Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Praktik Pekerja Sosial – RDPU Komisi 8 dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan

Komisi/AKD: Komisi 8, Tanggal Rapat: 10/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 07/May/2018

Mitra Kerja: Komnas Perempuan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia Yayasan Sayap Ibu Praktik Pekerja Sosial – RDPU Komisi 8 dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan

Pada 10 April 2018, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan tentang praktik pekerja sosial. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Marwan Dasopang dari Fraksi PKB dapil Sumatra Utara 2 pada pukul 13:15 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Marwan menjelaskan bahwa DPR-RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Pekerja Sosial, karena kesejahteraan adalah hak yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga Komisi 8 ingin mendapatkan masukan terkait aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI):

  • KPSI beranggotakan 15 pilar dan ada beberapa yang ikut untuk mendampingi.
  • KPSI adalah bagian ASEAN Social Work Consortium (ASWC), salah satu dari sepuluh lembaga yang bersepakat untuk membentuk konsorsium. KPSI bukan badan hukum, tetapi supra jaringan yang untuk berusaha bersinergi antar pilar yang ada.
  • Salah satu fokus utama KSPI adalah melakukan advokasi untuk RUU Praktik Pekerja Sosial dengan tujuan menggalang kerja sama antar pilar yang ada.
  • KSPI memahami tugas Kementerian Sosial (Kemensos) dan betapa pentingnya posisi strategis pengembangan kesejahteraan sosial.
  • Masalah kesejahteraan sosial di Indonesia berpedoman kepada UU No. 11/2009 dan terdapat 26 masalah terkait kesejahteraan sosial, dari masalah yang begitu besar, tetapi pekerja sosial yang professional tidak banyak.
  • Beberapa kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS):
  1. Anak telantar
  2. Penyandang disabilitas
  3. Perdagangan manusia
  • Masalah yang sangat krusial saat ini adalah mengenai kekerasan anak.
  • Dalam menangani kesejahteraan sosial di negeri ini, kita memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggaraannya, seperti tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, pekerja sosial khusus NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan pekerja sosial khusus anak.
  • Sampai saat ini yang diharapkan adalah adanya izin praktik untuk melindungi pekerja sosial dan tugasnya seperti melindungi praktik kedokteran, karena di beberapa negara sudah ada aspek legalitasnya, sedangkan di negara kita hanya surat penugasan.
  • Saat ini KPSI sudah memiliki sertifikasi dari Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi. Maret 2018, telah ada 1346 pekerja sosial yang lulus ujian sertifikasi.
  • Rasio ideal, satu orang supervisor menangani sepuluh pekerja sosial.
  • Ada anggapan bahwa pekerja sosial hanya bergerak di pengumpulan dana dan kegiatan relawan, mereka tidak mendapatkan penghargaan memadai dalam hal renumerasi, padahal negara seperti Thailand memiliki UU Pekerja Sosial.
  • Di Amerika Serikat, pekerja sosial diharapkan seperti psikolog.
  • Ikatan Program Studi Pekerja Sosial memiliki 36 orang anggota.
  • Pekerja sosial saat ini umumnya berasal dari 35 Perguruan Tinggi Negeri untuk lulusan S1, sedangkan lulusan S2 dan S3 masih terbatas.
  • Saat ini hanya pemerintah pusat yang memiliki pekerja sosial dan kami berharap agar pemerintah daerah juga bisa merekrut pekerja sosial dan pemerintah pusat menyediakan supervisor.
  • Anggota Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial (Sakti Peksos) tidak semuanya memiliki latar belakang pekerja sosial.
  • Ada pekerja sosial asing yang sudah praktik di Indonesia dan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kita bersaing dengan adanya pemanfaatan pekerja sosial, sehingga KPSI berharap adanya pengaturan yang jelas dan ketat atas pekerja sosial asing untuk melindungi pekerja sosial yang kita miliki.
  • Salah satu pilar KPSI adalah jaringan psikososial Indonesia, memahami bahwa ada keperluan pekerja sosial di lapangan.
  • Perlu pengaturan lebih jelas mengenai kedudukan pekerja sosial, jika dibandingkan dengan profesi yang lainnya, jangan sampai pekerja sosial dianggap pekerja kelas paling bawah.
  • KPSI mengharapkan peningkatan laporan dan database pekerja sosial.
  • Pekerja sosial di arena internasional, KPSI memiliki ikatan pendidikan pekerja sosial, ikatan pekerja sosial, lembaga sertifikasi dan badan akreditasi. Perangkat yang KPSI miliki semuanya sudah lengkap, KPSI hanya membutuhkan payung hukum untuk melindungi praktik pekerja sosial.
  • KPSI juga membutuhkan sebuah pengukuhan sebagai pekerja sosial.
  • Dua minggu yang lalu KPSI mengundang pekerja sosial lingkungan yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan lulusan S2 Universitas Indonesia (UI), mereka mengatakan bahwa pekerja sosial perlu payung hukum, standardisasi dan sertifikasi, serta pengaturan pekerja sosial asing.
  • KPSI juga mendapatkan keterangan dari Ibu Ester yang merupakan pekerja sosial dibidang NAPZA, bahwa KPSI membutuhkan perlindungan hukum dari ancaman bandar narkoba. Selain itu, masih diperlukan pekerja sosial yang sudah professional dan bersertifikat khusus untuk menangani masalah narkoba.

