Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) – Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Komisi/AKD: Komisi 4, Tanggal Rapat: 23/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 07/Nov/2017

Mitra Kerja: Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) – Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Pada 23 Oktober 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI). Audiensi dibuka oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11:22 WIB.

Sebagai pengantar audiensi, Edhy mengatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI sedang membahas RUU Sistem Budidaya Tanaman, juga RUU tentang ekosistem, dan berharap saat rapat paripurna RUU tersebut disahkan menjadi UU.  

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta:

- Mahasiswa Fakutas Kehutanan UGM Yogyakarta Bergerak di bidang legislatif dalam Fakultas Kehutanan. Selain itu, kami merasa perlu untuk mempelajari konsep yang sesungguhnya dan salah satunya dengan melakukan kunjungan ke DPR.

- Kedatangan hari ini dengan tujuan untuk menanyakan status Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merupakan prospek atau ancaman.

- Semua yang akan disampaikan merupakan murni suara mahasiswa tanpa campur tangan dari pihak manapun.

- Menurut data KemenLHK, data kehutanan KUT sebesar 137 juta hektar dan 82 ribu diantaranya merupakan hutan produksi.

- Adanya hutan yang luas dan bila dimanfaatkan dengan baik maka akan memajukan kemakmuran rakyat.

- Hutan Tanaman Industri (HTI) saat ini berperan penting bagi hutan Indonesia yaitu ketergantungan dan menopang kehidupan masyarakat.Kami juga melihat Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat menurunkan sisi lingkungan. Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, namun dapat menurunkan nilai lingkungan,oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) memerlukan perizinan untuk kemakmuran.

- Degradasi hutan terjadi secara besar-besaran pada tahun 90-an sekitar 1,7 juta hektar per tahun.

PT. RAPP sudah memberikan kontribusi yang besar untuk hutan Indonesia dan merupakan raksasa besar sebab masyarakat banyak bekerja di sana.

- Hutan memiliki tiga fungsi yaitu produksi, konservasi, dan lindung,lalu apakah Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat menjadi solusi masalah kehutanan agar tetap menjaga tiga fungsi tersebut.

- Kami telah melakukan survei kepada mahasiswa. Dari 101 responden, 71% menganggap UU No. 41 Tahun 1999 belum efektif sebagai payung hukum karena terlalu menghasilkan banyak pelanggaran,sementara 80 responden belum memaham prosedur online.

- Mekanisme perbaikan yang efektif adalah dengan penyederhanaan alur perizinan sehingga dapat mudah dilakukan oleh siapa pun. Dampak perizinan juga dapat menghasilkan konflik sosial dan pelanggaran.

- Kesimpulannya, bila efektivitas UU No. 41 Tahun 1999 masih belum layak. Agar Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat menjadi solusi masalah kehutanan, maka perlu pembenahan perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI).

- Rekomendasi untuk pemerintah yaitu intergritas aparat, penguatan hukum UU No. 41 tahun 1999, dan pengawasan intensif. Selain itu, kami juga merekomendasikan agar pelaku usaha ikut menjaga tata lingkungan dan jujur serta bertanggung jawab. Sementara untuk masyarakat, semoga berani untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

- Bagaimana cara perhutanan sosial untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P :Sudin dari Lampung I. Menurut Sudin, Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan ancaman dan dapat membantu kawasan hutan Indonesia. Sudin juga mengatakan, yang merusak hutan adalah orang-orang di Manggala. 

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalimantan Tengah. Rahmat menyampaikan agar apa yang disampaikan mahasiswa perlu lebih komprehensif kajian dan surveinya.  Selain itu, Rahmat juga mengatakan untuk mengkaji masalah perhutanan sosial dan melibatkan masyarakat. Rahmat menyampaikan, kita perlu membela masyarakat karena untuk apa memiliki korporasi besar namun masyarakat juga yang kelelahan. Rahmat juga mengatakan, agar mahasiswa UGM mengetahui tanaman rakyat dan tanaman korporasi. Menurut Rahmat, korporasi tidak ikhlas dalam membina masyarakat, malah justru melemahkan. Rahmat menyarankan agar mahasiswa UGM untuk mengkritisi perihal perhutanan sosial yang disinyalir akan melibatkan WWF

Fraksi Gerindra : Edhy Prabowo dari Sumatera Selatan I. Edhy mengatakan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada masa sekarang seperti anak tiri, yang hanya mampu menguasai lahan besar namun tidak bisa mendapat pinjaman dari swasta. Oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) berubah menjadi HGU dengan beberapa ketentuan. Edhy juga mengatakan, hal yang terpenting adalah pengawasan, namun sayangnya penegakan hukum tidak seimbang. Edhy menyampaikan bila masih banyak kawasan hutan yang menjadi perkebunan namun izin belum beres. Menurut Edhy, Hutan Tanaman Industri (HTI) sudah bagus namun kurang pengawasan dari pemerintah dan DPR. Untuk perihal survey, Edhy menyarankan untuk melakukannya tidak hanya kepada mahasiswa namun juga pengusaha. Edhy mengatakan siap untuk mendanai hal tersebut bila diperlukan. Edhy mengatakan, sebagian besar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia telah mendapatkan kemudahan dari pemerintah dan perlunya untuk memiliki pemangku hutan yang memiliki jiwa idealis. Selain itu, Edhy mengatakan bila Komisi 4 akan menjadi nomor 1 dalam menyampaikan hal yang menjadi kepentingan rakyat. Edhy menyampaikan akan terus memantau perhutanan sosial. Edhy menyampaikan agar komunikasi antara Mahasiswa UGM dengan Komisi 4 tidak terputus.

Fraksi Demokrat : Mat Nasir dari Jawa Timur 11. Menurut Mat, survei juga harus dilakukan ke KemenLHK dan perusahaan yang memiliki perizinan agar teman-teman dapat menilai pihak yang benar dan salah. Mat mengatakan bila Komisi 4 siap mendanainya,tetapi anggarannya jangan terlalu besar. 

Fraksi Hanura : Fauzih H. Amro dari Sumatera Selatan I. Menurut Fauzih, mahasiswa UGM perlu melakukan audiensi dengan Presiden dan KemenLHK agar Hutan Tanaman Industri (HTI) tetap terjaga, sebabpemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan. Fauzih juga mengatakan bila mahasiswa akan lebih realistis setelah lulus kuliah.

 

Kesimpulan

Audiensi tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) ditutup oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 12:40 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet AudiensiKomisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI), kunjungi https://chirpstory.com/li/372876

Ilustrasi: mongabay.co.id

WikiDPR/an/fy