Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Alat Peraga Kampanye, Konversinya dan Kampanye di Media Sosial – RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Komisi/AKD: Komisi 2, Tanggal Rapat: 09/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 16/May/2018

Mitra Kerja: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Alat Peraga Kampanye, Konversinya dan Kampanye di Media Sosial – RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Pada 9 April 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang alat peraga kampanye, konversinya, dan kampanye di Media Sosial. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Fandi Utomo dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 1 pada pukul 13:54 WIB. Berdasarkan laporan sekretariat, anggota yang menandatangani daftar hadir tercatat sebanyak 18 dari 9 fraksi. Rapat dinyatakan kuorum serta terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Fandi Utomo menyampaikan bahwa terdapat 7 catatan dari hasil RDP yang sebelumnya, dan diagendakan untuk RDP ini dijawab oleh KPU mengenai PKPU tentang kampanye. Fandi menjelaskan terkait payung hukum untuk penggunaan anggaran yang mendahului Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, yang mana angggarannya tersedia tetapi Pelaksana Tugas-nya (PLT) membutuhkan payung hukum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra :

Ketua KPU (Arief Budiman):

  • Melanjutkan apa yang sudah dibahas pada RDP sebelumnya terkait kampanye, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dan sudah dijelaskan oleh KPU, namun ada pertanyaan terkait pemberitahuan dari Pak Anton yang belum KPU jelaskan.
  • Di luar masa kampanye, KPU memberi ruang kepada peserta Pemilihan Umum untuk melakukan dua hal, yaitu pemasangan bendera partai politik dan nomor urut. Kegiatan ini bukanlah kegiatan kampanye melainkan kegiatan sosialisasi.
  • Kegiatan kedua yaitu biasa disebut dengan perkumpulan internal dan agar tidak terjadi salah paham, kegiatan tersebut disampaikan kepada KPU.
  • Istilah yang KPU gunakan yakni pendidikan politik di internal partai politik tersebut ditetapkan bersama, karena istilah itu diambil dari rumusan yang ada di dalam gugus tugas tersebut.
  • KPU ingin mengatur jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan di luar masa kampanye sehingga akan dilakukan perubahan pada pendidikan politik oleh partai politik dalam pertemuan tertutup.
  • Pemberitahuan ini akan melindungi baik penyelenggara Pemilihan Umum maupun peserta Pemilihan Umum dari perdebatan yang panjang.
  • Terkait branding yang digunakan untuk mobil, stiker yang dipasang di mobil penuh dapat digunakan sepanjang pemilih ruang private mengizinkan, tetapi kegiatan tersebut akan masuk ke dalam kegiatan kampanye. Hal tersebut tentu digunakan dalam masa kampanye.
  • Dua hal yang diperbolehkan untuk dilakukan di luar masa kampanye adalah pertemuan tertutup pendidikan politik oleh partai politik dan pemasangan bendera serta nomor urut partai politik.
  • Terkait hadiah Rp1 juta itu bersifat kumulatif dalam satu kegiatan. Total hadiah yang diberikan satu kegiatan.
  • Dalam kampanye hal yang diharapkan tentunya adalah penyebaran bahan kampanye, namun untuk pemberian hadiah akan KPU batasi karena memang semangat KPU adalah untuk menghindari hadiah-hadiah tersebut.
  • Sampai saat ini hal-hal terkait alat peraga masih limitatif dan sebatas yang diatur dalam pasal-pasal yang ada. KPU mempersilahkan kepada anggota dewan apabila memiliki usul di luar hal yang diatur di dalam UU yang mana akan ditambahkan oleh KPU.
  • KPU menyarankan bahwa perlunya ditulis limitatif agar nanti selain itu tidak dianggap money politic oleh Bawaslu.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Sirmadji dari Jawa Timur 7. Sirmadji menganggap bahwa pertemuan internal yang dilakukan sebagai kegiatan kampanye tidak perlu diatur untuk setiap partai menginformasikan kepada KPU karena akan terjadi benturan dengan UU Partai Politik. Sirmadji menginginkan adanya pertemuan dengan masyarakat dan hal tersebut masuk ke dalam kegiatan sosialisasi.

Oleh Komarudin Watubun Tanawani Mora dari Papua. Komarudin menyetujui pendapat Pak Rufinus bahwa aturan ini memerlukan kejujuran dalam pelaksanaannya. Komarudin mengusulkan bahwa mobil pribadi calon legislatif yang ada pada hari kampanye khusus digunakan untuk keperluan mengangkut mayat saja dan nantinya ada Panitia Pengawas yang mengawasi. Komarudin menanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), apakah diperbolehkan apabila akun pribadi memuat berita-berita kampanye. Komarudin menanyakan perihal tren pergantian presiden yang masuk ke dalam materi kampanye dan bagaimana KPU menghadapi hal tersebut. Komarudin meminta perihal gerakan ganti presiden ini diatur untuk dikategorikan sebagai materi berkampanye.

