Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - RDPU Komisi 9 dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga lainnya

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 11/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 14/May/2018

Mitra Kerja: Prof. Budi Hidayat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Kantor Staf Presiden (KSP) Kementerian Keuangan RI Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dewas BPJS Kesehatan Kementerian Sosial RI Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - RDPU Komisi 9 dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga lainnya

Pada 11 April 2018, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos , Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan lembaga lainnya tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul  14:38 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Dede Yusuf menyampaikan informasi bahwa menurut BPJS, 187 juta peserta dengan given dari Penerima Bantuan Iuran (PBI)  pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih 92 juta di pusat dan 24 juta di daerah, sehingga total 116 juta.Dede Yusuf juga menginfokan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenyata memang ada data yang tidak sinkron, jadi ada sekitar 22,5 jutaan data yang tidak terverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya dan BPJS bisa melakukan pelayanan yang memiliki NIK. Dede menginfokan kembali bahwa ada tunggakan yang tidak bayar secara rutin, ada 12 juta orang dankhawatir selama ini uang yang diberikan tidak tepat sasaran. Dede Yusuf juga menginfokan ada pihak yang menyampaikan industri farmasi bisa juga collaps, karena 90 persen hanya dibeli JKN, 90 persen obat hanya dibeli dengan JKN dan sisanya hanya free market. Dede Yusuf menyatakanbila harga murah, maka yang dicari dan bahan aktifnya berkurang, dan jangan-jangan nanti tidak menyembuhkan pasien,tetapi datang terus untuk mendapatkan pelayanan. Dede Yusufjuga menjelaskan bahwa sebenarnya BPJS bisa bekerjasama dengan asuransi lain seperti asuransi swasta dan lainnya, dan menanyakan kemungkinan Coordination of Benefit (COB) untuk masuk, sebab sedang membutuhkan asuransi. Dede Yusuf juga menjelaskan bahwa harus ada regulasi baru untuk mengusulkan aturan baru, dan yang terakhir adalah bisnis proses JKN terkait keberlangsungan profesi masing-masing.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Professor Budi Hidayat:

  • Prof. Budi menanyakan bagaimana karakteristik pasar layanan kesehatan, dan masuk bisnis prosesnya, masuk juga ke purchaser yang terbagi menjadi agen yang aktif atau pasif.
  • Prof. Budi mencermati program kesehatan dan konsumen kesehatan secara umum, sebab mereka tidak mengetahui apa yang dibutuhkan.
  • Prof Budi berpendapat mengenai karakteristik alamiah produksi kesehatan, oleh karena itu konsumen tidak mengerti dan membutuhkan pihak menengah dan yang mengerti kebutuhan pasien.
  • Ilmu ini harusnya sudah dikuasai oleh Komisi 9 DPR-RI, mengenai hukum demand and supply, misalnya banyak penjual harga harus turun, untuk mencapai keseimbangan pasar. Hal ini tidak terjadi di bidang kesehatan, semakin banyak spesialis, dan dokter harga semakin naik.
  • Ketika pergi ke Rumah Sakit (RS), tidak menawar dan memilih pelayanan kesehatan yang dipilih dan semuanya disediakan oleh provider.
  • Ada dimensi-dimensi khusus yang harus dibenahi dengan pelayanan jaminan kesehatan.
  • Dibutuhkan untuk memeriksa disharmoni yang tentunya akan berimplikasi pada praktek Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan.
  • Revenue collection dan memaksimalkan dana harus diperbaiki serta akan mencoba 3 fungsi yang sudah maksimal di JKN.
  • Muncul sebuah konsep, mengenai kebenaran purchasers mewakili peserta sebab pasien tidak mengetahui apa yang dibutuhkan dan hanya purchasers yang mengetahuinya untuk pelayanan sistem jaminan kesehatan. Hal inilah yang mengharuskan setiap pihak mengetahui status proaktif purchasers.
  • Untuk mencapai ekuilibrium, kurva demandnya naik dan fenomena ini terjadi di seluruh dunia dan hanya terjadi di industri kesehatan karena produk bersifat simatriks.
  • Harus ada yang menjadi penengah bisnis JKN dan membutuhkan purchasers aktif.
  • Bila purchasers bersifat pasif, maka harus dibenahi dan diluruskan,
  • Rancang bangunnya strategic purchasing. sebagaimana disebutkan pada UUD, manfaatnya komprehensif dan menyuarakan konsumen serta kebutuhan pasien mengenai pelayanan.
  • Ada fungsi-fungsi kritis dari strategic purchasing yang seharusnya dipegang payer namun ternyata tidak ada.
  • Audit medis sangat kritis karena pembayar mengetahui apa yang dibayarkan. Health service provider dan badan penyelenggara asuransi selalu bertengkar karena interestnya beda.
  • Bagaimana pun fasilitas kesehatannya, harganya tetap sama.
  • Ada isu-isu lain yang menyangkutbawasannya JKN itu bila dilihat melebur, seperti program bantuan sosial dan membutuhkan data mikro kemiskinan.
  • Kementerian Sosial RI memiliki wewenang untuk menetapkan warga yang akan menjadi peserta PBI. Updating warga miskin harus mencakup status ekonomi dan kependudukan (status meninggal/tidak dan pindah rumah).
  • Bisa mengoptimalkan program sertifikasinya dan membutuhkan agar Kementerian Sosial RI menyerahkan data PBI yang berkualitas dan sama-sama membangun dengan baik.
  • Iuran JKN bisa digunakan untuk pengembangan dan pemanfaatan serta pencadangan ketersediaan.
  • Penyesuaian pemanfaatan tidak akan berguna bila status purchasers masih belum jelas.
  • Teknologi bisa menjadi obat, terapi, dan Digital Substraction Angiography  (DSA) dan bisa dipakai bila memenuhi kriteria safety, ampuh dan kualitasnya bagus. Bila disetujui, lalu dikeluarkan sertifikasi pengesahan.
  • Harus membenahi ketersediaan obat dari hulu ke hilir dan stakeholder perlu duduk bareng untuk membenahi ketersediaan obat di luar sana.

