Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian – Raker Komisi 11 dengan Menkeu RI

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 17/Apr/2017,  Ditulis Tanggal: 10/May/2017

Mitra Kerja: Kemenkeu Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian – Raker Komisi 11 dengan Menkeu RI

Pada 17 April 2017, Komisi 11 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) membahas permasalahan batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. Raker dipimpin oleh Muhammad Prakosa dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Jateng 9. Raker dihadiri oleh 8 fraksi dan dimulai pukul 14:46 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut ini pemaparan dari Menkeu, Sri Mulyani:

  • Dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian, disebutkan ketentuan lebih lanjut dari badan hukum dan untuk kepemilikan asing akan ditetapkan pada peraturan pemerintah (PP).

  • Indonesia masih memiliki pengembangan dalam industri asuransi.

  • Kepemilikan asing paling tinggi 80 persen dalam bentuk pendirian perusahaan dalam perusahaan asuransi asing.

  • Beberapa Industri asuransi Indonesia dimiliki oleh asing sebanyak 80 persen lebih setelah ada revisi Peraturan Pemerintah(PP). Di Malaysia, pembatasan untuk kepemilikan asing sebanyak 70 persen sementara di Cina pembatasannya 100 persen.  

  • Usulan untuk industri baru, tetap diberlakukan 80 persen untuk kepemilikan asing.

  • PP kedua adalah PP tentang pembayaran premi yang dipungut untuk krisis sistem keuangan.

  • Dalam UU No.40 Tahun 2014 memandatkan bahwa untuk upaya pencegahan krisis, APBN tidak boleh digunakan.

  • Konstribusi dari industri perbankan merupakan bagian dari premi penjaminan.

  • Pasal 13 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) disebutkan bahwa untuk perubahan tingkat premi dikonsultasikan dengan DPR.

  • Premi dari program tersebut akan dikenakan pada bank umum.

  • Bank yang membayar premi pada LPS adalah bank umum.

  • Prinsipnya, premi dipungut sebelum krisis terjadi.

  • Dasar penghitungan premi adalah dana pihak ketiga perbankan.

  • Semua bank dikenakan tarif premi yang sama.

  • Besaran premi akan direview secara berkala (setiap 5 tahun) dan untuk kriteria review-nya adalah Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) telah mencapai target, ada perubahan tingkat kerja yang signifikan, dan lain-lain.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-Perjuangan: Oleh Maruarar Sirait dari Jabar 9. Maruarar mengusulkan agar pemerintah harus mempunyai kemauan yang baik dalam hal asuransi dan untuk kepastian hukum perlu ada disertai dengan terobosan-terobosan yang menarik sehingga semuanya dapat berjalan bersamaan. Maruarar menghimbau agar industri asuransi menjadi program yang ada partisipasinya dan tujuannya adalah untuk kemauan baik dari pemerintah. Dalam penetapan angka kepemilikan asing, Maruarar mengatakan bahwa posisi investor perlu dipertimbangkan.  

Oleh Andreas Eddy dari Jawa Timur 5. Andreas menceritakan bahwa selama ini industri asuransi telah dibina oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan konsentrasi penetrasi asuransi masih sangat rendah padahal pemainnya lokal. Andreas mempertanyakan arah industri asuransi yang tidak jelas dan peran domestik terhadap industri yang masih prospektif. Andreas ingin agar Komisi 11 bersama dengan pemerintah harus mencari masalah utama dari industri asuransi baik dari segi angka maupun strukturnya.

Andreas menanyakan mengapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tidak dibuat berdasarkan segmentasinya. Selain itu, dia menanyakan apakah asuransi Badan Usaha Milik Negara(BUMN) akan digabungkan atau tidak. Dia juga menambahkan bahwa karakteristik pasar sangat penting untuk menjaga keseimbangan.

Oleh Indah Kurnia dari Jawa Timur 1. Indah mengungkap bahwa mayoritas masyarakat Indonesia penempatan investasinya sebanyak 74 persen lebih berasal dari perbankan. Selain itu, menurutnya, perbankan terancam mengeluarkan biaya lagi untuk pembayaran premi. Indah menanyakan apakah pemerintah telah melakukan upaya yang cukup untuk masalah perbankan ini atau belum.

Indah menjelaskan bahwa banyak jenis dari investasi dan bukan hanya perbankan, untuk itu pemerintah dan seluruh regulator harus melakukan upaya yang maksimal. Menurutnya, kondisi sekarang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di masyarakat masih rendah. Indah mengajak pemerintah dan regulator agar dapat mengemas perusahaan asuransi di Indonesia.

Oleh Eva Sundari dari Jawa Timur 6. Eva mengusulkan agar prosentasinya diubah menjadi untuk lokal 51 persen dan untuk asing 49 persen serta harus diatur dalam RPP yang diusulkan untuk mencapai angka tersebut.

Oleh Muhammad Prakosa dari Jawa Tengah 9. Prakosa mengatakan bahwa kajian atas Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) dari Menkeu perlu dilakukan lebih mendalam. 

