Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pelantikan Anggota Pergantian Antar Waktu, Pengambilan Keputusan Laporan Pansus KPK dan Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun 2017-2018-Paripurna 123

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 14/Feb/2018,  Ditulis Tanggal: 19/Feb/2018

Mitra Kerja: Panitia Angket KPK Pelantikan Anggota Pergantian Antar Waktu, Pengambilan Keputusan Laporan Pansus KPK dan Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun 2017-2018-Paripurna 123

Pada 14 Februari 2018, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda Pelantikan Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW), pengambilan keputusan laporan Pansus KPK dan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun 2017-2018.

Rapat Paripurna  dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 7. Bambang Soesatyo membuka rapat pada pukul 10:30 WIB dan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan sekretariat Paripurna, rapat ditandatangani oleh 282 anggota dari 560 anggota dari 10 fraksi dan Rapat dinyatakan kuorum.  

Sebagai pengantar rapat, Bambang Soesatyo mengemukakan bahwa seyogyanya Rapat Paripurna ini akan dilaksanakan pelantikan Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi PDIP, namun terdapat kendala teknis yakni Presiden Joko Widodo sedang menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Maluku.

 

Agenda Rapat

Pelantikan Anggota Pergantian antar Waktu (PAW)

Bambang Soesatyo mengemukakan bahwa pimpinan DPR-RI menerima surat dari Presiden tentang Pergantian antar Waktu Anggota DPR-MPR yakni Hinca Panjaitan menggantikan Rudi Hartono Bangun dari Fraksi Demokrat dapil Sumatra Utara 3, Nanang Samodra menggantikan Syamsul Luthfi dari Fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Barat dan Yosef.B.Badoeda menggantikan Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1. Pelantikan PAW dipandu oleh Sekretariat Jendral DPR-RI dengan diawali pembacaan Surat Keputusan Presiden kemudian pembacaan sumpah menurut Agama Islam dan Agama Katolik yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 7. PAW yang sudah dilantik menandatangani berita acara sumpah. Bambang Soesatyo, atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW).

 

Laporan Pansus Angket KPK

Bambang Soesatyo mempersilahkan kepada Ketua Panitia Angket, Agun Gunandjar dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 10 untuk melaporkan laporan Panitia Angket KPK tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Paripurna DPR-RI Rabu, 14 Februari 2018.

Berikut merupakan Laporan Panitia Angket KPK oleh Agun Gunandjar dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 10:

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pimpinan Sidang yang kami hormati,

Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas kehendak dan perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Angket DPR-RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Dewan yang Terhormat atas kesempatan untuk melaporkan hasil kerja Panitia Angket DPR-RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK (Panitia Angket).

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mengawali laporan Panitia Angket, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu tentang KPK yang 15 tahun lalu dibentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. KPK yang dibentuk pada tahun 2002 tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan publik atas aparatur penegak hukum yang dianggap tidak mampu melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan latar belakang itulah, sebagai tuntutan reformasi dan kehendak rakyat untuk menghapus KKN sebagaimana amanat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN dibentuk yang diawali penggantian UU No 3 hun 1971 dengan UU No 31 Tahun 1999 yang salah satu pasalnya mengamanatkan pembentukan KPK.

Tindak pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi, berbunyi:

(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas (3) unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

Atas dasar Undang-Undang itulah, pada tahun 2002 dibentuk KPK yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi asas- asas pemberantasan korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 5, yaitu kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum dan proporsionalitas.

Dalam perjalanannya, KPK belum mampu menunjukkan kinerjanya dengan maksimal yang ditandai dengan:

Pertama, indikator persepsi korupsi kita yang belum kunjung membaik, jika dibandingkan dengan negara-negara yang secara geografis mempunyai wilayah negara yang luas dan secara demografi mempunyai jumlah penduduk relatif banyak di dunia, terlihat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di bawah, bahkan Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara di Kawasan Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

Kedua, keuangan negara yang dikembalikan belum sepadan dengan keuangan negara yang digunakan untuk memberantas korupsi terlebih lagi dengan kewenangan besar yang dimiliki KPK.

