Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengawasan Proyek Bandara, Jalan Tol dan lain-lain dari Pihak Swasta-Raker Komisi 5 dengan KemenPUPR dan Kemenhub

Komisi/AKD: Komisi 5, Tanggal Rapat: 06/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 21/Dec/2017

Mitra Kerja: Kementerian Perhubungan KemenPUPR Pengawasan Proyek Bandara, Jalan Tol dan lain-lain dari Pihak Swasta-Raker Komisi 5 dengan KemenPUPR dan Kemenhub

Pada 6 Desember 2017, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang pengawasan proyek bandara, jalan tol dan lain-lain dari pihak swasta. Raker dipimpin dan dibuka oleh Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 10:12 WIB.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota:

Fraksi PDI Perjuangan: Mohammad Idham Samawi dari Yogyakarta. Idham mengkritisi kenaikan tarif tol yang terkesan semena-mena, padahal pengusaha tidak berhak melakukan itu, sehingga Idham sebagai Wakil Rakyat merasa terbebani akibat banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai kenaikan tarif tol. Selain itu, Idham juga mengkritik bandara dan pelabuhan yang dikelola pihak swasta tidak memperhatikan keselamatan penumpang. Idham meminta agar pelayanan bandara dan pelabuhan diserahkan ke pemerintah, ini terkait dengan keselamatan penumpang.

Oleh Sudjadi dari Jawa Tengah 6. Sudjadi mengatakan bahwa kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan pengertian lain mengenai build operate transfer (BOT). Sudjadi berpendapat ini bukan permasalahan yang serius, bila proyek non-profit diberikan kepada pihak pemerintah dan super profit diberikan kepada pihak swasta. Menurut Sudjadi, pertanyaannya adalah, bagaimana menjalankan proyek itu agar transparan dan mampu dipertanggunjawabkan, Karena ini masalah pemahaman aset yang dimiliki.

Oleh Lasarus dari Kalimantan Barat. Lasarus mengatakan bahwa sudah lama jalan tol dan bandara dikelola oleh swasta, contohnya seperti Angkasa Pura yang merupakan perusahaan swasta milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Lasarus memberikan catatan kepada BUMN yang kompeten untuk menjalankan proyek ini agar diutamakan, kemudian jika dirasa tidak mampu baru diserahkan kepada swasta. Lasarus juga mencontohkan bahwa di Polandia, pelabuhannya dikelola oleh pihak Australia.

Fraksi Golkar: Hamka B Kady dari Sulawesi Selatan 1. Hamka mendukung program yang ingin dijalankan oleh KemenPUPR dan Kemenhub secara besar-besaran dan masif, dalam jangka waktu yang relatif singkat tidak bisa dilihat bagaimana hasilnya, sehingga diperlukan konsep yang matang, transparan dan aturan yang jelas. Hamka juga telah menyampaikan ke Ibu Susi selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, agar menyerahkan Pelabuhan Bitung kepada Pelindo, karena setiap tahunnya menghambur-hamburkan uang. Hamka menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar semua pelabuhan dilimpahkan dan dikerjasamakan kepada BUMN atau swasta, tetapi dengan catatan, pihak swasta diberikan kerjasama dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu, pemerintah jangan bekerja sama dengan pihak swasta yang tidak jelas. Hamka meminta agar semua mitra Komisi 5 dievaluasi kinerjanya untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Hamka juga meminta daftar perusahaan yang terlibat di dalam proyek tersebut. Hamka kemudian menyampaikan bahwa ada satu pulau yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak asing, untuk gap pengelolaannya sudah benar dan setuju, Hamka berfikir bahwa Indonesia not for sale.

Fraksi Gerindra: Fary Djemy Francis dari Nusa Tenggara Timur 2. Fary mendapatkan info di media sosial bahwa bandara dan jalan tol akan dijual. Akibat berita yang banyak beredar, Fary khawatir karena nantinya pengusaha lokal akan kalah bersaing dengan perusahaan asing. Fary mencontohkan bahwa banyak perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, seperti KFC, Starbucks, dan lain-lain.

Oleh Subarna dari Jawa Barat 11. Subarna ingin penjelasan secara mendetail mengenai kerjasama pembiayaan, pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan dengan swasta. Selain itu, subarna meminta daftar-daftar perusahaan yang terlibat dalam proyek jalan tol dan bandara, apakah itu perusahaan lokal atau dari luar negeri, sekaligus berapa lama nilai kontraknya. Subarna berpendapat di Komisi 2 pernah terjadi kasus proyek yang dikerjasamakan kepada swasta hanya pemerintah yang tahu, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak tahu, sehingga Subarna tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Subarna mengatakan bahwa nilai proyek ini sungguh luar biasa, yaitu Rp300 triliun.

