong kenaikan defisit fiskal secara cukup tajam. Kementerian Keuangan memperhatikan dengan seksama perkembangan sektor keuangan yang memburuk di Argentina, Turki dan beberapa hari terakhir yang mulai terdengan potensi kenaikan signifikan imbal hasil hasil surat berharga Italia.

Pemerintah memandang ekonomi Indonesia tahun 2019 memiliki potensi pertumbuhan 5,4% - 5,8%. Selama 3 tahun terakhir rata rata inflasi Indonesia sebesar 3,5% lebih rendah dibandingkan rata rata selama 10 tahun terakhir yaitu 5,6%. Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan sejak tahun 2017 yang sebelumnya mengalami kontraksi. Perubahan kondisi global menuju keseimbangan baru memicu gejolak di domestik dengan contoh banyak mata uang mengalami tekanan. Kondisi fundamental Indonesia cukup kuat untuk mengatasi tekanan ini. Pada saat ini banyak nilai tukar negara emerging dan negara semakin mengalami tekanan terhadap dollar AS termasuk Indonesia.

Pemerintah menyadari perlunya langkah responsif atas tekanan eksternal akibat keseimbangan global baru. Dalam jangka pendek difokuskan dalam menjaga nilai tukar rupiah, defisit fiskal, defisit transaksi berjalan dan menjaga inflasi. Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keungan dengan menjaga nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit yang fiskal yang sehat dan defisit berjalan dengan aman. Pilihan kebijakan jangka pendek akan membawa resiko pada pencapaian sasaran jangka pendek. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi dan menjaga keberlangsungan pembangunan.

Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas masukan dan pandangan dari seluruh fraksi di DPR terkait strategi dan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Pemerintah menyadari dengan dukungan seluruh fraksi bangsa Indonesia akan mengatasi gejolak dan ekonomi terus maju. Pemerintah sependapat dengan pandangan dan masukan anggota dewan bahwa ke depannya pemerintah harus lebih hati-hati dan cermat dalam menyusun rencana kebijakan ekonomi dan sasaran pembangunan nasional ke depan. Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh pemerintah diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan investasi sehingga memperkuat fundamental ekonomi nasional secara pada gilirnya akan secara efektif dapat mengakselerasi angka kemiskinan. Pemerintah secara kontinyu meningkatkan koordinasi dan sinergi Bank Indonesia dalam upaya pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Pemerintah juga akan terus meningkatkan pasokan arus distribusi pangan. Upaya mendukung stabilitas sektor keuangan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan reformasi struktural guna mendorong peningkatan daya saing dan eskpor nasional, perbaikan iklim investasi, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis.

Pemerintah menyadari fluktuasi harga minyak yang menjadi faktor dinamis yang membutuhkan antisipasi kebijakan pemerintah yang senantiasa melakukan pengawasan terhadap penggerakan harga minyak dunia dan trendnya ke depan yang dapat mempengaruhi perkembangan harga minyak Indonesia (ICP). Fluktuasi harga minyak akan tetap menjadi salah satu faktor dinamis yang membutuhkan antisipasi kebijakan secara terus menerus. Harga minyak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, swasta dan kesehatan BUMN. Terkait perkembangan lifting minyak dan gas bumi yang cenderung menurun, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingkat penurunan alamiah lapangan migas dan kapasitas produksi. Pemerintah tetap menjaga pelaksanaan APBN 2018 secara tepat guna, sasaran dan waktu. Dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2018, pemerintah menyusun pokok pokok kebijakan fiskal yang mencakup kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara defisit anggaran, dan kebijakan pembiayaan anggaran.

