Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) – RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 20/Aug/2018,  Ditulis Tanggal: 31/Aug/2018

Mitra Kerja: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) – RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO

Pada 20 Agustus 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan RDPU dengan KADIN dan APINDO tentang pemberlakuan OSS. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Teguh Juwarno dari Fraksi PAN Dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10:43 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Teguh mengatakan pada 26 September 2017, Presiden RI mengeluarkan peraturan untuk menyelesaikan percepatan berusaha, lalu pada 21 Juli 2018, dibentuk PP No. 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik agar efisien dan efektif dengan OSS. Teguh menuturkan dalam OSS disinyalir bahwa ini mendapatkan permasalahan dan keluhan dari pihak melakukan perizinan, oleh sebab itu, Teguh meminta masukan dan mendengar pelaku usaha atas dampak dari OSS ini,sebab penanaman modal sendiri dinyatakan bahwa terkait koordinasi, penanaman modal semestinya dibawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Teguh menuturkan, Komisi 6 ingin mendengar dari APINDO tentang situasi perekonomian akibat dari kurs yang sepertinya belum bisa dikendalikan kembali turun angka psikologis di bawah 14.000.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN):

  • Kadin menyampaikan beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Komisi 6 dalam menentukan arahan lebih lanjut dan alasan keluar dari OSS.
  • Sudah hampir dua tahun di kantor Kemenko Perekonomian RI ada Satgas untuk percepatan ekonomi sehingga dikeluarkan kebijakan ekonomi jilid 1-15 kemudian dilihat efektivitasnya.
  • Paket kebijakan ke-16 berhubungan melalui Perpres No. 91/2017, kemudian keluar PP No. 24/2018.
  • Ada 2 kata yang sangat memberikan makna signifikan yaitu terintegrasi pada elektronik. Dalam satu aplikasi seluruh perizinan, antara pusat dan daerah dapat diselesaikan melalui satu pintu.
  • Apa yang dicanangkan pemerintah ini luar biasa dan merupakan terobosan dalam rangka membenahi birokrasi perizinan.
  • Karena integrasi, maka kementerian dan lembaga harus melepaskan kewenangan yang dilakukan oleh BKPM.
  • Selain ada masalah teknis kementerian yang harus dilepaskan, perlu juga ada perubahan paradigma dari pejabat publik menjadi pelayanan publik.
  • Jangan sampai semua orang melakukan perizinan melalui online tetapi sistemnya down.
  • Secara spirit dan konsep semuanya baik,tetapi pihak penyelenggara karena sekarang BKPM belum siap jadi minta bertahap sehingga sekarang diambil alih kantor Menko Perekonomian.
  • Sebagai pelaku usaha beserta anggota KADIN lainnya menjadi bamper dimana banyak yang mengkomplain kepada KADIN mengenai perizinan dan semoga masalah ini bisa terselesaikan.
  • Bersama APINDO sedang melakukan sosialisasi melalui anggota-anggota dan meminta dari pihak OSS ini melakukan sosialisasi.
  • Bila dibiarkan terlalu lama, semakin tidak jelas situasinya jika tidak ada sosialisasi. Sudah memberikan peringatan kepada Kemenko Perekonomian RI dan bila dalam 1-2 bulan belum berjalan baik, maka akan dipersoalkan dengan lantang.
  • KADIN mengapresiasi semangat pemerintah namun harus tetap bekerja keras bersama.
  • Di level nasional, Pemda semua dilibatkan ada Satgas pengawalan. Perizinan dibagi dua yaitu izin prinsip (izin usaha) setelah itu baru izin komersial atau operasional. Hal inilah yang memudahkan orang untuk memulai usaha dan dapat mengutang izin melalui surat perizinan.
  • Intinya bila seseorang mau memulai usaha, harus memiliki izin komersial dan izin operasional serta keduanya harus dipenuhi. Bila sudah mendirikan perusahaan namun izin operasional belum selesai, maka perusahaan tersebut harus dicabut.
  • Menekankan agar tidak ada investor yang mundur dan bila komunikasi dengan BKPM baik, maka hasilnya akan bagus.
  • Mendorong Kemenko Perekonomian RI dan BKPM agar konsolidasi sehingga urusan perizinan berada di bawah BKPM.

