Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengesahan RUU MD3 Menjadi UU, Perpanjangan Pembahasan Beberapa RUU, Pelantikan PAW - Paripurna122

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 13/Feb/2018,  Ditulis Tanggal: 20/Feb/2018

Mitra Kerja: Mendagri Kemenkumham Pengesahan RUU MD3 Menjadi UU, Perpanjangan Pembahasan Beberapa RUU, Pelantikan PAW - Paripurna122

Pada 13 Februari 2018 DPR-RI mengadakan sidang Paripurna tentang Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW); pengambilan keputusan revisi ke-2 UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3); pengesahan beberapa RUU; perpanjangan pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Terorisme, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU MK, RUU Perkoperasian, RUU Haji dan Umroh; pandangan fraksi-fraksi atas RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Sistem Budidaya Tanaman menjadi RUU inisiatif DPR-RI.

Rapat dipimpin oleh Fadli Zon Fraksi Gerindra dari dapil Jawa Barat 5. Rapat dibuka pada pukul 16:48 WIB. Rapat ditandatangani oleh 286 anggota, rapat dinyatakan kuorum. Pimpinan DPR-RI menerima sebanyak 9 surat, surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib yang ada. Berdasarkan hitungan kepala oleh Tim WikiDPR terhitung 158 anggota yang hadir dalam sidang Paripurna.

Agenda Rapat

Pelantikan Anggota Pergantian antar Waktu

Fadli mengatakan bahwa pimpinan DPR-RI menerima surat dari Presiden tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPR-MPR yakni;

1. Ahmad Yohan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Nusa Tenggara Timur 1 menggantikan Syahrulan Pua Sawa.

2. Julianus Pote Leba dari Fraksi Partai Golkar dapil Nusa Tenggara Timur 2 menggantikan Charles J Mesang.

Pelantikan PAW dipandu oleh Sekretariat Jendral DPR-RI dengan diawali pembacaan Surat Keputusan Presiden kemudian pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI, Bambang Soesatyo Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 7. PAW yang sudah dilantik menandatangani berita acara sumpah.

Fadli zon atas nama pimpinan DPR-RI mengucapkan selamat kepada anggota PAW.

Laporan dan Pengesahan RUU MD3

Fadli zon mempersilakan Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah.

Berikut adalah laporan Ketua Baleg:

Melalui surat tanggal 25 Januari 2017, Pimpinan DPR-RI menyampaikan revisi ke-2 RUU MD3 kepada presiden. Melalui surat tanggal 24 Februari 2017, presiden menugaskan Mendagri dan Menkumham untuk membahas RUU tersebut. Baleg melakukan pembicaraan tingkat 1 pada 5 April 2017 dan melakukan rapat internal untuk pembahasan jadwal. Pada 10 April 2017 Baleg mengadakan rapat kerja dengan Menkumham dan Mendagri tentang agenda penjelasan DPR-RI atas perubahan ke-2 RUU MD3 dan pandangan Presiden. Tedapat 75 DIM yang disampaikan oleh pmerintah kemudian dibahas Pemerintah. Selain rapat Panja, Baleg juga melakukan rapat terbatas yang menyebabkan pembahasan RUU memerlukan waktu lebih lama. Beberapa substansi dalam RUU MD3 yakni:

  • penambahan pimpinan DPR-RI, MPR-RI dan DP-RD serta menambah wakil pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan,

  • penambahan rumusan mengenai penggunaan hak-hak anggota DPR-RI untuk menanyakan kepada pimpinan Negara,

  • pemanggilan paksa oleh DPR-RI yang melibatkan kepolisian,

  • penggunaan hak interpelasi dan hak angket,

  • perumusan ulang terkait tugas MKD,

  • Penambahan mekanisme orang asing secara paksa apabila tidak datang ke panitia angket, hak imunitas dan hak pengecualian

  • Penambahan rumusan mekanisme pimpinan

Supratman mengharapkan RUU ini disetujui menjadi UU karena akan memperkuat MD3.