Ketiga, sebagai trigger mechanism, KPK belum menjadikan instansi penegak hukum lebih bersinergi, cenderung berjalan sendiri dan hal-hal lain yang secara politis masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat serta belum terciptanya keharmonisan dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka Panitia Angket dibentuk, yang peristiwa dan prosesnya diawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan KPK hingga pukul 01.00 WIB dini hari. RDP menginginkan KPK lebih terbuka dalam memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi III terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana UU No. Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), anggota DPR mengajukan usul penggunaan hak angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam UU KPK. Dengan demikian, sesungguhnya, hak angket dibentuk bukan karena atas kasus yang sedang ditangani KPK namun dibentuk untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPK selama ini.

Dilandasi niat dan tekad Anggota DPR untuk menjadikan KPK transaparan dan akuntabel yang selalu mendapat respon pro dan kontra di publik, seolah-olah DPR menjalankan pengawasannya kepada KPK dianggap sebagai pro-koruptor, bahkan revisi UU pun dianggap sebagai tindakan pelemahan, namun sesungguhnya hal tersebut bertujuan agar KPK lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka membangun sinergitas antar lembaga negara guna mewujudkan tujuan bernegara.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebagaimana diatur dalam UU, usulan Hak Angket ini Hak Konstitusional yang dimiliki DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur dalam Pasal 79 jo. Pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, dan Pasal 164 Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib. Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Panitia Angket ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor 1/DPR RI/V/2016-2017 tertanggal 30 Mei 2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 53 tanggal 4 Juli 2017.

Panitia Angket KPK ini dibentuk karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang mengarah kepada dugaan pelanggaran KPK terhadap pelaksanaan undang-undang. Sehingga KPK jelas merupakan subjek dan obyek dari pelaksanaan angket, karena tugas dan kewenangannya telah diatur secara jelas dalam UU KPK. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa DPR berkewajiban untuk menjaga KPK yang tidak saja kuat dalam melaksanakan tupoksi-nya berdasarkan peraturan perundangan yang ada, namun juga KPK yang benar, cermat, dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan hak asasi manusia serta menerapkan standar yang tinggi sesuai dengan prinsip due process of law dalam penegakan hukum, serta KPK yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola kelembagaannya, termasuk terkait dengan tata kelola SDM dam penggunaan anggaran.

Angket DPR-RI adalah lembaga penyelidikan yang paling tinggi dalam ketatanegaraan di Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan hak angket dapat membuat terang dan jelas permasalahan mengenai "Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Dalam Penegakan Hukum Sehingga Merusak Tatanan dan Kepastian dalam Bernegara Untuk.” Untuk itu, Panitia Angket KPK telah bekerja sesuai dengan ketentuan dengan menetapkan Pedoman Penyelidikan dan Agenda Kerja yang transparan dan terukur ingga masyarakat dapat melihat secara jelas dan komprehensif apa yang menjadi fokus penyelidikan Angket ini. Hasil dari penyelidikan Panitia Angket KPK ini tentu akan memecahkan permasalahan secara terang dan jelas, sehingga penyelesaiannya menjadi terukur dan jelas dimulai darimana sehingga jawaban terhadap suatu permasalahan menjadi pasti.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan Pasal 206 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, maka perkenankan kami melaporkan beberapa hasil temuan-temuan yang signifikan dari fungsi penyelidikan kami agar rakyat juga dapat mengetahui hasil temuan kami sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Panitia Angket ini. Hasil temuan ini dapat kami kelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar aspek penyelidikan, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

KPK bukan lembaga negara yang secara ekplisit disebutkan dalam UUD Tahun 1945 sebagaimana komisi pemilihan umum, komisi yudisial, dan bank sentral. Namun, KPK secara implisit merupakan badan yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Meskipun berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman di UUD Tahun 1945, namun KPK bukan merupakan pelaku atau pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) karena tidak memiliki fungsi mengadili dan memutus perkara. KPK merupakan lembaga negara bantu (state auxiliary organs atau state auxiliary institutions) yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal.