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO):

  • Mewakili kebijakan APINDO yang mengamati serius tentang OSS ini, APINDO dalam posisi yang mengharapkan positif dengan adanya OSS dan membantu hingga sekecil-kecilnya.
  • Pada intinya, APINDO dalam posisi memiliki harapan positif dengan adanya OSS. Dalam satu bulan terakhir, telah dilakukan FGD (Focus Group Discussion) sebanyak empat kali untuk melakukan sosialisasi dan mendengar paparan dari Kemenko Perekonomian RI.
  • Ada anggota KADIN yang kesulitan mengeluarkan help desk. Selain itu, anggota APINDO menanyakan mengenai OSS. OSS bukanlah sebuah lembaga yang dapat mengeluarkan izin dan tidak ada yang menandatangani bila surat perizinan diterbitkan.
  • Seharusnya APINDO mendukung OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk semua perusahaan dan ini ideal untuk Indonesia. NIB mudah dilahirkan oleh OSS sebab seseorang mudah melakukan usaha bila menyelesaikan integrasi vertikal terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kelayakan lingkungan,namun pada praktiknya, kewenangan belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemda dan hanya sistem OSS tidak bisa melihat masalah NIB ini.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Juliari P. Batubara dari Jawa Tengah 1.Juliari menanyakan aturan yang sudah di-hold dan diproses dengan aturan sebelumnya sebab dirinya mendengar, ada yang sudah diproses namun masih setengah jalan. Juliari menuturkan beberapa sektor yang ditanggung OSS tidak terlalu bisa diproses secara online, misalnya bisnis di bidang migas pertambangan dan hal tersebut perlu menurunkan tim ke lapangan. Juliari menanyakan nasib izin yang sudah diproses OSS sebelum perpres dikeluarkan seperti contohnya migas, minerba, kehutanan tidak bisa diproses hanya secara OSS namun perlu tim melihat ke lapangan. Juliari menanyakan usulan KADIN terkait perusahaan yang sudah mendapat izin namun masa kontraknya habis. Juliari meminta KADIN untuk selalu menyuarakan pendapatnya agar proses dapat dijalankan dengan semestinya.  

Fraksi Golkar: Dito Ganinduto dari Jawa Tengah 8. Dito menanyakan mengenai utang izin dan keberanian investor untuk membangun perusahaan lalu realisasinya.

Oleh Lili Asdjudiredja dari Jawa Barat 2. Lil mengatakan, sekarang di BKPM ada OSS untuk mempercepat perizinan. Lili menuturkan, Komisi 6 menilai PP No. 24/2018 ini melanggar UU, bukan UU BKPM aja, namun UU Perdagangan, sebab yang menentukan impor bukan Kemendag RI dan perpajakan,serta bukan juga OSS yang menentukan. Lili mengatakan, KADIN seharusnya menolak PP No. 24/2018 ini. Lili menuturkan, OSS belum melaksanakan layanan perizinan sebagaimana peraturan pemerintah dilaksanakan oleh kementerian koordinasi. Lili mengatakan, bila seperti ini investor bisa kabur dari Indonesia sebab banyak aturan tidak jelas. Lili mengatakan, PP No. 24/2018 ini melanggar UU dan sangat bahaya. Lili bersyukur sebab hingga saat ini masih baik-baik saja, sebab bila tidak maka DPR akan menggunakan hak interpelasi.

Fraksi Gerindra: Khilmi dari Jawa Timur 10. Khilmi mengatakan, OSS akan berbenturan dengan masyarakat sebab basis industri di Indonesia lebih banyak terdapat di pinggir jalan dan seharusnya ada aturan agar industri dibangun di tanah yang tidak produktif seperti di pinggir laut. Khilmi menyarankan harus mengkoordinasikan masalah ini dengan pemerintah kabupaten setempat. Hal ini diperlukan karena menurut Khilmi itu tidak akan mematikan kesempatan kerja masyarakat. Khilmi mengatakan, perusahaan AKR mengambil air bersih dari Bengawan Tanggok dan Bengawan Kemudi padahal jelas-jelas itu adalah sungai mati. Khilmi menuturkan, seharusnya AKR sudah menyiapkan air bersih agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Khilmi menuturkan, ada investor punya tanah 150 ha dan tidak punya akses jalan dan imbasnya, ia menggusur masyarakat setempat.Khilmi berpendapat ini adalah masalah serius dan seharusnya sebelum membuat PP, kaji terlebih dahulu dan pikirkan dampak kepada masyarakat. 