 

Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI (Pusdatin Kemensos RI)

  • Sumber data update dari BPJS mengenai bayi baru lahir, penonaktifan dan status warga yang sudah meninggal. Penetapan BPJS dan PBI sudah lama dilakukan.
  • Updating PBI setiap bulan dan data terpadu selama 6 bulan sekali. Kondisi sekarang, sudah ada form untuk mengupdate data PBI yang belum ada status ekonominya.
  • Seseorang yang masuk dalam data terpadu akan dicek untuk melihat status ekonominya mulai dari penghasilan, rumah, dsb.
  • Untuk PBI akan mengadakan launching pada pertengahan Mei-September.
  • Tanggal lahir juga dibutuhkan untuk BPJS Kesehatan.
  • Dukcapil memiliki 23 output pelayanan kesehatan.
  • Terkait dengan BPJS, intensif terus berkomunikasi dan ada 187 juta yang sudah proses NIK dan 25 juta masih perlu dicari NIK.

 

Kantor Staf Presiden (KSP):

  • Defisit BPJS kesehatan, iuran terakhir kelas 3 dinaikkan untuk diturunkan kembali. KSP akan mendorong Bapennas untuk dana talangan dan sudah diingatkan.
  • Bukan hanya defisit yang bermasalah, tetapi juga arus kas.
  • Data per Maret, ada 241 fasilitas kesehatan swasta.

 

Kementerian Keuangan RI:

  • Pada tahun 2017, anggaran sebesar Rp6,8 triliun dan  tahun 2018 ada alokasi cadangkan untuk menambah defisit. Setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk menutup JKN.

 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K):

  • Mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan perjanjian. BPS terikat UU statistik dan tidak bisa memberikan langsung ke pihak lain. Untuk data peringkat, bekerja sama dengan Dukcapil dan mendapat by name by address serta NIK.
  • TNP2K sudah ada sebelum UU Fakir Miskin terbit.
  • TNP2K berpegang pada metode yang diberikan BPS dan kriterianya. Updating menggunakan data kependudukan sebagai data awal pada 2016.

  

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP):

  • Kalau berbicara akses pengadaan itu ada banyak,tetapi khusus obat berdasarkan Permenkes melalui e-catalog dan e-purchasing.
  • Mekanisme katalog apapun komoditasnya harus diusulkan instansi yang berwenang dan obat diusulkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
  • Dalam web LKPP, obat yang tayang sebanyak 935 jenis obat dan masih diproses 253 jenis obat.
  • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu modal utama ketika berhadapan dengan penyedia obat dan bilaterlalu rendah, maka bisa gagal.
  • Kenapa masih ada yang diproses, karena waktu di batch pertama gagal pengadaan, sebab tidak ada penawaran, mungkin karena HPS terlalu rendah, sehingga penyedia tidak sesuai dengan perhitungan bisnis.
  • Per 29 Maret 2018, transaksi obat Rp4,3 triliun dan hampir sama mendekati tahun 2017, tahun itu anomali karena kontrak tidak penuh selama setahun.
  • Harga yang diproses didasarkan pada satu referensi harga yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan RI.
  • Multi winner dijadikan satu harga dan ini untuk menjaga pembeli agar tidak bingung harus memilih harga yang mana dan bagi kemudahan transaksi. LKPP melihat dengan Perpres 16 tentang pembelian barang dan jasa ini juga membantu.

