Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pembicaraan Tingkat I Perppu Ormas Menjadi UU-Raker Komisi 2 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Komisi/AKD: Komisi 2, Tanggal Rapat: 04/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 30/Oct/2017

Mitra Kerja: Menteri Komunikasi dan Informatika Pembicaraan Tingkat I Perppu Ormas Menjadi UU-Raker Komisi 2 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pada 4 Oktober 2017, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi Informatika tentang Pembicaraan Tingkat I Perppu Ormas Menjadi UU. Rapat dibuka pukul 11:21 WIB oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11. Raker dihadiri 8 fraksi, dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut ini merupakan pemaparan mitra:

  • Eksistensi keberadaan Ormas itu adalah tanggung jawab kolektif warga untuk meningkatkan pembangunan, dan sebagai wadah berserikat serta kesadaran masyarakat dalam partisipasi untuk pembangunan.
  • Negara wajib mengakui keberadaan Ormas karena itu hak dan kebebasan mereka. Negara juga harus mampu mengatur hak dan kebebasan Ormas.
  • Setiap warga negara berkewajiban untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dinamika perkembangan Ormas mengalami metamorfosa. Dinamika Ormas ini salah satunya ialah Ormas mengalami perubahan wujud, sektor, maupun bidangnya, tetapi tidak diselaraskan oleh peraturan yang ada.
  • Adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dalam UUD belum ada hingga kuasa hukum, ada UUD tapi belum memadai dengan adanya kekosongan hukum pada hal ini, maka pemerintah harus mengisi kekosongan tersebut sehingga perlu segera dlakukan revisi.
  • Pembentukan Perppu Ormas yang baru bisa disebut kegentingan yang memaksa karena adanya pihak-pihak yang ingin mengganti sistem ini menjadi sistem khilafah, karena itu kami harap bapak anggota dewan semua dan pimpinan Komisi 2 bisa menyetujui Perppu Ormas ini menjadi UU.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Dwi Ria Latifa dari Riau. Dwi mengatakan rapat ini tidak sia-sia karena sudah ada mitra yang datang.

Oleh Jimmy Demianus Ijie dari Papua Barat. Jimmy berkata siapapun atau Ormas manapun yang ingin mengganti Pancasila akan kita berantas habis karena Pancasila tidak bisa dilihat pada sila pertama, tapi lihat sila secara utuh, ada sila ketiga itu Persatuan. Jimmy menambahkan siapapun atau Ormas manapun yang ingin mengganti Pancasila akan kita berantas habis. Jimmy juga mengatakan bahwa kita juga harus adil jika memang diperbolehkan Ormas yang anti Pancasila itu dia juga akan ikut mendukung OPM karena OPM itu juga berpendapat tentang kebebasan mereka, bukan lagi perdebatan soal agama. Jika negara ini tidak adil, Jimmy mengatakan akan mendukung penuh OPM untuk pendapat mereka yang sama sepertinya yaitu ingin memiliki negara sendiri.

Fraksi Golkar: Zainudin Amali dari Jawa Timur 11. Zainudin mengatakan kami dari Komisi 2 akan menginput dan menetapkan 3 daerah untuk didengarkan aspirasinya. Kita akan dengarkan bersama aspirasi juga dari fraksi-fraksi sehingga nanti akan dibawa ke paripurna untuk keputusannya. Sebelum pemerintah menyampaikan pendapatnya meminta menghadirkan Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri itu kami mohon pemerintah yang mengundang. Zainudin juga menambahkan untuk pemberitahuan kepada pemerintah, kami ini dari pimpinan Komisi 2 saja hadir semua dan kami juga meminta pemerintah bisa menghadirkan pihak-pihak terkait yang kita undang tadi. Zainudin juga mengatakan kepada  Menkominfo apa yang dsampaikan oleh teman-teman dari fraksi-fraksi ini diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah.

Oleh TB Ace Hasan Syadzily dari Banten 1. Ace berkata kita harus menyepakati dengan pemerintah naskah apa yang dibikin untuk mengkritisi hal ini, karena apa yang disampaikan oleh Bapak  Menkominfo hanyalah  ringkasan-ringkasan saja. Memang ini para menteri harus menghormati sidang DPR ini, masa mereka itu sudah diundang lalu seenaknya tidak hadir.