Yayasan Sayap Ibu:

  • Yayasan Sayap Ibu mengucapkan terima kasih untuk pertama kalinya Yayasan Sayap Ibu diundang secara langsung dalam rangka RDPU dengan Komisi 8 dan yayasan yang lainnya.
  • Yayasan Sayap Ibu saat ini telah berusia 63 tahun yang didirikan oleh Sulastinah Sutomo (Istri Bung Tomo) dan beralamatkan di Jalan Barito No. 55.
  • Visi: Perlindungan anak mulai dari lahir hingga seumur hidup, terutama anak penyandang cacat.
  • Misi: Rehabilitasi fisik, psikis dan social, menyediakan pelayanan sosial dan menjalin kemitraan dengan kemitraan yang lain.
  • Yayasan Sayap Ibu sangat mengapreasiasi Ibu Sulastinah Sutomo, meskipun sudah berusia 91 tahun masih memberikan pembinaan kepada kami.
  • Yayasan Sayap Ibu memiliki empat kantor, untuk kantor pusat berada di Barito, Jakarta Selatan dan tiga buah kantor cabang yang berada di Sleman, Yogyakarta; Bintaro, Banten dan Surabaya, Jawa Timur.
  • Fokus utama Yayasan Sayap Ibu terhadap penanganan anak telantar dan penyadang cacat atau cacat ganda.
  • Yayasan Sayap Ibu memberikan pelatihan bagi pengasuh dan karyawan Yayasan Sayap Ibu.
  • Yayasan Sayap Ibu sudah mendapatkan izin dari Kemensos untuk melakukan adopsi, sehingga Yayasan Sayap Ibu memerlukan tenaga pekerja sosial untuk yayasan, karena saat ini total pekerja sosial yang kami miliki hanya enam orang.
  • Yayasan Sayap Ibu yang berada di Yogyakarta berfokus kepada pengentasan anak asuh dan konseling keluarga. Yayasan Sayap Ibu memiliki program “Wisma Ibu” yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada wanita muda yang hamil diluar nikah, untuk program lainnya Yayasan Sayap Ibu memberikan perawatan terhadap anak telantar dari umur 0 – 7 tahun dan membantu mereka untuk menemukan identitasnya.
  • Tidak semua anak-anak telantar yang ditemukan dalam keadaan sehat, bahkan banyak diantara mereka penyandang cacat, sehingga anak-anak ini diberikan pelayanan kesehatan dan psikis.
  • Yayasan Sayap Ibu di Banten berfokus kepada pengembangan jaringan dengan lembaga lainnya.
  • Yayasan Sayap Ibu di Jawa Timur merupakan cabang baru yang belum banyak melakukan aktivitas, saat ini Yayasan Sayap Ibu lebih berfokus kepada pelayanan day care dan fokus utama Yayasan Sayap Ibu melayani keluarga yang tidak mampu.
  • Yayasan Sayap Ibu ingin menyampaikan beberapa hal di UU No. 11/2009, isi substansinya masih bersifat umum dan kita sangat membutuhkan aspek legalitas praktik pekerja sosial. Yayasan Sayap Ibu sebagai pemakai UU ini mengharapkan agar pekerja sosial memiliki kemampuan profesional yang tersertifikasi.
  • Pekerja sosial Yayasan Sayap Ibu yang berada di Jakarta empat orang dan di Banten ada dua orang.

