Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pembahasan Pasal 32-34 RUU Terorisme – Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 26/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 09/Aug/2017

Mitra Kerja: Tim Pemerintah MA Pembahasan Pasal 32-34 RUU Terorisme – Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah

Pada 26 Juli 2017, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah. RDP diagendakan membahas Pasal 32-34 RUU Terorisme. RDP dipimpin oleh Muhammad Syafi'i Fraksi Gerindra dari Sumut 1. Syafi’i membuka rapat pada pukul 11:44 WIB.

Syafi’i memulai rapat dengan memberi konteks bahwa sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai Pasal 32-34. Pada dasarnya substansi disetujui, namun Pemerintah diminta untuk me-reformulasi ulang.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Tim Pemerintah:

  • Pemerintah diminta untuk merekonstruksi ulang pasal-pasal penyadapan yang dimulai dari Pasal 31. Pasal 31 ayat (1), berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang. Pasal 31 ayat (1) A disetujui tetap, namun yang B menambahkan kata "serta" untuk mengganti "atau". Untuk ayat (2) pada Pasal 31, di dalam rumusan ada mekanisme perizinan dari Pengadilan Negeri. Pasal 31 ayat (3), (4), (5) merupakan rumusan baru.
  • Secara spesifik yang kami atur adalah yang berlaku untuk tindak pidana terorisme.
  • Pasal 31 A, tidak semua tindak pidana terorisme ditangani secara perlahan, ada juga yang ditangani segera.
  • Dengan adanya 2 bukti permulaan, maka cukup sudah menjadi sandaran pengadilan untuk memberikan izin atau tidak memberi izin.
  • Izin hakim itu sangat penting, tetapi mungkin bisa diberikan toleransi dalam keadaan mendesak dan keadaan tertentu.
  • Pasal 32 ayat (1), disetujui, dengan penjelasan frasa "didengar".
  • Mengenai kalau ditaruh di majalah ini apakah kena, ini diatur dalam Pasal 47.
  • mengenai Pasal 31 ayat (1) A, mengenai pencegahan ini sudah jelas, tetapi tidak boleh dihilangkan.

Berikut merupakan pemaparan Mahkamah Agung (MA):

  • Kalau izin itu dimintakan, berarti ada kemungkinan tidak diberikan, tetapi bagaimana pengadilan bisa memberi izin, di sini tidak terlihat.
  • Untuk permohonan penyadapan, apa patokan dari pengadilan terkait memberikan atau tidak memberikan.
  • Pengadilan seharusnya minta persetujuan kepada Kepala Pengadilan, bukan izin lagi.
  • Saya menjadi Kepala Pengadilan selama 15 tahun, tetapi tidak ada permintaan izin untuk penyadapan. Di dalam hukum pidana itu bukan izin tetapi persetujuan.
  • Penyadapan itu untuk menemukan bukti, sedangkan tadi sudah ada dua alat bukti yang cukup, misalnya, tengah malam kita harus melakukan izin dulu dalam penyadapan.  Dalam keadaan darurat seperti ini lebih baik di-clear-kan mana yang minta izin dan mana yang minta persetujuan.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Gerindra: Muhammad Syafi'i dari Sumut 1. Syafi’i menanyakan terkait perubahan kata “atau” menjadi “serta” dalam Pasal 31 B, apakah lebih baik disatukan dalam pasal ini, atau dimasukkan di sanksi pidana. Ia mengatakan hal itu memerlukan kesepakatan. Menurutnya, intinya adalah merapikan pertanggungjawaban. Syafi’i berpendapat harus dibuat juga normanya supaya menjadi jelas. Jika sudah ada bukti permulaan, menurutnya lebih baik izin terlebih dahulu, karena mengikuti alur hukum dan menghormati hak asasi. Dalam perlindungan HAM, ia mengatakan ingin teroris ini bisa kita cegah dengan tidak melanggar hak asasi. Syafi’i mengkhawatirkan Pasal 31 A ini lepas dari keamanan terhadap pelanggaran HAM. Menurut Syafi’i, Pasal 31 A ini tidak perlu, tetapi harus izin dulu. Mengenai pencegahan memang perlu, kemudian ia menambahkan pertanyaan apakah hal itu harus disatukan dengan penyadapan ini. Pasal 31 A disetujui, frasa "keadaan mendesak" harus diberi penjelasan, dengan mengacu pada KUHAP. Pasal 32 ayat (1), ditambah kata-kata "didengar".

Oleh Wenny Warouw dari Sulut. Wenny bertanya apakah izin ini harus ditunggu untuk melaksanakan kegiatan. Ia menuturkan DPR pernah mengalami keadaan yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan secepat-cepatnya, lantas ia bertanya terkait pembahasan saat itu bagaimana penanganan yang harus dilakukan kalau keadaannya mendesak.

Fraksi PKB: Muhammad Toha dari Jateng 5. Toha mengusulkan subtansinya ditambahkan alat sadap yang lain.

Fraksi Nasdem: Akbar Faizal dari Sulsel 2. Akbar mengatakan beberapa bulan lalu ada percakapan yang dimuat di majalah Tempo mengenai kasus yang sedang disidik di KPK, lalu ia bertanya kalau seperti itu bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan. Akbar menyatakan sepakat bahwa putusan hakim adalah yang tertinggi. Ia mengatakan ada model ancaman dengan model "cerdas"dan model "kampungan". Akbar menegaskan kewajiban untuk membuat UU dengan menyesuaikan zaman.

Oleh Supiadin Aries Saputra dari Jabar 1. Biasanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berada dalam tekanan dan tanpa kebebasan, sehingga harus ada penjelasan mengenai apa itu tanpa ancaman atau bebas ancaman.

Fraksi Hanura: Dossy Iskandar Prasetyo dari Jatim 8. Dossy bertanya apakah tindakan pencegahan mau disatukan tata caranya dengan pertanggungjawaban penyadapan. Lebih lanjut, ia bertanya apakah hal tersebut perlu diatur terpisah dalam UU ini atau sudah diatur dalam KUHP. Ia juga bertanya apakah penyadapan ini mau dikonstruksi sebagai izin atau sebagai persetujuan. Dossy mengusulkan untuk dilakukan penyadapan dulu, baru diminta persetujuan. Ia juga mengatakan ingin agar aparat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Dossy, yang berkaitan dengan alat bukti sadap itu harus izin terlebih dahulu, tidak boleh dilakukan pelacakan seperti yang terjadi pada persoalan Hak Angket. Ia mengatakan kalau izin, berarti ada mekanisme peradilan, sehingga perlu dipikirkan secara cermat terkait Pasal 43 mengenai pencegahan. Tujuannya, supaya bisa diubah terlebih dahulu.

 

Respon Mitra

Berikut merupakan tanggapan MA terhadap respon anggota:

  • Menanggapi Akbar Faizal dari Sulsel 2. Kalau ada aturannya, why not? Boleh-boleh saja.
  • Kalau KPK lain, tidak ada izin penyadapan dari Ketua Pengadilan karena ketentuannya memberikan kewenangan seperti itu.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

RDP Panja dengan Tim Pemerintah tentang Pembahasan Pasal 32-34 RUU Terorisme menghasilkan persetujuan terhadap pasal 33. RDP ditutup oleh Muhammad Syafi'i Fraksi Gerindra dari Sumut 1 pada pukul 13:42 WIB.

 

Untuk membaca livetweet Pembahasan Pasal 32-34 RUU Terorisme – RDP Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah, silakan kunjungi https://chirpstory.com/li/363845

 

Ilustrasi:inilah.com

wikidpr/ncm/fy