Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Perizinan Satelit dan Interkoneksi - Raker Komisi 1 dengan Kemenkominfo

Komisi/AKD: Komisi 1, Tanggal Rapat: 24/Aug/2016,  Ditulis Tanggal: 07/Mar/2018

Mitra Kerja: Kemkominfo Perizinan Satelit dan Interkoneksi - Raker Komisi 1 dengan Kemenkominfo

pada 24 Agustus 2016 Abdul Kharis Almasyahri, anggota DPR RI dari fraksi PKS, dapil Jawa Timur 5 membuka Rapat Kerja dengan Menkominfo terkait izin satelit dan interkoneksi pukul 14:32 WIB. Abdul menyatakan rapat telah dihadiri oleh 10 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

  • Regulasi satelit dan TIK, serta ekosistem kebijakan dan bagian secara spesifik untuk layanan
  • Fokus meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu serta harga terjangkau untuk masyarakat yang spesifik mendapatkan TIK.
  • Fokus juga melakukan ekosistem penyelenggaraan untuk telekomunikasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat secara luas.
  • Mengusahakan pendanaan tetap terjangkau dan industri dari ekosistem dapat sustainable dan teregulasi
  • Izin diberikan sesuai komitmen dengan yang dinegosiasi dan tidak ada lagi izin yang isinya hanya komitmen. Selain itu, tidak ada konteks komitmen yang terpegang terkait pelayanan dan opsi.
  • Mendorong iklim kompetisi karena kompetisi memberi pilihan bagi masyarakat.
  • PNBP yang dihasilkan sebesar 15 T, deviden dan pajak masuk dalam pemerintah dan dikelola pemerintah. Khusus buat telekomunikasi, ada dana khusus sebesar 2 T yang dikembalikan kepada masyarakat. Harapan saat ini kontrubusi 15 T, manfaatnya harus dikembalikan bagi masyarakat secara khusus.
  • Telekomunikasi merupakan penghasil PNBP kedua setelah migas di Indonesia.
  • Pola pikir kominfo adalah kualitas terbaik, dan harga terjangkau serta menerima pendanaan uso-nya.
  • Kalau 4G sudah masuk ke data dan rencana perpres untuk pita lebar atau broadband. Broadband masuk ke seluruh bagian dan salah satunya pariwisata dengan menunjang informasi dan program utama yang berkaitan yaitu 4G. Di 2015, sudah ada gerakan 4G untuk dapat fokus dan fix broadband.
  • Program lainnya yaitu Palapa Ring, Fixed Broadband, dan TKDN serta mendorong untuk software ketimbang hardware karena mempunyai pangsa pasar.
  • TKDN terkait dengan perdagangan dan ingin masuk ke perdagangan serta efisiensi dengan harga dan tariff.
  • Fokus pembangunan industri telekomunikasi terutama bagi masyarakat yang rata-rata memiliki dua telepon genggam atau lebih
  • Dari 350 juta simcard dan mendapatkan riil orang yang memiliki telepon genggam dan kalau bisa eliminasi 100 juta dengan rasio yg ada
  • Efisiensi industri yaitu interkoneksi, pemanfaatan infrastruktur secara bersama, rasio tarif dan konsolidasi industri
  • Saat ini, terdapat 10 pemegang ijin dari pemegang pasar hingga yang baru membangun
  • Satelit dapat hilang bila tidak sesuai dengan regulasi.
  • Syarat untuk menjadi telekomunikasi yang maju, harus memiliki uang, akses teknologi, dan regulasi.
  • Berharap terjadi konsolidasi dan skala ekonomi, jika skala ekonominya naik maka akan lebih murah .
  • Saat ini banyak izin yang dikeluarkan, tapi tidak dlaksanakan semestinya.
  • Interkoneksi ada karena rezimnya adalah multi-operator serta kewajiban bagi seseorang untuk membuka jaringan dan hak org untuk berkoneksi. Kalau tidak mewajibkan interkoneksi, yang terjadi adalah pengerdilan antara operator satu dengan yang lain.
  • Sejak 2015, telah dilakukan penghitungan ulang interkoneksi. Satu tahun lebih memperhitungkan dan menyiapkan interkoneksi untuk bisa dikuti oleh semua operator. Juli-Desember 2015, dilakukan review model perhitungan untuk semua operator serta data dari operator bukan pemerintah.
  • Pemerintah lakukan penghitungan seadil-adilnya melalui surat edaran bukan surat menteri.
