Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Persetujuan RKA-K/L 2018 – Raker Komisi 6 dengan Menkop UKM, BKPM, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 11/Sep/2017,  Ditulis Tanggal: 22/Sep/2017

Mitra Kerja: MenkopUKM BP Batam BKPM KPPU BPKS Sabang Persetujuan RKA-K/L 2018 – Raker Komisi 6 dengan Menkop UKM, BKPM, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang

Pada 11 September 2017, komisi 6 mengadakan Raker (Rapat Kerja) tentang persetujuan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) RKA K/L 2018 dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) , Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang) yang diagendakan pukul 13:00 WIB. Rapat dibuka pukul 14:44 WIB dipimpin oleh Teguh Juwarno dari fraksi PAN dari Jawa Tengah 9. Kemudian, Pimpinan rapat mempersilahkan mitra untuk memberikan tanggapan terhadap hasil RDP RKA K/L 2018 agar disetujui.

 

Kesimpulan Rapat

Dengan Menkop UKM :

  1. Komisi 6 DPR-RI menerima pagu anggaran kementrian koperasi dan UKM dalam RUU APBN tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 sebesar Rp944.538.384.000,00, termasuk anggaran Dewan Koperasi  Indonesia sebesar Rp14.325.000.000,00
  2. Komisi 6 DPR-RI menerima usulan reslokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 untuk program prioritas utama Pengembangan Kewirausahaan sebesar Rp17.230.874.000,00, dengan rincian Rp9.890.000.000,00 untuk pelatihan wirausaha muda/pemula dan sebesar Rp7.340.874.000,00 untuk bantuan permodalan wirausaha muda/pemula, sehingga pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018 setelah perubahan untuk 5 (lima) program, menjadi sebagai berikut:
  3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, anggaran: Rp209.084.738.000,00
  4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran; Rp81.265.500.000,00
  5. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, anggaran: Rp528.228.147.000,00
  6. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, anggaran: Rp42.916.289.000,00
  7. Program Peningkatan PenghidupanBerkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, anggaran: Rp83.043.710.000,00 Total jumlah: Rp. 944.538.384.000,00
  8. Komisi 6 DPR-RI memahami usulan tambahan anggaran DEKOPIN Tahun 2018 sebesar Rp. 35.675.000.000,00  di luar total anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp944.538.384.000,00
  9. Komisi 6 DPR-RI tidak bisa menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp100.000.000.000,00 karena alur pengusulan DAK Tahun 2018 tidak diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tetapi ditetapkan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, keputusan Rapat Kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk disinkronisasi.

 

Dengan ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

  1. Komisi 6 DPR-RI menerima pagu anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam RUU APBN Tahun 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 sebesar Rp134.795.052.000,00.
  2. Komisi 6 DPR-RI menerima usul tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp. 41.500.000.000, sehingga total anggaran tahun 20108 menjadi Rp176.295.052.000.

Selanjutnya, keputusan Rapat dengar Pendapat komisi 6 DPR RI dengan ketua KPPU akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk disinkronisasi.

 

Dengan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang):

  1. Komisi 6 DPR-RI menerima pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017, sebesar Rp224.864.020.000,00.
  2. Komisi 6 DPR-RI menerima usulan tabahan anggaran BPKS Sabang sebesar Rp100.135.980.000,00, untuk 5 (lima) kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan lahan Kawasan Tourism Port Teluk Sabang sehingga total anggaran BPKS Sabang tahun 2018 menjadi Rp325.000.000.000,00.

Selanjutnya, keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk disinkronisasi.

 

Dengan kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) :

  1. Komisi 6 DPR-RI menerima pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017, sebesar Rp2.046.159.533.000,00.
  2. Komisi 6 DPR RI menerima usulan tambahan anggaran BP Batam tahun 2018 sebesar Rp108.000.000.000,00 untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan dan rumah sakit sehingga total anggaran BP Batam menjadi Rp2.154.159.533.000,00.

Selanjutnya, keputusan Rapat Dengar Pendapat komisi 6 DPR-RI dengan kepala BP Batam akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk disinkronisasi.

Dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), :

  1. Komisi 6 DPR-RI menerima pagu anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.0/07/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017, pagu anggaran BKPM RI sebesar Rp548.229.840.000,00
  2. Komisi 6 DPR-RI menerima usul tambahan anggaran sebesar Rp. 187.000.500.000,00, sehingga total anggaran BKPM Tahun 2018 menjadi Rp735.230.340.000,00

Selanjutnya, keputusan komisi 6 DPR-RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk disinkronisasi.

 

Penutup

Rapat kerja komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) , Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS Sabang) ditutup pukul 15:26 WIB oleh Teguh Juwarnodari fraksi PAN dari Jawa Tengah 9.

Untuk membaca rangkaian livetweet rapat kerja (Raker) tentang persetujuan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) RKA K/L 2018 komisi 6 dengan Menkop UKM, BPKM, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang, silahkan kunjungi https://chirpstory.com/li/368892.

 

wikidpr/lin/rhs

Ilustrasi: poskotanews.com