Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Pernyataan Sikap–Audiensi Pansus Hak Angket KPK dengan Mahasiswa Trisakti dan Koalisi Rakyat Parlemen

Komisi/AKD: Panitia Khusus, Tanggal Rapat: 26/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 02/Aug/2017

Mitra Kerja: KMMT KOAR Pernyataan Sikap–Audiensi Pansus Hak Angket KPK dengan Mahasiswa Trisakti dan Koalisi Rakyat Parlemen

Pada 26 Juli 2017, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Audiensi dengan Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) Parlemen sebagai pengawasan dalam bentuk pernyataan sikap terkait Pansus KPK. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Jabar 10 pukul 11:21 WIB.

Agun membuka rapat dengan memberi informasi bahwa surat yang masuk terkait permintaan audiensi datang dari Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) untuk Parlemen.

Pemaparan Mtra

Berikut merupakan pemaparan yang disampaikan KMMT:

Dalam kunjungannya, KMMT diwakili Gafar selaku Presiden Mahasiswa Trisakti untuk menyampaikan audiensi.

  • Menanyakan pendapat pihak Pansus terkait kelayakan dan standar hukum Hak Angket seperti apa, berikut dengan tata cara dan syarat pembentukan Hak Angket.
  • Apakah pengajuan Hak Angket merupakan solusi terakhir bagi DPR-RI terhadap kasus ini (pengawasan KPK). Sedangkan berdasarkan lembaga survei tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR-RI rendah.
  • Bagaimana pertanggungjawaban anggaran Pansus Hak Angket KPK apabila dalam hasil uji ternyata Hak Angket dinyatakan tidak sah.
  • KMMT juga bertanya siapakah yang akan mengawasi DPR-RI.
  • KMMT mempertanyakan ketimbang menyelesaikan permasalahan lewat pengadilan, mengapa DPR-RI cenderung mengambil langkah Hak Angket.
  • KMMT mengakui pihaknya masih merasa terganjal karena menurutnya tidak tepat jika KPK menjadi obyek Hak Angket. KMMT menyatakan sepakat Hak Angket bersifat konstitusional, dan KPK harus diawasi, tetapi yang menjadikannya tidak tepat adalah masih dapat dilakukan upaya penyeleseain masalah melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau kunjungan.
  • Menurut KMMT, DPR-RI kini tengah mengalami father syndrom.
  • KMMT berpendapat bahwa DPR-RI telah melakukan penafsiran sewenang-wenang dalam mengutip Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyatm Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). KPK memang harus diawasi tapi menruut KMMT instrument yang digunakan DPR-RI terhadap KPK tidaklah tepat.
  • KMMT mengungkit sikap Petinggi DPR-RI, Fahri Hamzah yang tidak mengindahkan interupsi yang ada pada saat rapat pengesahan pembentukan Hak Angket kasus KTP Elektronik beberapa waktu lalu. Artinya Fahri Hamzah mengabaikan musyawarah mufakat dalam forum tersebut.
  • KMMT mengilas balik pernyataan Agun yang mengungkapkan bahwa Agunlah yang menginisiasi KPK. Padahal, menurut KMMT dalam Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK jelas menyatakan KPK lembaga independen yang bebas intervensi. KMMT memberi contoh kehadiran Yulianis dalam rapat Pansus sebelumnya yang dalam kesaksiannya mengatakan "denger dari temen saya", dan menegaskan kesaksian seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
  • KMMT mengatakan bahwa semalam Agun Gunandjar Sudarsa memanggil tersangka dengan terpidana.
  • KMMT mengungkit perihal kunjungan Pansus ke lapas dan menyimpulkan sama saja Pansus sudah melangkahi hakim.
  • KMMT mempertanyakan adanya nama Agun dalam kasus korupsi KTP Elektronik.
  • KMMT menanyakan kejelasan apalagi yang Pansus cari, sedangkan semua kasus hukum sudah dibuktikan di peradilan.
  • KMMT menyatakan bahwa secara fundamental melakukan Hak Angket atas KPK ini adalah salah dan berpendapat bahwa DPR-RI terlalu memaksakan Hak Angket.
  • KMMT membahas mengenai keputusan Gerindra yang tidak ikut Pansus lagi, yang dipublikasikan di Koran Tempo.
  • KMMT pun menanyakan apa hasil Pansus KPK. KMMT pun menilai dari semua pertanyaan yang pihaknya sampaikan ada jawaban diplomatis, namun tidak diketahui apakah itu jujur atau tidak. KMMT mengungkapkan sering mendengar dari media bahwa DPR-RI melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). KMMT pun menantang DPR-RI untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan menghilangkan korupsi Indonesia.
  • KMMT menanyakan kembali dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 apakah disebutkan KPK bisa di-Hak Angket. KMMT mengaku bahwa mahasiswa tidak berpihak pada lembaga apapun. KMMT berpikir DPR-RI menggunakan senjata besar untuk KPK. Dalam UU No 30/2002 KPK adalah lembaga negara yang independen. KMMT pun menilai Hak Angket terindikasi ingin melemahkan KPK.
  • KMMT menuntut kepada DPR-RI: melakukan pembubaran Pansus Hak Angket KPK, menyelesaikan Prolegnas, meminta KPK untuk memberantas semua kasus korupsi
  • Pada akhir rapat, KMMT meneriakkan "SALAM MAHASISWA! SALAM MAHASISWA!"

