Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi – RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 18/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 02/Aug/2018

Mitra Kerja: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Proses, Permasalahan dan Evaluasi Pendidikan Tinggi – RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI

Pada 18 Juli 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tentang proses pendidikan tinggi dan lulusannya, permasalahan lulusan pendidikan tinggi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), harapan KADIN dan HIPMI terhadap pendidikan tinggi dan lulusannya dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Golkar dapil Kalimantan Timur pada pukul 10:45 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Hetifah mengungkapkan bahwa masukan dan pandangan dari stakeholders sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi untuk pendidikan. Hetifah juga menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk menghadapi globalisasi, baik kemampuan dosen atau tenaga pengajar sangat mempengaruhi output. Hetifah mengungkapkan bahwa saat ini tengah memasuki revolusi industri 4.0, jadi diharapkan semua sudah memahami bahwa perkembangan globalisasi dapat menghilangkan40 sampai 50 juta lapangan pekerjaan, bahkan profesi dosen diramalkan juga akan menghilang. Hetifah berpendapat saat ini ada empat isu yang sedang berkembang, yaitu kecerdasan, setiap kota atau negara memperebutkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki talenta terbaik, banyak pekerja yang memilih menjadi freelance dan lebih mengedepankan akses relevansi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kadin:

  • Kadin, dari industri pendidikan tinggi menyarankan agar dibuatkan cluster sistem pendidikan terlebih dahulu, karena sekarang umumnya menggunakan A9 Standar Pendidikan, dari proses belajar sampai kelulusan. Jadi lulusan saat ini hanya mementingkan lulus saja, kasian teman-teman kami di Kadin dan Alumni Akademi Pariwisata Indonesia(Akpindo) yang selalu ditanyakan mengenai lulusan perguruan tinggi saat ini.
  • Industri sudah berlari kencang dengan revolusi 4.0 dan sudah dijalankan oleh robot, sehingga kita membutuhkan beberapa negara untuk membawa orang-orang di pendidikan menengah dan tinggi untuk main ke negara yang memiliki industri maju.
  • Untuk cluster industri pendidikan ada empat hal yang perlu disikapi.
  • Kadin berbicara mengenai tenaga kerja, bagaimana ada usaha mendorong agar dari industri pendidikan membangun sekolah-sekolah vokasi, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik dan sekolah tinggi yang memang disiapkan untuk dunia kerja.
  • Kurikulum yang dimiliki masih salah, karena dunia industri orientasinya mengarah ke vokasi.
  • Kadin telah menerbitkan 716 Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tetapi Kadin memiliki kelemahan karena belum diturunkan ke dalam berbentuk modul. Kadin juga telah berbicara dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengenai pengadaan 34 modul dan SKKNI yang belum memiliki modul.
  • Mengenai guru dan dosen, diantara mereka banyak yang belum produktif dan banyak yang masih mengajar secara adaptif. Ini menimbulkan banyak masalah di Kadin dan Akpindo dan sudah ada 50.000 dosen atau guru yang sudah kita magangkan.
  • Akibat kurikulum pendidikan tidak relevan dengan dunia industri, untuk itu hampir semua teman-teman di Kadin membuat training center, karena melihat lulusan perguruan tinggi belum siap.
  • Kadin menyarankan untuk lulusan S1 dengan lama masa kuliah delapan semester, untuk semester satu sampai empat harus mempelajari teori terlebih dahulu, lalu untuk semester lima mereka magang selama enam bulan, kemudian semester enam mereka kembali belajar dan semester tujuh mereka kembali magang selama enam bulan dan terakhir semester delapan mereka mengerjakan skripsi. Tujuannya agar mereka memahami manajemen industri dan siap bekerja ketika lulus.
  • Lulusan perguruan tinggi harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), bukan surat keterangan dari kampus yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah magang, karena SKPI bisa dijadikan acuan bahwa si anak sudah memiliki kompetensi.
  • Dunia industri tidak menanyakan kurikulum yang diajarkan saat kuliah, tetapi menanyakan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki.
