Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Perubahan Alokasi Anggaran RAPBN-P 2017 - Raker Komisi 7 dengan MenLHK RI

Komisi/AKD: Komisi 7, Tanggal Rapat: 24/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 09/Aug/2017

Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perubahan Alokasi Anggaran RAPBN-P 2017 - Raker Komisi 7 dengan MenLHK RI

Pada 24 Juli 2017, Komisi 7 mengadakan Raker (Rapat Kerja) dengan MenLHK RI (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) tentang Perubahan Alokasi Anggaran RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2017. Raker dipimpin oleh  Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera  Utara 2. Raker dibuka pukul 13:48 WIB. Rapat dihadiri 8 anggota dari 6 fraksi. Rapat tersebut dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

 Berikut merupakan pemaparan mitra:

MenLHK, Siti Nurbaya Bakar

  • Sesuai hasil konsultasi ke Banggar dan Inpres Nomor 4 Tahun 2017, maka penyesuaian angka anggaran tidak boleh diambil dari dana PNBP.
  • Realisasi penyerapan KemenLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) hingga Juli mencapai 38,39 persen khusus Badan Restorasi Gambut (BRG) realisasinya baru 1,44 persen.
  • KemenLHK mohon waktu utk penyesuaian kembali agar tidak ada penghematan di Perhutanan Sosial, dan Pengelolaan Limbah.
  • Realokasi hibah luar negeri penyesuaiannya sudah dilaporkan.
  • Anggaran utk planologi kehutanan dan tata lingkungan Rp13,68 Miliar, perhutanan sosial Rp201 Miliar, pengelolaan LB3 Rp169,8 Miliar.
  • Penyesuaian diambil dr dana rupiah murni BRG yang berkurang Rp77 Miliar menjadi Rp428,15 Miliar.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Nawafie Saleh dari Jawa Barat 5. Nafawie berpendapat bahwa untuk Dirjen Penegakan Hukum harus tegas, sehingga perusahaan jera merusak lingkungan.

Fraksi Gerindra: Gus Irawan Pasaribu dari Sumatera Utara 2. Gus mengatakan bahwa Komisi 7 menyetujui perubahan APBN-P 2017 KemenLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebesar Rp6,72 Triliun. RAPBN-P MenLHK (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) TA 2018 sebesar Rp6,43 Triliun. Gus berpendapat bahwa terjadi penurunan dan Komisi 7 meminta penjelasan secara detail. Gus ingin memastikan aspirasi dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setelah adjustment anggarannya tidak berkurang.

Fraksi Demokrat: Muhammad Nasir dari Riau 2. Komisi 7 meminta Menteri betul-betul memperhatikan program di daerah. Hasil kunker di Sumatera Utara, Nasir meminta tolong agar segera tindak perusahaan yang merusak lingkungan.

Oleh Mulyadi dari Sumatera Barat 2. Mulyadi berpendapat bahwa melihat situasi keuangan Pemerintah, feeling Mulyadi agak berat untuk terealisasi. Tetapi, lanjut Mulyadi, program dapil anggaran jangan berubah dengan anggaran yang ada dan serapan yang masih jauh, meskipun sepenuhnya kewenangan Menteri. Menurut Mulyadi, pada prinsipnya Komisi 7 setuju dengan pengaturan yang dilakukan Menteri. Namun, masalah penegakan hukum menjadi perhatian semua, karena menjadi yurispudensi dan acuan masyarakat. Mulyadi menyatakan bahwa Komisi 7 meminta adanya Panja Lingkungan, bahkan Komisi 3 meminta adanya Pansus untuk membahas hal tersbuti dengan Komisi 7. Mulyadi mendukung penambahan anggaran dan personil untuk penegak lingkungan. Mulyadi mengatakan bahwa Komisi 7 berkomitmen di anggaran TA (Tahun ANggaran) 2018 jika ada kebutuhan untuk penegak lingkungan, akan Komisi 7 dorong ke arah itu.

 

Penutup

Raker Komisi 7 dengan MenLHK ditutup pukul 14:25 WIB oleh Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Utara 2. Untuk membaca rangkaian livetweet komisi 7 DPR-RI dengan MenLHK RI tentang Perubahan Alokasi Anggaran RAPBN-P 2017 kunjungi https://chirpstory.com/li/363862.

 

wikidpr/rhs

Ilustrasi: pakmono.com