Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Perubahan Anggaran untuk Persiapan Asian Games dan Pengadaan SNG OB VAN-RDP Komisi 1 dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan dan BPKP

Komisi/AKD: Komisi 1, Tanggal Rapat: 19/Mar/2018,  Ditulis Tanggal: 06/Apr/2018

Mitra Kerja: Kementerian Keuangan BPKP LPP TVRI Perubahan Anggaran untuk Persiapan Asian Games dan Pengadaan SNG OB VAN-RDP Komisi 1 dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan dan BPKP

Pada 19 Maret 2018, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang perubahan anggaran untuk persiapan Asian Games dan pengadaan SNG OB VAN.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Asril Hamzah Tanjung dari Fraksi Gerindra dapil DKI 1 pada pukul 10:50 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

LPP TVRI:

  • Alokasi APBN 2018 dari pusat sebesar Rp378M atau 45%. Daerah sebesar Rp406M atau 54%.
  • Alokasi anggaran program Rp235M (28,03%).
  • Belanja umum alokasi 2018 sebesar Rp27M, sementara belanja modal teknik sebesar Rp54M. Latar belakang TVRI melakukan revisi anggaran karena (1) Pengadaan SNB OB VAN sebanyak 2 unit yang dimaksud untuk kebutuhan Asian Games 2018; (2) Pengadaan SNG OB VAN baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2017, karena anggaran baru cukup tersedia setelah persetujuan Anggaran Biaya Tambahan TVRI Tahun 2017 pada bulan September 2017; (3) Total kontrak SNG OB VAN 2 unit sebesar Rp22.496.273.800,-
  • SNG OB VAN diletakkan di 1 stasiun Jakarta dan 1 untuk stasiun Palembang.
  • Sisa pembayaran yang belum disediakan tahun 2018 sebesar  Rp5,9M untuk Pusat dan Rp6,1M untuk Palembang, total Rp16,24M.
  • Rencana revisi modal umum dari Rp27M dikurangi Rp11M menjadi Rp16M. Modal teknis dari Rp54M ditambah Rp11M menjadi Rp66M.
  • Dasar diskresi dimaktub dalam Peraturan Presiden ditegaskan PPK dapat memutuskan kontrak sepihak apabila diberikan waktu 51 hari, penyedia barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
  • Dasar diskresi perpanjangan kontrak yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menkeu No. 194/pmk 05 Tahun 2014.
  • Pengadaan ini bila diputus TVRI, tetap harus membayar pekerja yang sudah selesai. Pemutusan kontrak berakibat sanksi daftar hitam. Jika pengadaan ini diputus, berpotensi besar digugat oleh penyedia barang dan jasa. Dari sisi program maka tidak akan tercapai output serta barang akan mangkrak.
  • Di Palembang tidak punya OB VAN sama sekali. Di Jakarta memiliki 1 OB VAN namun sudah sangat tua. Kami ingin segera menggunakan 2 OB VAN yang baru karena serah terima dilakukan pada 22 Februari sehingga pengajuan revisi ini agar disetujui.

BPKP:

  • BPKP belum melakukan audit terhadap pengadaan oleh LPP TVRI terkait SNG OB VAN, Jadi belum disampaikan secara formal revisi anggaran dapat dilakukan.
  • Ketentuan yang perlu dipatuhi untuk melakukan revisi yaitu UU No. 1 Tahun 2004, Perpres No. 54 Tahun 2010, PMK No. 243 Tahun 2015, No. 194 Tahun 2014 dan PMK No. 11 Tahun 2018.
  • Terkait PMK No. 243 Tahun 2015 disebutkan ada pra kondisi yang harus dipenuhi untuk bisa mengubah anggaran. Pada ayat 1 bila pekerjaan tidak selesai sampai akhir tahun anggaran bisa dilakukan anggaran berikutnya.
  • Berdasarkan KPA, pemayaran atas sisa pekerjaan bisa dilakukan tahun anggaran berikutnya dengan dana yang bisa dialokasikan dalam dipa anggaran selanjutnya.
  • Persyaratan yang harus dipenuhi untuk revisi anggaran yaitu dilakukan perubahan kotrak terkait pelaksanaan kegiatan.

Kementerian Keuangan:

  • Harus meminta persetujuan komisi 1 karena dalam hal ini mengubah dari program satu ke program yang lainnya, kalau di program yang sama cukup dari KPA dan pengelola di kelembagaan masing-masing.
  • Pada proyek diakhir tahun tapi pekerjaan belum selesai maka pihak ketiga sudah boleh mencairkan dananya sesuai prestasi yang sudah dicapai per 31 Desember. Pihak ketiga harus memberi garansi pekerjaan yang belum selesaik ke bank.
  • Kewenangan dan keputusan dari KPA dan BPK untuk menetapkan apakah pekerjaan yang akan di selesaikan itu betul-betul sesuai janjinya, kalau kontraktor belum menyelesaikan pekerjaannya maka dikenai denda.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Andreas Hugo Pareira dari Nusa Tenggara Timur 1. Andreas menanyakan apakah poin ini perlu persetujuan oleh DPR atau tidak. Andreas mendengar dari Kemenkeu sudah jelas bahwa pergeseran anggaran yang diusulkan oleh TVRI ini dimungkinkan. Andreas menyatakan sekarang saatnya disetujui.

Fraksi PAN: Budi Youyastri dari Jawa Barat 10. Budi memastikan yang hadir kali ini BPKP. Budi berpendapat bahwa ini merupakan kelalaian kegiatan di 2017 sehingga terlambat dan menyusahkan.

Fraksi PKS: Sukamta dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukamta tidak ingin kelak semuanya akan dilanda masalah. Sukamta menanyakan apakah syarat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu apakah cocok atau belum. Ada poin perpanjangan sebelum kontrak berakhir, Sukamta menanyakan apakah TVRI sudah memenuhinya.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

TVRI:

  • Persyaratan dan pra kondisi sudah terpenuhi semua, barang sudah diterima sebelum 90 hari. TVRI tidak ingin melanggar aturan.
  • TVRI tidak ingin melanggar aturan, namun untuk Asian Games dan kebutuhan memang sangat mendesak, TVRI bingung bila delay karena akan mengalami kesulitan besar.
  • TVRI sudah meminta jaminan kesanggupan penyelesaian pekerjaan, TVRI selaku KPA siap melakukan revisi DIPA.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

Terkait permohonan penggeseran Anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun 2018 yaitu dari program kegiatan Modal Umum 117.01.01 ke program kegiatan teknik 117.01.06 LPP TVRI sebesar Rp11.059.176.000 dan setelah mendengar penjelasan dari BPKP dan Kementerian Keuangan, Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar Program antar Kegiatan LPP TVRI Tahun 2018 tersebut.

 

Penutup

RDP Komisi 1 dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan dan BPKP tentang perubahan anggaran untuk persiapan Asian Games dan pengadaan SNG OB VAN ditutup oleh Asril Hamzah Tanjung dari Fraksi Gerindra dapil DKI 1 pada pukul 19:57 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweetRDP Komisi 1 dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan dan BPKP tentang perubahan anggaran untuk persiapan Asian Games dan pengadaan SNG OB VAN, kunjungi https://chirpstory.com/li/386045

 

Ilustrasi: Bola.com

WikiDPR/ff/fy