Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2018 sesuai Hasil Banggar - Rapat Kerja Komisi 8 dengan BNPB

Komisi/AKD: Komisi 8, Tanggal Rapat: 16/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 10/Nov/2017

Mitra Kerja: BNPB Penyesuaian RKA K/L Tahun 2018 sesuai Hasil Banggar - Rapat Kerja Komisi 8 dengan BNPB

Pada 16 Oktober 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Raker dengan BNPB tentang penyesuaian RKA K/L Tahun 2018 sesuai hasil Banggar. Raker dibuka oleh Iskan Qolba Lubis dari Fraksi PKS dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 15:02 WIB. Rapat dinyatakan kuorum.

Sebagai pengantar rapat, Iskan mengatakan rapat ini memiliki makna strategis. Menurut Iskan, secara garis besar ada 3 hal pokok yang ingin Komisi 8 dengar dari BNPB, yakni bagaimana struktur RKA K/L tahun 2018, bagaimana kebijakan penyusunan RKA K/L, dan apakah ada program baru.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari mitra:

-Tidak adanya perubahan dalam posisi anggaran BNPB.

-Pagu anggaran BNPB terdiri dari tiga program yaitu manajemen, pengawasan, dan penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp749 miliar.

-Untuk peringatan dini nasional bencana alam diharapkan dapat dilakukan di 20 kota. Peringatan dini dilakukan dengan berbasis sms dan broadcast.

-Jumlah relawan untuk penanggulangan bencana sebanyak 200 orang dan untuk forum penanggulangan bencana sebanyak tujuh forum.

-Resiko untuk penanggulangan bencana memiliki 44 kajian dan 17 rencana kontigensi.

-Mengenai masalah kegiatan siaga darurat banjir dan tanah longsor, hanya diprioritaskan untuk dilakukan pada daerah rawan bencana. Program desa tangguh bencana akan dilakukan pada 136 Kabupaten/Kota.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P : Samsu Niang dari Sulawesi Selatan 2. Samsu mengatakan dana BNPB terlalu kecil, sementara cuaca sedang tidak menentu. Oleh karena itu, Samsu menyarankan agar anggaran perlu dimaksimalkan untuk daerah-daerah bencana di Indonesia.

Fraksi Golkar : John Kenedy Azis dari Sumatera Barat 2. John menyampaikan rasa prihatinnya sebab anggaran tidak mengalami perubahan. Selain itu, John mengapresiasi mengenai keterlibatan BNPB atas tragedi di Rohingya dan Gunung Agung. John justrru merasa dengan anggaran sebesar Rp749miliartersebut tidak ideal, padahal sebelumnya anggaran berjumlah Rp1,5 triliun. Menurut John, BNPB harus pintar untuk menerima telepon atas bencana yang terjadi dengan keterbatasan yang ada. Tak hanya itu, menurut John, dana yang sedikit akan sulit untuk mengoptimalkan kinerja BNPB.

Oleh Elion Numberi dari Papua. Elion mengatakan untuk menjelaskan beberapa poin kembali.

Fraksi PAN : Desy Ratnasari dari Jawa Barat 4. Desy menyampaikan perlu adanya gelar budaya untuk pemulihan korban bencana secara psikologis, namun gelar budaya jangan terkesan sebagai suatu pesta. Menurut Desy, gelar budaya dibuat dengan tujuan traumatic healing and psychologist intervention.

Oleh M. Ali Taher dari Banten 3. Menurut Ali, penggunaan dana membutuhkan langkah yang konkret dan untuk mengenai penanggulangan bencana, kemitraan belum maksimal. Ali mengatakan persoalan mitigasi rawan bencana membutuhkan kerja sama dengan Kemensos. Namun, Ali mengatakan apa yang terjadi di lapangan, hubungan BNPB dan Kemensos tidak terkoneksi dengan baik. Ali menanyakan perihal pertanggung jawaban dana on call dan keberadaan bentuk kajian resiko bencana. Selain itu, Ali juga menanyakan mengenai kapasitas masyarakat dan kriteria desa tangguh bencana, pentingnya pendapat anggota Komisi 8 mengenakan bentuk-bentuk kajian serta anggaran, kesiapan pendidikan dan pelatihan, termasuk juga pemerataan konsep peringatan dini di daerah bencana.