Oleh Andi Iwan Darmawan Aras dari Sulawesi Selatan 2. Andi meminta jaminan, apakah beberapa proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta dapat memberikan keuntungan lebih banyak, kenapa tidak diserahkan kepada BUMN, Apakah mereka lebih professional dalam mengelola. Andi juga menanyakan bagaimana bentuk kerjasama itu. Andi juga bertanya-tanya mengenai banyaknya swasta yang ingin terlibat dalam proyek tersebut, tetapi tidak jelas pihak swasta mana yang terlibat. Andi memperingatkan beberapa proyek yang dikerjasamakan merupakan objek vital seperti bandara, jika tidak ada kontrol dari pemerintah, objek vital tersebut dapat disalahgunakan sebagai tempat penyelundupan narkoba.

Fraksi Demokrat:  Bahrum Daido dari Sulawesi Selatan 3. Bahrum mencontohkan jika ia memiliki perusahaan yang ingin terlibat dalam proyek jalan tol di Solo, Bahrum meminta bagaimana skema pengembaliannya kepada negara. Selain itu, Bahrum mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Kemenhub, tetapi Bahrum memberikan catatan kepada Kemenhub dalam pengelolaan bandara tidak bertindak sebagai legulator, sekaligus operator, tetapi cukup menjalankan fungsi legulator saja. Bahrum meminta penjelasan, mengapa hal ini bisa terjadi. Bahrum mengatakan bahwa tidak terlibatnya Angkasa Pura dalam proyek ini karena mereka akan merugi jika terlibat, sehingga diserahkan kepada swasta lainnya. Bahrum juga mengapresiasi kinerja Angkasa Pura yang sudah profesional dalam mengelola bandara.

Oleh Willem Wandik dari Papua. Sebelum menyampaikan tanggapan, Willem mengucapkan belasungkawa kepada warga Pacitan yang baru saja terkena musibah banjir dan tanah longsor, willem berharap agar bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat dapat berguna. Willem menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun dari 2017 sampai 2019, Jasa Marga harus mengoperasikan 600 Km jalan baru di seluruh Indonesia dengan ekuitas sebesar Rp16,3 triliun. Willem meminta agar Jasa Marga dapat berhati-hati dalam menentukan pinjaman, karena Jasa Marga merupakan perusahaan terbuka, sehingga dapat membuat para pemegang saham berhati-hati dengan pinjaman besar yang saat ini ingin diajukan oleh Jasa Marga, akibat banyaknya target yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Willem kemudian menyampaikan, untuk mengerjakan proyek yang ingin dikerjasamakan oleh swasta diperlukan anggaran sebanyak Rp1.500 triliun, tetapi anggaran dari APBN hanya sebesar Rp250 triliun , sehingga ada gap kebutuhan. Kemenhub harus senantiasa mendorong kerjasama dengan swasta lokal atau asing dalam mengelola bandara dan pelabuhan. Untuk proyek kurang layak dibebankan kepada APBN, sedangkan proyek layak yang dapat menguntungkan secara ekonomi dan ada jaminan dari swasta ke pemerintah, harus melibatkan swasta dengan skema pengelolaan maksimal 30 tahun, karena proyek tol, pelabuhan dan bandara merupakan kebutuhan publik yang harus dipenuhi dengan segera, tetapi harus dikuasai oleh negara. Willem meminta agar KemenPUPR dan Kemenhub dapat berhati-hati dalam menyerahkan aset negara kepada swasta, agar kasus Indosat dan Telkomsel tidak kembali terulang. Willem memberikan usul kebijakan, agar proyek-proyek yang ditawarkan lebih baik mengenai pembiayaan, agar KemenPUPR dan Kemenhub masih bisa mengontrol proyek tersebut. Karena Willem khawatif, jika sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta, rakyat tidak dapat menikmati jalan tol dengan tarif yang wajar. Selain itu, Willem meminta agar proyek kerjasama dengan pihak asing merupakan alternatif akhir dan juga willem meminta agar KemenPUPR memberikan dana kepada KemenPUPR di Papua sebesar Rp7,61 triliun.

Oleh Rooslynda Marpaung dari Sumatera Utara 2. Rooslynda mengungkapkan bahwa banyak media yang bertanya-tanya mengenai bandara yang ingin dijual oleh pemerintah, setelah dijelaskan, itu tidak dijual, tetapi dikerjasamakan. Untuk menjawab kebingungan yang sedang terjadi di masyarakat, bagaimana kalau kita membentuk sebuah Panja, untuk mengawal proyek tersebut.

