Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 - RDP Komisi 3 dengan MPR, DPD, dan MA

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 22/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 22/Dec/2017

Mitra Kerja: MPR DPR DPD Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 - RDP Komisi 3 dengan MPR, DPD, dan MA

Pada 16 Juni 2016, Komisi 3 menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MPR, DPD, dan MA tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. RDP dibuka pada pukul 11:55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

  • Wewenang MPR sebagaimana dalam Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merubah UUD, melantik presiden/wakil presiden, memberhentikan presiden/wakil presiden. Sedangkan, tugas MPR sebagaimana Pasal 5 UU MD3 adalah mensosialisasikan empat pilar MPR, melakukan kajian ketatanegaraan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
  • Mengajukan anggaran sebesar Rp.2.117.666.962.366,-. Pagu Indikatif 2017 yang ditetapkan yakni sebesar Rp.654.024.870.000,-. Pagu yang dikurangi itu adalah pagu yang pelaksanaannya prioritas. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp.1.470.228.726.236,-
  • Program peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp.32.482.8321.000,- yang dibagi dalam program pelaksanan tugas konstitusional, dukungan manajemen dan peningkatan sarana dan prasarana.

Wakil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

  • Secara umum pagu indikatif yakni sebesar 1,27 triliun rupiah, dan untuk usulan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp.2.303.970.000.000,-. Kemudian terdapat pengajuan penambahan anggaran DPD RI Tahun 2016 melalui mekanisme RAPBN-P Tahun 2016 sebesar Rp.589.450.428.500,-
  • Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi Rp.452.000.000.000,-. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI Rp.517.294.539.000,-. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur DPD RI Rp.57.720.495.000,-. Total Pagu Definitif yaitu sebesar Rp.1.027.015.034.000,-
  • Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi Rp.784.417.555.000,-. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI Rp.732.481.189.250,-. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI Rp.787.038.515.500,-. Total Pagu Indikatif Rp.2.303.937.259.759,-.
  • Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi Rp.320.981.696.000,-. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI Rp.437.610.684.000,-. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI Rp.43.959.684.000,-. Total Pagu Indikatif DPR RI 2017 Rp.802.552.093.000,-. Pagu Indikatif yang sejumlah 802 miliar ini dapat ditambah menjadi 2 triliun lebih.
  • Kegiatan Prioritas DPD RI pada tahun 2017:
  1. Sosialisasi dan Publikasi Hasil Kerja Kelembagaan DPD RI sbbegau bentuk Akuntabilitas DPD RI dan Anggota DPD RI
  2. Pembentukan Kantor DPD RI di ibukota Provinsi
  3. Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibu Kota Negara
  • Kekurangan Pagu DPD RI Tahun 2017
  1. Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi sebesar Rp 463.435.859.000,-
  2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI Rp 294.870.476.250,-
  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI Rp 743.078.831.500,-. Total Kekurangan Pagu Rp 1.501.385.166.750,-

Sekretaris Mahkamah Agung (MA)

