Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Perppu Ormas menjadi UU – Raker Komisi 2 dengan Mendagri, Menkominfo, dan Kemenhumham

Komisi/AKD: Komisi 2, Tanggal Rapat: 16/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 05/Dec/2017

Mitra Kerja: Mendagri Kemenkumham Menkominfo Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Perppu Ormas menjadi UU – Raker Komisi 2 dengan Mendagri, Menkominfo, dan Kemenhumham

Pada 16 Oktober 2017, Komisi 2 mengadakan Raker dengan Mendagri, Menkominfo, dan Kemenhumham. Rapat dibuka oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11. Rapat dimulai pukul 11:00 WIB. Agenda rapat mengenai pengambilan keputusan tingkat 1 Perppu Ormas menjadi UU.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra dari Mendagri :

  • Saya mewakili dari Pemerintah yang dihadiri oleh Bapak Menkominfo dan Eselon 1 dari Kemenhumhamserta Deputi dari Polhukam.
  • Pemerintah mengucapkan terima kasih atas pandangan fraksi-fraksi terkait dengan Perppu Ormas.
  • Berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi yang dijamin undang-undang, hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28.
  • Dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain.
  • Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan, semata-mata untuk menghargai hak-hak orang lain dalam suatu masyarakat yang demokratis.
  • Eksistensi keberadaan ormas adalah bentuk tanggung jawab masyarakat bersama, ormas harus dikelola sehingga tetap bisa menjadi energi positif bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Maka, pemerintah harus menjaminnya.
  • Ormas merupakan potensi positif yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  • Demi tersusunnya suatu kebijakan yang komprehensif, memadai, dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat RI, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan dalam pemberdayaan ormas Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  • Perlu dilakukan revisi terhadap UU ormas dan pemerintah harus bisa mengisi kekosongan hukum dengan mengusulkan UU yang baru.
  • Pemerintah yakin dan mendorong keinginan berserikat berkumpul dengan kepentingan masyarakat RI yang kita cintai.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-Perjuangan: Komarudin Watubun dari Papua. Menurut Komarudin, sebuah negara dibentuk untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku dan rasnya. Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI ini merupakan hasil konsensus dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara Indonesia dalam rangka memperkuat dan memperkokoh integrasi nasional. Komarudin juga mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditegakkan, antisipasi pelanggaran hanya dapat ditangani dengan koridor hukum. Adanya kekosongan hukum, atau bisa disebut ada UU tetapi tidak memadai maka dari itu harus diadakan pembuatan UU yang baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Kami dari Fraksi PDIP DPR-RI sangat menghargai konstitusi pemerintah.

Fraksi Golkar: TB Ace Hasan Syadzily dari Banten 1. Hasan berpandangan bahwa: 1) lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 lahir sebagai upaya preventif yang dapat mengancam kedaulatan negara, dan national security, 2) Perppu ormas ini sangat urgent, 3) Perppu No.2 Tahun 2017 secara yuridis dapat menjaga dan melindungi pancasila sebagai dasar persatuan Indonesia. Menurutnya, Perppu Ormas ini akan menguatkan dan melindungi Pancasila sebagai dasar negara, untuk itu Fraksi Golkar siap dan setuju terkait pembahasan RUU Perppu Ormas.

Fraksi Gerindra: Azikin Solthan dari Sulawesi Selatan 1. Menurut Azikin, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan HAM setiap warga negara Indonesia. Organisasi merupakan kekuatan penghimpun masyarakat, untuk itu perlu ada sinergitas. Jauh sebelum negara ini lahir sudah ada ormas yang berperan aktif seperti serikat dagang islam, dan lain-lain. Negara berkewajiban untuk mengelola hak dan kebebasan politik warga negara. Sinergitas antara pemerintah dan ormas belum berjalan dengan maksimal begitu juga dengan pembinaannya. Menurutnya, kondisi ini harus dilakukan secara bijaksana dengan tidak membuat keadaan menjadi semakin gaduh. Perppu No.2 Tahun 2017 memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk memberikan sanksi pidana atau menutup ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran pancasila. Perppu ormas ini bisa menjadikan pemerintah bertindak sewenang-wenangnya untuk membubarkan ormas. Secara substansi perppu ini melanggar UU, perppu ini sangat berbahaya dan berpotensi mengundang ketidakharmonisasan di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengucap bismillah…Fraksi Gerindra menyatakan menolak RUU Perppu Ormas ini. Perppu ormas ini menyatakan, ormas apapun yang melanggar Pasal 59, semua pengikutnya akan mendapat hukuman penjara, dan Fraksi Gerindra setuju Perppu Ormas ini dikaji kembali hal ini untuk menyelamatkan sikap-sikap demokrasi negara ini yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Dari awal, pandangan fraksi Gerindra ini tidak setuju untuk pembahasan perppu ormas dan kami konsisten Gerindra tetap ikut dalam pembahasan tetapi tetap menolak penetapan Perppu.

