Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pengesahan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016, Pengesahan RUU APBN-P 2017, dan Pengesahan RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan - Paripurna 105

Komisi/AKD: Paripurna, Tanggal Rapat: 27/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 04/Aug/2017

Mitra Kerja: menkeu Pengesahan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016, Pengesahan RUU APBN-P 2017, dan Pengesahan RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan - Paripurna 105

Pada 27 Juli 2017, DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) menggelar rapat paripurna ke-105 dengan agenda Pembicaraan Tingkat 2 yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

Agenda Rapat:

1) Pengesahan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016,

2) Pengesahan RUU APBN-P 2017,  

3) Pengesahan RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan,

4) Perpanjangan waktu beberapa RUU Prolegnas,

5) Perpanjangan waktu Pansus DPR-RI tentang Pelindo II, dan

6) Pidato Penutupan Ketua DPR-RI Masa Persidangan ke-5 Tahun 2016-2017.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 7 Agus Hermanto membuka rapat pukul 10:58 WIB oleh. Selain itu, Pimpinan DPR-RI menerima 2 surat dari Presiden tentang RUU pengesahan Konferensi ASEAN & permohonan terkait dengan duta luar biasa. Selanjutnya, pada 25 Juli-15 agustus DPR-RI memasuki masa reses dan masa sidang selanjutnya pada 16 agustus 2017.

 

Pemaparan Mitra

Keterangan Pemerintah terhadap Pengesahan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016:

 Menkeu, Sri Mulyani

  • Kemenkeu mengapresiasi DPR atas komitmen DPR, sehingga pembahasan RUU dapat dilaporkan dan disahkan tepat waktu.
  • Sesuai ketentuan dan tata tertib, DPR dan pemerintah telah melakukan rapat dalam membahas RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2016.
  • Tahun 2016 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan ekonomi dunia.
  • Tahun 2016 merupakan tantangan bagi perekonomian Indonesia khususnya pada perpajakan yang mengalami tekanan berat.
  • APBN 2016 telah dapat dikembalikan dengan jalur yang sustainable dan credible.
  • Pada 2016, pemerintah melakukan segala upaya untuk tingkatkan Pendapatan Perpajakan.
  • Pemerintah melaksanakan kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) sesuai dengan UU (Undang-undang)), telah berhasil menambah pendapatan Perpajakan.
  • Nilai tukar rupiah terhadap nilai uang asing menguat khususnya Amerika Serikat.
  • Pemerintah akan konsisten dan ambisius untuk laksanakan reformasi perpajakan.
  • Kemenkeu akan berusaha meningkatkan efektivitas penyuluhan dan dukungan masyarakat dalam rangka penyadaran kepatuhan pajak.
  • Program keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
  • Belanja produktif Indonesia sesuai dengan Nawacita.
  • Alokasi anggaran belanja akan dipelihara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. dengan berbagai langkah yang sangat serius pada 2016, pemerintah juga melakukan kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan.
  • Pemerintah telah mencapai beberapa keberhasilan yaitu penurunan Inflasi dan penguatan rupiah di tengah konstelasi politik yang dipengaruhi oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Trump.
  • Pemerintah melakukan perubahan yang brsifat fundamental, terstruktur dan sungguh-sungguh terhadap sistem pengelolaan keuangan.
  • Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk tindak lanjuti temuan BPK agar tidak terulang pada masa mendatang.

 
Keterangan Pemerintah terhadap Pengesahan RUU APBN-P 2017:

