Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pelantikan Panglima TNI dan Hakim MK, Penyetujuan RUU Usul Inisiatif Komisi 10 RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Perpanjangan beberapa RUU-Paripurna ke-118

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 07/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 15/Dec/2017

Mitra Kerja: Panglima TNI Komisi 10 DPR-RI Komisi 1 DPR-RI Komisi 3 DPR-RI Pelantikan Panglima TNI dan Hakim MK, Penyetujuan RUU Usul Inisiatif Komisi 10 RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Perpanjangan beberapa RUU-Paripurna ke-118

Pada 7 Desember 2017, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna tentang Laporan Komisi 1 atas Fit an Proper Test Calon Panglima TNI, Laporan Komisi 3 atas Fit and Proper Test Calon Hakim yang selanjutnya diambil keputusan, Penyetujuan RUU Inisiatif Komisi 10 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Perpanjangan beberapa RUU.   

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Fadli Zon dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 5, pada pukul 15:06 WIB. Menurut catatan sekretariat Paripurna, rapat ditandatangani oleh 178 anggota.

Sebagai pengantar rapat, Fadli Zon mengemukakan bahwa Pimpinan telah menerima 5 buah surat dari Presiden.

 

Agenda Rapat

Penetapan Calon Panglima TNI dan selanjutnya diambil keputusan

Fadli Zon dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 5 mempersilahkan Pimpinan Komisi 1 untuk melaporkan hasil Fit and Proper Test Panglima TNI yang selanjutnya diambil keputusan.  

Laporan Pimpinan Komisi 1 oleh Abdul Kharis Almakhsyari Fraksi PKS dari dapil Jawa Tengah 5:

Komisi 1 mendapat tugas berdasarkan surat Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI, berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 6 Desember, Komisi 1 telah memutuskan persetujuan pengangkatan Panglima TNI, maka dari itu pada tanggal 6 Desember lalu Komisi 1 mendengarkan pemaparan visi, misi dan strategi dari Calon Panglima tersebut kemudian anggota Komisi 1 melakukan pendalaman dan dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi. Hasil dari pandangan fraksi-fraksi dan Komisi 1 terkait Panglima TNI, yakni (1) menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo secara terhormat, (2) Memberikan perserujuan pengangkatan terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Dalam kesempatan ini, Abdul Kharis mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan DPR dan Masyarakat serta Pers atas peliputan saat berlangsungnya sidang. Abdul Kharis berharap agar pada sidang Paripurna ini dapat mengesahkan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Fadli Zon selaku pimpinan menanyakan kepada seluruh anggota Dewan atas persetujuan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI disepakati oleh seluruh anggota Dewan.

 

Laporan Komisi III DPR RI terkait Hasil Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim MK

Oleh Trimedya Panjaitan Fraksi PDI Perjuangan dari dapil Sumatera Utara 2:

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI

Yth. Bapak/Ibu Anggota DPR RI

Yth. Calon Hakim Konstitusi

Serta hadirin yang kami muliakan

Pertama tama marilah kita mamatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiyat, guna melaporkan hasil pemilihan dan penetapan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan Keputusan Rapat Konstitusi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Oktober 2017, menugaskan Komisi III untuk melakuka pembahasan terhadap berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 1 April 2018.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan secara singkat proses seleksi calon Hakim Konstitusi, sebagai berikut:

  1. Berdasarkan keputusan Rapat Internal Komisi III DPR RI tanggal 16 November 2017, disepakati mengundang Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, M.S untuk ditanyakan kesediaannya dicalonkan kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023.
  2. Pada tanggal 20 November 2017, Komisi III DPR RI melakukan Rapat Pleno untuk menanyakan kesediaan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S dicalonkan kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Prof. Dr. Arief Hidayat S.H, M.S menyampaikan kesediannya untuk dicalonkan dan pilih kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023. Selanjutnya, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno dimaksud, disepakati akan melakukan uji kelayakan terhadap Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S dalam bentuk Panel dengan mengikutsertakan Tim Pakar/Ahli.
  1. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 dilaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, dalam bentuk Panel dengan mengikutsertakan Tim Pakar/Ahli, sebagai berikut:
  2. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum
  3. Prof. Dr. Syamsul Bachri
  4. Dr. Maruar Sahaan, SH
  5. Dr. Hj. Hesti Arniwulan, SH, M. Hum.
  6. Setelah Uji Kelayakan dan Kepatutan selesai, Komisi III DPR RI memberikan waktu kepada Tim Pakar/Ahli untuk memberikan penilaian yang akan disampaikan kepada Komisi III secara tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR RI dalam memberikan persetujuan.
  7. Selanjutnya Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Pleno guna menyetujui Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S

Dari 10 fraksi yang hadir, 9 (sembilan) Fraksi menyetujui Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S untuk dipilih kembali menjadi Hakin Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023, dan 1 (satu) Fraksi yaitu F-Gerindra tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan pandangan Fraksi-Fraksi sebagaimana tersebut diatas, Komisi III DPR RI menyetujui Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, untuk dipilih kembali menjadi Hakin Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023.