KPK memiliki hubungan tata kerja dengan lembaga penegak hukum yang lain dalam kerangka criminal justice system dan hubungan tata kerja dengan lembaga negara utama seperti Presiden, DPR-RI dan BPK. Dengan sesama lembaga penegak hukum, KPK berperan sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Hubungan tata kerja dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi berdasarkan UU KPK adalah koordinasi dan supervisi. Sementara hubungan tata kerja dengan lembaga negara lain terkait melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Hubungan tata kerja dengan Presiden, DPR, dan BPK adalah dalam konteks penyampaian laporan KPK secara berkala. Hubungan tata kerja tersebut juga terkait dengan fungsi fungsi lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 dan undang- undang, seperti fungsi pengawasan DPR terhadap KPK dan fungsi BPK untuk mengaudit atau memeriksa KPK terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam konteks tata kelola kelembagaan yang tercermin dari struktur organisasi KPK terdapat ketidaksetaraan karena menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputi bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat. Sementara tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputi. Kemudian penempatan pengawasan internal di bawah Deputi juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat. Selain pengawasan internal, diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Aspek Kewenangan

Dalam menjalankan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK belum menyusun dan memiliki jaringan kerja (networking) yang kuat dan belum memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi belum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini perlakuan sebagai "counterpartner" terhadap kepolisian dan kejaksaan belum berjalan, karena KPK cenderung berjalan sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Panitia Angket menyimpulkan bahwa KPK lebih cenderung menangani sendiri atau mengambilalih, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

Tugas dalam melaksanakan koordinasi dengan dan supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak yang pidana pidana korupsi belum integral dalam suatu sistem peradilan ketidak-integralan yang terpadu. Kendala yang menyebabkan ketidakintegralan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih seperti ketentuan yang mengatur mengenai koordinasi dan penuntutan; dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hambatan psikologis hubungan kerjasama KPK dengan dua institusi, Kepolisian dan Kejaksaan; dan perbedaan kewenangan, sarana prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal lain yang menyangkut aspek kewenangan yaitu dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban, KPK tidak melakukan koordinasi dengan lembaga yang khusus melakukan perlindungan saksi dan korban.

Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK belum sepenuhnya berpedoman pada KUHAP dan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Selain itu terkait dengan perlindungan saksi, KPK belum sepenuhnya mengacu UU No. 13 Tahun 2006. Terkait dengan dengan penanganan barang-barang sitaan dan barang rampasan yang menjadi tanggung jawab KPK, KPK telah mengabaikan Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan), dengan pengelolaan yang baik dan tertib, serta harus terdata dengan baik dan pemberitahuan kepada Rupbasan, sebagai pusat data pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan.

Dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK masih mengedepankan praktek penindakan daripada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kewenangan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum berhasil karena dalam kurun waktu 15 tahun ada upaya beberapa perkara korupsi kembali terulang. Belum ada upaya membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah tindak pidana korupsi kembali terulang. Pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan tidak disertai dengan upaya pencegahan berupa perbaikan sistem tidak akan pernah memberantas korupsi dengan baik. Korupsi akan terus tumbuh dan dan berulang kembali jika upaya perbaikan sistem sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan.

Dalam tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, KPK diharapkan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan. Tugas ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena justru pelaksanaan tugas KPK ini menimbulkan kekhawatiran di lembaga negara dan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Tugas monitoring juga seringkali dianggap sebagai intervensi bagi lembaga negara dan pemerintahan sehingga mengakibatkan lembaga negara dan pemerintahan tersebut tidak dapat bekerja efektif, terutama dalam penggunaan anggaran.