Menkeu

  • Sebagaimana dilaporkan Banggar, subtansi mendasar APBN secara umum disepakati tingkat 1. Kebijakan dilandasi dengan semangat yang sama antara pemerintah dan dewan untuk menjaga APBN.
  • Realisasi perpajakan semester 1 tahun 2017 jauh lebih baik. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan 13,5 persen.
  • Penerimaan bea keluar meningkat 31,6 persen dibandingkan tahun lalu -3,3 persen. Realisasi belanja negara semester 1 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
  • Defisit anggaran semester 1 tahun 2017 sebesar 1,29 persen sedangkan tahun semester 1 tahun lalu sebesar 1,82 persen.
  • Target penerimaan pajak APBN-P 2017 dengan tax rasio 11,5 persen dan APBN-P 2017 untuk belanja pemerintah pusat Rp1367 Triliun.
  • Outlook 1343,1 Triliun. APBN-P 2017 mendapat anggaran transfer daerah dan dana desa Rp766,3 Triliun.
  • Outlook Rp755,9 T (efisiensi APBN) dana alokasi umum mengalami penurunan dalam APBN 2017, harus disikapi oleh Pemda secara arif agar menjaga kestabilan fiskal pada defisit Rp397, 2 T terhadap PDB dalam realisasi anggaran negara dan dana alokasi khusus.
  • Defisit negara sampai akhir tahun 2017 diperkiraan sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Pembiayaan selain untuk defisit APBN tetapi juga untuk pengelolaan tanah oleh LMAN dan pendidikan oleh LPDP. IPM Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara setara kita.
  • Indonesia tertinggal jauh dari negara lain dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bukan kemewahan tapi kebutuhan. Pada UU Keuangan negara pasal 12 ayat 3 ditetapkan sumber-sumber untuk tutup defisit.
  • Defisit konsolidasi dari APBN dan APBD yaitu 3 persen dari PDB. Pemerintah akan terus hati-hati menjalankan kebijakan fiskal.

 

Keterangan Pemerintah terhadapPengesahan RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan:

Menkeu

  • Persetujuan DPR-RI untuk menetapkan Perppu Akses Infornasi Keuangan menjadi UU merupakan dukungan untuk implementasi AEoI.
  • Sahnya UU meyakinkan international bahwa Indonesia siap melaksanakan AEOI tahun 2018.
  • Sahnya Perppu sangat bermanfaat bagi basis data perpajakan.
  • Sahnya Perppu Nomor 1 tahun 2017 dapat sangat menguatkan basis data pajak. seluruh informasi yang diterima DJP akan dimanfaatkan untuk kepatuhan wajib pajak.
  • Seluruh informasi akan digunakan sebagai basis data penguatan perpajakan dengan tujuan meingkatkan keadilan.
  • WP yang telah patuh tidak perlu khawatir. Bagi WP yang telah ikuti Amnesty pajak untuk tahun pajak 2015 telah dinyatakan selesai. Berbagai catatan akan jadi perhatian pemerintah.
  • Kemenkeu pastikan informasi Keuangan yang diterima DJP akan dijaga kerahasiaannya. Informasi keuangan yang diterima hanya dapat diakses petugas pajak tertentu.
  • Informasi keuangan hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan whistleblowing system di DJP akan terus diperkuat.
  • Pemerintah menyadari bahwa sanksi ini belum cukup berat apabila dibandingkan atas sanksi dengan pelanggaran serupa.
  • Untuk melaksanakan Perppu kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/pmk.03/2017.
  • Petunjuk teknis tersebut akan Kemenkeu sosialisasikan secara intensif. Pemerintah tetap terbuka dalam perbaikan peraturan pelaksanaan Perppu.
  • Pemerintah menghargai dan menyambut masukan pemerintah tetaap terbuka dalam pelaksanaan dari fraksi tentang akses informasi keuangan dapat adil.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Rahmat Nasution dari Kalimantan Tengah. Rahmat mengatakan bahwa kebutuhan untuk rakyat tetap dipertahankan, yang dipotong itu perjalanan dinas dan lain-lain. Menurut Rahmat, terkait dengan pemindahan ibukota, ada yang menolak kajiannya. Rahmmar berharap pemindahan ibu kota. Fraksi PDI-P sangat menyayangkan ada sebagian anggota yang menolak kajian. Rahmat menyayangkan ada beberapa anggota DPR-RI yang tidak setuju dengan kajian pemindahan Ibu kota. Lanjut Rahmat, bicara kemiskinan, maka dapat terurai bila ada 10 kota baru. Rahmat berpendapat bahwa pemindahan Ibu kota ini tidak masalah asalkan kajiannya serius dan ada study literature dengan didukung data yang kuat.

