Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengesahan Hak Angket KPK, Perpanjangan Pembahasan RUU Perkoperasian dan Kewirausahaan Nasional, Pendapat Fraksi tentang RUU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat dan Pidato penutupan Masa Sidang IV TA 2016/2017 – Paripurna 95

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 28/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 15/May/2017

Mitra Kerja: TVRI KPU BPK KPK Bawaslu RI BPH MIGAS KAP Pengesahan Hak Angket KPK, Perpanjangan Pembahasan RUU Perkoperasian dan Kewirausahaan Nasional, Pendapat Fraksi tentang RUU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat dan Pidato penutupan Masa Sidang IV TA 2016/2017 – Paripurna 95

Pada 28 April 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  menggelar rapat paripurna ke-95 dengan agenda Pendapat Fraksi terhadap usul inisiatif RUU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, Perpanjangan waktu pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional, Penjelasan mengenai Hak Angket KPK dan Pidato Ketua DPR-RI untuk Penutupan Masa Sidang IV.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Fahri Hamzah dari Nusa Tenggara Barat. Fahri Hamzah membuka rapat pada 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan sekretariat Paripurna, Fadli Zon menyebutkan bahwa daftar kehadiran ditandatangani oleh 283/560 anggota dari seluruh fraksi.

 

Agenda Rapat:

pandangan fraksi terhadap RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Rapat Paripurna menyepakati bahwa pandangan fraksi diserahkan secara tertulis ke meja pimpinan. Kemudian rapat juga menyetujui RUU yang diusulkan Komisi 6 yaitu RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU Usul Inisiatif DPR-RI.

perpanjangan waktu RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional:

Rapat Paripurna menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional.

pembahasan Hak Angket KPK:

Berdasarkan rapat Komisi 3 dengan KPK pada tanggal 17-19 April diusulkan Hak Angket untuk dilaksanakan penyelidikan. Sesuai keputusan, maka permohonan keputusan Hak Angket KPK yang diatur dalam Undang-Undang no.30, permohonan atas Hak Angket KPK diagendakan dibahas dalam tingkat paripurna. Selanjutnya Fahri Hamazah mempersilakan perwakilan pengusul Hak Angket Taufiqulhadi dari Jawa Timur 4 fraksi Nasional Demokrat.

 

Pemantauan Rapat:

Fraksi PDI-Perjuangan. Masinton Pasaribu dari DKI Jakarta 3. Menurut Masinton, telah banyak terjadi politik kemunafikan yang harus dihentikan di DPR-RI. Menurutnya banyak hal di KPK yang harus diperbaiki, Masinton menyesalkan masih banyak pihak yang menolak Hak Angket padahal anggota DPR-RI di komisi 3 telah menyetujui adanya Hak Angket. Menurut Masinton, dengan pengajuan Hak Angket KPK tidak berarti DPR-RI mendukung koruptor.

Fraksi Demokrat. Erma Suryani Yanik dari Kalimantan Barat. Erma menjelaskan bahwa KPK adalah institusi Negara yang berisi manusia biasa, menurut Erma pengajuan Hak Angket bisa mengarah pada pelemahan KPK. Erma menghormati proses dinamika penyusunan hingga Hak Angket KPK ini diusulkan di forum Paripurna namun begitu sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat menolak adanya Hak Angket KPK karena menurutnya, pengajuan Hak Angket tidak tepat waktu. Erma menjelaskan bahwa ia dan Fraksi Demokrat menolak Hak Angket dan cenderung membela KPK sebagai garda terepan pemberantasan korupsi di Indonesia, Erma juga mengajak rakyat Indonesia untuk mengawasi KPK untuk melakukan kinerja dengan baik dan sesuai peraturannya bersama-sama.

Fraksi Gerindra. Martin Hutabarat dari Sumatera Utara 3. Martin selaku perwakilan dari Fraksi Gerindra menolak adanya Hak Angket KPK karena menurutnya ini akan berpengaruh pada kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat. Martin menanyakan apakah penetapan Hak Angket ini dilakukan memang karena KPK telah merugikan rakyat dan telah mewakili aspirasi rakyat. Martin juga meyakinkan forum Paripurna apakah Hak Angket memiliki urgensi tinggi sehingga harus dilakukan saat itu juga, Martin berpesan jangan sampai hanya karena penyetujuan Hak Angket, kepercayaan masyarakat kepada DPR-RI menjadi kecil.

Fraksi PKB. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dari Jawa Barat 3. Neng Eem menyatakan bahwa masyarakat harus mengetahui duduk masalahnya jangan sampai penyetujuan Hak Angket menjadi bias. Neng Eem selaku perwakilan dari fraksi PKB menolak adanya Hak Angket KPK ini.