  • Pemotongan anggaran 2016 diambil dari belanja  pegawai Rp.194.164.182.700,-. Sedangkan untuk jumlah belanja pegawai pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.6.072.219.777.000,-. Pemotongan diatas tersebut dapat mendukung prioritas kerja. Selain itu, Sudah 5 tahun MA tidak ada rekuritmen hakim lagi, maka dari itu MA akan merekrut 2500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan perubahan alokasi sebesar 25 miliar rupiah akan dimanfaatkan untuk program manajeman dan teknis
  • Perubahan anggaran MA RI 2016 totalnya yaitu sebesarRp.8.795.715.309,-. Penyelesaian masalah perkara MARp.165.851.920.000,-. Peningkatan manajemen dan peradilan umum Rp.119.574.542.000,-. Peningkatan manajemen peradilan agama Rp.80.113.334,-. Peningkatan manajemen peradilan militer dan TNIsebesar Rp.28.327.238,-. Pendidikan dan pelatihan aparatur mahkamah agung Rp.220.766.016,-. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur mahkamah agung Rp.35.826.154,-. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung Rp.760.225.400,-. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp.7.284.024.429,-. Usulan anggaran tahun 2017 Rp.38.848.000.000.000,-. Usulan anggaran tahun 2017 Rp.38.848.000.000.000 untuk diklat prajabatan 2500 orang dan diklat dalam  jabatan.
  • Kekurangan anggaran untuk penyelesaian tingkat kasasi dan tingkat PK Rp.2.769.192.900,-. Pembentukan 86 pengadilan baru dibutuhkan anggaran sebesar 500juta untuk masing-masing satuan kerja total 5 miliar. Alokasi anggaran gedung kantor dan sarana prasarana 20 miliar untuk masing-masing satuan kerja.Pengadaan tanah 76 pengadilan rata-rata 4000 meter asumsi maka diperlukan 304 miliar. Total kebutuhan anggaran tahun 2017 Rp.586.930.192.900,-.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respons anggota atas pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Ichsan Soelistio dari Banten 2. Ichsan membahas tentang pemotongan yang akan dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dimanfaatkan untuk fasilitas gedung, kemudian ia menanyakan akankah pemotongan ini mempengaruuhi kinerja MK sendiri atau tidak.

Fraksi Demokrat: Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1. Benny mengatakan bahwa Sekjen DPD RI tidak hadir, ada surat pelimpahan tugas kepada wakil sekjen DPD RI, dan ini hanya pelimpahan tugas umum, tidak ada surat tugas khusus untuk hadir rapat sekarang. Ia juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini MA lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dikarenakan jam 1 ada rapat paripurna maka Bennymenyatakan bahwa usulakanditampung terlebih dahulu, mengingat ini juga masih pagu indikatif dan apabila memang tidak ada hal urgent yg harus ditanyakan maka rapat akanmemasuki pembahasan kesimpulan

Fraksi PPP: Arsul Sani dari Jawa Tengah 10. Arsul berpendapatapabila surat tugas tersebut jelas, makawakilnya itu Pelaksana Tugas (Plt) sekjen sekarang, dan rapat bisa dilanjutkan. Surat ini juga dapat diterima, dalam islam yang demikian itu namanya udzur syar’i. Arsul juga membahas tentang reward yg diberikan ke MA, bahwa akan dibandingkan dengan yang terdapat diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) apakah ada overlapping atau tidak. Kemudian, menurutnya untuk apa yang disampaikan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)secara prinsip oke, namun seharusnya ada program khusus dengan komisi 3.

 

Kesimpulan

  • Komisi 3 DPR RI menerima penjelasan:
  • Sekjen MPR RI terkait Rencana Kerja tahun 2017 dari pagu indikatif 2017 sebesar Rp 654.024.870.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp 1.470.228.726.236,-
  • Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPD RI terkait:
  • Pengehematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp 225.859.597.700,- dan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 589.450.428.500,- serta usulan untuk tidak dikenakan penghematan
  • Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif sebesar Rp 802.552.093.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp 1.501.385.166.750,-
  • Sekretaris Mahkamah Agung terkait:
  • Penghematan berdasarkan Inpres No. 4 tahun 2016 sebesar Rp 194.164.182.700,- dan reward sebesar Rp 25.000.000.000,- serta menyampaikan usulan agar anggaran penghematan dapat dimanfaatkan kembali untuk pemenuhan fasilitas gedung kantor dan pemenuhan alat pengolah data dalam rangka mendukung pelaksanaan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan SPTT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)
  • Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp 8.694.709.415.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp 586.930.192.900,-

Untuk Selanjutnya akan diperjuangkan oleh Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, dan diputuskan dalam rapat Pleno Komisi 3 DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3.

 

Penutup

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MPR, DPD, dan MA tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 ditutup pada 12.53 WIB oleh Benny Kabur H. Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MPR, DPD, dan MA, kunjungi https://chirpstory.com/li/319569.

 

wikidpr/atv/rhs

Ilustrasi: www.liputan6.com