Oleh Abidin Fikri dari Jawa Timur 9. Abidin berharap agar pimpinan mempercepat saja pembahasan rapat paripurna saat itu ke pembahasan selanjutnya.

Oleh Eva Kusuma Sundari dari Jawa Timur 6. Eva berpendapat dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, Pemerintah perlu diapresiasi. Eva mengatakan bahwa ke depan akan diawasi lagi agar kualitas pertumbuhan ekonomi senantiasa dijaga. Eva mengatakan bahwa sebaiknya semua pendapat dicatat, namun jangan mengulang informasi di luar pembahasan yang sedang berlangsung.

Fraksi Golkar: Azis Syamsudin dari Lampung 2. Azis mengatakan bahwa pembahasan RUU APBN-P memperhatikan pertimbangan DPD. Azis akan menyampaikan pendapat mini akhir fraksi dalam rapat pleno terakhir di Banggar sebagai berikut.

  • F-PDI-P dan F-Golkar setuju pembahasan RUU APBN-P TA 2017 disahkan menjadi Undang-Undang. Pada 13 Juli 2017, Raker untuk penetapan sementara postur APBN-P 2017.
  • F-Gerindra tidak menyetujui RUU APBN-P 2017. Namun, menyerahkan semuanya kepada Pemerintah.
  • F-PPP setuju pembahasan RUU APBN-P disahkan menjadi UU.
  • F-Nasdem setuju pembahasan RUU APBN-P disahkan menjadi UU.
  • F-Hanura setuju pembahasan RUU APBN-P disahkan menjadi UU.

Pada 26 Juli 2017 rapat internal sinkronisasi Panja & Raker pengambilan keputusan tingkat 1. pelaksanaan APBN 2017 dlm target pembangunan dg optimalisasi pendapatan negara.

Selanjutnya, Azis mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 4,3 Persen. Azis berpendapat bahwa perubahan belanja akibat efisiensi barang dapat dilakukan. Azis mengatakan bahwa Belanja K/L (Kementerian/Lembaga) Rp798.585,3 Miliar di dalam kesempatan tersebut, Azis menyampaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 Persen. Harga mentah minyak Indonesia USD 48 per barrel. Selanjutnya Azis berpendapat terhadap subsidi energi, pemerintah harus gunakan data valid dalam distribusi subsidi. Menurut Azis, Banggar menyampaikan catatan subsidi energi agar Pemerintah menggunakan data yang valid dan sumber data tunggal. Azis mengatakan bahwa anggaran pendidikan APBN-P 2017 sebesar Rp426.702,4 Miliar.

Menurut Azis, Pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan penyediaan gas elpiji tabung diharapkan dapat tepat sasaran. Azis mengatakan bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp426,702M. Lanjut Azis, APBN-P 2017 dari dana transfer daerah sebesar Rp706.339,3 Miliar. Sedangkan, dari dana desa sebesar Rp60 Miliar. perubahan transfer ke daerah dan dana desa sesuaikan perubahan otsus di daerah Khusus berdasarkan perhitungan pendapatan negara dan belanja Negara. Azis mengatakan bahwa defisit anggaran sebesar Rp397,235 Miliar dari APBN-P 2017, Pendapatan sebesar Rp1.736.060,1 Miliar, Belanja Negara sebesar Rp2.133.295,9 Miliar dan defisit sebesar Rp330.167,8 Miliar terhadap subsidi energi agar pemerintah menggunakan data yang valid dan satu data.

Oleh Melchias Marcus Mekeng dari Nusa Tenggara Timur 1. Melchias mengatakan pada 24 Mei 2017 Presiden mengirim surat tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Selanjutnya Melchias mengatakan bahwa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada 15 Juni 2017 menetapkan Komisi 11 ditugaskan untuk membahas RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selanjutnya pada 17 Juli 2017 Komisi 11 telah melakukan raker terkait penjelasan Perppu.