Fraksi Golkar: Firman Subagyo dari Jawa Tengah 3. Firman menanyakan bagaimana apabila ada masyarakat yang membutuhkan terkait branding mobil yang mana bagi anggota DPR incumbent sudah melakukan branding mobilnya dengan ambulance. Firman berpendapat bahwa branding mobil yang dilakukan tidak memakan biaya yang tidak ringan dan sekarang ini juga masih digunakan oleh masyarakat. Firman menyarankan agar KPU juga melihat dari kultur masyarakat Indonesia, agar tujuan KPU dapat tercapai. Firman menyatakan bahwa di dalam ambulance terdapat gambar dan tidak ada nomor partainya, namun di gambar calon biasanya ada nomornya, kebetulan Firman sudah dua kali mendapat nomor 1. Firman menyarankan untuk hal yang berkaitan dengan masyarakat seperti ambulance dan mobil jenazah itu dikecualikan. Firman melakukan lobi mengenai branding mobil khususnya ambulance dan mobil jenazah.

Oleh Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk tidak perlu mempersulit anggota dewan. Rambe pun menghimbau kepada KPU dan Bawaslu untuk menegaskan mengenai pengecualian mobil branding. Rambe berpendapat bahwa pengawasan oleh Panitia Pengawas tidak perlu sampai memeriksa apakah ada mayat palsu atau asli di dalam mobil karena menurut Rambe, yang perlu diawasi adalah ada atau tidaknya pemberian hadiah berupa uang pada hari tenang kampanye. Rambe menjelaskan bahwa batas pemberian uang hanya sejumlah Rp60 ribu untuk seragam, kerudung, dan sebagainya. Rambe menanyakan pengertian kampanye serentak dan Rambe berpendapat bahwa kampanye serentak itu jangan sampai bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Fraksi Gerindra: Azikin Solthan dari Sulawesi Selatan 1. Azikin menyatakan bahwa perlunya sosialisasi orang yang berkampanye, karena terkait branding mobil yang menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah kegiatan private yang mana di sisi lain bendera dan nomor urut dapat disosialisasikan, tetapi orang yang mengikuti Pemilihan Umum juga perlu untuk disosialisasikan.

Fraksi Demokrat: Fandi Utomo dari Jawa Timur 1. Fandi memberikan konfirmasi di dalam UU No.7 tentang Pemilu itu tidak ada ketentuan dalam memberikan doorprize. Fandi mempertanyakan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) apakah ketentuan tersebut dapat diterima. Fandi menanyakan hal terkait objek alat peraga yang masuk kampanye, yang mana banyak item yang sebetulnya lazim digunakan sebagai alat peraga namun tidak masuk ke dalam daftar yang ada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), misalnya payung dan tas. Fandi menghimbau kepada hadirin yang menghadiri rapat untuk membedakan peran DPR sebagai peserta Pemilihan Umum dan peran DPR dalam menjalankan tugas. Fandi menjelaskan bahwa apabila sebagai anggota DPR memiliki fasilitas ambulance dan belum mendaftar sebagai calon legislatif akan sulit mengindikasi orang tersebut sebagai kampanye, karena masih punya wewenang ambulance tersebut untuk melaksanakan tugas DPR. Fandi menjelaskan bahwa kendaraan yang dimaksud merupakan kendaraan yang bukan merupakan fasilitas publik. Fandi menanyakan perihal pasal 35 dan 36 kepada mitra. Fandi berpendapat gerakan “ganti presiden” hanya menjawab hashtag dua periode. Mengenai pembahasan detail yang diminta Pak Sutriyono apa yang dibahas saat itu, Fandi berpendapat sudah detail karena sudah dibahas pasal dan ayatnya. walaupun tidak dibahas dari pasal awal sampai akhir, namun Fandi hanya menitikberatkan pada pasal yang memiliki isu krusial. Fandi menyampaikan bahwa kampanye serentak nantinya akan dibahas pada Surat Keputusan (SK) PKPU.

Fraksi PKB: Yanuar dari Jawa Barat 10. Yanuar menanyakan apabila ada seorang dokter yang membuka praktik gratis dan dokter tersebut adalah calon legislatif, apakah hal tersebut masuk ke dalam kampanye.

Fraksi PKS: Sutriyono dari Jawa Tengah 3. Sutriyono menyatakan bahwa pada hari itu di dalam surat pengantar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 28 poin tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kampanye. Sutriyono berharap hal tersebut dibahas lebih detail pasal per pasalnya. Sutriyono menyarankan sebaiknya hal-hal yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang tidak perlu dituangkan ke dalam PKPU, karena PKPU seharusnya lebih kepada regulasi teknis.