3. Aspek Tata Kelola Anggaran

Dalam melakukan tugasnya, Panitia angket telah melaksanakan koordinasi, mendengarkan masukan dan mendapatkan data dari BPK. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2006-2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum sesuai dalam 47 rekomendasi, 5 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 2 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, banyak hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan belum ditindaklanjuti atas temuan BPK. Untuk itu KPK perlu menindaklanjuti hasil audit BPK dan menjalankan rekomendasinya.

Dalam kurun waktu 2005-2016, Realisasi anggaran KPK masih terbilang jauh dari target perencanaan dengan rata-rata penyerapa anggaran sebesar 61,30 persen pertahun. Artinya, KPK belum dapat mengoptimalkan anggaran yang ada. Untuk itu KPK perlu melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan tata kelola anggaran secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kucuran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan terjadi pada realisasi PNBP selama tahun 2006-2015 dengan rata-rata 287.74% dari target ini mengindikasikan bahwa fungsi pencegahan pada KPK tidak berjalan.

Dengan banyaknya kasus yang belum tertangani oleh KPK mengindikasikan bahwa KPK memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu KPK juga memiliki fungsi pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi ada masyarakat. Oleh karena itu KPK memerlukan dukungan yang optimal salah satunya dukungan dari aspek anggaran sehingga KPK dapat menuntaskan seluruh laporan dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Dukungan anggaran untuk fungsi pencegahan perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Berkenaan dengan permintaan DPR RI (audit investigasi) kepada BPK melalui surat Pimpinan DPR RI nomor PW/13427/DPR RI/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, perihal permohonan pemeriksaan keuangan Negara pada KPK RI dan surat nomor PW 16268 /DPR RI/IX/2017 tanggal 12 September 2017, perihal Pemeriksaan Lanjutan Untuk Barang Sitaan dan Rampasan Negara yang ditangani oleh KPK RI. Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPK tersebut nantinya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Panitia Angket DPR RI.

Berkenaan dengan barang sitaan Negara terkait dengan tata kelola anggaran sudah ada peraturan yang mengatur bahwa benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan) dan pentingnya pengelolaan yang baik dan tertib yang kesemuanya harus terdata dengan baik dengan pemberitahuan kepada RUPBASAN, sebagai pusat data pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan. Oleh karena itu KPK perlu lebih memperhatikan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan yang tersimpan di Rupbasan dan unit Pengelolaan Barang Bukti dan Ekskusi (Labuksi) KPK agar tidak mengalami penyusutan nilai yang berdampak pada gagalnya lelang.

4. Aspek Tata Kelola sumber Daya Manusia

Dalam hal tata kelola SDM, pegawai-pegawai di KPK yang dibiayai dengan APBN, seharusnya menggunakan pola yang sama dengan pegawai negara lainnya dalam naungan aturan UU ASN. Selain UU ASN, KPK juga harus memperhatikan aturan yang ada dalam UU Kejaksaan dan UU Kepolisian karena pegawai KPK ada yang berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian. Berdasarkan praktik dan temuan fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa KPK belum sepenuhnya memberlakukan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan serta ditemukan ketidaksinkronan pengaturan mengenai SDM KPK dengan peraturan perundang- undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan.

Terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK, Komite Etik dan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) belum bekerja secara optimal. Perlu penanganan yang lebih optimal terhadap Penyidik KPK yang melanggar kode etik dan seperti apa bentuk penindakannya.

KPK belum dapat menciptakan solidaritas antar pegawai yang satu dengan yang lain, serta menjalin komunikasi yang baik antar pegawai, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan conflict of interest antar pegawai yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK harus dapat menerapkan manajemen konflik secara tepat di dalam tata kelola SDM agar kinerja antar SDM dapat saling bersinergi dan berintegrasi.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam rangka untuk melakukan pendalaman dan konfirmasi terhadap hasil temuan tersebut, Panitia Angket KPK telah memanggil dan mengundang KPK untuk Rapat Dengar Pendapat guna membicarakan agenda awal penyelidikan Pansus Angket KPK yang berkenaan dengan sejumlah fakta-fakta dan temuan yang harus dikonfirmasi oleh subjek dan objek penyelidikan. Namun KPK tidak memenuhi panggilan dari Panitia Angket KPK dengan alasan masih menjadi pihak terkait dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana disampaikan oleh KPK melalui surat tertulis Nomor B/6016/01-55/o9/2017 tanggal 20 September 2017.