Selanjutnya menurut Melchias,  Fraksi PKB mengingatkan pemerintah agar jangan sampai ada penyalahgunaan data. Fraksi PKB setuju RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU. Kemudian, lanjut Melchias, Fraksi PPP meminta agar pemerintah menindaklanjuti Perppu tersebut. Melchiasmengatakan bahwa Fraksi Nasdem meminta pemerintah melakukan sosialisasi Perppu tersebut. Menurut Melchias, Fraksi Nasdem mengatakan kewenangan DJP harus diatur sedemikian rupa agar tidak dilakukan penyelewengan. Lanjut Melchias, Fraksi Nasdem mengharapkan WP harus mendapat keamanan data rekeningnya. Lalu menurut Melchias, Fraksi Hanura mengatakan bahwa perlu diatur dalam ketentuan penjelasan agar tidak disalah gunakan.Lanjut Melchias, Fraksi Hanura menyetujui untuk disahkan menjadi UU. Lalu, Komisi 11 menyetujui RUU Perppu Nomor 1 tahun 2017 untuk disahkan menjadi UU

Oleh Muhammad Sarmuji dari Jawa Timur 6. Sarmuji mengatakan bahwa kini perbatasan telah bersolek, pembangunan infrastruktur bisa disebabkan efisiensi ekonomi. Sarmuji mengatakan utang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas yang baik..Sarmuji berharap Pemerintah dapat menyampaikan pencapaian dengan baik.

Fraksi Gerindra: Bambang Haryo Soekartono  dari Jawa Timur 1. Bambang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara Indonesia masuk ekonomi nomor 6. Bambang menanyakan bagaimana hasil permasalahan tentang 14 kebijakan ekonomi. Bambang berpemdapat bahwa ada kebijakan ekonomi tentang logistik yang ternyata tidak fokus. Bambang melanjutkan bahwa Anggaran PMN dipindahkan pada Lembaga yang tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Terkait dengan Tax Amnesty, lanjut Bambang , sebenarnya gagal total. Menurut Bambang, Repatriasi dari luar negeri tidak mencapai target. Lanjut Bambang, Tax Amnesty ada 5000, yang akan Dirjen Wajib Pajak tindak dapat menyebabkan ekonomi drop dan stagnan. Bambang mengatakan bahwa kegaduhan juga dimunculkan karena Satgas impor berisiko tinggi.

Bambang memohon pada 2017-2018 program pemerintah yang direalisasikan yakni prioritas KUR. Bambang berpendapat jika KUR tidak didampingi akan terjadi penyelewengan. Bambang mengatakan ada 56 Juta UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia. Bambang mengatakan bahwa mitra Komisi 6, BSN (Badan Standar Nasional) hanya diberi anggaran sebesar Rp110 Miliar, padahal kerja BSN apabila dibanding BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) lebih berat, tetapi BMKG diberi anggaran sebesar Rp1,5 Triliun. Bambang memohon pemotongan anggaran tidak berdampak pada masyarakat kecil. Bambang berpendapat UMR (Upah Minimum) sedang gaduh karena akan ditarik pajak. Bambang memohon dipikirkan lagi mengenai UMR yg masih rendah dan tidak sesuai dengan standar hidup di Indonesia.

Oleh Willgo Zainar dari Nusa Tenggara Barat. Willgo mengatakan bahwa baru pertama kali dalam sejarah pemerintah tidak yakin dengan Pengajuan anggaran APBN-P 2017. Willgo mengatakan bahwa belanja negara dari pendapatan negara dan pembayaran bunga memiliki defisit Rp218,6 Triliun. Willgo berpendapat bahwa defisit tersebut dikarenakan keseimbangan primer telah melanggar UU tentang Keuangan Negara. Wilgo mengatakan bahwa Fraksi Gerindra tidak setuju atas RAPBN-P 2017, namun menyerahkan pd pemerintah. Willgo mengatakan Presiden akan sampaikan pada publik bahwa pemerintah akan gunakan dana haji Rp80 Triliun. Willgo mengatakan bahwa penggunaan dana haji harusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan umat. Wilgo berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah menghadap umat dan DPR-RI sebelum mengambil keputusan.

