Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok – Komisi 1 RDP dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kadiv Hukum POLRI

Komisi/AKD: Komisi 1, Tanggal Rapat: 25/Sep/2017,  Ditulis Tanggal: 09/Oct/2017

Mitra Kerja: KemenKumHAM Kejaksaan Agung RI kemenlu POLRI Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok – Komisi 1 RDP dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kadiv Hukum POLRI

Pada 25 September 2017 Komisi 1 DPR -RI menggelar RDP dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejagung RI dan Kadiv Hukum Polri untuk membahas mengenai Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

RDPU dipimpin oleh Asril Tanjung dari Fraksi Gerindra dapil DKI 1. Asril membuka rapat pukul 10:45 WIB dengan agenda meminta persetujuan Komisi 1 untuk melakukan pembahasan pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra dari Dirjen Kementerian Luar Negeri:

  • Perjanjian ekstradisi RI-RRC merupakan kerja sama yang menguntungkan karena bisa mncegah terpidana kedua negara yang melarikan diri. Untuk itu perjanjian ekstradisi RI-RRC perlu diratifikasi oleh DPR, sudah ditandatangani oleh kedua negara pada 2009

  • Hubungan bilateral RI-RRC semakin bagus, Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Ada high level dialogue dan telah disepakati penguatan krja sama hukum dan pengembalian separatis Uighur.

Berikut merupakan pemaparan mitra dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM

  • Kita harus ratifikasi perjanjian ekstradisi sbg wujud partisipasi penegakan hukum dan pncegahan antisipasi buronan kedua negara yang kabur. Kita juga butuh bantuan ke RRC dalam pemburuan buronan yang lari ke RRC. RI-RRC saling mengusulkan perjanjian ekstradisi dengan berasaskan resiprositas.

Berikut merupakan pemaparan mitra dari Kepala Divisi Hukum Polisi RI

  • Mngenai prsetujuan ekstradisi, kami harap adanya kerja sama penegakan hukum masalah korupsi dan cybercrime. Pentingnya peningkatan hubungan negara terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara/ Transnational Crime. Salah satu kasus yang dapat perhatian khusus yakni adanya permintaan pengembalian WNI terkait dengan kasus likuiditas bank BLBI. Itu salah satu contoh kasusnya, mungkin contoh kasus yang lainnya banyak seperti korupsi,narkoba, dan teroris.

Pendalaman Anggota

Berikut merupakan respon anggota dewan atas pemaparan mitra:

Fraksi PDI-Perjuangan TB Hasanuddin dari Jawa Barat 9. TB Hasanudin menjelaskan bahwa ekstradisi merupakan suatu penyelesaian dan solusi hukum, ia juga menjealaskan bahwa dalam realitasnya lebih banyak tahanan Tiongkok yang kabur ke Indonesia dibanding tahanan Indonesia yang kabur ke Tiongkok. TB Hasanudin juga menanyakan apakah perjanjian ekstradisi bisa mnyelesaikan permasalahan hutang piutang dalam nara pidana kedua negara. Selain itu TB Hasanudin juga menanyakan apakah Tiongkok menganut asas dwi kewarganegaraan.

Oleh Andreas Hugo Paraeira dari Nusa Tenggara Timur 1. Andreas menjelaskan apabila ada perbedaan pada isi hukum pasti harus ada titik temu, Andreas menanyakan apakah ada penjelasan mengenai titik temu hukum dalam perjanjian Internasional ini. Andreas juga menanyakan apakah teritori Tiongkok itu termasuk dengan Hongkong dan Macau.

Fraksi Golkar Dave Fikarno Laksono dari Jawa Barat 8: Dave menanyakan apakah ekstradisi yang akan dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok bersifat dua arah.

Fraksi Gerindra Asril Tanjung dari DKI Jakarta 1. Asril menyatakan bahwa DPR kami akan segera membahas perjanjian ini, menurutnya ini sangat penting karena banyak WNI kita di Tiongkok, ia juga mengingatkan bahwa Tiongkok merupakan mitra Indonesia yang paling besar.