Ketidaksediaan KPK untuk memenuhi panggilan Panitia Angket KPK tersebut berakibat Panitia Angket KPK belum dapat merampungkan tugas-tugasnya karena masih harus melakukan langkah-langkah pengujian atau konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dalam organ KPK, termasuk langkah-langkah konfrontasi antar berbagai pihak terkait apabila dipandang perlu untuk didapatkannya sebuah fakta dan keterangan. Panitia Angket dalam hal ini berpandangan untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penyelidikan

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 37 /PUU XV/20 36/ PUU XV/2017 Nomor 40/ PUU dan XV/2017 tanggal 8 Februari 2018 atas Permohonan Pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengenai Hak Angket DPR RI yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan KPK dapat menjadi objek penyelidikan angket DPR RI pemanggilan tersebut pada saat ini, narnun kami tidak melaksanakan karena satu hari sebelumnya tepatnya pada tanggal 7 Februari 2018 Pansus Angket KPK telah memutuskan dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1 untuk mengakhirinya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Hasil penyelidikan Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK sampai pada keputusan untuk merekomendasikan berbagai agenda penguatan KPK pada aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola SDM, dan anggaran. Rekomendasi ini agar ditindaklanjuti oleh KPK serta lembaga penegak hukum lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai berikut:

A. Aspek Kelembagaan

1. Kepada KPK untuk menyempurnakan struktur organisasi KPK agar mencerminkan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

2. Kepada KPK untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, pihak perbankan dalam menjalankan Komnas HAM kewenangannya agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik.

3. Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances. 

B. Aspek Kewenangan.

1. Kepada KPK, dalam menjalakan tugas koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan serta supervisi terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan, agar membangun yang kuat dan jaringan kerja (networking) menempatkan kepolisian dan kejaksaan sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Kepada KPK, dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta mernperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, undang- undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur tentang rumah penyimpanan benda sitaan negara.

3. Kepada KPK, dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan (monitoring) tindak pidana korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, agar dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan Negara. 

C. Aspek Anggaran

1. Kepada KPK untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK.

2. DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan seperti pendidikan sosialisasi, dan kampanye antikorupsi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang.

D. Aspek Tata Kelola SDM

1. Kepada KPK agar memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian

2. Kepada KPK agar semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang KPK aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan. 

Sidang Dewan yang Terhormat,

Atas dasar hasil penyelidikan yang merekemomendasikan aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola anggaran kelola SDM tersebut diatas, dan pandangan Fraksi-Fraksi di dalam Pengambilan Pansus 2018 berdasarkan Keputusan Tingkat 1, Hari Rabu tanggal 7 Februari dan Pasal ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI, memutuskan dan menetapkan:

  1. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun KPK harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi, menetapkan arah kebijakan penegakan hukum pemberantasan yang sejalan dengan program pembangunan Pemerintah, menindaklanjuti temuan pansus bersama-sama aparat penegak hukum lainnya dan mempertanggungiawabkannya kepada publik melalui pengawasan konstitusional alat kelengkapan dewan DPR RI
  2. Tugas Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan selesai.

Sidang Dewan yang terhormat,

Laporan yang kami bacakan ini sebelumnya pada tanggal 9 Februari 2018 telah kami kirimkan kepada KPK guna mendapatkan respon/tanggapannya (dan terima kasih pada kesempatan penyampaian laporan ini, pihak KPK berkenan hadir).