  • Kedepannya Kadin akan mengawal permasalahan kurikulum, selanjutnya guru atau dosen. Kadin telah mengadakan rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meminta agar para dosen atau guru dimagangkan, jangan mahasiswanya dulu. Kadin berencana untuk merangkul dosen, kalau tidak dosen praktisi memberikan tambahan pembelajaran di dunia pendidikan, sehingga mereka memahami kebutuhan dunia industri seperti apa.
  • Kadin meminta kepada Komisi 10 agar menyampaikan ke Menristekdikti, agar dibuatkan cluster mengenai dunia pendidikan yang mengarah ke arah yang lebih tinggi. Kadin juga meminta agar dibuatkan produk baru S2 atau S3 untuk periset dan yang diarahkan ke dunia industri.
  • Dulu saat seseorang bersekolah di vokasi, maka ia akan tetap masuk sekolah berbasis vokasi hingga tua. Kadin telah menyiapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk S1 Terapan dan S2 Terapan, sehingga Kadin siap agar semua stakeholders terkait dan Kemenristekdikti membuat cluster-nya terlebih dahulu.
  • Teaching factory merupakan masalah yang krusial, karena permasalahan alat prakteknya bermuara dianggaran yang kurang, jadi lebih baik jika dilakukan kerja sama dengan dunia industri mengenai alat praktik,misalkan satu perusahaan bekerjasama dengan lima SMK, jadi kita tidak membeli alatnya, kita gunakan alat yang mereka miliki menggunakan MoU dan juga kita magangkan guru atau dosennya.
  • Kadin juga akan kerja sama mengenai proses penerimaan, sekaligus penempatan kerja, sehingga dengan sendirinya lulusan perguruan tinggi bisa terserap. Banyaknya pembangunan infrastruktur pastinya membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, karena selama ini kalau melihat kebanyakan orang-orang yang bekerja dibidang tersebut masih un-skill atau tukang-tukang yang didatangkan langsung dari kampung.
  • Setiap tahunnya SMK menghasilkan 1,2 juta lulusan, namun pertanyaannya apakah lulusan tersebut seimbang dengan kebutuhan industri,padahal revolusi 4.0 sudah memakai robot dan robot untuk pengoperasiannya juga membutuhkan manusia, sehingga terjadilah rescaling atau pengurangan tenaga kerja manusia yang nantinya mereka akan diarahkan ke industri pendukung untuk pengadaan barang dan jasa itu sendiri.
  • Orang yang bekerja sekarang harus ditingkatkan keterampilannya, sangat besar peluang tenaga kerja, namun untuk industri memerlukan orang-orang yang kompeten.
  • Adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9, perlu adanya sekolah vokasi, sehingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat beralih menjadi SMK.
  • Tujuan Kadin bagaimana meningkatkan SDM di Indonesia agar memiliki peluang di bidang industri sangat besar, seharusnya kita bisa membuka Program Studi (Prodi) jika telah sepakat, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 yang telah memiliki turunan Peraturan Pemerintah sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini.
  • Untuk tenaga pengajar di SMK dan politeknik ada syarat mengikat di UU Nomor. 14 Tahun 2005, contohnya seperti dosen minimal harus pendidikan magister atau S2, sedangkan banyak praktisi yang memiliki kompetensi, namun bukan lulusan S2, sehingga KKNI-nya harus dikemas ulang.
  • Sebagai Ketua KADIN, pengalaman pernah bekerja di Badan Sertifikasi Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengkaji lisensi, ternyata permasalahan sertifikasi selama ini yaitu program sertifikasi yang perlu distandarkan.
  • Sektor industri yang peningkatan kebutuhan tenaga kerja lulusan vokasinya paling tinggi di masa depan yaitu sektor industri teknologi informasi (11,5%) dan industri kesehatan (11,3%) disebabkan oleh potensi peningkatan industri yang tinggi dan juga tingkat otomatisasi yang relatif rendah.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi GolkarFerdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdiansyah merasa setuju dengan 99,9% bahan yang telah disampaikan oleh Kadin, tetapi 0,1% bukan artinya tidak menyetujui, tetapi hanya masalah redaksional dan sistematika penulisan. Ferdiansyah kemudian bertanya kepada Kadin, apakah sudah memiliki roadmap 10 atau 15 tahun lagi terkait otomisasi, agar industri dalam tanda petik melakukan peningkatan dengan menurunkan resistensi pengganguran. Ferdiansyah juga memberikan tantangan kepada teman-teman di Kadin untuk membuat sistem pendidikan menjadi link and match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan membuat politekniknya berada dilingkungan industri tersebut, karena selama ini kesannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dibangun kurang mengkoordinir kebutuhan industri.