Pimpinan, Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa seorang Hakim Konstitusi adalah seorang Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan berbegara sesuai dengan koridor konstitusi. Hakim Konstitusi juga harus memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

Atas dasar hal tersebut Komisi III DPR RI menyetujui untuk memilih kembali Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S menjadi Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2018-2023. Diharapkan calon Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Smampu menjaga, meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal Konstitusi.

Demikian laporan hasil Pemilihan Calon Hakim Konstitusi, guna ditetapkan dalam sidang Paripurna DPR RI pada hari ini, dan selanjutnya disampikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Hakim Konstitusi masa jabatan 2018-2023.

Terimakasih,

Wassalamualaikum Wr. Wb

Fadli Zon Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 5 selaku pimpinan Sidang menanyakan mengenai laporan pimpinan Komisi 3 tentang hasil Fit and Proper Test Calon Hakim. Laporan pimpinan Komisi 3 tentang hasil Fit and Proper Test Calon Hakim disetujui oleh seluruh Anggota Dewan.

 

Penyetujuan RUU Inisiatif Komisi 10 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

RUU Inisiatif Komisi 10 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disetujui oleh seluruh Anggota Dewan.

 

Perpanjangan beberapa RUU

Perpanjangan pembahasan RUU Pertembakauan, RUU Larangan Minuman beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Penyelenggaran Haji dan Umroh (PIHU), RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU Pertanahan, RUU Perkoperasian, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU Sisnas Iptek.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota:

Fraksi PDI Perjuangan: Aria Bima dari Jawa Timur 5. Aria berpendapat atas nama PDI Perjuangan menolak keras atas apa yang dikatakan seara sepihak oleh Donald Trump. Ia mengatakan PDI Perjuangan mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang akan membawa masalah ini ke sidang konferensi negara-negara Islam. Aria juga berpendapat bahwa pernyataan Presdien Donald Trump tidak sejalan dengan Undang Undang Dasar RI, yakni “Perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Fraksi Gerindra: Bambang Haryo Soekartono dari Jawa Timur 1. Bambang berpendapat 11 komoditas harganya harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan harus berkualitas. Masalah daging seharusnya dapat menumbuhkan ekonomi kita. Bambang juga berpendapat bahwa harus memperjuangkan daging yang harus cukup bagi Indonesia, seharusnya pertanian tidak boleh mengganti daging dengan yang lain seperti keong sawah/tutut.

Fraksi PKS: Sukamta dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukamta berpendapat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump adalah langkah yang gegabah dan akan mengancam perdamaian di Timur Tengah. Sukamta juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump artinya Amerika ikut mendukung Israel dan menunjukkan jati dirinya yang mendukung penjajahan, Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi “Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”, maka tidak boleh menggantungkan kemerdekaan Negara lain.  Sukamta sebagai Fraksi PKS mendorong DPR agar bersikap tegas dan Pemeritah bisa melindungi bangsa Palestina.

Fraksi PPP: Reni Marlinawati dari Jawa Barat 4. Reni selaku ketua Fraksi PPP meminta dan menyerukan kepada seluruh Indonesia untuk memboikot barang-barang dari Amerika dan Israel, dan meminta kepada seluruh umat Islam agar berdoa untuk Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa.

Fraksi Nasdem: Kurtubi dari Nusa Tenggara Barat. Kurtubi berpendapat upaya resolusi konflik melalui proses multirateral adalah langkah yang tepat untuk Palestina-Israel. Kurtubi mendesak sidang darurat yang akan diselenggarakan PBB, Kurtubi juga mendukung pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam hal ini, dan Indonesia tetap ada dalam konstitusi dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

 

Penutup

Rapat Paripurna tentang Pelantikan Panglima TNI dan Hakim MK, Penyetujuan RUU Usul Inisiatif Komisi 10 RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Perpanjangan beberapa RUU ditutup oleh Fadli Zon dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 5  pada pukul 16:00 WIB.

 

Daftar Hadir

Berikut kehadiran Anggota DPR-RI dalam Paripurna ke-118 berdasarkan daftar hadir:

 

Fraksi PDIP hadir 45 dari 109 anggota,

Fraksi Golkar hadir 35 dari 91 anggota,

Fraksi Gerindra hadir 30 dari 73 anggota,

Fraksi Demokrat hadir 10 dari 61 anggota,

Fraksi PAN hadir 9 dari 48 anggota,

Fraksi PKB hadir 10 dari 47 anggota,

Fraksi PKS hadir 8 dari 40 anggota,

Fraksi PPP hadir 13 dari 39 anggota,

Fraksi Nasdem hadir 11 dari 36 anggota, dan

Fraksi Hanura hadir 7 dari 16 anggota.

 

Menurut data sekretariat Paripurna tercatat 178 anggota menandatangani daftar hadir, namun menurut headcount Tim WikiDPR tercatat 80 anggota di ruangan sidang Paripurna.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Paripurna tentang Pelantikan Panglima TNI dan Hakim MK, Penyetujuan RUU Usul Inisiatif Komisi 10 RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Perpanjangan beberapa RUU, kunjungi https://chirpstory.com/li/376829

 

Ilustrasi: Antaranews.com

WikiDPR/ff/fy