  • 2006, internet berbasis 3G dan menjadi tren sedangkan 2G yang sekarang masih dipakai padahal sudah 20 tahun seharusnya depresiasinya paling lama 10 tahun. Setelah 10 tahun, ada perkembangan menginginkan asimetrik.
  • Dari biaya yang ada dari depresi disitulah gemuknya bagi industri dan menginginkan untuk menurunkan biaya interkoneksi seluler
  • Hanya dua negara yang menerapkan asimetrik di Eropa. Membangun di daerah Timur lebih mahal dibanding Jawa dan Bali.
  • 5-10 tahun lagi tidak ada urusan dengan interkoneksi untuk Indonesia.Kalau ada yang merasa untung dan rugi, interkoneksi adalah hak dan kewajiban.
  • Berdasarkan Perpres 2014 ada 27miliar dan kemampuan masih kurang sekitar 15miliar dolar.Setiap tahun, semua operator mengumumkan belanja modalnya dan masih kurang sekitar 15 miliar dolar dari 27 miliar dollar
  • Daerah padat Jawa dan Bali dengan wilayah yang luas dan populasi sedikit orang enggan dibangun karena tidak ada keuntungan bisnis
  • Program USO belum sempurna tapi sudah membaik serta hambatan mencapai target di luar Jawa karena karakteristik wilayah.
  • Mengakui program USO belum sempurna dan akan terus meningkatkan namun saat ini sudah membaik karena adanya Palapa Ring.
  • Memerlukan adanya restuktur balance sheet dan bila meminta pinjaman, nanti akan berpengaruh kepada pajak, deviden, dll.
  • Menanyakan alasan merevisi PP Nomor 52 dan 53 tahun 2000 karena adanya GAP tapi ada kendala dan sharing.
  • Mengurangi kebutuhan hingga setengahnya dengan frekuensi masing-masing yang dikuasakan oleh Negara. Frekuensi tidak boleh diperjualbelikan karena frekuensi adalah milik negara.
  • Jaringan backbone atau backhole dapat di-sharing dan dipatungan atau opsi. Jaringan backbone yang kuat adalah milik PT. Telkom dan penyelenggara backbone yaitu naturally monopoli.
  • Mengapresiasi kepada PT. Telkom yang sudah berusaha membangun.serta akhirnya mematori open access dan siapa aja dapat menggunakan backbone tapi akan ada apresiasi.
  • Meminta keterangan pada seluruh operator seperti Telkomsel, Indosat dll, dan pembangunan di daerah.
  • Lusa akan sama-sama bertemu dengan gubernur dan bupati di daerah Sulawesi untuk membicarakan ijin
  • Isu yang kaitannya dengan backbone, pemerintah bisa memberikan intensif pada operator dan bila sepi peminat, dapat diberikan diskon besar.
  • Belum mengetahui cara membangun jaringan di Papua dan akan membuka teknologi dulu dan menjalin kerjasama dengan PUPR dan operator existing.
  • Revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 dilakukan agar pembagian peran terlaksana dan pemerintah tidak akan kehilangan pendapatan dari frekuensi. Revisi dilakukan agar tujuan spektrum terjadi dan dapat dimaksimalisasi
  • Jaringan backbone dan jaringan akses ini kembali pada regulasi. Jaringan ini bisa dibilang TOL jaringan NKRI. Bila Negara memiliki konsep tol laut, ini adalah tol informasi sebesar 4Mb/s, di dalam pulau Jawa.
  • UUD 13 Tahun 2013 dan PP Nomor 53 tahun 2000 untuk orbit satelit dan pengaturannya serta satelit di Indonesia sisa 7 satelit. Mengenai regulasi satelit, ada UU Telekomunikasi dan Permen no. 21.
  • Masih akan menunggu satelit Telkom dan untuk memenuhinya serta memberikan landing right.
  • Regulasi Penggunaan Satelit Asing :
  • Satelit Asing dapat digunakan di Indonesia berdasarkan persyaratan hak labuh.
  • Satelit Asing hanya dapat menyediakan transponder melalui penyelenggara telekomunikasi Indonesia, tidak boleh langsung kepada pengguna.
  • Persyaratan hak labuh :
  • Tidak menimbulkan gangguan terhadap seluruh jaringan satelit Indonesia.
  • Telah menyelesaikan koordinasi satelit dengan seluruh jaringan satelit Indonesia.
  • Negara dimana satelit asing tersebut terdaftar harus memberikan kesempatan yang sama terhadap jaringan satelit Indonesia untuk beroperasi dan berkompetisi
  • Terdapat 34 satelit asing yang dapat beroperasi
  • Hampir setiap 1 derajat terdapat satelit dan terdapat 300-an layanan satelit asing di Indonesia.