Fraksi PKS. Fahri Hamzah dari Nusa Tenggara Barat menyetujui usul Hak Angket atas KPK dan melanjutkan agenda selanjutnya yaitu pembacaan Pidato penutupan masa sidang IV oleh Ketua DPR-RI.

Fraksi Nasional Demokrat. Taufiqulhadi dari Jawa Timur 4. Taufiqulhadi menjelaskan mengenai Hak Angket KPK yang diusulkan sesuai dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pada tanggal 28 April 2017. Sesuai dengan rapat Komisi 3 dengan KPK tanggal 17-19 April 2017 diusulkan Hak Angket untuk dilaksanakan penyelidikan. Taufiqulhadi menerangkan bahwa Hak Angket merupakan hak DPR-RI sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan harus terus menegakan hukum sesuai supremasi hukum sesuai aturan dan prinsip yang berlaku, lembaga Negara harus mempunyai asas transparasi dan akuntabilitas, prisip supremasi KPK berkewajiban dengan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KPK bertanggung jawab pada pihak-pihak negara (Presiden RI, DPR-RI dan BPK-RI). Selain itu juga Taufiqulhadi menjelaskan bahwa meskipun KPK mendapat penilaian baik oleh masyarakat tetapi tupoksi KPK tidak selalu berjalan sesuai peraturan. Sesuai dengan laporan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terdapat catatan terkait tata kelola anggaran yaitu tercatat indikasi terhadap ketidakpatuhan KPK terhadap Undang-Undang yang meliputi kelebihan belanja gaji pegawai, adanya data yang tidak akurat, perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan KPK, realisasi perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan minimal selain itu juga terdapat kebocoran dokumen KPK termasuk BAP, surat perintah pemeriksaan dan lainnya. Salah satu kebocoran dokumen yang terjadi ke media yang di dalam isi dokumen tersebut menyebutkan beberapa anggota DPR-RI dan Pemerintah yang kebenarannya belum dibuktikan selain itu juga adanya pencabutan BAP atas nama saudari Miryam dalam kasus E-KTP. Taufiqulhadi berpendapat bahwa KPK menempatkan DPR-RI sebagai lembaga yang mendukung pemberantasan korupsi, dalam Rapat Komisi 3 dengan KPK disepakati mengenai pengusulan Hak Angket dengan dasar hukum Undang-Undang 1945, Pasal 2 Undang-Undang no 17 tahun 2014, Pasal 199-209 Undang-Undang no 17 tahun 2014, Pasal 164 Undang-Undang Tata Tertib DPR-RI, Pasal 169-171 Tata Tertib DPR-RI, Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2012, Pasal 20 Undang-Undang No. 30 Tahun 2012. Adapun pokok materi Hak Angket KPK, Taufiqulhadi menjelaskan bahwa DPR-RI berkewajiban menjaga KPK untuk terus menjadi lembaga sesuai tupoksi dengan prinsip akuntabilitas dan transparasi yang sebenarnya, hasil KPK harus dipertanggungkawabkan pada masyarakat sesuai peraturan hukum yang berlaku. Angket DPR-RI adalah lembaga penyelidikan yang paling tinggi dalam tata negara RI, seluruh proses dan mekanisme untuk Hak Angket telah terpenuhi berikut juga daftar nama pengusul yang telah terlampir. Tafiqulhadi dengan ini memohon persetujuan forum paripurna agar Hak Angket dapat ditindaklanjuti sesuai perundangan.

 

Pidato Penutupan Masa Sidang ke- 4 Tahun 2016/2017

Berikut merupakan Pidato Penutupan Masa Sidang ke-4 Tahun 2016/2017 yang disampaikan oleh Ketua DPR-RI Setya Novanto dari Nusa Tenggara Timur 2.

Mengawali Pidato ini, DPR-RI mengapresiasi penyelenggaraan Pikada Putaran ke-II di Provinsi DKI Jakarta yang berjalan aman, lancar dan damai, serta tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 78 persen. DPR-RI juga mengapresiasi kerja keras KPU sebagai penyelenggara Pilkada serta aparat keamanan yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilihan. Kegiatan DPR-RI yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan IV, di bidang legislasi,anggaran, dan pengawasan serta diplomasi parlemen.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Sidang IV DPR-RI bersama Pemerintah telah mengesahkan 3 (tiga) RUU, yaitu:

  1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014. Dengan disahkannya RUU ini, DPR-RI berharap agar permasalahan yang terkait penetapan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia-Filipina dapat menciptakan kepastian hukum terhadap kedaulatan wilayah, ruang dan pemanfaatan ekonomi melalui sumber daya alam di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.
  2. RUU tentang Sistem Perbukuan. Buku merupakan salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan disahkannya RUU tentang Sistem Perbukuan diharapkan keterbatasan akses masyarakat terhadap buku yang bermutu, murah dan merata. Baik buku pendidikan maupun buku umum yang selama ini menjadi kendala dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat teratasi. Seain itu, Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan yang Komprehensif juga melindungi seluruh pelaku perbukuan.
  3. RUU tentang Pemajuan Kebudayaan. Kebudayaan Nasional adalah salah satu investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan keberagaman kekebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa dapat lebih berperan dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia.