Oleh Kardaya Warnika dari Jawa Barat 8. Kardaya mengatakan bahwa tujuan UU pengampunan pajak adalah untuk mereformasi perpajakan. Lanjut Kardaya, telah disampaikan oleh Presiden RI tentang reformasi yang dilakukan dalam RUU Pengampunan Pajak. Kardaya menyatakan siap untuk membahasnya. Kardaya berpendapat bahwa semua tahu perlu ada perbaikan dalam UU tersebut. Kardaya mengatakan bahwa Perppu tidak bisa diperbaiki.

Fraksi Demokrat: Agus Hermanto dari Jawa Tengah 7.  Agus mengatakan bahwa melalui forum Paripurna, memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada Menkeu dan jajarannya atas penyelesaian beberapa UU. Selanjutnya Agus akan melakukan pembicaraan Tingkat 2 pengambilan keputusan APBN-P 2017. Agus mengatakan bahwa Presiden telah menyampaikan surat pada 22 Juni 2017 tentang RUU APBN 2017. Agus mengatakan bahwa Paripurna pada 6 Juli 2017 surat presiden telah dibacakan dan disepakati, lalu akan dibahas sesuai mekanisme

Oleh Michael Wattimena dari Papua Barat. Michael  berpendapat bahwa manakala keluarga semakin besar maka tuntutan akan semakin besar juga. Michael mengatakan bahwa APBN 2015 terjadi perubahan yang signifikan karena cadangan yang disiapkan sebelumya masih ada. Menurut Michael, penghentian subsidi BBM terhitung mulai dari 2015-2017 itu justru memberikan angka APBN yang semuanya flat bahkan cenderung menurun. Michael berpendpat bahwa kewenangan ada pada pihak negara. Michael berpendapat bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan negara, tradisi yang biasanya  kalau APBN-P yaitu penambahan anggaran tetapi mulai cenderung menurun. Michael mengatakan bahwa di Komisi 5, penambahan belanja dari kementerian dibiayai oleh utang Luar Negeri dan penambahan belanja kementerian dari utang luar negeri.

Oleh Willem Wandik  dari Papua. Willem mengatakan bahwa tentu maksud dan tujuan kebijakan pemerintah baik dalam rangka menjaga keseimbangan. Namun, disejumlah daerah, masih sangat bergantung pada APBN. Menurut Willem, oknum daerah khusus belum mempunyai kemampuan keuangan daerah. Sehingga terjadi kebijakan-kebijakan seperti yang diharapkan supaya dapat disosialisasikan di daerah-daerah. Willem mengatakan bahwa hari sekolah selama 5 hari, satu hari 8 jam berarti 40 jam seminggu telah menimbulkan keresahan.

Fraksi PAN: Ahmad Riski Sadig dari Jawa Timur 6. Ahmad mengatakan bahwa dalam laporan hanya berisi pokok-pokok pembahasan RUU. Ahmad berpendapat bahwa laporan Panja dan Pandangan Mini Fraksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ahmad mengatakan bahwa pemerintah mengajukan RUU APBN-P 2017 sesuai UU tentang keuangan negara. Ahmad berpendapat bahwa proses pembicaraan Tingkat 1 adalah melakukan Raker dengan Menkeu, Panja dengan Timus dan Raker dengan Menkeu, agendanya melaporkan hasil. Menurut Ahmad, dalam pembahasan RUU telah menimbang dari DPD RI.

Selanjutnya, Ahmad menyampaikan pandangan mini fraksi sebagai berikut:

  • Fraksi PDI-P berpandangan bahwa pemerintah harus tegas dalam memberikan Reward dan Punishment.
  • Fraksi Golkar menegaskan politik anggaran harus ditegakkan untuk penuhi amanat konstitusi.
  • Fraksi Gerindra mendorong pemerintah hrs bekerja keras untuk menaikkan rasio pajak.
  • Fraksi Demokrat meminta pada pemerintah utk melakukan program yang menyejahterakan rakyat. Pemerintah perlu segera selesaikan temuan BPK terkait dengan  masalah pajak.
  • Fraksi PKS berpendapat bahwa realisasi defisit semakin besar.
  • Fraksi PPP mengingatkan pemerintah agar mengikuti perkembangan global seperti harga minyak.
  • Fraksi Nasdem berpendapat bahwa pemerintah perlu benahi PNBP.
  • Fraksi Hanura memberikan apresiasi pada pemerintah terkait Opini WTP dari BPK.