Fraksi PKB : Maman Imanul Haq dari Jawa Barat 9. Maman menanyakan mengenai alokasi dana untuk program desa bencana dan koordinasi dengan Kementerian dan dana desa sebab terdapat desa wisata. 

Fraksi PPP : Muslich Z dari Jawa Tengah 6. Muslich menanyakan tentang keberadaan kegiatan sosialisasi atau pelatihan tanggap bencana sebab di daerah pemilihannya yang merupakan daerah rawan bencana, belum ada kegiatan seperti itu.

 

Respons Mitra

Berikut respons mitra terhadap pemantauan rapat:

-Desa tangguh bencana memiliki 22 indikator dan sudah berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemendes. Untuk menentukan sebuah desa menjadi desa tangguh bencana, dilihat dari proposal daerah. Terdapat 136 Kabupaten atau Kota yang merupakan daerah rawan bencana.

-Untuk gelar budaya, BNPB menghindari kesan hura-hura  dan tujuannya adalah untuk menginternalisasi masyarakat terkait kebencanaan. BNPB selalu menyesuaikan pementasan gelar budaya dengan budaya setempat.

-Masyarakat akan mudah menerima informasi kebencanaan melalui jalur non formal seperti Wayang Golek dan pendekatan-pendekatan informal lainnya. Selain itu, kami juga membuat drama radio dengan judul “Asmara Di Tengah Bencana” dan sandiwara ini memiliki banyak peminat.

-Dana penanggulangan bencana dibagi menjadi dua, yaitu dana on call dan dana rehab. Dana on call diatur dalam PP NI2/2008.

-Untuk masalah kemitraan, kami akan terus meningkatkan hubungan dengannya. Ada 30 Kementerian dalam lembaga yang memiliki program dan apabila dilaksanakan dapat mengurangi bencana.

-Pembangunan berkelanjutan tidak dapat berjalan tanpa adanya perhitungan dampak bencana. Dampak bencana pun tak terlepas dari isu lingkungan dan adaptasi lingkungan iklim.

-Hubungan antara BNPB dan Kemensos sudah terjalin dengan baik setiap bencana terjadi.

-Mengenai sekolah, BNPB sudah berkoordinasi dengan konsultan yang ditunjuk oleh KemenPANRB dan tahun depan, sekolah tersebut sudah bisa beroperasi. Hal yang menjadi prioritas BNPB adalah staf dengan latar belakang yang sesuai dan penerimaan siswa.

 

Kesimpulan Rapat

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun 2018 sesuai hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui Pagu alokasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 sebesar Rp 749.380.764.000 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan untuk program sebagai berikut :
  2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas sebesar Rp 258.276.861.000 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah).
  4. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 478.103.903.000 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
  5. Dalam rangka melakukan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain :
  6. Memaksimalkan penggunaan Dana Siap Pakai dan Rehabilitas dan Rekonstruksi untuk penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.
  7. Memperluas dan meningkatkan sebaran lokasi Desa tangguh bencana ke seluruh wilayah kategori rawan bencana.

Penutup

Raker Komisi 8 DPR-RI dengan BNPB tentang penyesuaian RKA K/L Tahun 2018 sesuai hasil Banggarditutup oleh Iskan Qolbi Lubis dari Fraksi PKS dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 15:58 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 8 dengan BNPB tentang Penyesuaian RKA/KL Tahun 2018 Sesuai Hasil Banggar, kunjungi https://chirpstory.com/li/372365

 

Ilustrasi: nasional.indopos.co.id

WikiDPR/ane/fy