Respon Anggota

Fraksi PDI-P: Evita Nursanty dari Jawa Tengah III menanyakan alasan menerapkan tarif padahal di regulasi hanya formulanya saja. Menurut Evita, tidak perlu ikut campur bila pemerintah libatkan industri terkait. Evita mengatakan, penetapan kebijakan ini tidak transparan dan penurunan tarif merugikan satu operator dan menguntungkan operator lain. Evita mengatakan, PT. Telkom diwajibkan membangun daerah-daerah terpencil dan menanyakan pemotongan penetapan ini dipotong dan dasar dari penetapan ini. Evita Nursanty dari Jawa Tengah III ingin mengetahui tentang landasan penetapan oleh menteri dan hal koordinasi dengan stakeholders. Selain itu, Evita juga menanyakan, perbedaan antara PP 52 dan 53 tahun 2000. Evita mengatakan, perlu pengembangan infrastruktur. Bila mendapatkan cost, Evita menginginkan hal ini harus fair dan menanyakan mengenai penurunan biaya interkoneksi sebesar 26% dan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Evita mengatakan akan mencoba memahami isu dari industry dan bingung terhadap posisi yang jelas. Evita mengatakan, zona di Timur investasinya lebih besar dan seharusnya diskusi dengan industri bukan komisi I. Evita mengaku tertarik dengan sistem asimetri, dan masalah biaya urusannya ke pihak industri. Evita menanyakan perlunya merevisi UU telekomunikasi supaya tidak terjerat hukum dan frekuensi tidak diperjualbelikan. Evita mengatakan, akan memanggil PT. Telkom untuk membahas satelit. Evita mewanti-wanti agar presiden RI menandatangani hal yang jelas.

Oleh Effendi MS Simbolon dari Jakarta III mengatakan, urusan ini luar biasa yang antusias tapi sandera minim. Effendi mengaku penasaran pihak yang berada di belakang hak regulasi pemerintah. Effendi menyarankan perlu mengundang pihak blok Barat dan Timur agar masalah cepat selesai. Effendi menyarankan kalau bisa dibentuk Panja untuk melihat kinerja antar korporasi serta mendatangkan operator yang pro dan kontra. Effendi mengatakan perlu mengetahui dampak dari konsekuensi aturan dan menghadirkan ahli agar tidak terjadi bias. Effendi mengatakan, sebelum 1 September perlu rapat kerja dengan Menkominfo. Effendi mengatakan, harus objektif pada hal yang dibahas dan sikap setelah verifikasi dengan semua pihak.

Oleh Marinus Gea dari Banten III mengatakan, dalam proses penentuan tarif dari PP 52 tahun 2000 harus transaparan. Marinus menanyakan, status tariff simetri sebanding dengan investasi operator. Marinus mengaku senang ketika mendengar penjelasan menkominfo dan dirinya mengatakan komisi 1 akan mendukung bila PP sudah direvisi dan konsep sudah dikembangkan. Marinus mengatakan, ada perbedaan penghitungan antara operator dengan pemerintah.

Fraksi Golkar: Dave Akbarshah Fikarno dari Jawa Barat VIII mengatakan perlu berbicara dengan provider lain untuk masalah yang ada. Mengenai biaya, Dave mengatakan masyarakat senang apabila direndahkan tarifnya tapi harus ada keadilan bagi investor serta harus ada kepastian pemerintah. Dave Akbarshah menanyakan hubungan interkoneksi dan operator serta multinya serta pihak yang diuntung rugikan. Dave menyarankan untuk mengundang operator perihal keterbukaan satu sama lain.

Oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Jawa Barat X mengatakan lebih baik menggunakan handphone satu saja sebab satu telepon genggam bisa dua nomor. Agun meminta penjelasan mengenai interkoneksi dan cara yang tepat untuk menjadikan orang menggunakan handphone satu dan murah. Agun juga mengatakan, kewenangan Kominfo berkenan dengan regulasi yang ada dan harus menjadi bagian yang penting. Agun menanyakan korelasi antara biaya interkoneksi dengan PP 52 dan 53 tahun 2000 serta cara dengan adanya regulasi dapat membangun infrastruktur, kalau perlu ada kompetisi mengenai infrastruktur.

Oleh Bobby Adhityo Rizaldi dari Sumatera Selatan II mengatakan di berbagai tempat di belahan dunia akan bersuka cita. Bobby menanyakan keberadaan koordinasi, kementerian, operator dan stakeholders dan memerlukan gambarannya. Bobby merasa heran ketika harga turun namun tetap merugi. Bobby mengapresiasi infrastruktur yang sudah bagus sehingga tidak perlu membawa powerbank kemana pun. Bobby mengatakan, perlu adanya masukan public karena banyaknya anggapan proses yang tidak transparan. Bobby menanyakan perihal komando PP dari kominfo atau menteri ekonomi dan maksud dari ketok harga dengan tarif infrastruktur sharing. Mengenai satelit, Bobby mengatakan tidak ada satelit sebab tidak adanya di Kemhanelban. Bobby Adhityo mengatakan tidak pernah dengar tarif retail yang turun serta menanyakan tarif retail dengan marginnya. Bobby mengatakan, cukup berbicara masalah hari ini saja. Selain itu, Bobby juga mengatakan di beberapa desa belum mendapatkan penjelasan interkoneksi, wilayah Indonesia Timur bukan dibantu oleh Menkominfo dan belum menerima data terkait inetrkoneksi.

Oleh Meutya Hafid dari Sumatera Utara I mengatakan masyarakat harus mengetahui semua informasi mengenai hal ini.

Fraksi Gerindra: Elnino M Husein Mohi dari Gorontalo mengatakan, sebenarnya biaya interkoneksi ini berhubungan dan apabila harga turun maka akan seimbang. Elnino menanyakan, landasan kominfo melakukan perubahan biaya interkoneksi dan kepentingannya bagi masyarakat.

Fraksi PAN: Budi Youyastri dari Jawa Barat X mengapresiasi cara pandang pemerintah terhadap industri telekomunikasi dan jangan sampai berulang karena tidak memiliki legal standing. Budi berpendapat, terlebih dahulu tafsir dan kata-kata dahulu dan sekarang sudah beda artinya. Menurut Budi, tentang satelit ini ditunda dulu dan konsep untuk pembangunan infrastruktur lebih penting. Budi mengatakan, industri harus bertarung habis-habisan untuk beradaptasi dan membayar sesuai yang ditagihkan. Budi juga mengatakan, biaya yang ditanggung operator tidak sama dan menanyakan pihak yang akan menanggung bila operator membangun di wilayah kurang menguntungkan. Budi mengusulkan, seharusnya biaya yang harus dibayar oleh Ternate dan Bekasi adalah sama. Budi menanyakan data riil masing-masing hitungan dan formula. Menurut Budi, apabila ada perubahan, maka landasannya harus jelas serta mengharapkan tidak adanya polemik.

Fraksi PKS: Sukamta dari Yogyakarta mengatakan lebih tertarik pada upaya masyarakat yang mendapat untung maksimal dan kualitas bagus. Sukamta mengatakan, bila melihat negara yang cukup maju, biaya infrastruktur menjadi flat dan sangat rendah sekali dan seharusnya pemerintah yang mengatur regulasi formula penetapan tarif sebab sangat diperlukan informasi mengenai update biaya. Sukamta juga mengatakan, ketika berbicara soal biaya interkoneksi tidak besar penurunan tarif secara keseluruhan dan mungkin Indonesia bagian barat hampir komplit kebutuhannya. Sumkanta berharap polemik interkoneksi diselesaikan dengan adil, bila intervensi terlalu dalam, konsekuensinya bisnisnya sendiri pasti akan ada yang untung dan rugi. Sukamta mengatakan penjelasan menteri terlalu berkerut dan perlu penjelasan lebih lanjut. Sukamta harus memastikan masyarakat dengan tumbuhnya infrastruktur dan perlu ikut campur dalam urusan bisnis agar tidak merugikan masyarakat dan bisnis itu. Sukamta mengatakan, akan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan terkait dengan interkoneksi.