Fadli Zon selaku pimpinan sidang mengucapkan terima kasih kepada Ketua Baleg yang telah menyampaikan laporan. Fadli Zon menanyakan kepada masing-masing fraksi mengenai persetujuan perubahan ke-2 MD3.

Perubahan ke-2 UU MD3 disepakati.

Berikut adalah pandangan akhir Pemerintah atas revisi ke-2 RUU MD3 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly:

Perubahan RUU MD3 dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada beberapa ketentuan di UU MD3 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan sistem presidensial maka dianggap perlu dilakukan perubahan. Yasonna meminta izin untuk mewakili presiden yang menyatakan setuju atas perubahan ke-2 UU MD3 untuk disahkan menjadi UU.

Fadli Zon atas nama pimpinan DPR RI mengucapkan kepada Pimpinan dan anggota Pansus yang telah menyelesaikan dengan baik.

  1. Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menjadi RUU inisiatif DPR

Fadli Zon mempersilakan kepada masing-masing juru bicara dari masing-masing fraksi untuk menyerahkan pandangan fraksinya secara tertulis.

RUU Masyarakat Hukum Adat dan RUU Sistem Budidaya Tanaman menjadi RUU Inisiatif DPR telah disetujui.

  1. Pengambilan keputusan perpanjangan masa pembahasan RUU

Perpanjangan pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme, RUU P-KS, RUU KUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU MK, RUU Perkoperasian, RUU Haji dan Umroh disetujui oleh peserta sidang.

Pemantauan Rapat

Fraksi PPP. Oleh Arsul Sani dari dapil Jawa Tengah 10. Arsul mengatakan fraksi-fraksi yang berada di MPR belum ada kejelasan. Fraksi PPP meminta agar UU MD3 dilakukan penundaan atas pengesahan tingkat 2 yang selanjutnya dibahas kembali di pembahasan tingkat 1. Fraski PPP setuju UU MD3 melakukan penguatan fungsi dewan namun fraksi PPP meminta dalam merumuskannya dengan kehati-hatian.

Oleh Reni Marlinawati dari dapil Jawa Barat 4. Atas nama Fraksi PPP, ia meminta agar menunda memutuskan RUU MD3, karena Fraksi PPP menemunak substansi yang bertentangan. Fraksi PPP tidak bertanggungjawab atas RUU MD3 dan menyatakan walk out.

Fraksi Nasdem. Oleh Hamdani dari dapil Kalimantan Tengah. Fraksi Nasdem dengan sangat menyesal dan akan meninggalkan forum (walk out) serta tidak bertanggung jawab atas UU MD3.

Penutup

Rapat Paripurna ditutup pada pukul 17:50 WIB oleh Fadli Zon dari Fraksi Gerindra daerah pilihan Jawa Barat 5.

Untuk membaca rangkaian livetweetRapat Paripurnakunjungi https://chirpstory.com/li/382192

Daftar Hadir

Berikut kehadiran Anggota DPR-RI dalam Paripurna ke-118 berdasarkan daftar hadir:

Fraksi PDIP hadir 55 dari 109 anggota,

Fraksi Golkar hadir 45 dari 91 anggota,

Fraksi Gerindra hadir 21 dari 73 anggota,

Fraksi Demokrat hadir 25 dari 61 anggota,

Fraksi PAN hadir 15 dari 48 anggota,

Fraksi PKB hadir 13 dari 47 anggota,

Fraksi PKS hadir 10 dari 40 anggota,

Fraksi PPP hadir 11 dari 39 anggota,

Fraksi Nasdem hadir 10 dari 36 anggota, dan

Fraksi Hanura hadir 6 dari 16 anggota.

 

Menurut data sekretariat Paripurna tercatat 292 anggota menandatangani daftar hadir, namun menurut headcount Tim WikiDPR tercatat 158 anggota di ruangan sidang Paripurna

WikiDPR/fzf/kit

ilustrasu: WIkiDPR