Dalam rapat paripurna DPR-RI juga telah menyetujui RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU usul inisiatif DPR-RI. Selain itu DPR-RI juga menerima 1 (satu) RUU yang diajukan oleh Pemerintah, yaitu RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kedua RUU tersebut akan segera dibahas bersama Pemerintah pada masa sidang yang akan datang.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR-RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 dari BPK-RI. Pimpinan DPR-RI berharap hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut menjadi masukan yang sangat berharga bagi Dewan, khususnya komisi-komisi DPR-RI untuk mempelajari, membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja Dengar Pendapat dengan mitra kerja masing-masing. Apabila komisi-komisi memerlukan tambahan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan tersebut, maka sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna yang lalu komisi dapat mengundang BPK-RI untuk melakukan rapat konsultasi.

Badan Urusan Rumah Tangga juga telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran DPR-RI Tahun 2018 yang akan dibahas bersama Pemerintah dalam Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2018. Terkait dengan kebijakan Tax Amnesty yang telah berakhir pada 31 Maret 2017, DPR-RI tetap mengapresiasi Pemerintah walaupun kebijakan tersebut tidak mencapai target. Dengan berakhirnya kebijakan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI telah melakukan beberapa kegiatan yaitu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

  1. 2 (dua) Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan
  2. Anggota KPU dan Bawaslu
  3. Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI
  4. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas
  5. Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari Unsur masyarakat
  6. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  7. Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK-RI

 

Kita harapkan semoga para pejabat public yang terpilih dapat mengemban tugas dengan penuh amanah dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa dan negara.

DPR-RI mengapresiasi dan mendukung Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang sedang dijalankan Pemerintah. DPR-RI berharap dalam pelaksanaannya tetep memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta dilandasi payung hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk mensuskseskan program tersebut DPR-RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat dipahami dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam rangka mengawasai pelaksanaan Program tersebut, DPR-RI sepakat untuk membentuk Tim Pengawas DPR-RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang dipimpin oleh Pimpinan DPR-RI bersama fraksi-fraksi agar program tersebut dapat diimplementsaikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. 

Dalam peran diplomasi parlemen, DPR-RI telah menghadiri sejumlah sidang dan konferensi organisasi Parlemen Regional dan Internasional, yaitu:

  1. Pertemuan Komisi Tetap Asosiasi Parlemen Asia (APA) tentang Masalah-Masalah Politik dan Komisi Khusus Pembentukan Parlemen Asia tanggal 13-17 Maret 2017 di Islamabad, Pakistan.
  2. Pertemuan ke-136 Sidang Persatuan Parlemen Internasional (IPU) tanggal 1-5 April 2017 di Dhaka, Bangladesh; dan
  3. Sidang Forum Global Perempuan dalam Parlemen dalam G20 bertema digitalisasi, pada tanggal 5-6 April 2017 di Dusseldorf, Jerman.

 

Kegiatan Diplomasi Parlemen lainnya adalah DPR-RI telah mengadakan seremoni peringatan “International Women’s Day” pada tanggal 20 Maret 2017 di Ruang Pustakaloka DPR-RI yang bekerja sama dengan beberapa perwakilan negara sahabat. Selain itu, DPR-RI juga telah menerima tamu kehormatan beberapa Ketua Parlemen Negara sahabat, yaitu:

  1. Ketua Parlemen Thailand Yang Mulia Pornpetch Wichitcholchai pada tanggal 15 Maret 2017; dan
  2. Ketua Parlemen Bahrain Yang Mulia H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla pada tanggal 30 Maret 2017

 

Penutup Rapat

Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah dari Nusa Tenggara  Barat pada pukul 11:40 WIB

 

Daftar Hadir

Total hadir 324 anggota  Sementara berdasarkan headcount Tim WikiDPR-RI, hingga pukul 10:56 WIB, terhitung ada 189 anggota di dalam Ruang Rapat Paripurna DPR-RI.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Paripurna ke-95, silakan kunjungi https://chirpstory.com/li/355218

 

WikiDPR/ACA/kit

Ilustrasi: wikidpr