Respon Mitra

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

  • Fokus pada aturan menteri dan hal yang sudah disampaikan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Bila dikaitkan dengan interkoneksi, maka sudah melakukan simetris berdasarkan regional tingkat pembangunan. Mengenai pertimbangan antara perbedaan tarif, pihak Menkominfo merasa perlu memberikan apresiasi.
  • Pihak Kemenkominfo tidak mengubah pola dan tidak keberatan bila dibandingkan penghitungan operator dengan pemerintah.
  • Interkoneksi adalah kewajiban dan hak bukan biaya dan bila satu operator maka tidak memerlukan interkoneksi.
  • Ada hak untuk harga tarif dan konsep interkoneksi, dan biaya yang dikeluarkan harus sama dengan nol.
  • Ada operator yang setiap telepon dari pelanggan diterima dan pemerintah jangan masuk dalam bisnis dan formula yang digunakan adalah interkoneksi sebagai turunan.
  • Ukuran kepuasan itu adalah relatif dan pemerintah harus mengambil sikap mengenai hal ini serta jalankan dengan hati nurani.
  • Mengenai PP Nomor 52 dan 53 tahun 2000, tidak ada kaitannya dengan interkoneksi tapi keefektifan.
  • Semua operator harus menyamakan billing. Dalam menyiapkan billing, interkoneksi membutuhkan persiapan karena cukup kompleks serta harus dituangkan dalam sistem.
  • TIK adalah bagian dari pertumbuhan ekonomi dan oleh sebab itu, mungkin ini alasannya dikaitkan dengan menteri perekonomian.
  • Menjelaskan mengenai biaya interkoneksi seluler dalam bentuk grafik.
  • Di Indonesia, tarif ditetapkan oleh operator, interkoneksi jangan dijadikan patokan harga.
  • Akan membawakan data permintaan dari operator terkait pendapatan, tidak ada yang lebih dari 204 dan interkoneksi paling tinggi adalah 204.
  • Mengubah PP karena tak ada kaitannya dengan interkoneksi. PP 52, kaitannya dengan pembangunan agar lebih efisien.
  • Menjelaskan ekosistem kebijakan dan regulasi telekomunikasi dalam bentuk diagram.
  • Operator di Jawa dan luar Jawa beda biaya serta menjelaskan peta wilayah Palapa Ring (Semua ibukota kabupaten /kota yang sudah terhubung dengan broadband pada 2019).
  • Mencoba mencari struktur regional dan menerapkan asimetrik,berdasarkan regional, namun belum implementasikan ditambah dengan untung rugi.
  • Pihak Kemenkominfo terbuka pada masyarakat, mengenai perilaku masyarakat yang memiliki dua handphone muncul dari industri.
  • Daya pancar transmisi mempengaruhi baterai handphone dan mengenai aktif sharing, itu adalah optional serta meminta izin.

Kesimpulan

  • Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menkominfo terkait dengan rencana penurunan tarif interkoneksi serta Revisi PP Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.
  • Terkait dengan poin (1) di atas, Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat dengan berbagai pihak terkait pendalaman mengenai tarif interkoneksi. Keputusan Menteri terkait hal tersebut di atas menunggu Rapat Komisi I DPR RI dengan Menkominfo sebelumnya.
  • Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk segera menyampaikan dokumen ringkasan hasil penghitungan biaya interkoneksi masing-masing operator dan konsultan pemerintah.
  • Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat dengan Kemkominfo dan kementerian terkiat lainnya, perihal perkembangan Revisi PP Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP Nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Penutup

Rapat Kerja Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ditutup pukul 19:12 WIB oleh Meutya Hafid dari Golongan Karya, dapil Sumatera Utara I.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet  Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, kunjungi  https://chirpstory.com/li/326624

 

WikiDPR/ane

ilustrasi: https://techno.okezone.com