 

Berikut merupakan pemaparan yang disampaikan Koar Parlemen:

  • Koar Parlemen adalah lembaga baru. Koar Parlemen mengaku terpanggil untuk lebih aktif memperhatikan dinamika di Parlemen. Koar Parlemen pun mengklaim perannya untuk menginformasikan kinerja lembaga di Parlemen kepada publik.
  • Dalam hal ini, Koar Parlemen mendukung Pansus KPK. Koar Parlemen mengatakan KPK sebagai lembaga harus mau diawasi. Koar Parlemen mengatakan pernyataan tertulis akan dibacakan dan diserahkan ke Pimpinan.
  • Koar Parlemen meminta untuk menghentikan adanya pencitraan parpol.
  • Koar Parlemen mengakui sebagai lembaga kontrol sosial yang ingin agar banyak hal dapat dilakukan secara akuntabel. Koar Parlemen mengatakan banyak pekerjaan lembaga yang tidak akuntabel. Koar Parlemen pun menilai Pansus Hak Angket selalu dalam posisi lemah karena selalu dimunculkan kecurigaan. Koar Parlemen pun mengusulkan harus dipertanyakan ke KPK bagaimana Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).
  • Koar Parlemen pun mengatakan mereka memiliki badan hukum agar tidak dicurigai ormas abal-abal.
  • Koar Parlemen memohon agar tidak ada lagi rapat-rapat setengah kamar.
  • Koar Parlemen mengajak untuk mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dan mendukung DPR-RI melaksanakan tugas. Menurut Koar Parlemen, kalau KPK dilemahkan maka masih ada Kejaksaan RI dan Kepolisian RI sebagai tempat penegakkan hukum.

 

Pemantauan Rapat:

Berikut merupakan respon Anggota terhadap pemaparan Mitra:

Fraksi PDIP: Eddi Wijaya Kusumadari Banten 3.  Eddi mengatakan masyarakat pernah mendengar kasus yang menyeret Muhammad Nazarudin dan sudah ditangani KPK, padahal dari 162 proyek bermasalah yang ditangani baru 5 kasus oleh KPK. Eddi mengungkapkan bahwa Nazarudin menjadi terdakwa hanya dalam satu kasus dari 162 proyek bermasalah tersebut. Namun, Nazarudin dihukum pidana 13 tahun dan mendapat status Justice Collaborator 23 bulan hampir 2 tahun. Atas hal itu, Eddi bertanya apakah masyarakat tetap tidak percaya DPR-RI.

Fraksi Golkar: Agun Gunandjar Sudarsa dari Jabar 10. Agun mengatakan landasan konstitusional Hak Angket yaitu DPR-RI yang mempunyai Hak Angket. UU MD3 juga mengatur mekanisme dan tata cara Hak Angket. Agun mengakui menjalankan fungsi penyelidikan untuk melakukan pemeriksaan apabila fungsi pengawasan DPR-RI mengalami kebuntuan. Menurutnya, ini dilatarbelakangi KPK secara kelembangaan untuk menghindari ketidakkonsistenan KPK. Dalam Pasal 43 dalam tempo 2 tahun harus dibentuk komisi (cikal bakal KPK) untuk melakukan koordinasi dan supervisi, hal itu merupakan embrio awal pembentukan KPK di zaman Pemerintahan B.J. Habibie. Agun mengakui dirinya sebagai salah satu orang yang ikut merevisi UU No. 3 dan 4 Tahun 1999 pada Tap MPR yang mengukuhkan B.J. Habibie menjadi presiden dan susunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) beralihnya Soeharto ke B.J. Habibie menandatangani Letter of Intent. Agun mengatakan, dulunya MPR terdiri dari anggota DPR-RI dan perwakilan utusan golongan dari amanat GBHN yang kemudian muncul sejumlah UU.

Dalam pendangan Agun, bagi DPR-RI, secara politik KPK sangat membahayakan bagi demokrasi dalam demokrasi. Agun menegaskan kekuasaan harus diawasi dan dikontrol, sehingga pihaknya menyadari politik pemberantasan politik masih terus terjadi untuk menjadikan KPK yang jujur dan berani. Namun, fakta yang terjadi justru ada gerakan pro dan kontra sehingga Agun menyatakan bahwa Pansus bersedia dihentikan jika tidak sesuai melaksanakan tugasnya. Menurut Agun, tidak boleh ada lembaga yang tidak bisa diawasi.

