Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Penyesuaian RKA/KL Tahun 2018 sesuai Hasil Banggar – Raker Komisi 8 dengan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak

Komisi/AKD: Komisi 8, Tanggal Rapat: 16/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 06/Nov/2017

Mitra Kerja: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyesuaian RKA/KL Tahun 2018 sesuai Hasil Banggar – Raker Komisi 8 dengan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak

Pada 16 Oktober 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tentang penyesuaian RKA K/L 2018 sesuai hasil Banggar. Rapat dibuka oleh Ali Taher dari Fraksi PAN dapil Banten 3 pada pukul 11:14 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Ali Taher menjelaskan bahwa rapat ini sebagai tindak lanjut pembahasan RKA K/L 2018 pada bulan September 2017 lalu. Ali juga menjelaskan terkait perubahan APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan UU. Ali menjelaskan bahwa Komisi 8 hebdak fokus kepada bagaimana hasil RKA K/L dan untuk prioritas apa saja.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • MenPPA menyampaikan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan penyesuaian Banggar.
  • Perlindungan hak perempuan menjadi 201,2 sekian milyar.
  • Berdasarkan surat Menteri Keuangan penyesuaian pagu anggaran Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak tahun anggaran 2018 sebesarRp553,849 milyar.
  • KemenPPA berusaha mengajukan tambahan anggaran 2018 sebesar Rp510 milyar.
  • Penyesuaian anggaran 2018untuk program dukungan manajemen semula Rp120,496 mliyar menjasi Rp120.496 milyar.
  • Penyesuaian anggaran 2018 untuk program kesetaraan gender pemberdayaan perempuan  dari Rp201,293 milyar
  • Penyesuaian anggaran 2018 untuk program perlindungan anak semula Rp190,772 milyar menjadi Rp180,772 milyar.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P:Samsu Niang dari Sulawesi Selatan 2. Samsu mengatakan agar pemanfaatan anggaran ini harus betul-betul dimaksimalkan. Samsu menyatakan perlu ada intervensi dari KemenPPA mengenai persoalan teknis di daerah. Samsu mengatakan bahwa apa yang Komisi 8 DPR- RI dan KemenPPA dorong kemarin tidak ada penyebarannya. Samsu mengatakan bahwa perempuan-perempuan dari desa perlu diberikan pencerahan.  Samsu berharap program yang dibahas di Kopo terserap.

Fraksi Golkar: Deding Ishak dari Jawa Barat 3. Dedi bertanya terkait keputusan RDP anggota telah melakukan sosiaisasi. Deding mengungkapkan bahwa ironinya adalah masyarakat tidak mengerti bagaimana yang dilindungi. Deding menyatakan bahwa kebutuhan terkait informasi menyangkut program yang dicanangkan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak masih sangat kurang. Deding menginginkan agar anggaran KemenPPA masuk juga cakupannya dalam anggaran untuk publikasi di media massa.  Deding mempertanyakan tentang tujuan dari adanya program sekolah perempuan. Dirinya mengatakan mengapa Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI) tidak mengadakan kurikulum perempuan di seluruh Perguruan Tinggi. Deding menyarankan agar ada pergeseran program dan anggaran.

Fraksi Gerindra: Anda dari Banten 1. Anda berharap anggaran KemenPPA yang sedikit ini tetap bisa mengangkat peran KemenPPA. Anda mengatakan bahwa di tahun 2018 DPR kemungkinan seluruh anggota akan terjun ke rakyat. Anda menyatakan banyak hal yang bisa dilakukan, jadi bukan menyamaratakan seluruh anggaran. Anda mempertanyakan apakah anggaran KemenPPA tahun 2018 sudah terserap semua.