Kebenaran/kejujuran seringkali terzholimi, tetap mengabdi sebagai ibadah kepada Illahi Demikian laporan Pansus Angket KPK yang dapat kami sampaikan untuk diambil keputusan pada tingkat Paripurna Dewan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tugas-tugas Pansus

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 14 Februari 2018

Pimpinan Panitia Angket KPK

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa  Bc.IP., M.Si.

 

Pada 14 Februari 2018, Panitia Angket mendapat surat dari KPK tertanggal 13 Februari 2018. Adapun surat dari KPK berisi KPK menghormati kedudukan DPR, KPK juga menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai keputusan final dan mengikat. KPK juga menghormati laporan Pansus angket walaupun KPK tidak sepenuhnya sepakat. KPK juga akan melaksanakan rekomendasi.

Bambang Soesatyo, selaku pimpinan DPR-RI mengucapkan terimakasih atas kinerja Panitia Angket KPK. Laporan Panitia Angket KPK disetujui oleh peserta sidang.

 

Pidato Penutupan Masa Sidang III 2017-2018

Berikut merupakan pidato penutupan masa sidang III tahun 2017-2018 yang dibacakan oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 7. Bambang Soesatyo menegaskan bahwa dirinya mengenakan baju warna hitam, bukan tanpa makna, namun Bambang berkabung disaat DPR akan membuka diri dianggap membunuh demokrasi, pidatonya diberikan judul “Kami Butuh Kritik!”

Assalamualaikum Warahmatullahi wa Barakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati:

- Para Wakil Ketua DPR -RI;

- Para Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR-RI;

- Para Anggota DPR-RI;

- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018. Masa Persidangan III ini telah berlangsung sejak tanggal 9 Januari sampai dengan 14 Februari 2018.

Sidang Dewan yang Terhormati,

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan, setiap mengakhiri masa persidangan, Pimpinan DPR menyampaikan Pidato Penutupan untuk menguraikan segala kegiatan selama masa persidangan serta berbagai masalah yang dipandang perlu, untuk disampiakna pada Rapat Paripurna ini.

Dengan semangat untuk terus berbenah, DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Di era keterbukaan sekarang ini, kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat, apalagi yang sifatnya membangun. Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi, karena sejatinya demokrasi adalah bagaimana mengkonversi berbagai perbedaan dan pandangan menjadi sebuah keputusan.

Walaupun sisa masa jabatan DPR tinggal 18 bulan, kita harus memberikan optimisme kepada Rakyat. Apalagi di hadapan kita terbentang agenda politik, Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019, dimana sebagai kader partai, kita semua akan turun ke daerah dan konstituen kita masing-masing. Tetapi janganlah melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai Anggota Dewan untuk terus bekerja menjalankan fungsi-fungsi Dewan baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.

Untuk itu, izinkan kami menyampaikan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sidang Dewan yang Terhormat,        

Dalam pelaksaan fungsi legislasi, walaupun masa Persidangan III ini waktunya relatif pendek, syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan Pembahasan RUU Perubahan mengenai Undang-Undang MD3 yaitu Nomor 17 Tahun 2014 dan mengesahkan 2 RUU menjadi usul inisiatif DPR.

Kita sudah sepakat untuk mengedepankan kualitas dalam pembahasan RUU, tetapi mengingat banyaknya masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dituangkan dalam Undang-Undang, maka dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018, disepakati 50 (lima puluh) RUU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 (dua puluh tiga) RUU yang masih dalam proses pembahasan, termasuk 3 (tiga) RUU Kumulatif Terbuka. Sisanya 15 (lima belas) RUU masih dalam proses penyusunan di DPR, 5 (lima) RUU menunggu Surat dari Presiden, sedangkan 8 (delapan) RUU dalam proses penyusunan di tangan Pemerintah.