Komnas Perempuan:

  • Komnas Perempuan merupakan lembaga yang didirikan oleh negara yang memiliki tugas human rights yang memberikan mandat utama untuk menghapus kekerasan pada perempuan. Komnas Perempuan memiliki 15 komisioner.
  • Penyelenggaraan profesi pekerja sosial bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
  • Poin-poin penting dari pandangan Komnas Perempuan:persyaratan pekerja sosial professional, institusi yang memiliki mandat membangun kapasitas pekerja sosial yang memadai sesuai dengan undang-undang (UU), aksesibilitas layanan pekerja social, kelembagaan harus ada standardisasi dan pengawasan, pekerja sosial berbasis masyarakat, sinergi program dan kebijakan dengan disiplin lain dan kebijakan antar kementerian atau lembaga (K/L), dan perlindungan bagi pekerja sosial, khususnya di wilayah-wilayah konflik dan bencana.
  • Pentingnya pekerja sosial akibat banyaknya permasalahan sosial di Indonesia.
  • Pekerja sosial perlu dibekali dengan pendidikan dan keterampilan khusus, sekarang baru ada 16 sekolah menengah dan 34 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memberikan pendidikan mengenai pekerja sosial.
  • Persyaratan menjadi pekerja social: Skill, kepekaan soal dan Knowledge.
  • Salah satu dari 26 permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain: disabilitas dan Perdagangan manusia.
  • Peran pekerja sosial diamanatkan dalam UU No. 23/2004 dan UU No. 21/2007. Oleh sebab itu, Komnas Perempuan memberikan dukungan agar adanya jaminan dari negara terhadap pekerja sosial.
  • Seharusnya pekerja sosial dihargai setara dengan profesi lainnya, seperti advokat.
  • Komnas Perempuan berharap dalam pembahasan UU ini juga mengakomodir peran pekerja sosial pada perempuan korban tindak kekerasan yang membutuhkan pendampingan secara kompleks dan luas.
  • Selama ini hasil pekerjaan pekerja sosial belum mendapatkan pengakuan hukum di mata pengadilan, berbeda seperti psikolog atau dokter ahli forensik.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Itet Tridjajati Sumarijanto dari Lampung 2. Itet menyatakan bahwa memang ada kebutuhan payung hukum, sehingga Komisi 8 sudah menyiapkan draf RUU Praktik Pekerja Sosial. Itet mengungkapkan bahwa ia pernah mempelajari medical record dan di Indonesia sendiri data-data mengenai medical record belum lengkap dan tidak bisa digunakan untuk penelitian yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang memadai. Itet meminta agar masalah gaji dan Standard Operating Procedure (SOP) perlu menjadi perhatian. Itet lalu menanyakan masalah auditor,karena di Rumah Sakit ada medical audit komite, sehingga tujuannya untuk mengevaluasi kinerja pekerja sosial dalam memperoleh sertifikasi. Itet menceritakan sebuah kasus bahwa di Australia ketika ada seseorang yang terkena penyakit Tuberkulosis (TB), ada petugas yang memeriksa rumah-rumah yang bersangkutan untuk melakukan tindakan pencegahan. Itet kemudian menanyakan masalah peraturan atau regulasi terkait pekerja sosial asing seperti apa saja yang boleh masuk ke Indonesia, dan Itet meminta bisa dicarikan solusi regulasi mengenai hal tersebut.