Fraksi Demokrat: Muhammad Afzal Mahfuzdari Sulawesi Barat. Afzal memandang telah terjadi pergeseran paradigma pemerintah terkait pengorganisasian masyarakat.Fraksi Demokrat mengingatkan agar tidak tergelincir dari konstitusi negara hukum.Memperhatikan Perppu Ormas ini, kami berpandangan ada kegeseran pola pikir pemerintah dalammemandang ormas-ormas yang ada di Indonesia.Kami memandang telah terjadi pergeseran paradigma pemerintah tentang kebebesan untuk berkumpul dan berserikat. Afzal mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat mengukur lebih objektif lagi. Dengan mengucap bismillah, Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas, Fraksi Demokrat DPR-RI setuju untukdibahas lebih lanjut ditingkat 1

Fraksi PAN: Yandri Susanto dari Banten 2. Menurut Yandri, idealnya Perppu ini dapat menjadi solusi terhadap perbedaan pendapat namun yang terjadi adalah pro-kontra yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fraski PAN sudah mengkaji lebih mendalam, untuk itu Fraksi PAN menyetujui agar dibahas lebih lanjut, tapi dengan syarat pemerintah harus menghadirkan pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan perppu ormas ini.

Fraksi PKS: Mardani Ali Sera dari Jawa Barat 7.Menurut Ali, Perppu Ormas ini tidak memenuhi urgensi yang sifatnya memaksa. Fraksi PKS berpandangan bahwa perppu ormas ini dikeluarkan tanpa adanya situasi kegentingan yang memaksa. Perppu Ormas telah melakukan pembatasan terhadap kebebesan untuk berkumpul dan berserikat.Perpu ormas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 37. Perppu ormas akan memicu pemerintahan yang otoriter. Fraksi PKS di awal sudah menolak RUU Perppu Ormas, tetapi kami setuju jika dibahas lebih lanjut di Panja Komisi 2. Kami menolak Perppu Ormas ini, namun setuju dibahas oleh pihak-pihak yang pro-kontra serta pakar hukum

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara. Menurut Amirul, keberadaan organisasi untuk berhimpun dalam ormas merupakan ciri dari negara yang demokratis. Ormas merupakan infrastruktur politik yang bisa menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat. Ormas mempunyai tujuan dan fungsi dari berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Keberadaan organisasi untuk berhimpun dalam ormas merupakan ciri dari negara yang demokratis. UU No. 8 Tahun 1985 dipandang sebagai UU yang memberlakukan asas tunggal. Asas organisasi dan cakupan UU Ormas yang luas, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada tanggal 10 Juli Tahun 2017, Presiden telah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas. Diterbitkan Perppu ini telah dilakukan pengkajian yang mendalam, dengan melibatkan berbagai pihak. Kekosongan hukum ini tidak bisa diisi oleh prosedur yang biasa saja. Fraksi PPP berpandangan bahwa penerbitan sebuah Perppu tentu tidak ditujukan bagi satu ormas saja melainkan seluruh Ormas yang ada Indonesia. Fraksi PPP juga menyatakan bahwa 4 pilar bangsa ini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga. Fraksi PPP telah mempelajari dengan cermat dan mendalam, ada beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan. Perppu in belum menjelaskan secara lengkap mengenai lingkup ormas, apakah nasional atau lokal. Perppu ormas ini perlu diperdalam agar kesubjektifan presiden terhadap ormas ini tidak multi tafsir. Fraksi PPP menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan Perppu ini pada tahapan berikutnya.