Fraksi Demokrat: Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Wahyu menanyakan keinginan KADIN dan APINDO terhadap OSS dan masalah yang sebenarnya.

Oleh Azam Asman Natawijana dari Jawa Timur 3. Azam mengatakan, BKPM itu sebagai satu-satunya lembaga terkait masalah investasi. Azam menuturkan bila masalah perizinan dinomorduakan, maka itu telah melanggar UUD yang sangat luar biasa dan dapat masuk penjara. Azam menuturkan, baik KADIN dan APINDO tidak boleh membuat orang menjadi melanggar UU.

Fraksi PAN: Teguh Juwarno dari Jawa Tengah 9. Teguh mengatakan, situasi ini justru sekarang menimbulkan problema, ketika Kemenko mereka harus mengambil alih peran-peran teknis harus diakui kedodoran sebab BKPM dalam PP melarang bekerja menjadi canggung untuk melakukan tupoksinya. Teguh mengatakan, dalam PP dijelaskan sistem OSS dijalankan oleh lembaga OSS dan artinya ada lembaga OSS. Teguh menanyakan keberadaan lembaga OSS dan bila tidak ada kelembagaannya, Teguh menanyakan pihak yang mengeluarkan izinnya. Teguh mengatakan, seharusnya OSS ada lembaganya di Kemenko Perekonomian RI dan ini menjadi masalah. Teguh menyadari bahwa perizinan ini masih menjadi kendala dan tidak ingin PP ini menabrak UU. Teguh megatakan, OSS sebaiknya dicabut dan urusan perizinan dikembalikan kepada BKPM.  

Oleh Nasril Bahar dari Sumatera Utara 3. Nasril mengatakan, ingin mendengarkan keluhan dan curhat dari KADIN dan APINDO, tetapi sebaiknya kita telah bersepakat untuk mengeluarkan rekomendasi menolak PP No. 24/2018. Nasril mennayakan respon KADIN atas rekomendasi tersebut. Nasril berpendapat lahirnya PP No. 24/2018 ini adalah konsen kekacauan, sengaja mengacaukan hal-hal yang sudah diproses, mendahulukan pekerjaan dibanding perizinan sehingga melegalkan yang tidak benar. Nasril ingin mengetahui tanggapan dari KADIN mengenai PP mengatur perilaku interdebt dengan kementerian sementara ini dalam konteks belum menjadi lembaga, baru sebuah sistem. Nasril menanyakan pembicaraan dengan kementerian lain bila kewenangan perizinan dikembalikan pada BKPM. Nasril mengatakan, dirinya tidak ingin KADIN ikut-ikutan mendukung OSS sebab OSS hanya membantu perizinan yang tidak jelas.

Fraksi PKS: Muhammad Martri Agoeng dari Jawa Tengah 4. Martri mengatakan, muncul perdebatan publik dengan pelanggaran-pelanggaran sehingga semua proses menjadi terhambat.  

Fraksi Nasdem: Zulfan Lindan dari Aceh 2. Zulfan mrngatakan, untuk mengkaji secara serius sebab peraturan dibuat dari mikro ke makro. Zulfan menuturkan, peraturan ini akan sangat bahaya bila tidak dikoreksi oleh pihak yang berwenang. Zulfan menuturkan aturan terasa lucu ketika sebuah perusaahn ingin meminta perizinan namun harus diberikan persyaratan aneh-aneh terlebih dahulu. Zulfan mengatakan, aturan ini dibuat oleh orang yang tidak ada kerjaan di kantor Kemenko Perekonomian dan akhirnya terbentuklah aturan berdasarkan khayalan. Zulfan mengatakan, aturan harus dicabut sebab ini bukanlah ayat dalam kitab suci yang tidak boleh dicabut.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO):

