Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengambilan Keputusan Tingkat I Pengesahan RUU AFAS – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 11/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 16/May/2018

Mitra Kerja: Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia Pengambilan Keputusan Tingkat I Pengesahan RUU AFAS – Raker  Komisi 11 dengan Menteri Keuangan  dan Gubernur Bank Indonesia

Pada 11 April 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Raker dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang pengambilan keputusan tingkat 1 pengesahan RUU AFAS. Raker dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 16:55 WIB .

Sebagai pengantar rapat, Achmad menjelaskan bahwa rapat ini merupakan pengambilan keputusan tingkat pertama mengenai pengesahan RUU AFAS. Achmad menyampaikan bahwa Presiden telah mengirmkan surat pada 11 April 2017 untuk Pengesahan RUU tersebut, danberdasarkan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada 29 Mei 2017, hal ini dibahas ke Komisi 11 DPR-RI.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sri Mulyani, Menteri Keuangan:

  • Protokol ke-6 ini atau Asean Framework Agreement on Srevices (AFAS) bertujuan untuk kepentingan RI dan industri jasa keuangan. Dengan adanya RUU AFAS ini, sepakat melakukan penguatan industri perbankan, hal yang penting agar bisa memanfaatkan protocol.
  • Mengharapkan dengan adanya protokol ke-6, persaingan industri di Indonesia semakin sehat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia(BI) akan menyusun peraturan serta melakukan evaluasi.
  • Tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan disebutkan perubahan UU, diantaranya UU Perbankan. Tetap berkomunikasi secara aktif untuk mengajukan amandemen UU tersebut.
  • Pemerintah akan menjamin otoritas setempat agar perbankan Indonesia bisa masuk level ASEAN,selain itu akan melakukan koordinasi dengan industri perbankan untuk memahami ekspansi pasar di ASEAN.
  • Melakukan kerja sama dengan DPR terus terjalin dan diharapkan melakukan amandemen berbagai UU secepatnya.
  • Menyetujui untuk terbentuknya Panja terkait dana pengelolaan sawit.
  • Akan terus menjaga BPBD dalam stabilitas harga sawit dan kinerja ekspor.
  • Atas nama pemerintah, menyatakan penghargaan dan terima kasih.
  • Terima kasih seluruh pandangan fraksi atas RUU AFAS dan diharapkan dapat memerkuat industri perbankan nasional di ASEAN.

 

Pemantauan Rapat 

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Indah Kurnia dari Jawa Timur I.Indah mengemukakan bahwa Fraksi PDI-P menyetujui RUU AFAS untuk dibahas pada tingkat berikutnya. Indah berharap pengesahan protokol ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan meningkatkan sektor daya saing serta memperluas pasar sektor keuangan di ASEAN.

Fraksi Golkar: Sarmuji dari Jawa Timur 6. Sarmuji berharap bahwa implementasi AFAS dapat menarik investasi ASEAN ke Indonesia, serta diharapkan sektor keuangan menjadi efisien dan meningkatkan keuangan Indonesia. Sarmuji mengemukakan bahwaFraksi Golkar menyetujui RUU AFAS untuk dijadikan UU dengan catatan, pemerintah harus antisipasi atas diberlakukan RUU AFAS ini dan menginginkan revisi UU di sektor keuangan.

Fraksi Demokrat: Marwan Cik Asan dari Lampung 2. Marwan menyampaikan catatan pada rapat-rapat sebelumnya yakni Komisi 11 DPR-RI meminta dilibatkan perjanjian luar negeri yang sesuai tugas Komisi 11 DPR-RI dan Indonesia harus mendapatkan manfaat, namun apabila ada indikasi merugikan, Indonesia dimungkinkan reservasi. Marwan menyampaikan, selaku Ketua Panja, dirinya sudah menyerahkan laporan Panja pada rapat pleno internal Komisi 11 DPR-RI.

Oleh Tutik Kusuma Wardhani dari Bali. Tutik mengemukakan pandangan mini akhir Fraksi Demokrat atas RUU AFAS, sudah dituangkan secara detail dan singkat. Tutik mengharapkan pengesahan UU ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi Indonesia termasuk kesempatan perluasan kesempatan Bank Indonesia di ASEAN. Tutik mengemukakan bahwaFraksi Demokrat menerima RUU AFAS untuk dilanjutkan pembicaraan pembahasan tingkatselanjutnya dalam rapat Paripurna DPR-RI.