Kemudian, Ahmad mengatakan bahwa BPK menyampaikan pemeriksaan LKPP pada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD melalui surat. Lanjut Ahmad, BPK memberikan opini WTP atas LKPP merupakan opini audit terbaik. Ahmad mengatakan bahwa Sistem informasi penyusunan LKPP belum terintegrasi dan laporan SAL belum memadai. Ahmad berpedapat bahwa Penatausahaan pada 23 K/L belum tertib. Menurut Ahmad, Pengelolaan hibah langsung Rp2,8 Triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan. Ahmad berpendapat bahwa realisasi penerimaan negara sebesar Rp1555 Triliun, realisasi belanja negara sebesar Rp1864 Triliun, Defisit anggaran sebesar Rp308 Triliun atau sebesar 103,9 persen dari APBN-P. Ahmad menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp1555 Triliun atau sebesar 87 persen anggaran. Sedangkan, laporan perubahan Saldo anggaran lebih sebesar Rp107,9 Triliun. Menurut Ahmad, terdapat penyesuaian SAL sebesar Rp354 Triliun. Lanjut, Ahmad, sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar SiLPA sebesar Rp26,6 Triliun dan penyesuaian SAL sebesar Rp-2,2 Triliun. Oleh sebab itu, Ahmad mengatakan SAL Akhir tahun 2016 sebesar Rp113,2 Triliun.

Selanjutnya, Pendapatan operasional sebesar Rp1665 Triliun mempengaruhi beban operasional sebesar Rp1872,3 Triliun. Lanjut Ahmad, Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp67,9 Triliun. Lalu, Ahmad mengatakan laporan keuangan operasional alami defisit sebesar Rp139,7 Triliun. Ahmad menyayangkan terdapat penyesuaian ekuitas awal sebesar Rp-1,5 Triliun. Menurut Ahmad, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp37,1 Triliun sehingga ekuitas akhir sebesar Rp1566,9 Triliun. Lanjut Ahmad, Pemerintah akan tingkatkan kualitas LKKL yang tidak dapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Ahmad berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan penertiban aset pada seluruh K/L dan meningkatkan kualitas juga kuantitas pelatihan akuntansi berbasis faktual. Selanjutnya, Ahmad memberi masukan bahwa Pemerintah agar laksanakan Public Service Obligation angkutan orang dengan kereta api agar lebih baik. Ahmad mengatakan bahwa seluruh Fraksi DPR-RI menyampaikan bahwa dapat menyetujui/menerima RUU APBN 2016.

Oleh Yandri Susanto dari Banten 2. Yandri mengatakan bahwa ada Bupati yang menutup perusahaan yang berisi orang-orang Cina dan dijadikan tersangka. Yandri mengatakan defisit anggaran adalah lampu kuning untuk Indonesia. Yandri berpendapat bahwa jangan sampai menjadi bencana. Yandri menyataka bahwa ekonomi sebesar 2,92 persen sebenarnya lampu kuning. Karena amanah defisit maksimal sebesar 3 persen. Yandri mengatakan bahwa Pak Jokowi saat kampanye menyampaikan tidak akan menambah utang, Fraksi PAN mendukung penuh. Namun, lanjut Yandri, Tax Amnesty tidak mencapai target di luar negeri. Yandri menanyakan apakah langkah-langkah Pemerintah berikutnya untuk mencapai target penerimaan negara. Yandri mengatakan bahwa dalam menyusun APBN, kalau Pemerintah dan DPR-RI kompak, pasti bisa. Yandri mengatakan sekitar 1 Ton Sabu-sabu berhasil ditangkap, hal tersebut perlu diapresiasi.