  • OSS ini sebagai sistem tidak dapat melihat permasalahan keperdataan, misal sebuah tanah reklamasi yang sedang berperkara, OSS tidak dapat melihat itu. Walaupun sistem online dan elektronik masih perlu ada petugas untuk verifikasi.
  • Banyak perizinan diajukan di kawasan non industri dan harus menjadi suatu concern untuk disinkronkan dengan UU.
  • APINDO mendapatkan simulasi atau potensi permasalahan dari PT. PST, dan belum melihat bentuknya sortnya. Mohon diundang untuk mengetahui sistem OSS yang tidak membutuhkan authorize signature.
  • OSS secara sistem ada di Kemenko Perekonomian dan itu terlihat nyata pada setiap hari orang-orang berlatih dan melaksanakan proses perizinan.
  • Intinya APINDO tidak memiliki kewenangan tentang pelanggaran PP No. 24/2018 tersebut namun bila melanggar, APINDO mendukung untuk dicabut dan dikembalikan ke BKPM karena memiliki infrastruktur yang memadai.
  • OSS bukan sebuah lembaga baru dan bila OSS dianggap lembaga, itu merupakan suatu kekeliruan.
  • Tidak semua pemikiran APINDO membela kepentingan pemerintah atau DPR, karena APINDO hanya melihat dari sisi makro untuk investasi.

 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN):

  • Keberadaan investasi manufaktur harus sesuai rencana tata ruang wilayah.
  • Perkembangan berikutnya melalui persetujuan keluar UUD perindustrian No. 3/2014. Untuk industri manufaktur baru harus berindustri dikawasan industri.
  • Program Citarum Harum tidak terkendali.
  • Mengenai status perizinan yang sebelumnya memang menjadi masalah karena yang sudah berjalan tahap akhir, atau mendapatkan perizinan, namun ketika muncul OSS mereka mengalami kebingungan untuk pendaftaran kembali. Meminta pihak Kemenko Perekonomian RI untuk menyelesaikan masalah ini.
  • Sebenarnya OSS implementasinya langsung ditangani okeh BKPM dan urusannya jauh lebih mudah. Namun karena sekarang kewenangan berada di Kemenko Perekonomian RI maka BKPM menjadi canggung untuk melanjutkannya.
  • Mungkin OSS lebih banyak proses banyak untuk mendapatkan NIB. Izin operasional khususnya pada bidang tertentu tentunya tidak semudah itu. Anggota Komisi 6 harus meminta penjelasan dari kantor Kemenko Perekonomian RI.
  • Statement Menko Perekonomian RI pada 6 bulan ke depan perizinan akan dioperasikan oleh BKPM dan APINDO siap mendukung proses transisi ini.
  • KADIN dan APINDO dalam posisi dilema karena pelaku usaha tidak melihat dalam ranah politik
  • KADIN mendukung pembenaran dari sisi spiritnya untuk mereformasi birokrasi perizinan agar lebih cepat transparan dan murah.
  • Tidak ada upaya ketidaksengajaan untuk mengacaukan kepada pihak tertentu. Bila ditelusuri lebih lanjut, KADIN berharap perizinan dikembalikan wewenangnya kepada BKPM.
  • Beberapa program yang dipaksakan pemerintah seperto BPJS dan UU SJSN sudah lama tak dijalankan namun ketika dipaksakan, justru menimbulkan banyak masalah. Hal ini juga terjadi pada kebijakan tax amnesty juga dipaksakan berjalan.
  • KADIN hanya memiliki pilihan yaitu dicabut izinnya atau wewenang dikembalikan pada BKPM.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO tentang pemberlakuan OSS ditutup oleh Teguh Juwarno dari Fraksi PAN Dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 12:54 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO tentang pemberlakuan OSS, kunjungi https://chirpstory.com/li/401814.

 

Ilustrasi: yogyakarta.bpk.go.id

WikiDPR/nee/fy