Oleh Mohammad Suryo Alam dari Jawa Timur 8. Suryo menyetujui pendapat Ketua Kadin untuk menyampaikan informasi bahwa guru atau dosen produktif harus dimagangkan atau memiliki sertifikasi magang, tidak asal tunjuk kepada menteri dalam kesempatan Rapat kerja (Raker).

Oleh Marlinda Poernomo dari Jawa Tengah 10. Marlinda mengungkapkan bahwa dari hasil akreditasi politeknik di seluruh Indonesia hasilnya sangat memprihatinkan, karena 59% politeknik akreditasinya masih dibawah B. Marlinda berpendapat jika hasil global talent indeks pada tahun 2017 Indonesia berada diperingkat 65, misalkan banyak yang akreditasinya naik menjadi A, mungkin Indonesia bisa masuk jajaran 20 atau 30 besar. Marlinda menjelaskan bahwa dalam membuat kurikulum untuk pendidikan vokasi harus melibatkan industri terkait, karena lulusan vokasi sangat dibutuhkanoleh Dunia Usaha dan Dunia Indsutri(DUDI), sehingga pendidikan dan lulusannya harus link and match. Marlinda mengungkapkan saat melakukan kunjungan di Daerah pemilihan (dapil)-nya di Pekalongan, ada sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang melakukan kerja sama dengan Honda, praktiknya dibantu penuh oleh mereka, karena jika berharap dari kementerian saja itu sulit. Marlinda berpendapat mengenai permasalahan dosen mungkin banyak tenaga pengajar yang expert dibidang industri, tetapi tidak bergelar magister, sedangkan gelar untuk tenaga pengajar itu sudah mengikat dari Undang-Undang, jadi sangat menyulitkan kebutuhan dosen dari industri. Marlinda menjabarkan bahwa sekarang ada uji kompetensi, kalau belum magister dan expert, tetapi memenuhi persyaratan, itu mereka tetap bisa mengajar. Marlinda menyampaikan bahwa pendidikan politeknik bisa dikategorikan khusus untuk dosen-dosennya, karena selama ini kurang diterapkan teaching factory-nya dengan betul,jika dibandingkan dengan negara maju, sekolah vokasi dan SMK bekerja sama dengan industri.

