Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengambilan Keputusan RUU Kepalangmerahan-Raker Panja RUU Kepalangmerahan Komisi 9 dengan Tim Pemerintah

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 07/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 18/Dec/2017

Mitra Kerja: Tim Pemerintah Pengambilan Keputusan RUU Kepalangmerahan-Raker Panja RUU Kepalangmerahan Komisi 9 dengan Tim Pemerintah

Pada 7 Desember 2017, Panja RUU Kepalangmerahan Komisi 9 DPR-RI mengadakan Raker dengan Tim Pemerintah tentang pengambilan keputusan RUU Kepalangmerahan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jabar 2 pada pukul 20:17 WIB. Rapat dinyatakan terbuka.

Sebagai pengantar rapat, terdapat pembacaan pembukaan dan penutup laporan Panja RUU Kepalangmerahan oleh Ermalena dari Fraksi PPP dapil NTB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Undang-undang Kepalangmerahan yang baru diharapkan dapat menjadikan Palang Merah Indonesia lebih baik.
  • Pemerintah menyetujui agar RUU Kepalangmerahan dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra: 

Fraksi PDIP: Ketut Sustiawandari Jabar 1. Ketut mengemukakan, dirinya sudah mengikuti pembahasan RUU Kepalangmerahan dari awal. Ketut memberi kesimpulan bahwa fungsi palang merah sesuai dengan tujuan PDIP. Berkaitan dengan pembahasan UU yang dimaksud, Ketut menyampaikan Fraksi PDIP menyetujui RUU Kepalangmerahan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.

Fraksi Golkar: Syamsul Bachri dari Sulsel 2. Syamsul berpendapat RUU Kepalangmerahan merupakan inisiatif pemerintah. Syamsul juga menambahkan bahwa Komisi 9 DPR-RI telah membentuk panja RUU Kepalangmerahan yang mulai aktif sejak 7 juni 2017. Syamsul mengatakan telah melaporkan bahwa lampiran RUU yang terdiri dari lampiran 1 dan 2 mengenai lambang palang merah belum dibahas Panja. Syamsul juga menuturkan, mengenai lambang sudah diungkapkan dalam batang tubuh, namun penampilannya belum dibahas Panja. Syamsul berpendapat bahwa pada tahun 1998 sudah dilakukan ratifikasi Konvensi Jenewa. Syamsul mengakui jika Panja masih ada kekurangan, namun sudah berusaha maksimal untuk menyempurnakannya. Syamsul berharap forum ini dapat menyetujui agar RUU Kepalangmerahan dapat dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2. Di akhir pemaparannya, Syamsul selaku ketua Panja RUU Kepalangmerahan menyerahkan laporan Panja kepada ketua rapat.

Oleh Dewi Asmaradari Jabar 4. Dewi berpendapat bahwa PMI sudah berdiri selama 70 tahun tetapi belum memiliki payung hukum. Dewi menambahkan jika RUU Kepalangmerahan sudah dibahas selama 10 tahun dan berpindah-pindah. Dewi berpendapat, jika Fraksi Golkar memandang lahirnya RUU Kepalangmerahan ini merupakan kepedulian negara bagi PMI. Melalui Dewi, Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah yang sudah bisa menyusun RUU Kepalangmerahan selama satu tahun. Dewi berpendapat dengan lahirnya RUU ini tetap tidak menutup kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kemanusiaan. Melalui Dewi, Fraksi Golkar menyetujui pembahasan RUU Kepalangmerahan dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya.

Fraksi Gerindra:  Sri Wulandari Jateng 3. Sri mengingat jasa besar yang diberikan palang merah pada Indonesia. Melalui Sri, Fraksi Gerindra menyatakan setuju RUU Kepalangmerahan dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.

Fraksi Demokrat:  Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Dede menjelaskan isi laporan yang terdiri dari lampiran 1 berisi tentang bentuk lambang Palang Merah, dan lampiran 2 berisi tentang bentuk lambang Palang Merah Indonesia. Dede berpendapat, dalam hal ini Fraksi Demokrat memberikan penghargaan kepada Panja yang telah bekerja keras dalam merampungkan RUU Kepalangmerahan. Melalui Dede, Fraksi Demokrat menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan kepada pembahasan tahap selanjutnya. Dede membacakan keputusan Fraksi Hanura yang wakilnya tidak bisa hadir di rapat. Melalui pimpinan rapat, Fraksi Hanura menyatakan setuju RUU Kepalangmerahan untuk ditindaklanjuti pembahasannya pada tahap selanjutnya.

Fraksi PKB: Handayanidari Jambi. Handayani berpendapat terkait lambang, harus tetap dipertahankan sebagai lambang PMI. Melalui Handayani, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.

Fraksi PKS:Adang Sudrajatdari Jabar 2. Adang menyatakan jika Fraksi PKS memandang RUU Kepalangmerahan harus memiliki tujuan yang sesuai dengan hasil Konvensi Jenewa. Adang berpendapat, aksi kemanusiaan harus bebas dari unsur politis dan SARA dalam pelaksanaannya. Melalui Adang, Fraksi PKS menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Fraksi PPP:Okky Asokawatidari DKI 2. Okky berpendapat, awalnya organisasi kemanusiaan berfokus memberi bantuan pangan dan sandang kepada para korban perang, namun seiring perjalanan waktu meluas menjadi korban bencana.  Okky berpendapat jika Fraksi PPP sangat peduli dengan Kepalangmerahan. Melalui Okky, Fraksi PPP menyatakan setuju dengan RUU Kepalangmerahan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya untuk kemudian disetujui di Paripurna.

Fraksi Nasdem: Amelia Anggrainidari Jateng 7.  Amelia berpendapat jika sudah sejak lama proses legislasi RUU Kepalangmerahan dilakukan. Amelia menambahkan, setelah melalui pembahasan insentif, masih ada beberapa hal yang harus dibahas terkait isi RUU tersebut. Amelia berpendapat jika aturan kesehatan TNI juga perlu dibuat pengaturannya. Melalui Amelia, Fraksi Nasdem menyatakan setuju RUU Kepalangmerahan untuk dilanjutkan pada pembahasan tahap selanjutnya.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons Tim Pemerintah terhadap pemantauan rapat:

  • Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persetujuan RUU Kepalangmerahan dibawa ke pembahasan tahap selanjutnya setelah sebelumnya melalui perjalanan pembahasan yang panjang hingga sampai 2 periode.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jabar 2 mengajak para Anggota Komisi 9 DPR-RI untuk menandatangani persetujuan RUU Kepalangmerahan dibahas ke tahap selanjutnya.

Raker Panja RUU Kepalangmerahan Komisi 9 dengan Tim Pemerintah tentang Pengambilan Keputusan RUU Kepalangmerahan ditutup oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jabar 2 pada pukul 21:15 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Panja RUU Kepalangmerahan Komisi 9 dengan Tim Pemerintah tentang Pengambilan Keputusan RUU Kepalangmerahan, kunjungi https://chirpstory.com/li/376818

 

Ilustrasi: tirto.id

WikiDPR/ncm/fy