Fraksi PAN: Sungkono dari Jawa Timur 1. Sungkono meminta agar tidak terpengaruh dengan isu-isu mengenai aset negara yang ingin dijual karena mendekati tahun politik di 2019. Sungkono mengatakan bahwa pembangunan secara konvensional sudah tidak relevan untuk saat ini, diperlukan langkah konkret dan berani untuk mengubah hal itu, karena negara melalui pemerintah mencoba untuk memberikan kepada orang-orang yang termarginalkan selama tujuh tahun. Selain itu, Sungkono juga meminta agar bentuk kerjasama kepada pihak swasta hanya pengelolaannya saja.

Oleh A Bakri dari Jambi. Bakri meminta agar proyek jalan dan jembatan agar dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Bakri turut menanyakan berapa banyak tol yang dibangun, dan berapa besar pinjaman yang diberikan pihak swasta, apakah perusahaan swasta itu berasal dari dalam atau luar negeri, jika asing banyak terlibat, maka sama saja seperti Indonesia sedang terjajah kembali. Bakri meminta agar proyek nasional, tetapi tidak menguntungkan pihak asing, karena setiap kali Bakri kunjungan ke beberapa jalan tol, pasti ada pihak asing yang terlibat. Bakri bertanya-tanya, apakah bangsa kita tidak mampu menjalankan proyek itu sendiri.

Fraksi PKS: Sigit Sosiantomo dari Jawa Timur 1. Sigit mengatakan bahwa ia merasa lega dengan penjelasan dari KemenPUPR dan Kemenhub, bahwa kata dijual itu salah. Dengan begitu, Komisi 5 tidak percaya dengan informasi yang beredar di media sosial, karena nanti mereka akan minta klarifikasi secara langsung ke DPR. Sigit berpendapat, mungkin untuk mencegah hal ini terulang kembali, KemenPUPR dan Kemenhub membuat biro humas yang secara official untuk menjawab secara selektif informasi-informasi yang tidak benar di dunia maya, karena Komisi 5 banyak mendapat keluhan pekerja asing diproyek strategis nasional,  bahkan membuat rilis media secara langsung untuk menanggapi isu yang tidak benar yang saat ini beredar. Ada berita yang mengatakan bahwa bandara di Lombok dijual ke Selandia Baru, kalau memang ada penjualan bandara, akan berpotensi melanggar undang-undang (UU). Sigit juga mengapresiasi kemajuan proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, seperti jalan, bandara, pelabuhan dan lain-lain. Untuk proyek yang dikerjakan swasta perlu diperjelas, apakah swasta lokal atau nasional yang diuntungkan. Sigit kemudian menjelaskan mengenai pembangunan transportasi berbasis rel, untuk alokasi APBN-nya minimal, sehingga bagaimana partisipasi masyarakat untuk berkontribusi terhadap proyek tersebut. Perlu skema tertentu yang ditawarkan kepada masyarakat. Lalu Sigit mencontohkan, jika masyarakat Surabaya sebanyak 100 ribu orang invest sebesar satu juta rupiah, maka dapat terkumpul dana sebanyak satu triliun rupiah. Dari uang sebanyak itu, dapat membangun sebuah transportasi di Surabaya yang sisanya dibiayai oleh pemerintah, agar nantinya keuntungan dari transportasi tersebut juga dapat dikembalikan ke masyarakat secara berangsur-angsur. Sigit berpendapat selama ini, masyarakat kurang dilibatkan dalam proyek-proyek tertentu, kebanyakan melibatkan institusi atau perusahaan. Padahal jika masyarakat terlibat, selain untuk investasi, juga merupakan kebanggaan tersendiri dapat terlibat pembangunan nasional. Kemudian, Sigit mempertanyakan kenapa jalan tol Brebes Exit ke Batang  tidak diresmikan. Lalu, Sigit mengatakan bahwa ia mendapatkan data bahwa jalan-jalan nasional anggarannya dikurangi, tetapi kemantapan jalannya meningkat 95% akibat angkutan logistik yang beralih ke jalan tol, padahal mereka baru 15% yang beralih, tetapi memiliki dampak yang besar, contohnya di Jawa Barat. Sehingga, angkutan logistik harus melalui jalan tol atau jalan berbasis rel, Untuk menjaga jalan nasional­.