 

International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG):

  • Kementerian Kesehatan RI masih menggunakan Permen 68 tahun 2010 sebagai landasan kategorisasi generik saat ini, namun menurut IPMG sudah tidak relevan.
  • Innovative revolution bukan menurunkan harga,tetapi lebih dari itu misalnya seperti price performance dll.

 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI):

  • Professor Budi Hidayat mengatakan ini defisit dan Rumah Sakit(RS) khawatir kalau jumlah peserta membengkak defisit akan lebih, biaya per orang lebih besar dari premi yg dibayarkan.
  • Bila semua ditekan, benefit yang harus mulia ini hilang karena saling menekan dan dana hilang.

 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI):

  • Dengan distribusi SDM dokter, dalam program JKN, dokter harus diperhatikan, apalagi terkait dengan otonomi daerah.
  • Overload beban Puskesmas akan berdampak pada overload tugas dokter Puskesmas, maka preventif pun tidak akan tercipta.
  • Dokter adalah ujung tombak pelayanan, kadang obat yang sudah ditetapkan tidak ada dalam e-catalog.

 

Dewas BPJS Kesehatan:

  • Terkait pengawasan, sudah membuat laporan periodik ke Presiden 6 bulan dan setahun. Selain itu, juga mengadakan rapat rutin dan disampaikan ke Direksi.

 

Kementerian Sosial RI:

  • Bila ada mengganti yang nonaktif dengan yang baru, berharap dinas sosial yang menyampaikannya.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

 

Fraksi PDI-P: Imam Suroso dari Jawa Tengah 3. Imam berpendapat bahwa harus ada tindakan untuk mengatasi jumlah pasien yang berlebihan di Puskemas. Imam menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin Komisi 9 DPR-RI menganggarkan anggaran, namun selalu jebol. Imam berpendapat bahwa tindakan preventif itu penting selama kuratif terus dan kebijakan Kementerian Kesehatan RI harus selalu diikuti dan digelorakan ke masyarakat. Imam meminta setiap Puskemas dan Rumah sakit memiliki obat lengkap, sebab bila kurang dan pasien mengalami penyakit parah, maka BPJS akan semakin jebol.

Fraksi Demokrat: Dede Yusuf Macan Effendi dari Jawa Barat 2.Dede Yusuf menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak bisa mendapat BPJS karena tidak adanya NIK dan jangan-jangan ada orang miskin yang tidak mendapatkan pelayanan. Dede Yusuf berpendapat,jika multi-year selama 2 tahun  mengalami collapse,maka multi-winner harus ditekankan. Dede Yusuf menyarankan perlu adanya masukan dari pihak Kementerian Keuangan RI mengenai langkah yang ditempuh agar BPJS tidak collapse. Dede Yusuf meminta  untuk membedakan produk traktor, mesin jet, dan obat. Dede Yusuf menanyakan kategori orang struk dalam berkerja termasuk dalam kecelakaan kerja.

Oleh Anita Jacoba Gah dari NTT 2.Anita berpendapat agar nama orang miskin tidak digunakan untuk memperkaya orang lain dan Anita berharap semoga aspirasi Komisi 9 DPR-RI diterima oleh Kementerian Sosial RI dan sama-sama mengawasi agar orang miskin mendapatkan haknya dan tujuan pemerintah terwujud.

Fraksi PKS: Ansory Siregar dari Sumatera Utara 3.  Ansory berpendapat tidak perlu adanya keputusan dan ada defisit pada tahun sebelumnya, sebabpada tahun 2018, diprediksi sekitar Rp12 triliun. Ansory berpendapat bahwa defisit bukan perihal anggaran dan hanya tinggal memerbanyak Penerima Bantuan Iuran(PBI) dan tidak menaikkan yang mandiri.