Dalam pandangan publik, produktivitas legislasi menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja dan citra DPR. Karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, Pimpinan Dewan mengajak semua anggota untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembahasan RUU sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Tetapi dalam waktu yang sama, mengingat fungsu legislasi juga berada di tangan Presiden, maka kami mengharapkan agar Pemerintah juga mempunyai semangat yang sama untuk melakukan akselerasi dalam menyelesaikan RUU.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Di bidang pelaksanaan fungsi anggaran, Pimpinan DPR mengharapkan agar Pemerintah bekerja keras untuk memastikan tercapainya target penerimaan negara yang sudah disepakati. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengeluaran setiap triwulan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

DPR sendiri berkomitmen bahwa untuk meningkatkan target penerimaan negara, maka revisi Undang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dapat segera diselesaikan, paling lambat masa sidang selanjutnya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah bertekad untuk mengakhiri tugas Pansus KPK pada masa persidangan ini. Sesuai dengan masukan dari para pakar, organisasi profesi hukum, dan kelompok-kelompok masyarakat, Pansus Angket KPK telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Bagi DPR, KPK dan Polri dan Kejaksaan adalah mitra strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk bersinergi guna menekan semakin masifnya tindak pidana korupsi, termasuk di daerah-daerah.

Jika masing-masing lembaga terus beraitegang, apalagi saling menyerang, maka akan melemahkan upaya kita dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Ibarat cuaca, kita tidak menginginkan kemarau yang berkepanjangan atau hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan bencana. Yang dibutuhkan adalah suasana yang teduh dan iklim yang kondusif bafi terciptanya stabilitas politik, sehingga pembangunan ekonomi oleh Pemerintah untuk kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan Pansus Angket Pelindo II, DPR telah menerima hasil pemeriksaan investigatif BPK atas Perpanjangan Kerja Sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dan Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I. Namun, kita masih menunggu sebagian pemerikasaan investigatif yang belum selesai. DPR telah meminta kepada BPK untuk segera menyelesaikan seluruh audit investigatif, sehingga Pansus Angket Pelindo II dapat dijalankan dengan baik.

Berkenaan dengan Kejadian Luar Biasa Wabah Campak dan Gizi Buruk yang menimpa Kabupaten Asmat, Papua, DPR memberikan apresiasi atas respon cepat Pemerintah dalam penanganan musibah tersebut. Tetapi pada waktu yang bersamaan, DPR mengingatkan pemerintah supaya mempunyai data yang akurat mengenai daerah-daerah yang rawan terhadap penyakit campak dan gizi buruk, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan tindakan yang sedini mungkin.

Selanjutnya, DPR menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan atas musibah gempa bumi, tanah longsor, dan banjir di sejumlah daerah, terutama bagi korban yang meninggal dunia. Untuk itu, DPR menghimbau supaya Pemerintah melalui Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Pemda, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk selalu waspada dan sigap dalam mengatasi bencana dan jatuhnya korban sebagai akibat bencana.

Sidang Dewan yang Terhomat,

Pada masa sidang ini, DPR masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Komisi Pengawasan Persiapan Usahan (KPPU), Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahunan Badan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial.

Disamping itu, DPR telah memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan 10 (sepuluh) calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) beberapa negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam rangka melaksanakan peran diplomasi parlemen, DPR RI telah menghadiri sejumlah sidang dan konferensi organisasi parlemen internasional dan regional, yaitu:

1) The 13th Conference of PUIC and Its Related Meetings tanggal 13 s.d 17 Januari 2018 di Teheran-Iran.

2) The 26th Annual Meeting of The Asia Pasific Parliamentary Forum tanggal 17 s.d 21 Januari 2018 di Hanoi-Vietnam.

3) Global Youth Forum of Annual Session og UIN Economic and Social Council (ECOSOC) tanggal 31 s.d 31 Januari 2018 di New York-Amerika Serikat.

4) The 6th OECD Parliamentary Days tanggal 7 s.d 9 Februari 2018 di Paris-Perancis.

Melalui forum-forum tersebut, delegasi DPR RI telah menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terhadap berbagai isu internasional serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Sidang Dewang yang Terhormat,

Sebagai perwujudan dari program parlemen modern, DPR telah meresmikan pusat pelayanan terpadu dan layanan e-LHKPN. Dengan pusat pelayanan terpadu diharapkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan sederhana. Sehingga tidak perlu lagi ada keluhan masyarakat, aspirasi dan pengaduannya tidak diperhatikan oleh DPR.