Fraksi Golkar: Mukhamad Misbakhun dari Jawa Timur 2. Misbakhun ingin mengetahui sikap dari pemerintah atas penetapan alokasi 80 persen. Misbakhun pun mengusulkan diadakan rapat untuk mendalami masalah industri asuransi ini.

Fraksi Gerindra: Oleh Kardaya Warnika dari Jawa Barat 8. Kardaya mengungkap bahwa liberalisasi asuransi telah lama terjadi dan dia pun mempertanyakan apakah liberalisasi perlu dikoreksi atau tidak. Menurutnya,kepemilikan Indonesia kecil sehingga kedaulatan yang dimiliki juga kecil sehingga usulannya adalah Indonesia harus belajar dan melihat praktik-praktik yang ada di luar negeri.

Oleh Haerul Saleh dari Sulawesi Tengah. Haerul menginginkan agar dalam melakukan konsultasi dengan DPR, jangan hanya mengajak pimpinan Komisi 11 saja dan tidak melibatkan anggotanya. Haerul menilai ada beberapa materi dari Peratuarn Pemerintah(PP) yang mengancam negara dan dia pun menanyakan mengapa PP baru dibahas sekarang bukan dari dulu.

Fraksi Demokrat: Oleh Bahrum Daido dari Sulawesi Selatan 3. Bahrum mengatakan bahwa mengenai angka 51 persen atau 49 persen tidak penting tapi yang penting adalah investasi.

Oleh Rudi Bangun dari Sumatra Utara 3. Rudi mengatakan agar pertimbangan tentang untung rugi atas kepemilikan asing perlu dikaji. Menurutnya, mengapa asuransi formatnya tidak sama dengan pembangunan tol yang dibiayai oleh negara.

Fraksi PAN: Oleh Jon Erizal dari Riau 1. Jon mengatakan bahwa seluruh perusahaan asuransi hanya menarik premi-premi dari masyarakat untuk itu menurutnya, masalah utamanya harus dicari tahu terlebih dahulu.  

Fraksi Nasdem: Oleh Johnny Plate dari Nusa Tenggara Timur 1. Johnny menjelaskan bahwa masalah asuransi ada 2 bagian yaitu kepemilikan asuransi dan reasuransinya. Menurutnya, kepemilikan asuransi kecil apabila reasuransinya besar dan untuk mengatasinya maka keduanya harus disejajarkan. Johnny menungkap bahwa perusahaan asuransi domestik di Indonesia ada masalah likuiditas dan tunggakan premi. Johnny mengatakan bahwa PP yang dijelaskan oleh Menkeu, tujuannya baik yaitu untuk mengurangi resiko-resiko namun perlu dipastikan bahwa perbaikan harus diikuti dengan perbaikan pelayanan juga karena industri asuransi beda dengan perbankan.  

Oleh Achmad Hatari dari Maluku Utara. Terkait dengan kepemilikan 80 persen oleh asing, menurut Hatari prosentasinya harus seimbang.  

 

Respon Mitra

Berikut respon mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Industri asuransi berbeda dengan industri lainnya.

  • Asuransi tugasnya untuk mengelola dan kemungkinan kerugiannya berdampak pada pihak yang bayar asuransi mapun yang mengelolahnya.

  • Industri asuransi dalam hal mengelolah resiko sudah baik.

  • Di banyak negara, re-asuransi sudah dilakukan.

  • Peningkatan pelayanan dan perlindungan polis perlu diatur dalam perbaikan kebijakan.

  • Peranan asing dibutuhkan tapi tanpa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

  • Posisi pemerintah adalah mempertahakan 80 persen dengan alasannya aturannya sudah ada sejak dahulu dan sudah dilakukan observasi.

  • Angka 51 persen dan 49 persen, bisa saja dilakukan.

  • Sekarang yang digunakan adalah angka sambil melakukan observasi.

  • Sosialisasi kepada masyarakat tentang asuransi perlu dilakukan.

  • Sektor keuangan harus tetap terjaga dan stabil bahkan lebih baik ke depannya.  

  • Untuk penyempurnaan RPP, koordinasi antara kementerian/lembaga terkait tetap dilakukan.

  • Kepemilikan domestik tidak siap mengalami resiko.  

  • Proteksi dan perlindungan kepada masyarakat perlu sehingga pembayaran polis juga secara cepat.

  • Orang Indonesia harus ditarik untuk ikut asuransi jangka panjang.

  • Perusahaan asuransi ada yang dari dalam negeri maupun luar negeri.

 

Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan Raker komisi 11 dengan Menkeu:

  • Komisi 11 DPR-RI perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan rencana kebijakan batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan akan mengadakan rapat kerja selanjutnya sebelum masa sidang 4 berakhir (sebelum reses).

  • Komisi 11 DPR-RI akan kembali melakukan rapat kerja untuk membahas premi untuk dana Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dengan mengundang Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kepala LPS serta industri terkait.  

 

Penutup Rapat

Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan (Menkeu) membahas permasalahan batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian ditutup oleh Muhammad Prakoso dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Jatim 9 pukul 18:04 WIB. Untuk membaca rangkaian livetweet-nya kunjungi https://chirpstory.com/li/353970.

wikidpr/atl/rhs

Ilustrasi: ugm.ac.id