Fraksi Nasdem: Tamanuri dari Lampung 2.Tamanuri menilai terkait dengan Perppu Ormas berupa kewenangan Presiden yang pada prinsipnya Fraksi Nasdem sangat memahami keluarnya Perppu No. 2 Tahun 2017. Fraksi Nasdem melihat, Perppu Ormas harus melihat prinsip dasar negara sesuai Pancasila danUUD 1945, karena Indonesia bukan milik suatu golongan tertentu.Fraksi Nasdem juga memberikan hak kepada Presiden untuk memutuskan Perppu.Pembahasan Perppu ini harus dilihat dari prinsip-prinsip dasar yaitu konsittusi dan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kami berpandangan keluarnya Perppu Ormas ini adalah hak dari Presiden dengan adanya situasi kegentingan yang memaksa. Fraksi Nasdem melihat Perppu Ormas tidak mengancam ormas, justru membantu pemerintah dalam mengelola ormas yang sesungguhnya.Perppu Ormas telah mengatur bahwa Ormas tidak boleh melakukan permusuhan terhadap ras, suku atau agama.Sikap Fraksi Nasdem terhadap Perppu Ormas dapat diterima dan disetujui untuk disahkan menjadi UU.Kami dapat menyutujui Perppu Ormas ini untuk dilakukan pembicaraan tingkat 2.

Fraksi PKB: Muhamad Lukman Edy dari Riau 2. Lukman menyatakan bahwa Fraksi PKB setuju mengenai Perppu ini untuk dibahas di tingkat berikutnya.

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumatera Utara 2. Menurut Rufinus, demokrasi yang sehat ditandai dengan paritisipasi ormas yang banyak di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Fraski Hanura berpendapat presiden berhak mengeluarkan perppu dengan adanya situasi kegentingan yang memaksa. Terdapat perluasan definisi yang tidak dapat dibatasi oleh pemerintah, yang dimaksud tidak sesuai dengan ajaran Pancasila yaitu ajaran atheisme, komunisme atau yang betujuan menggantikan Pancasila dan UUD 1945. Kami dari Fraksi Hanura, sangat setuju untuk masuk dalam pembahasan di tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah respon mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Saya (Mendagri) mewakili dari Pemerintah yang dihadiri oleh Bapak Menkominfodan Eselon 1 dari Kemenhumham serta Deputi dari Polhukam.
  • Sebelumnya pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi-fraksi terkait Perppu Ormas.
  • Berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi yang dijamin UU, hal tersebut juga tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28. Dalam pasal tersebut juga disebutkan setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain.
  • Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan, semata-mata untuk menghargai hak-hak orang lain dalam suatu masyarakat yang demokratis.
  • Eksistensi keberadaan ormas adalah bentuk tanggung jawab masyarakat bersama.
  • Ormas harus dikelola sehingga tetap bisa menjadi energi positif bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Maka, pemerintah hrs menjaminnya.
  • Ormas merupakan potensi positif yang dibutuhkan oleh masyarakat demi tersusunnya suatu kebijakan yang komprehensif, memadai, dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat RI, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan dalam pemberdayaan ormas Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  • Perlu dilakukan revisi terhadap UU Ormas dan pemerintah harus bisa mengisi kekosongan hukum dengan mengusulkan UU yang baru.
  • Pemerintah yakin dan mendorong keinginan berserikat berkumpul dengan kepentingan masyarakat RI yang kita cintai.
  • Hak mengundang sepenuhnya ada pada DPR-RI.

Kesimpulan Rapat

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Raker Komisi 2 DPR-RI dengan Mendagri, Menkominfo, dan Kemenhumham ditutup pukul  13:17 WIB oleh Zainudin Amali dari Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Timur 11.

Untuk membaca livetweet Raker Komisi 2 DPR-RI dengan Mendagri, Menkominfo, dan Kemenhumham mengenai pengambilan keputusan tingkat 1 Perppu Ormas menjadi UU kunjungi https://chirpstory.com/li/372199

wikidpr/dna/kit

Ilustrasi: kabarpapua.co