Pemerintah sepakat target peneriman perpajakan harus disusun secara realistis. Untuk menentukan target perpajakan yang lebih terukur, maka pemerintah juga selalu melihat kapasitas administrasi perpajakan baik dari sisi sumber daya manusia, pengawasan dan pelayanan, maupun teknologi informasi, serta program optimalisasi pajak yang dilakukan. Pemerintah terus berupaya agar tax ratio di 2019 bisa mencapai 11,4 hingga 11,9 dari PDB. Pada tahun 2017 tercatat bahwa pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 4,6% atau tumbuh 12,8 % jika tanpa memperhitungkan penerimaan tax amnesty pada tahun 2016. Dengan didukungnya kinerja PPh yang mencapai 23,6% maka PPN yang tumbuh 14,1% jika dilihat secara sektoral maka dari PPh mengalami pertumbuhan di seluruh sektor.

Arah keijakan penerimaan umum perpajakan 2019 yaitu ekstensifikasi barang kena cukai, utilisasi data untuk kepentingan perpajakan dan lainnya. Kebijakan insentif perpajakan telah mulai dilakukan melalui berbagai instrumen-instrumen perpajakan seperti tax holiday, tax allowance, fasilitas bea masuk dan bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah yang terus diberikan untuk menjamin tren pertumbuhan investasi.

Pada tahun 2019, pemerintah merencanakan insentif fiskal baru diharapkan meningkatkan investasi. Insentif fiskal bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan vokasi, padat karya, serta wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan. Pendapatan negara selain bersumber dari penerimaan pajak juga bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah mengapresiasi pandangan dari FPDIP, FPD, dan FPKS agar sumber-sumber PNBP dapat digali dengan lebih kreatif melalui berbagai kebijakan.

Komponen PNBP dari sumber daya alam migas, non migas,  Badan Layanan Umum (BLU), dividen.PNBP sumber daya alam merupakan sumber PNBP yang paling berpengaruh. PNBP sumber daya alam komponen utama PNBP namun dipengaruhi harga minyak dan nilai tukar mata uang. Semua pungutan PNBP harus didasarkan pada aturan pemerintah. Pemerintah juga mempertimbangkan bahwa tarif atas pungutan yang dilakukan didasarkan pada kalkulasi yang akurat, dan tidak membebani masyarakat, tidak menghambat iklim usaha dan tetap menjaga kesinambungan sumber daya alam.

Pemerintah sependapat dan telah melakukan langkah-langkah sesuai pandangan FPAN dan FPKS terkait dengan perlunya mengalokasikan anggaran pada sektor yang lebih produktif serta perlunya akselerasi pengentasan kemiskinan. Pemerintah konsisten akselerasi pembangunan infrastruktur. Manfaat pembangunan infrastruktur baru dirasakan jangka menengah dan panjang. Dalam hal mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menempuh langkah-langkah realokasi dan efisiensi belanja menjadi lebih produktif sehingga pembiayaan infrastruktur tetap berjalan optimal. Dalam memenuhi pendanaan infrastruktur tidak hanya dari APBN namun juga dengan peran swasta, BUMN dan lainnya.

Pemerintah juga meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perekonomian global yang menghadapi tantangan ini berpengaruh pada kondisi domestik. Pemerintah menerima masukan FPKB terkait subsidi BBM perlu diantisipasi pemerintah. Kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong kenaikan ICP yg secara langsung akan meningkatkan komponen biaya produksi BBM dalam hal ini termasuk LPG.Kenaikan beban subsidi juga harus perhatikan kemampuan Kementerian Keuangan negara pada tahun berjalan. Di sisi lain, juga dilakukan penguatan kualitas penyaluran dana desa sebagai instrumen untuk pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di pedesaan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh FPPP dan FPD apabila kenaikan harga minyak mentah diikuti oleh kenaikan harga BBM maka akan berpotensi meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Apabila tidak dilakukan kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik akan memberikan tekanan terhadap fiskal maupun keuangan BUMN dan menciptakan distorsi  ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan berbagai alternatif innovative financing, seperti sekuritisasi aset, kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan komodo bond, serta meningkatkan sinergi antar BUMN. Pemerintah secara khusus juga memberikan perhatian terhadap kondisi keuangan PT. Pertamina dan PT. PLN yang mendapatkan penugasan pemerintah terkait penyediaan energi, termasuk pembangunan kilang, pembangkitan listrik dan penyaluran energi bersubsidi agar tetap sehat dan tetap dapat menjalankan penugasan sesuai target yang diharapkan.

