Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pembahasan Tingkat 1 RUU Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia dengan Republik Filipina – Raker Dengan Tim Pemerintah

Komisi/AKD: Komisi 1, Tanggal Rapat: 25/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 15/May/2017

Mitra Kerja: Kementerian Luar Negeri Kemenkumham Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pertahanan Kemenko Polhukam Staf TNI AL Pembahasan Tingkat 1 RUU Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia dengan Republik Filipina – Raker Dengan Tim Pemerintah

Pada 25 April 2017 dilakukan pembahasan tingkat 1 RUU Penetapan Batas  ZEE antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina sesuai dengan surat Presiden tanggal 17 Februari 2017 untuk segera melakukan pembahasan RUU antara Komisi 1 dengan tim Pemerintah. Rapat yang dihadiri oleh 9 dari 10 fraksi terebut dibuka oleh TB Hasanuddin dari Jabar 9 pada pukul 10:41 WIB

Pemaparan Mitra

Berikut adalah Pemaparan Mitra dari Tim Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan Ham:

  • Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
  • Batas Maritim RI berbatasan dengan 10 Negara yang meliputi landas teritorial, landas laut kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.
  • Indonesia berkewajiban menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara sekitar yang belum selesai.
  • Penetapan batas wilayah kelautan negara harus dilakukan sesuai dengan Pasal 25 A UUD tahun 1945, UU No. 43 tahun 2008 dan juga Konvensi Hukum Laut Internasional  (UNCLOS 1982)
  • Perjanjian ini merupakan perjanjian maritim pertama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina dengan luas kurang lebih 11.000 km persegi.
  • Perundingan penetapan batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina berlangsung selama 20 tahun sejak 1994-2014.
  • Tim teknis telah berunding mengenai batas bersama diantara kedua pihak tersebut termasuk dalam penggambaran peta perbatasan.
  • Manfaat dari ratifikasi RUU ini adalah adanya kepastian kedaulatan, mencegah tindakan Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing), serta memberi manfaat ekonomi di laut sekitar wilayah yang disepakati.
  • Ini merupakan momentum besar agar Indonesia terus melakukan Border Diplomacy dengan negara-negara yang berbatasan.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota atas pemaparan Tim Pemerintah:

Fraksi PDI-Perjuangan oleh Evita Nursanti dari Jawa Tengah 3. Evita mewakili Fraksi PDIP membacakan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina, sebagai perwakilan dari Fraksi PDIP ia menyatakan persetujuan RUU tentang penetapan batas ZEE RI dan Filipina untuk dibahas di tingkat selanjutnya agar disahkan menjadi Undang-Undang.

oleh TB Hasanuddin dari Jabar 11. TB menyatakan bahwa komisi 1 DPR-RI menyepakati DIM no 1-26 berikut isinya.

Fraksi Golkar oleh Dave Akbarshah Fikarno dari Jawa Barat 8. Dave mewakili Fraksi Golkar memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina, sesuai ketentuan dalam UNCLOS 1982 pemerintah perlu menetapkan batas maritim dengan negara sekitar. Dave sebagai perwakilan dari Fraksi Golkar menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas ke tingkat selanjutnya.

Fraksi Gerindra oleh Martin Hutabarat dari Sumatera Utara 3. Martin mewakili Fraksi Gerindra memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina. Martin sebagai perwakilan dari Fraksi Gerindra menyetujui agar RUU penetapan batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas ke tingkat selanjutnya.

Fraksi Demokrat oleh Djoko Udjianto dari Jawa Tengah 3. Djoko mewakili Fraksi Demokrat memberikan pandangan fraksi terhadap RUU penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Djoko sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat menyetujui agar RUU penetapan batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas ke tingkat selanjutnya.

Fraksi PAN oleh Budi Youyastri dari Jabar 10. Budi mewakili Fraksi PAN memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Budi sebagai perwakilan dari Fraksi PAN menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk segera disahkan tanpa masalah.

Fraksi PKS oleh Hidayat Nur Wahid dari DKI Jakarta 2. Hidayat mewakili Fraksi PKS memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Hidayat sebagai perwakilan dari Fraksi PKS menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas di tingkat selanjutnya dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi PPP oleh  Syaifullah Tamliha dari Kalimantan Selatan I. Syaifullah mewakili fraksi PPP memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Syaifullah sebagai perwakilan dari Fraksi PPP menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk dibahas di tingkat selanjutnya dan disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi Nasdem oleh  Bachtiar Aly dari Nanggroe Aceh Darussalam 1. Bachtiarewakili Fraksi Nasdem memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dengan Republik Filipina. Bachtiar sebagai perwakilan dari Fraksi Nasdem menyetujui agar RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk dibahas ditingkat selanjutnya.

Fraksi Hanura memberikan pandangan fraksi langsung secara tertulis ke pimpinan Komisi 1 DPR-RI dan menyatakan setuju agar RUU dibahas di tingkat berikutnya.

Setelah dilakukan pandangan fraksi terhadap RUU penetapan batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina, dilakukan pembahasan DIM dan di pembahasan tersebut forum rapat menyetujui DIM no 1-26 berikut isinya. Dengan disetujuinya RUU Penetapan Batas ZEE antara RI dan Republik Filipina maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan tingkat 2 di sidang paripurna.

 

Penutup

Rapat Kerja pengambilan keputusan tingkat 1 atas RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina ditutup pada pukul 12:56 WIB oleh TB Hasanuddin dari dapil Jabar 9 .

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Panja Interkoneksi dengan Masyarakat Telematika Indonesia, kunjungi : https://chirpstory.com/li/354883

 

Wikidpr/ACA/kit

Ilustrasi: batasnegeri.com