Fraksi Gerindra: Sareh Wiyono M dari Jawa Timur 8. Sareh berkata itu dianggap menteri gadungan karena tidak hadir di rapat.

Fraksi Demokrat: Fandi Utomo dari Jawa Timur 1. Fandi mengatakan ada catatan penting yang kami harapkan, pertama terjadi perubahan filosofis dan sosiologis. Apakah Perppu kita itu sungguh-sungguh mencerminkan landasan Undang-Undang. Penjelasan pemerintah menurutnya tidak memadai untuk kita beri tanggapan. Ini juga bukan hanya kita dianggap menerima kegentingan yang memaksa atau tidak tapi sudah masuk ke dalam Undang-Undang ini. Fandi juga mengatakan mohon di carikan di UU kita yang menyebutkan kita "Pancasila"  ini merupakan hal yang ontologis sehingga sesuatu yang begini harus dicari aksiologisnya. Sesuatu yang ontologis dibawa ke rakyat, maka rakyat akan susah hidup dibawah Pancasila. Jika memasukan Pancasila tersebut, masyarakat akan mudah sekali mengatakan anda tidak pancasilais, dan siapa yang menginterpretasikan Pancasila tersebut. Apakah Bapak Menteri berhak menginterpretasikan Pancasila tersebut. Ini harus mendapatkan penjelasan yang serius. Fandi menambahkan mari berhati-hati ketika kita membuka potensi kesimpangsiuran mengenai ideologi kita ini. Mari kita berhati-hati merubah tujuan dalam Peraturan Undang-Undang.

Fraksi PAN: Yandri Susanto dari Banten 2. Menurut Yandri pembahasan Menteri sangat dangkal. Pada kehadiran hari ini, Yandri melihat pemerintah tidak efektif, harusnya Mendagri dan Menhumkam  ikut disini, karena saya ingin pemerintah itu harus 1 suara, jangan sampai pemerintahnya saja tidak 1 suara. Yandri menambahkan negara ini adem-adem saja, tidak ada apa-apanya. Rapat pertama saja pemerintah tidak datang,  jadi Yandri melihat mereka tidak serius, rapat pertama itu penting. Menkominfo juga tidak disebut di RUU ini, Yandri menanyakan terkait Bapak Menteri ada di pasal berapa. Yandri meminta kepada Presiden untuk serius membahas ini, pemerintah rapat pertama saja tidak datang bagaimana selanjutnya. Yandri berkata Jangan dianggap DPR tidak serius padahal Menterinya yang tidak serius, coba lihat pemerintah yang datang hanya 1 menteri, jangan bilang Komisi 2 ini abal-abal karena ini penting, Menkominfo ini sebetulnya tidak berhak datang ke sini harusnya memang Mendagri atau Menkumham.

Fraksi PKS: Mardani Ali Sera dari Jawa Barat 7. Mardani meminta memasukan elemen-elemen pemerintah  menjadi keputusan rapat kita agar Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima TNI masuk dalam pembahasan proses kita.

Fraksi PPP: Achmad Baidowi dari Jawa Timur 11. Menurut Achmad Baidowi terkait dengan keseriusan pemerintah, PPP melihat pemerintah memang serius walau yang hadir tidak lengkap.

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumatera utara 2. Menurut Rufinus walaupun dIsini tidak ada Mendagri, Menkumham, tetapi semua kan terwakili, mari kita fokus kepada Perppunya sendiri saja.

 

Respon mitra

Berikut respon mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Mungkin saya yang kurang, kebetulan yang saya sampaikan hanya pengantarnya karena isinya sudah ada dalam dokumen yang saya pegang ini, dan memang benar saya tidak ada di pasal berikut.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Raker Komisi 2 DPR-RI dengan Menkominfo tentang Pembicaraan Tingkat I Perppu Ormas menjadi UU ditutup oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 12:16 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Komisi 2 DPR-RI dengan Menkominfo, kunjungi https://chirpstory.com/li/371154

Ilustrasi: www.nu.or.id

WikiDPR/adr/fy