Agun mengatakan jangan sampai publik kehilangan kepercayaan kepada KPK. Menurutnya, KPK sudah meruntuhkan legitimasi beberapa lembaga negara contohnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hasilnya menyatakan Ketua BPK menang di pra peradilan. Menurut Agun, Pansus Hak Angket KPK menjadi peluang untuk menata kembali KPK agar dapat terkontrol mulai dari hulu. Menurutnya pula, Pansus Hak Angket KPK masuk melalui BPK karena KPK merupakan lembaga negara yang menggunakan uang negara. Agun mengungkapkan, Pansus Hak Angket berangkat dari hilir karena menemui sejumlah orang yang terkait proses peradilan KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Agun mengharapkan dukungan agar pada saatnya nanti Pansus akan bertemu dengan KPK.

Menanggapi KMMT, Agun mengatakan karakteristik masyarakat intelektual adalah rasionalitas. Menurutnya, audiensi ini merupakan forum luar biasa. Agun mengungkapkan bahwa pihaknya menghargai pandangan KMMT. Menurut Agun, untuk menguji kebenaran harus dikembalikan ke orang yang mempunyai kompetensi. Dalam pernyataannya, Agun kembali menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang menggunakan anggaran negara.

Agun mengungkapkan tidak memerlukan opini di luar Pansus. Agun mengeluhkan ketika dirinya diwawancarai media tetapi heading dan framing-nya berbeda. Selanjutnya Agun mengatakan sumber daya manusia di KPK juga berpotensi melakukan pelanggaran. Agun menduga jangan-jangan selama ini terjadi peradilan sesat. Agun mengatakan eksistensi KPK tidak ada masalah, hanya yang menjadi kendala karena mereka juga manusia dan biasa jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan.

Agun mengaku tidak melamar untuk menjadi ketua Pansus Hak Angket, namun dalam rapat musyawarah tujuh fraksi tiba-tiba memilihnya. Agun mengusulkan diadakannya pertemuan antara DPR-RI dengan KPK supaya tidak ada lagi saling curiga. Menurutnya, kalau KPK benar kenapa takut bertemu Pansus Hak Angket. Agun berharap bisa bertemu dengan KPK.

Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Misbakhun mengakui dirinya termasuk orang yang rajin membaca Risalah. Misbakhun mengatakan selama dua hari Komisi 3 DPR-RI rapat dengan KPK sampai pukul 01:30 WIB. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPR-RI berupa Raker, Hak Interpelasi, dan Hak Angket. Dalam Hak Angket minimal ditandatangani 25 anggota yang tidak boleh berasal dari satu fraksi pengawasan yang sama, selanjutnya dari Raker meningkat ke Hak Angket. Misbakhun mengatakan Komisi 3 menemukan hasil audit BPK yang tidak ditindaklanjuti di RI. Misbakhun menyatakan tidak ada satu pun lembaga yang bertujuan independen. Misbakhun mengklaim dirinya dulu sebagai inisiator Hak Angket Bank Century yang ternyata terdapat hasil audit BPK atas Bank Century sebesar Rp 8,7 triliun tetapi hanya ditemukan satu terdakwa.

Misbakhun mengatakan bahwa saat ini kita hidup dalam masyarakat intelektual. Misbakhun pun menegaskan kembali jika dirinya merupakan anggota Pansus yang tentu dituntut bekerja lebih banyak sehingga membuat jam pulang menjadi larut, namun dirinya tidak minta dipuji akan hal tersebut. Misbakhun mengatakan DPR-RI pernah membuat Hak Angket Bank Century dengan obyek Bank Indonesia. Terkait hal tersebut, Misbakhun bertanya secara retoris mengenai di mana posisi BI dalam Undang-undang Dasar (UUD). Misbakhun melanjutkan dengan mengatakan BI jelas disebutkan bukan bagian pemerintah.

Misbakhun mengatakan BI datang ke DPR-RI saat Hak Angket Bank Century dibentuk dan mereka  percaya bahwa DPR-RI terbuka. Misbakhun mengemukakan bahwa dirinya sebagai lulusan Trisakti datang ingin menemui 'adik-adik'nya di dalam rapat ini agar semua masyarakat bisa menilai bahwa yang kita semua tangani merupakan masalah korupsi yang serius. Misbakhun mengatakan dirinya mendengar jika semalam di ruang rapat saat itu ada saksi dipaksa memberi keterangan palsu dan diajak liburan.

rapat tidak menghasilkan satupun kesimpulan.

Penutup

Audiensi ditutup oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Jabar 10 pukul 13:30 WIBdengan pernyataan bahwa Pansus akan bekerja tanpa melampaui azas-azas.

Untuk membaca livetweet Pengawasan Pansus KPK - Audiensi Kepresidenan Mahasiswa Masyarakat Trisakti (KMMT) dan Koalisi Rakyat (Koar) Parlemen silakan kunjungi https://chirpstory.com/li/363842

 

ilustrasi: WikiDPR

WikiDPR-RI/ncm/kit