Pemerintah sangat berterima kasih dan mengapresiasi FPG, FPD, FPKS, FPAN, FNASDEM & FPKB utk meningkatkan kualitas pengelolaan transfer daerah dan dana desa (TKDD). Peningkatan alokasi TKDD tahun 2019 akan dilakukan secara terukur. Menanggapi FPD, FPDIP, FPKS, FPKB terkait pengelolaan defisit anggaran & pembiayaan dan menjelaskan arah kebijakan fiskal 2019 masih cenderung ekspansif yang lebih terarah & terukur. Defisit 2019 dirancang pada kisaran 1,6%-1,9% dari PDB untuk tetap menjaga daya dorong ekonomi dan melindungi masyarakat paling rentan dan miskin, mengurangi kesenjangan, namun dengan tetap mampu menciptakan ruang fiskal untuk menjaga perekonomian dari potensi gejolak global. Untuk menutup defisit anggaran pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan yang tetap dijaga dan hati-hati. Rasio utang juga diharapkan semakin mengecil dan keseimbangan primer diharapkan menuju positif pada tahun 2020 sehungga busa menjadi fondasi yang kokoh bagi pemerintah periode berikutnya menyusun strategi pembangunan.

Agenda kedua:

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2017

Pemaparan BPK:

            Pemeriksaan terhadap LKPP 2017 merupakan pemeriksaan pertanggungjawaban pemerintah pusat atas APBN tahun 2017. Sesuai dengan paket UU Kementerian Keuangan Negara, UU BPK, UU No. 18 Tahun 2016 mengenai APBN 2017 dan UU No. 8 Tahun 2017, pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP yang telah diaudit tahun 2017 mencakup 7 komponen yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kca dan catatan atas laporan keuangan.

Realisasi pendapatan negara 2017 sebesar Rp1.666 Trilliun atau 95% terdiri dari Rp1.343 Trilliun Pajak, Rp311 Trilliun PNBP, dan Rp11 Trilliun Hibah. Sedangkan LKPP Tahun 2017 terdiri dari Rp1.806 Trilliun pendapatan operasional, Rp1.991 Trilliun beban operasional, Rp185 Trilliun Defisit operasional, Rp72 Trilliun surplus kegiatan non operasional, dan Rp112 Trilliun defisit laporan operasional.

Realisasi belanja 2017 sebesar Rp2007 Trilliun atau 94% yang terdiri dari Rp1.265 Trilliun pemerintah pusat, Rp692 Trilliun transfer daerah dan Rp59T dana desa. Kemudian untuk neraca tahun 2017 terdiri dari Rp5.947 Trilliun set, Rp4.407 Trilliun kewajiban dan Rp1.540 ekuitas.Kementerian Keuangan Pemerintah pusat per 31 Desember 2017 terdiri dari Rp5.947 Trilliun saldo asset.

            BPK memberikan catatan atas akun akun laporan keuangan, dan BPK memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah terhadap LKPP Audited tahun 2017. Pertama, terdapat capaian yang positif terhadap target asumsi dasar ekonomi makro. Pemerintah telah melakukan penilaian kembali Barang Milik Negara mulai tahun 2017. BPKakan melakukan pemeriksaan atas hasil revaluasi apabila pemerintah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Revaluasi.

Capaian positif asumsi makro 2017 antara lain, realisasi inflasi mencapai 3,6% dari target 4,3%. Realisasi SPN 3 bulan mencapai 5% dari target 5,2%. Realisasi nilai tukar Rp13.384 dari target Rp13.400.

 Asumsi makro yang tidak mencapai target antara lain, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% dari target 5,2%, lifting minyak dari Rp804 ribu per barel dari target Rp815 ribu, lifting gas dari Rp1.142 ribu dari target Rp1.150 ribu, dan tax ratio dari 10,7% dibawah target 11,5%.Realisasi belanja subsidi 2017 turun sebesar Rp7 Trilliun dibandingkan 2016.