Oleh Saleh Partaonan Daulay dari Sumatera Utara 2. Saleh mengatakan bahwa pidato Menkeu dari segi retorika sangat luar biasa, Saleh akan optimis capaian pembangunan luar biasa.Di lapangan saat kunker, lanjut Saleh, ternyata optimisme dengan masyarakat menjadi pesimis. Saleh  memohon program pemerintah diarahkan pada persoalan yang menyentuh, yaitu hal yang fundamental. Saleh melakukan koordinasi dengan K/L dan Banggar namun apa yang terjadi di Komisi 9 tidak berjalan dengan baik. Di Komisi 9 ada pengurangan sebesar Rp1,9 Triliun, itu komisi 9 pahami, lalu ada pengurangan lagi. Saleh mengatakan bahwa Pemerintah  dan DPR-RI harus tuntaskan RUU Pekerja Migram. Namun, diganggu pembahasan penyesuaian anggaran. Saleh mengatakan bahwa masalah koperasi dan UMKM dipotong cukup luar biasa, hanya tersisa sebesar Rp900 Miliar, Saleh merasa sangat menyakitkan bagi masyarakat. Saleh berpendapat bahwa dana haji milik umat, sebaiknya pemerintah ajak umat untuk menggunakan dana dengan baik.

Fraksi PKS: Refrizal dari Sumatera Barat 2. Refrizal mengatakan bahwa yang dipersoalkan Fraksi PKS dan masyarakat luas adalah jangan sampai pemerintah sedikit-sedikit Perppu. Refrizal mengatakan bahwa kegentingan yang terjadi terkesan dipaksakan. Refrizal mempersoalkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang dirasa dampaknya luar biasa. Refrizal menuturkan bahwa Perppu tentang Ormas berdampak luar biasa, lalu mau dibawa ke pengadilan. Refrizal mengatakan tidak setuju terkait Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Refrizal berpendapat banyak hal-hal yang tidak lazim disampaikan pemerintah. Refrizal menanyakan arti dari subsidi yang diawasi oleh pemerintah itu sampai dan digunakan atau tidak. Refrizal berpendapat bahwa reformasi fiskal dan struktural ada dampak positifnya dari lembaga ekonomi yang terlegitimasi.

Fraksi Nasdem: Hamdani dari Kalimantan Tengah. Hamdani berpendapat bahwa dalam pembahasan parameter APBN, terlihat harus ada keseimbangan wilayah. Menurut Hamdani, harus ada keseimbangan antara daerah kepulauan dan daerah non Kepulauan. Hamdani berpendapat bahwa masalah UU tentang Bagi Hasil banyak tercantum dalam bagi Hasil Tambang, Energi, dan Kehutanan. Hamdani mengatakan bahwa masalah UU Nomor 33 tentang Bagi Hasil, tercantum dalam bagi hasil tambang energi dan perhutanan. Pdahal tidak ada perkebunan. Hamdani mengatakan bahwa di Kalteng adanya perkebunan sawit maka bagi hasil kami tidak merata.

Oleh Muchtar Luthfi Andi Mutty dari Sulawesi Selatan 3. Muchtar menanyakan terkait dengan semen Gresik, itu kelanjutannya bagaimana. Muchtar memohon ditindaklanjuti.

 

Daftar Hadir

Fraksi PDI-P hadir 60 dari 109 Anggota,

Fraksi Golkar hadir 40 dari 90 Anggota,

Fraksi Gerindra hadir 35 dari 73 Anggota,

Fraksi Demokrat hadir 22 dari 60 Anggota,

Fraksi PAN hadir 15 dari 48 Anggota,

Fraksi PKB hadir 20 dari 47 Anggota,

Fraksi PKS hadir 15 dari 40 Anggota,

Fraksi PPP hadir 16 dari 39 Anggota,

Fraksi Nasdem hadir 20 dari 36 Anggota, dan

Fraksi Hanura hadir 10 dari 16 Anggota.

 

Rapat ditandatangani oleh 307 anggota dari 560 anggota dan dihadiri seluruh fraksi.

Menurut headcount tim wikidpr, rapat dihadiri oleh 163 anggota ketika rapat dimulai.

 

Penutup

Rapat Paripurna ditutup pukul 14:44 WIB oleh Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 7. Untuk mengikuti rangkaian livetweet Rapat Paripurna Ke-105 pada Masa Sidang ke-5 Tahun 2016-2017 selengkapnya kunjungi https://chirpstory.com/li/364102.

 

wikidpr/rh

Ilustrasi:news.okezone.com