Fraksi PKB: Mafiriondari Riau 2. Mafirion mengingatkan bila 22 juta jiwa bukan karena tidak adanya Nomor Induk Kependudukan(NIK), namun tidak ada orangnya alias semu. Mafirion menyampaikan bahwa di dapilnya selalu mengeluh ketersediaan obat, namun di rapat ini dikatakan obat sangat mudah dijangkau, maka  Mafirion meminta hal tersebut untuk dibenahi. Mafirion juga berpendapat untuk tidak perlu berdebat mengenai data dan lakukan saja Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) agar terlihat jelas semuanya dan menangkap bupati yang tidak benar. Mafirion berpendapat bahwa 22 juta jiwa tersebut tidak ada manusianya dan parahnya masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar oleh pemerintah. Mafirion berpendapatbahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang Jasa Pemerintah (LKPP) harus memiliki sikap untuk menayangkan semua obat yang dapat dibeli dan tersedia.

Fraksi PPP: Okky Asokawati dari DKI Jakarta 2. Okky berpendapat terkait dengan obat, rujuk balik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak berlangsung dengan baik karena ketika mereka balik, obat tidak tersedia.

Fraksi Nasdem: Irma Suryani dari Sumatera Selatan 2.Irma menanyakan tugas pengawas, sebab banyak korupsi yang harus diperbaiki mulai dari Puskemas kapitasi, klinik dan Informasi dan Teknologi(IT) yang tidak berfungsi secara baik karena manual. Irma berpendapat, berapapun uang kuratifnya hingga triliunan, bila tidak memperbaiki kebocoran, tidak akan cukup. Irma menyayangkanbila pihak-pihak tidak menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 9 DPR-RI dan tidak ada gunanya mengadakan rapat terus menerus. Irma menanyakan keberadaan implementasi. Irma menanyakan kebocoran yang terjadi dan tidak adanya laporan komprehensif serta tidak ada kinerja dari pengawas. Irma berpendapat tidak akan ada gunanya sebab yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP):

  • Ketersediaan obat bisa dipengaruhi banyak faktor dan salah satunya karena sulit distributor mengantarkan ke tempat tertentu.
  • Semua mekanisme sama yaitu diusulkan dari kementerian dan pasti obat berasal dari Kementerian Kesehatan RI.
  • Semua diproses berdasarkan usulan dan mempelajarinya dari pasar seperti jumlah penyedia. Bila tidak adaHarga Perkiraan Sendiri(HPS), sertifikasi dan jumlah obat yang sesuai maka tidak akan masuk dalam daftar.
  • Proses selanjutnya akan diumumkan dan setelah diberikan waktu, penyedia masuk dan memberikan penawaran. Tim negosiasi bertemu dengan penyedia berdasarkan referensi harga dari Kementerian Kesehatan RI dan impor PIB pun harus mendukung.

 

BPJS Kesehatan:

  • Dalam penanganan pasien terkait BPJS Ketenagakerjaan mengenai kecelakaan kerja, bila tidak ditanggung maka BPJS Kesehatan yang menanggung.
  • Seseorang yang mengalami struk saat kerja, tidak termasuk dalam kecelakaan kerja.
  • Sudah ada MoU terhadap badan usaha yang tidak patuh, tidak mendaftar, dan tidak memberikan data asli.
  • BPJS Kesehatan melakukan technique purchasing dan mengatur segalanya agar lebih efisiensi. Dalam kesempatan ini, perubahan Perpres ada hal yang harus dibicarakan secara serius. BPJS Kesehatan ingin peserta mendapatkan kepastian sehingga waktu yag diberikan ada peran yang tersedia.

 

Professor Budi Hidayat:

  • Ada hal kritis yang perlu disampaikan seperti masalah pendanaan JKN. Setuju dengan usulan anggota DPR-RI bahwa berapapun jumlah uangnya akan terus diperjuangkan untuk rakyat. Namun melihat konstruksi saat ini, dengan iuran yang ditetapkan dalam Perpres maka akan tetap defisit terus.
  • Ketika muncul wacana apakah harus cosharing, walaupun memiliki jaminan namun tetap ditarik juga sehingga harus hati-hati dalam memutuskan.
  • Konsep iuran biaya yang harus diluruskan dan identify mana yang cocok. Mungkin masalah ini tidak akan selesai dalam satu malam namun setiap masukan akan disatukan dalam data dan akan ditemukan benang merahnya.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

RDPU Komisi 9 dengan dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos , Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan lembaga lainnya tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditutup oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 17:48 WIB

 

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 9 dengan dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos , Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan lembaga lainnya tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kunjungi https://chirpstory.com/li/388638

 

Ilustrasi: tribunnews.com

WikiDPR/nee/fy