Fraksi PAN: Achmad Hafisz Tohir dari Sumatera Selatan I.  Achmad menyampaikan bahwa pada 6 Februari 2018 telah diadakan Raker pembentukan Panja dengan Kementerian Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS).Achmad juga menyampaikan bahwa pada 8 Februari 2018, diadakan RDPU dengan Bank BUMN dan dengan BCA pada 13 Maret 2018, serta mengenai pengambilan keputusan tingkat pertama pada 11 April 2018. Achmad menyampaikan  seluruh anggota DPR-RI Fraksi Gerindra sedang izin untuk menghadiri Rakernas dan dititipkan pada dirinya mengenai pandangan Fraksi Gerindra walaupun tidak resmi. Achmad mengemukakan bahwa Fraksi Gerindra menyetujui RUU AFAS dibahas pada tingkat selanjutnya dengan catatan untuk memerbaiki RUU Perbankan.Achmad juga menyampaikan bila Fraksi Hanura juga menyetujui RUU Afas ini. Achmad menanyakan persetujuan kepada Menteri Keuangan RI untuk membentuk Panja sesuai keinginan poksi dana pengelolaan sawit.

Oleh Jon Erizal dari Riau 1. Jon mengemukakan bahwa Fraksi PAN menyetujui RUU AFAS ini dan pendekatan yang harus dilakukan pemerintah untuk UU ini dan setiap bekerja sama dengan negara lain, mohon untuk tetap berkomunikasi. Jon menuturkan, pemerintah harus memastikan manfaat untuk bangsa dan industri serta seluruh perjanjian dapat diterapkan di negara tersebut.

Fraksi PKB: Helmy Faishal Zaini dari NTB. Helmy mengemukakan bahwa  Fraksi PKB menyetujui dan mengingatkan agar RUU AFAS ini memberikan manfaat besar bagi UU Perbankan, UU BI, UU OJK, UU LPS, dan UU Pasar Modal, serta harus disesuaikan.

Fraksi PKS: Refrizal dari Sumatera Barat 2. Refrizal mengajak untuk terus memohon pada Allah SWT agar diberi kemampuan untuk menyejahterakan rakyat. Refrizal mengemukakan bahwaFraksi PKS menyetujui RUU AFAS dibahas pada rapat Paripurna, namun dengan catatan yang tidak dibacakan.

Fraksi PPP: Elviana dari Jambi. Elviana mengemukakan bahwa Fraksi PPP menilai aspek kerjasama sektor jasa keuangan regional perlu payung hukum. Elviana mengemukakan bahwa PPP menyetujui dengan catatan yaitu dominasi kepemilikan asing akan menyebabkan capital out glow dan masuknya Tenaga Kerja Asing(TKA) dan memerlukan adanya pembatasan kepemilikan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).  

Fraksi Nasdem: Anarulita Muchtar dari Bengkulu. Anarulita mengemukakan bahwa Nasdem akan mendukung program pemerintah. Anarulita juga mengemukakan bahwaFraksi Nasdem setuju RUU AFAS ini dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat selanjutnya dan disahkan menjadi UU. Anarulita berharap amandemen UU Perbankan segera dilakukan.

Oleh Johnny G. Plate dari NTT 1. Johnny mengingatkan agar lembaga keuangan memperhatikan tujuan AFAS, namun terintegrasi ke dalam jasa keuangan ASEAN agar lebih mudah dan efisien dalam rangka kerangka World Trade Organizaton(WTO) or nonmember WTO. Johnny mengemukakan bahwa  Fraksi Nasdem meminta sungguh-sungguh pada institusi jasa keuangan untuk mengawasi kepentingan jasa keuangan nasional serta memberikan kesempatan ndustry nasional melakukan penetrasi ke luar.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang pengambilan keputusan tingkat 1 pengesahan RUU AFAS ditutup oleh Achmad Hafisz Tohir dariFraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 18:11 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang pengambilan keputusan tingkat 1 pengesahan RUU AFAS, kunjungi https://chirpstory.com/li/388639

 

Ilustrasi: aktual.com

WikiDPR/nee/fy