Oleh Biem Triani Benyamin dari DKI Jakarta 2. dengan adanya ekstradisi materi-materi di dlm nya juga harus menjaga kedaulatan kita sehingga kedaulatan kita tetap terjaga.

Oleh Andika Pandu Puragabaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta: Andika mengingatkan agar selalu mengedepankan Kepentingan Nasional , Andika juga memastikan agar dalam perjanjian ini Tiongkok bersedia memberi ekstradisi pada buronan Indonesia di sana.

Fraksi PAN Alimin Abdullah dari Lampung 2 . menurut Alimin, Udang-Undang dibuat untuk menjaga, mensejahterakan dan melindungi kita. Alimin juga menanyakan bagaimana hubungan kita dengan Tiongkok ketika Undang-Undang ekstradisi disahkan dan bagaimana pengaruh serta untung rugi dari ratifikasi perjanjian ini. Alimin juga menanyakan kenapa Pemerintah baru meminta ratifikasi DPR pada tahun 2017, padahal RUU ekstradisi ini sudah disahkan secara G to G sejak 1 Juli 2009.

Respon Mitra

Berikut adalah Respon Dirjen Kementerian Luar Negeri:

  • Ekstradisi dapat diberlakukan dua pihak secara resiprokal dan dapat dilaksanakan secara timbal balik.

  • Mengenai harta kekayaan orang yang dikejar bisa terus dilakukan melalui Perjanjian Mutual Legal Assistance yang sudah diratifikasi.

  • Diharapkan Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Mutual Legal Assistance bisa saling melengkapi. Cina tidak menganut prinsip dwi kewarganegaraan, sama seperti Indonesia.

  • Perjanjian Ekstradisi ini baru dibahas karena sebelumnya harus dilakukan pendalaman secara hati-hati karena Tiongkok adalah mitra strategis Indonesia.

Berikut adalah Respon Mitra dari Dirjen Kementerian Hukum dan HAM

  • Sebagai tersangka konteks Ekstradisi ini adalah untuk minta dikembalikan ke negara asal untuk diproses secara hukumnya.

  • Dalam konteks pidana, pelaku ini diminta dikembalikan untuk dilakukan pidana di negara asalnya.

  • Harta kekayaan adalah yang melekat pada dirinya ketika ditahan oleh otoritas Negara Asing yang bisa dikejar kekayaannya seperti yang sudah dijelaskan dalam mutual legal assistance.

  • Apabila ada negara yang menolak ekstradisi maka resikonya harus diadili secara hukum nasional negara tersebut.

  • Indonesia-Hongkong sudah ada ekstradisi karena ada scope Hongkong Special Region.

Berikut adalah Respon Mitra dari Kejaksaan Agung RI

  • Pada prinsipnya memang Esktradisi itu adalah penyerahan orang karena ini perjanjian antar kedua Negara.

Berikut adalah Respon Mitra dari Kepala Divisi Hukum Polisi RI

  • Hal-hal yang diekstradisikan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

  • Jumlah wilayah yang diminta sesuai hukum dalam penegakan Hukum Ekstradisi, harus menyesuaikan Hukum Nasional masing-masing negara karena walaupun case-nya sama tetapi Hukum antara kedua Negara dapat berbeda Negara juga bisa menolak ekstradisi yang akan dilakukan terhadap Warga Negaranya melalui Hukum Nasionalnya.

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

RDP Komisi 1 DPR-RI dengan Dirjen Kementerian Luar Negeri, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Divisi Hukum POLRI tentang pembahasan Perjanjian Ekstradisi RI-Republik Rakyat Tiongkok, ditutup pada pukul 12:01 WIB oleh Asril Tanjung.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 1 mengenai Perjanjian Ekstradisi RI- Republik Rakyat Tiongkok, Kunjungi https://chirpstory.com/li/370255

 

Wikidpr/ACA/kit

Ilustrasi: irnarahmawati.wordpress.com