Fraksi GolkarZulfadhli dari Kalimantan Barat. Zulfadhli menanyakan terkait hasil evaluasi sistem berbasis Permensos,karena tujuannya untuk menguatkan posisi Permensos dalam RUU Praktik Pekerja Sosial. Zulfadhli juga menanyakan terkait masalah kesejahteraan sosial yang dimasukkan ke dalam kurikulum dan juga Zulfadhli berharap agar RUU ini dapat disahkan pada 2018.

Oleh Endang Maria Astuti dari Jawa Tengah 4. Endang pertama-tama mengapresiasi apa yang telah dipaparkan oleh para mitra, khususnya dari KPSI yang berharap agar pekerja sosial profesional, karena saat ini pekerja sosial ibaratnya relawan yang sebagian besar keahliannya tidak sesuai dengan yang ditangani, sehingga Endang menanyakan sebagai anggota DPR yang seharusnya mengakomodir hal-hal tersebut ke dalam UU, khususnya UU Praktik Pekerja Sosial. Endang juga meminta masukan, apakah pekerja sosial semuanya menangani pekerjaan PMKS, sehingga Endang berharap mendapatkan jawaban untuk menyelesaikan UU ini, jangan sampai UU ini terus dibongkar pasang.

Oleh TB Ace Hasan Syadzily dari Banten 1. Ace menjelaskan bahwa ilmu mengenai kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, contohnya untuk penanggulangan bencana alam, seseorang dapat dikategorikan profesional apabila melibatkan ilmu mengenai penanggulangan bencana dan ilmu pendampingan sosial, sehingga diperlukan otoritas tertentu untuk menentukan standar yang melibatkan semua disiplin ilmu tersebut. Ace juga memberikan apresiasi kepada semua mitra yang hadir karena telah memberikan masukan yang berharga dalam rangka penyusunan RUU Praktik Pekerja Sosial. Ace juga menyampaikan bahwa setelah rapat ini mereka ada agenda untuk mengundang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kemensos untuk memperkuat RUU ini. Ace kemudian menargetkan bahwa masa sidang yang akan datang RUU ini masuk pembahasan Badan Legislasi (Baleg) dan disahkan tahun 2018.

Fraksi GerindraAnda dari Banten 1. Anda menyampaikan bahwa saat ini sedang membuat UU Praktik Pekerja Sosial untuk melindungi pekerja agar lebih aman dan nyaman.

Fraksi PKSEi Nurul Khotimah dari Banten 2. Ei Nurul menanyakan masalah minimnya pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota yang merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi Kemensos, sehingga Ei Nurul sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) merekomendasikan Kemensos agar menyerap anggaran untuk kebutuhan pekerja sosial. Ei Nurul mengharapkan agar RUU Praktik Pekerja Sosial dapat menjadi representasi pekerja sosial dan korbannya. Terakhir Ei Nurul mengatakan bahwa di Banten masih banyak ekploitasi pekerja anak dibawah umur.

Fraksi NasdemChoirul Muna dari Jawa Tengah 6. Choirul menyatakan bahwa ia sependapat dengan apa yang telah dipaparkan oleh para mitra, karena RUU ini telah dikomparasi oleh berbagai universitas, seperti Universitas Sumatra Utara (USU) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sehingga dirasa bahwa kajian naskah akademik RUU ini dinilainya sudah cukup. Choirul menyatakan bahwa ia telah memperjuangkan tim tenaga kesejahteraan kecamatan, yang awalnya mereka hanya mendapatkan Rp300.000 dan sekarang naik menjadi Rp500.000. Choirul mengungkapkan bahwa selama ini banyak pekerja sosial yang belum mendapatkan hak legalitas. Choirul mengungkapkan bahwa ia baru audiensi dengan professor dan Komisioner Komnas Perempuan, dan Choirul berpendapat bahwa sebenarnya ranah Komnas Perempuan bukan di RUU Praktik Pekerja Sosial, tetapi di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

KPSI:

  • Pekerja sosial bukan merupakan rumpun ilmu, tetapi profesi yang dibangun dari berbagai disiplin ilmu.
  • Lembaga sertifikasi dan akreditasi saat ini dibiayai oleh Kemensos.
  • KPSI memiliki cerita bahwa ada salah satu pekerja sosial yang direkrut oleh Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo untuk menjadi assessment tim kelayakan cangkok ginjal untuk meminta opini kelayakan dan pengambilan keputusan. Kalau KPSI ditanyakan mengenai kompetensi khusus yang dimiliki dalam hal pengambilan keputusan kritis pada anggaran publik, posisi KPSI sama seperti badan sosial lainnya yang memerlukan akuntabilitas.
  • Di luar negeri para pekerja sosial harus memiliki jiwa profesional, karena mereka mempertanggungjawabkan tax money power.
  • KPSI memiliki pekerja sosial yang bekerja di ranah industrial.
  • Sertifikasi dilakukan untuk mengukur kualifikasi kompetensi yang harus sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan bertaraf nasional dan internasional.
  • KPSI memiliki lembaga sertifikasi yang sudah menerbitkan 1600 sertifikat lebih dan sudah berdiri sejak 2012.
  • Asosiasi profesi ini adalah P2, sasaran penggunanya adalah dari kementerian dan mitra-mitranya.
  • KPSI akan lakukan kampanye pentingnya sertifikasi, di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010, semua pekerja jasa atau social service wajib tersertifikasi.
  • Lembaga Sertifikasi merupakan sebuah lembaga profesi independendan untuk badan kita memiliki lembaga yang sudah terakreditasi untuk lembaga sosial.
  • Laporan dan asesor disertifikasi langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP).
  • Di Kemensos ada Satuan Kerja (Satker) pusat pengembangan profesi pekerja sosial dan penyuluh sosial yang melakukan audit pekerja sosial yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • KPSI memiliki tujuh sub bidang sosial yang menangani masalah akreditasi dan sertifikasi.

Yayasan Sayap Ibu:

  • Di awal-awal Yayasan Sayap Ibu masih bersifat penggalangan dana, tetapi kedepannya Yayasan Sayap Ibu akan bekerja secara profesional.
  • Yayasan Sayap Ibu yang di Jakarta sudah berakreditasi A.
  • Sulit sekali untuk mendapatkan sertfikasi pekerja sosial.
  • Beberapa tahun yang lalu ada Sakti Peksos yang ditempatkan di satuan bakti, kedepannya kalau ada pekerja sosial di lembaga sosial dan mendapatkan apresiasi kami sangat menyambut baik.

Komnas Perempuan:

  • Komnas perempuan merupakan salah satu mekanisme HAM yang memiliki mandat untuk penghapusan kekerasan seksual.
  • Komnas perempuan bekerja dari dana APBN, mandat Komnas perempuan bukan melakukan layanan dan Komnas perempuan bukan pekerja sosial yang dibiayai oleh negara.
  • Dalam menjalankan mandat Komnas perempuan bermitra dengan LSM dan Pusat Pelayanan Terpadu.
  • Komnas perempuan membawa laporan hasil assessment P2 di Indonesia.
  • Terkait pengakuan peran pekerja sosial yang sangat terkait dengan teman-teman KPSI, Komnas perempuan berharap agar standar kompetensi dapat mencakup skill, knowledge dan kepekaan soal.
  • Para pendamping korban mereka memiliki skill, pengetahuan, serta kepekaan sosial.
  • Pengakuan pekerja sosial oleh negara telah ada, tetapi yang belum adalah pengakuan perannya.
  • Pengakuan terhadap pekerja sosial,  bukan untuk membuka profesi baru, tetapi untuk melakukan perlindungan yang merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam pembahasan RUU ini.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

RDPU Komisi 8 dengan KPSI, Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan tentang praktik pekerja sosial ditutup oleh Fadel Muhammad dari Fraksi Golkar dapil Gorontalo pada pukul 16:03 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 8 dengan KPSI, Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan tentang praktik pekerja sosial, kunjungi https://chirpstory.com/li/388506

 

Ilustrasi: tirto.id

WikiDPR/why/fy