Fraksi Hanura: Rufinus Hotmaulana Hutauruk dari Sumatera Utara 2. Rufinus mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertegas mengenai mobil branding untuk dilarang atau tidak. Rufinus berpendapat mengenai pelayanan umum dapat dikecualikan.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Ketua KPU (Arief Budiman):

  • Mengenai masalah branding mobil dan mengikutsertakan orang yang ikut Pemilihan Umum untuk sosialisasi, itu tidak KPU izinkan, dan hanya boleh dilakukan saat kampanye saja.
  • Ketua KPU percaya bahwa setiap regulasi selalu ada celahnya jadi semua itu tergantung bagaimana komponen-komponen Pemilihan Umum tersebut menjalaninya secara bijak. Hal ini dapat dilihat dari nomor urut Pemilihan Umum yang berbeda.
  • Kegiatan yang jelas berbeda antara anggota DPR menjalankan tugas dan anggota DPR berkampanye tentu dapat diindikasikan. Segala hal yang berimplikasi dalam kegiatan kampanye maka hanya diperbolehkan dalam masa kampanye saja.
  • Kegiatan di luar rapat umum tidak diatur, namun khusus yang berupa rapat umum itulah yang diatur supaya tidak terjadi benturan. Apabila rapat terbatas, rapat tertutup dipersilahkan saja.
  • Apabila semuanya menyepakati untuk diperbolehkan ada, KPU mengusulkan untuk menyebut mobil yang diusulkan para anggota dewan bukan sebagai mobil pelayanan masyarakat ataupun mobil angkutan umum, melainkan menyebutnya sebagai mobil pribadi.
  • Akun yang didaftarkan ke KPU adalah akun yang disosialisasikan oleh KPU kepada masyarakat dan sudah dijelaskan kepada masyarakat bahwa akun tersebut resmi.
  • Apabila akun pribadi juga sudah didaftarkan sebagai akun kampanye maka sebaiknya akun tersebut ditutup, namun hal ini tidak diwajibkan.
  • KPU akan menyampaikan kepada masyarakat apabila mereka membutuhkan informasi resmi dan terkontrol dan yang akan KPU sampaikan adalah akun resmi karena apabila ada sesuatu yang di luar dugaan maka KPU akan dapat mengatasinya.
  • Mengenai akun pribadi yang memuat berita-berita kampanye hal itu diperbolehkan.
  • Mengenai gerakan “ganti presiden”, hal ini belum masuk ke dalam PKPU Indonesia. Menurut KPU, tugas utamanya adalah mendefinisikan apakah termasuk dalam kategori kampanye atau tidak.
  • Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi program serta citra diri. Pemilihan Legislatif peserta Pemilihan Umum sudah ada namun pemilihan presiden belum ada penetapan pasion.
  • Sosialisasi visi, misi, maupun citra diri itu semua masuk ke dalam kegiatan kampanye yang telah diatur dalam Undang-Undang baru.

 

Kemendagri:

  • Kemendagri membahas hal terkait definisi kampanye dalam UU No.7, menurut Kemendagri hal tersebut cakupannya sangat luas terlebih ditarik dengan persoalan bahan/alat peraga kampanye, misalnya pasal 30 tentang bahan kampanye di dalam pas itu juga telah diatur mengenai alat peraga.
  • Pada prinsipnya PKPU adalah regulasi dan tujuan dari aturan ini adalah untuk melahirkan ketertiban karena ketertiban merupakan suatu keadilan.
  • Pembangunan politik Indonesia menempatkan rakyat sebagai yang berdaulat, maka regulasi yang dibuat oleh KPU ini tujuannya adalah melahirkan ketertiban. Menurut Kemendagri ketertiban itu adalah sebuah keadilan dan sepanjang hal itu adil maka harus dipatuhi.
  • Apabila belum masuk masa kampanye akan tetapi ada calon legislatif yang sudah berkampanye maka hal tersebut masuk ke dalam kegiatan kampanye.

 

Bawaslu:

  • Terkait branding tidak termasuk ke dalam limitatif alat peraga kampanye, melainkan branding itu masuk ke dalam kampanye, misalnya dalam ketentuan kampanye bahwa di area 200 meter tidak boleh terdapat alat peraga kampanye begitu pula dengan mobil branding yang parkir.
  • Bawaslu menegaskan bahwa perlunya penjelasan mengenai apa itu branding.
  • Mengenai akun yang di luar didaftarkan juga harus mengikuti aturan hari tenang dan nantinya akan tetap terkena pasal kampanye di luar jadwal.
  • Menurut Bawaslu, tidak adanya larangan mengenai gerakan “ganti presiden”, karena belum diaturnya hal tersebut dalam PKPU serta belum adanya pasangan calon.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang membahas PKPU tentang alat peraga kampanye, konversinya, dan kampanye di Media Sosial ditutup oleh Fandi Utomo dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 1 pada pukul 15:30 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang membahas PKPU tentang alat peraga kampanye, konversinya, dan kampanye di Media Sosial, kunjungi https://chirpstory.com/li/388379

 

Ilustrasi : hamas.co

WikiDPR/ags/fy