Fraksi Nasdem: Sahat Silaban dari Sumatra Utara 2. Sahat mengatakan bahwa di Sumatra Utara telah dibangun akses jalan tol dari Parapat ke Danau Tebing, dan Sahat meminta agar proyek jalan tol tersebut dapat diteruskan ke Danau Toba, agar mensejahterakan masyarakat di sana. Kemudian Sahat menyampaikan bahwa dirinya menerima telepon dari seorang wartawan yang menanyakan mengenai seorang pilot yang mengkonsumsi sabu-sabu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sahat berpendapat bahwa tidak hanya pilotnya saja yang harus diberikan hukuman tinggi, tetapi maskapai yang menaungi pilot bersangkutan juga diberikan hukuman tinggi, karena terkait keselamatan penumpang. Sahat juga menanyakan terkait kesiapan angkutan umum untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru,karena di perbatasan Tapanuli Utara danTapanuli Selatan jalan-jalannya sudah tidak layak untuk dilewati, sehingga ada orang-orang yang merayakan Natal dijalan.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kemenhub:

  • Kemenhub setuju terkait we are not going to sale Indonesia, terutama infrastruktur.
  • Untuk proyek jalan tol, biasanya pengusaha akan merugi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun. Ini yang menyebabkan banyak pengusaha nasional yang berguguran. Oleh karena itu, beberapa jalan tol akhirnya diambil alih Jasa Marga dan juga ada beberapa pengusaha yang masih berjalan.
  • Untuk Proyek jalan tol Ngawi – Kertasono diserahkan ke Jasa Marga.
  • Untuk proyek jalan tol Tasikmalaya – Cilacap, pihak swasta terlibat sebesar 13% menurutIndocoal Research Ltd (IRL). Oleh karena itu, dibuatkan finansial gap dan jaminan pemerintahnya.
  • Dari pembangunan sepanjang 99 Km yang menghabiskan dana sebesarRp9,9 triliun , pemerintah menggelontorkan dana sebesarRp3,3 triliun untuk pembangunan sepanjang 33 Km, sisanya loan cina.Penggunaan loan cina bukan untuk investasi, tetapi loan pinjaman.
  • Untuk investasi proyek jalan tol, pengembalian bot-nya dari tarif dan konsesinya. Dapat diperkirakanakan mewaspadai konsesi, sehingga ini menjadi perhatian bersama.

 

KemenPUPR:

  • KemenPUPR akan memberikan data yang lengkap dan bersedia melakukan diskusi terkait hal ini.
  • Apa yang KemenPUPR berikan suatu format, bahwa juga harus berhati-hati. Selain itu, KemenPUPR juga dikawal Keputusan Menteri Keuangan(KMK) dan Putusan Menteri Keuangan(PMK) untuk memperketat aset negara dan juga dikembalikan kepada negara, karena harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
  • Kampanye yang sedang digalakkan bukan untuk menjual aset, karena mayoritas juga diserahkan ke BUMN.
  • Ada beberapa pihak asing yang terlibat, seperti Labuan Bajo, Kualanamu dan Mandalika.
  • Pada dasarnya KemenPUPRmengapresiasi dukungan dari Komisi 5, dan akan konservatif dalam menseleksi dan memilih tender.
  • Untuk pembahasan lebih detailnya, pada rapat yang akan datang KemenPUPR menyarankan untuk mengundang Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 5 dapat memahami penjelasan yang disampaikan KemenPUPR dan Kemenhub terkait rencana pemerintah menawarkan pengelolaan aset negara kepada pihak BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta dalam rangka mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur.
  • Komisi 5 meminta KemenPUPR dan Kemenhub agar dalam melakukan kerjasama dengan pihak BUMN atau BUMD atau swasta dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an.
  • Komisi 5 mendesak KemenPUPR dan Kemenhub untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap aset-aset yang dikelola BUMN atau BUMD atau swasta seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api yang telah dan akan dikerjasamakan.
  • Komisi 5 mendesak KemenPUPR dan Kemenhub untuk memprioritaskan badan usaha dan tenaga kerja dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur nasional.
  • Komisi 5 meminta KemenPUPR dan Kemenhub untuk meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat tentang kerjasama operasi dan kerja sama pemanfaatan dengan pihak BUMN atau BUMD atau swasta, terutama pada pengelolaan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api.
  • Komisi 5 meminta penjelasan secara detail mengenai seluruh pengelolaan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api yang telah dan akan dikerjasamakan dengan pihak BUMN atau BUMD atau swasta, agar disampaikan kepada Komisi 5 dan akan diagendakan dalam rapat kerja gabungan bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

 

Penutup

Rapat kerja (Raker) Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang pengawasan proyek bandara, jalan tol dan lain-lain dari pihak swasta ditutup oleh Fary Djemy dari Fraksi Gerindra dapil NTT2 pada pukul 12:05 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 5dengan KemenPUPR dan Kemenhub membahas pengawasan proyek bandara, jalan tol dan lain-lain dari pihak swasta, kunjungi https://chirpstory.com/li/376629

 

Ilustrasi: www.republika.co.id

WikiDPR/ws/fy