Sedangkan kerja sama dengan KPK dalam pembuatan e-LHKPN ditujukan untuk memudahkan anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaannya. Karena sesuai dengan laporan KPK, masih ada 20 orang anggota DPR yang sampai sekarang belum melaporkan harta kekayaannya. Untuk itu, Pimpinan Dewan mengharapkan bantuan Fraksi-Fraksi untuk mengingatkan anggotanya supaya mempercepat laporan LHKPN tersebut, sebagai bagian dari komitmen kita semua terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akhirnya, atas nama Pimpinan Dewan, perkenankan saya mengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai besok DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018, yang akan berlangsung mulai tanggal 15 Februaru sampai dengan 4 Maret 2018. Rentang waktu ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampiakan aspirasi kepada wakil-wakilnya, terutama di daerahnya masing-masing.

Selamat Reses dan selamat bekerja, semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan perjuangan kita semua. Salam tiga jari, tersedianya lapangan kerja, sembako murah dan rumah terjangkau.

Sekian Terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota:

Fraksi DemokratErma Suryani Ranik dari Kalimantan Barat. Erma, atas nama Partai Demokrat menyimak laporan panitia angket, walaupun Partai Demokrat bukan bagian dari Panitia Khusus, Erma yakin KPK sudah memahami rekomendasi dan ada komitmen melaksanakan rekomendasi. Erma berpendapat bahwa tujuan ini untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, bahwa putusan MK juga mesti dihargai. Melalui Erma, Partai Demokrat akan mencermati hasil-hasil Pansus.

Fraksi PPP: Arsul Sani dari Jawa Tengah 10. Arsul mengemukakan, atas nama Fraksi PPP yang tergabung dalam Pansus menyampaikan apresiasi atas kebesaran jiwa dan kebersamaan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi sebetulnya terbuka peluang untuk memanggil pimpinan KPK. Arsul berpendapat, dibentuknya Pansus bukan untuk meemahkan KPK, namun untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR-RI.

Fraksi PKS: Jazuli Juwainidari Banten 3. Melalui Jazuli, Fraksi PKS tidak ikut tergabung dalam proses Pansus KPK ini. Jazuli juga mengemukakan untuk menjaga konsistensi FPKS tidak memberikan tanggapan.

 

Penutup

Rapat Paripurna tentang Pelantikan Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW), pengambilan keputusan laporan Pansus KPK dan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun 2017-2018  ditutup oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 12:09 WIB.

 

Daftar Hadir

Berikut kehadiran Anggota DPR-RI dalam Rapat Paripurna ke-123 berdasarkan daftar hadir:

Fraksi PDIP hadir 38 dari 109 anggota,

Fraksi Golkar hadir 35 dari 91 anggota,

Fraksi Gerindra hadir 25 dari 73 anggota,

Fraksi Demokrat hadir 20 dari 61 anggota,

Fraksi PAN hadir 15 dari 48 anggota,

Fraksi PKB hadir 17 dari 47 anggota,

Fraksi PKS hadir 10 dari 40 anggota,

Fraksi PPP hadir 10 dari 39 anggota,

Fraksi Nasdem hadir 10 dari 36 anggota, dan

Fraksi Hanura hadir 7 dari 16 anggota.

 

Menurut data sekretariat Paripurna tercatat 282 anggota menandatangani daftar hadir dengan izin 85 anggota, namun menurut headcount Tim WikiDPR tercatat 128 anggota di ruangan sidang Paripurna.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Paripurna tentang Pelantikan Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW), pengambilan keputusan laporan Pansus KPK dan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun 2017-2018, kunjungi https://chirpstory.com/li/382431  

 

Ilustrasi: merahputih.com

WikiDPR/ff/fy