Oleh Noor Achmad dari Jawa Tengah 2. Noor berpendapat bahwa Kadin semata-mata hanya mengikuti keinginan pemerintah, bukan sebagai lembaga inovator, karena dalam bayangannya Kadin itu kinerjanya luas dan bebas jika dibandingkan pemerintah, jaringannya internasional dan mengikuti tren internasional. Noor juga menilai bahwa Kadin lebih tahu kebutuhan industri dan dapat memberikan masukan atau rekomendasi ke pemerintah. Noor meminta agar Kadin lebih tegas dan harus memiliki bahan riset yang bagus, karena Noor mengungkapkan bahwa ia sering ikut acara-acara yang diselenggakan oleh Kadin, meskipun bukan pengusaha. Noor mengungkapkan bahwa ia pernah ikut acara Kadin di Eropa dan keliling dengan teman-teman rektor di Eropa, Australia dan Amerika, disitu luar biasa sekali mengenai informasi dunia pendidikan. Kebetulan juga, karena Noor anggota Badan Anggaran (Banggar), Noorsebelumnya menginisiasi dan bicara mengenai kebutuhan pendidikan dengan era industri 4.0, sehingga kedepannya pendidikan akan diarahkan kesitu dan Komisi 10 berharap bisa melibatkan Kadin dan HIPMI. Terakhir Noor menanyakan apakah Kadin yang ikut pendidikan atau Kadin sebagai tenaga pendidik.

Fraksi PKSLedia Hanifa Amaliah dari Jawa Barat 1. Ledia beranggapan bahwa sangat sulit untuk para dosen dan guru untuk mengejar kecepatan adaptasi yang tinggi dalam dunia industri dan permasalahan kedua, harus fokus ke vokasi, sehingga apakah sertifikat yang dikeluarkan ada expired-nya atau tidak. Ledia mencontohkan bahwa apoteker ada ujian berkala atau mengikuti seminar untuk upgrade.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kadin:

  • Kadin melakukan konsentrasi tentang sertifikasi industri dari BSNP, kata kuncinya di pelatihan pendidikan.
  • Benar adanya lulusan kursus lebih cepat terserap kerja dan bisa berusaha, dibandingkan lulusan SMK.
  • Kelemahan Kadin belum membuat cluster untuk sistem pendidikan. Nantinya untuk mid level skill dari level empat sampai dengan enam, Kadin akan arahkan ke vokasi melalui pendidikan politeknik dan sekolah tinggi akan diarahkan ke industri.
  • Kadin akan kejar kurikulum berbasis kompetensi.
  • SKKNI akan direvisi terus setiap tiga tahun agar terus mengikuti perkembangan.
  • Sekarang industri berlari kencang, Kadin meminta tolong agar jadikan Kadin sebagai pembicara dan pemerintah harus mengikuti Kadin, karena kita dari pihak swasta.
  • Dibeberapa negara lain, beberapa Prodinya sudah online dan sudah sedikit yang melakukan tatap muka, mereka melakukan tatap muka hanya untuk melakukan praktik, jadi bisa dilakukan pembinaan per mahasiswa. Kadin memerlukan online system, tetapi pemerintah belum memberikan kesempatan itu dan perlu disetarakan KKNI-nya.
  • Industri sudah sangat terbuka, tetapi sayangnya pemerintah selalu merasa hebat dan bagus lulusannya. SMK memang bisa,tetapi pertanyaannya bisa apa.
  • Mengenai masa berlaku sertifikasi, Kadin mengikuti ketentuan internasional, itu berbeda dengan ijazah, kalau ijazah itu berlaku selamanya setelah kelulusan, tetapi kalau kompetensi masa berlakunya satu atau dua tahun, tidak ada yang melebihi sampai lima tahun.
  • Lulusan pendidikan SMA mereka belum bisa bekerja, perlu dimagangkan setahun baru bisa dan siap bekerja.
  • Mengenai pertanyaan mengapa SMK tidak dibuat oleh industry, sebenarnya Kadin dari dunia industri ingin membuat, tetapi izinnya yang susah.
  • Perusahaan bisa membuat perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan tempat yang ada, jangan samakan dengan pendidikan formal, karena tanah itu mahal bagi dunia industri.
  • Untuk akreditasi jangan libatkan orang yang bukan di bidangnya. Boleh bukan di bidangnya, tetapi harus ada pendamping.
  • Kadin selama ini hanya diundang sebagai pembicara, seharusnya Kadin dilibatkan dalam pembuatan kurikulum.
  • Kadin memang hanyalah sekumpulan pengusaha, jadi pastinya setiap pengusaha memiliki risetnya masing-masing, tetapi tidak Kadin kumpulkan.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Kadin menyampaikan paparan dan penjelasan kepada Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Dikti Komisi 10, antara lain sebagai berikut:
  • Permasalahan yang muncul dalam kaitan antara daya serap lulusan pendidikan vokasi dengan DUDI, antara lain:
  • Pendidikan tinggi belum diclusterkan untuk menghasilkan lulusan yang tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan DUDI.
  • SKKNI belum menjadi modul dalam kurikulum pendidikan vokasi, baik dipendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi.
  • Ketersediaan guru dan dosen produktif masih sangat minim.
  • Kurangny sarana teaching factory untuk memfasilitasi permagangan guru, dosen dan peserta dididik di DUDI.
  • Keterbatasan program vokasi ditingkat magister dan doktor terapan.
  • Pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pendidikan vokasi melalui tujuh pilar sebagai berikut:
  • Reformasi (reformasi kurikulum, sistem pemagangan, maupun sistem keuangan penerimaan teaching factory (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)) agar terjamin dengan sistem yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pasar).
  • Investasi (investasi infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk SMK (penggunaan teknologi virtual reality dan e-learning)).
  • Transformasi (transformasi SMK yang memiliki banyak jurusan tanpa keunggulan, menjadi SMK yang memiliki keunggulan khusus).
  • Fokus pada permintaan (fokuskan lulusan SMK untuk jenis pekerjaan yang dibutuhkan pada pasar tenaga kerja menggunakan proyeksi kenaikan kompensasi untuk menggambarkan permintaan dari jurusan tertentu).
  • Pelatihan (fokus pelatihan SMK dengan melihat sektor yang dibutuhkan oleh pasar)
  • Kadin menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan pendidikan vokasi dalam memenuhi kebutuhan DUDI sebagai berikut:
  • Perbaikan kurikulum pada pendidikan vokasional dengan melibatkan Kadin.
  • Pemenuhan dosen produktif dari tenaga pengajar berketerampilan, sehingga diperlukan akselerasi penyesuaian persyaratan dosen dengan peraturan per-UU.
  • Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan vokasi dengan melibatkan pihak industri.
  • Mendorong terciptanya online job platform untuk memberikan informasi komprehensif mengenai kebutuhan tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
  • Menjadi kewajiban bagi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk berkoordinasi dalam komite vokasi yang dibentuk bersama dengan Kadin, supaya diketahui mutu dan relevansi lulusan vokasi.
  • Mendorong Kadin untuk memfasilitasi link and match antara kebutuhan DUDI, untuk mempercepat penyerapan lulusan pendidikan vokasi dan tenaga kerja.
  • Mendorong Kadin untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kerja vokasi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI dan mampu mengikuti perkembangan revolusi industry 4.0.
  • Mendukung usulan Kadin terhadap penyempurnaan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang mengadopsi SKKNI, sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan DUDI secara adaptif dan berkala.
  • Meminta pemerintah dan Kadin bekerja sama mempermudah proses rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk mengisi kekurangan guru dan dosen vokasi.

 

Penutup

RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI tentang proses pendidikan tinggi dan lulusannya, permasalahan lulusan pendidikan tinggi pada DUDI, harapan Kadin dan HIPMI terhadap pendidikan tinggi dan lulusannya dan lain-lain ditutup oleh Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Golkar dapil Kalimantan Timur pada pukul 12:53 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 10 dengan Ketua Kadin dan Ketua HIPMI tentang proses pendidikan tinggi dan lulusannya, permasalahan lulusan pendidikan tinggi pada DUDI, harapan KADIN dan HIPMI terhadap pendidikan tinggi dan lulusannya dan lain-lain, kunjungi https://chirpstory.com/li/397336

 

Ilustrasi: https://economy.okezone.com

WikiDPR/ws/fy