Fraksi Demokrat: Syofwatillah Mohzaib dari Sumatra Selatan 1. Syofwatillah menjelaskan mengenai sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa bayi lahir ke bumi dalam keadaan suci. Syofwatillah mengatakan agar kita semua mempertikan anak-anak yang saat ini mudah mengakses internet. Syofwatillah juga menyarankan agar tayangan hafidz didukung, supaya anak-anak dapat mencontoh. Syofwatillah menerangkan bahwa pemerintah daerah Sumatra Selatan menyiapkan peraturan daerah agar anak-anak jalanan masuk ke panti. Syofwatillah mengatakan anak-anak jalanan harus diberikan perhatian khusus.

Fraksi PAN: Ali Taher dari Banten 3. Ali mengatakan bahwa dulu di IKIP ada jurusan bimbingan dan konseling, ini lebih fokus dari pada buat sekolah baru. Ali menerangkan bahwa dirinya baru saja mengirim pesan lewat whatsapp ke Menteri Sosial, Ali mengabari bahwa ada anak yang ibunya meninggal dan sekarang anak tersebut ada di pom bensin. Ali mengatakan bahwa yang dijual birokrasi adalah proses, yang diperlukan maksud dan tujuan program tepat sasaran. Ali mengatakan jangan sampai program menjadi tumpang dan tindih sehingga tidak efisien.

Oleh Asli Chaidir dari Sumatra Barat 1. Asdi mempertanyakan apa yang menjadi ukuran dari kota layak anak. Asdi merasa apa hanya sekedar baliho yang dipasang dengan menampikan tulisan kota layak anak, maka kota tersebut menjadi layak anak.

Oleh Desy Ratnasari dari Jawa Barat 4. Desy mempertanyakan gambaran dan dampak terkait dengan program prioritas KemenPPA pada pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi Desy juga mempertanyakan program gender di bidang ekonomi. Desy bertanya soal situsi dan kondisi darurat pornografi, karena anggarannya kini berkurang Rp1,25 milyar. Desy mempertanyakan soal anggaran deputi pengembangan masyarakat yang langsung melonjak. Desy merasa ada beberapa program yang tumpang tindih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Desy menyarankan agar sebaiknya anggaran sertifikat anak bisa dialihkan ke yang lain, karena ini juga dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Desy mempertanyakan tentang program hak partisipasi anak mengapa anggarannya sampai Rp8,8 milyar. Desy juga menanyakan soal koordinasi dengan Kemendagri mengenai program Kartu Identitas Anak. Desy bertanya soal pelatihan perempuan untuk industri rumahan tapi dari Kementerian Perindustrian bukan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Oleh Kuswiyanto dari Jawa Timur 9. Kuswiyanto mengatakan bahwa konsinyering di Kopo tidak menumbuhkan perubahan. Kuswiyanto mengatakan anggaran yang dianggarkan sangat kecil jika dibagikan tidak akan efektif. Kuswiyanto menagih janji kepada Menppa yang katanya akan datang ke daerah pemilihannya.

Fraksi PKB: Maman Imanul Haq dari Jawa Barat 9 mengapresiasi kinerja Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Fraksi PPP: Muslich ZA dari Jawa Tengah 6. Muslich meminta agar program sekolah perempuan dijelaskan secara detail dan menanyakan apakah sekolah ini bisa bekerja sama dengan organisasi terkenal lainnya.

Fraksi Nasdem: Tri Murny dari Banten 1. Tri mengatakan bahwa Banten memiliki garis kemiskinan yang tinggi dan perempuan rentan. Tri meminta kepada MenPPA agar memberikan perhatian lebih kepada Banten, khususnya daerah Pandeglang dan Lebak. Tri mempertanyakan mengapa program kesetaraan gender lebih besar daripada perlindungan anak.