            Pada tahun 2014, rasio utang terhadap PDB hanya mencapai 24,7% penurunan dibandingkan tahun 2013 sebesar 24,9%. Terhadap LKPP dari 87 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan 1 Kementerian Keuangan bendahara umum (LKBUN) memiliki hasil berupa Opini WTP sebanyak 79 LKKL dan 1 LKBUN 91%. Terdapat 8 LKKL yang belum mendapatkan opini WTP namun dari kedelapan tersbut secara keseluruhan tidak berdampak materil kepada LKPP. Opini WDP terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Olahraga, Komnas HAM, Badan Pengawasan Nuklir, LPP TVRI, LPP RRI. BPK tidak menyatakan pendapat pada Kemeterian Kelautan dan Perikanan, dan Bakamla.

Pemantauan Rapat:

Fraksi PAN: Andi Y dari Sulawesi Selatan 2 membahas mengenai kebijakan fiskal 2019, bahwa Kementerian Keuangan memotong anggaran untuk riset dan teknologi. Andi menyatakan bahwa riset dan teknologi dapat memajukan bangsa dan dengan adanya UU Sinas IPTEK terdapat kebijakan negara mengenai Iptek.Andi berharap adanya kebijakan fiskal untuk riset dan teknologi dan bisa menjadi tulang punggung negara seperti Jepang dan Korea.

Hatta dari Jawa Tengah 5 mengapresiasi pemberian THR untuk PNS namun terdapat perangkat desa yang belum mendapatkan hak-haknya. Mengenai kelangkaan elpiji 3 kg, Hatta berharap pemerintah memperhatikan subsidinya mengingat menjelang lebaran akan adanya kelangkaan yang luar biasa.

 Sungkono dari Jawa Tengah 5 mengharapkan agar Sri Mulyani mengajukan proposal untuk mengatasi ganti rugi korban lumpur lapindo khususnya pengusaha.

Fraksi PKS: Ecky A dari Jawa Barat 3 mengapresiasi pemaparan Menteri Keuangan yang menyatakan perlu adanya konsensus bersama. LKPP belum memasukkan laporan keuangan BUMN dalam laporan Kementerian Keuangan pusat.Dengan maraknya BUMN melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur melalui utang, Ecky berpendapat seharusnya Menteri Keuangan paham mengenai utang BUMN mampu dibayar atau pada akhirnya penggadaian atas BUMN tersebut.Ecky berpendapat bahwa adanya nilai tukar yang terpuruk dan pemerintah harus segera mencari solusi. Pemerintah memahami infrastruktur yang sangat kontroversial, pada saat ekonomi terpuruk, pada anggota meminta mohon pemerintah mengevaluasi proyek proyek yang tidak baik.

Fraksi Nasdem: Johnny G dari Nusa Tenggara Timur 1 memberikan dukungan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur untuk dilakukan pembiayaan di dalam atau luar negeri.

Daftar hadir

Berdasarkan data sekretariat jenderal paripurna DPR RI saat rapat dimulai

PDI – Perjuangan: 14 dari 109 anggota

Golkar: 18 dari 91 anggota

Gerindra: 10 dari 73 anggota

Demokrat: 17 dari 61 anggota

PAN: 7 dari 48 anggota

PKB: 8 dari 47 anggota

PKS: 13 dari 40 anggota

PPP: 8 dari 39 anggota

Nasdem: 7 dari 36 anggota

Hanura: 3 dari 16 anggota

Total: 347 dari 560 anggota

 

Penutup

Taufik K dari fraksi PAN dapil Jawa Tengah 7 menutup rapat pada pukul 12:36 WIB

 

Untuk membaca rangkaian rapat selengkapnya silakan klik link chirpstory: https://chirpstory.com/li/393798

 

Wikidpr/bes/ap

Ilustrasi: wikidpr