Oleh Choirul Muna dari Jawa Tengah 6. Choirul memohon kepada Sekretaris Menteri agar melakukan pergeseran anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena mereka akan membuat KPAD, oleh karena itu Choirul meminta agar ada dana tambahan anggaran untuk pembuatan KPAD. Choirul meminta agar pagu anggaran kota layak anak didorong. Choirul mengatakan ia sering meminta kepada Presiden Joko Widodo agar KemenPPA jangan di cluster 3. Choirul mengharapkan agar Sekolah Perempuan yang diusung KemenPPA outputnya jelas, tidak seperti Sekolah Kebencanaan yang diadakan oleh BNPB yang dianggap Choirul outputnya tidak jelas. Choirul mendorong agar KemenPPA menjadi kementerian yang ‘seksi’ sehingga anggarannya naik.

 

Respon Mitra

Berikut ini respon mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Kementerian ini adalah kementerian koordinatif.Anggaran tahun 2018 sebesar Rp500 milyar, tahun kemarin Rp700 milyar.
  • MenPPA merasa kesulitan dengan anggaran yang kecil seakan-akan harus jawab semua persoalan perempuan dan anak.
  • MenPPA mengatakan jika ada kasus dia bertugas untuk langsung telpon polisi.
  • Koordinasi MenPPA hanya sampai provinsi tidak sampai ke desa.
  • MenPPA mengingatkan kepada kepala daerah bahwa urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib.
  • Tugas MenPPA hanya melakukan pencegan untuk rehabilitasi sosial adalah urusan Kementerian Sosial.
  • Persoalan anak adalah persolan nasional. Saat ini lebih tinggi kasus kekerasan terhadap anak daripad kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
  • Isu perempuan yang paling tinggi adalah isu perselingkuhan.
  • Keberadaan sekolah perempuan penting untuk memberi perhatian pada janda-janda yang jumlahnya hampir 15 juta.
  • Menurut data, perempuan lebih sering menjai pihak yang minta cerai. Ketahanan keluarga akan menjadi perhatian KemenPPA.
  • Di sekolah perempuan mereka bisa mengoptimalkan keunggulan lokal daerah dengan cara buka usaha sendiri.
  • Menurut MenPPA, Women Technical College  di Filliphina bentuknya lebih ke akademik.
  • MenPPA berharap agar perempuan Indonesia tidak dipandang rendah oleh negara luar.
  • Di Sulawesi Selatan banyak program yang KemenPPA lakukan.
  • KemenPPA berharap agar Komisi 8 membantu melakukan sosialisasi dan advokasi.
  • KemenPPA sudah buat program yang overlapping.
  • Dana dekon sudah dilakukan di 34 provinsi.
  • Ada 24 indikator kota layak anak.
  • KemenPPA melakukan program sesuai RPJMN.
  • Kegiatan sosialisasi percepatan akta kelahiran sudah dibahas dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Kesimpulan Rapat

Berikut Kesimpulan rapat:

  • Komisi 8 DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2018  sesuai hasl pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp.553.849.035.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang dialokasikan untuk program sebagai berikut:
  1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya: Rp.120.496.135
  2. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: Rp.201.293.100
  3. Perlindungan Anak: Rp.180.772.600
  4. Partisipasi Lembaga Masyarakat  dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan: Rp.51.287.200
  • Komisi 8 DPR RI mendesak Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar dalam penyususnan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 secara sungguh-sungguh menindaklanjuti pandangan Pemimpin dan Anggota Komisi 8 DPR RI sebagai berikut:
  1. Melakukan kajian lebih mendalam dan komperehensif tentang rencana pengembangan model Sekolah Perempuan non-formal di tingkat Perdesaan dan Pendidikan vokasional Perempuan.
  2. Memprioritaskan pelaksanaan program dan anggaran dengan memprhatikan aspirasi daerah.
  3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penutup

Raker Komisi 8 DPR-RI dengan Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Penyesuaian RKA K/L 2018 sesuai hasil Banggarditutup oleh Ali Taher Fraksi PAN dari Banten 3 pada pukul 13:53 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 8 DPR-RI dengan Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Penyesuaian RKA K/L 2018 sesuai hasil Banggar, kunjungi https://chirpstory.com/li/372364

 

Ilustrasi: rilis.id

WikiDPR/at/fy