Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Rancangan Undang-Undang Permusikan - Audiensi Komisi 10 DPR-RI dengan Ekosistem Musik Indonesia

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 02/Jun/2017,  Ditulis Tanggal: 19/Jun/2017

Mitra Kerja: Ekosistem Musik Indonesia Rancangan Undang-Undang Permusikan - Audiensi Komisi 10 DPR-RI dengan Ekosistem Musik Indonesia

Pada 7 Juni 2017, Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia)mengenai Pengusulan Rencana Undang-undang Permusikan. Rapat dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya dari Nanggroe Aceh Darussalam 1. Rapat dibuka pukul 15:29 WIB. Rapat dihadiri oleh mayoritas unsur fraksi dan terbuka untuk umum.

Di awal rapat, Riefky mengatakan musik adalah ilmu yang menyusun nada yang memiliki kesatuan dan kesinambungan. Musik membawa kontribusi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta membawa Indonesia di dunia Internasional.

Selanjutnya, Riefky memperkenalkan anggota Komisi 10 yang hadir pada rapat.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan dari Ekosistem Musik Indonesia (KMI dan IMI):

  • KMI dan IMI datang kesini untuk melakukan audiensi mengenai Undang-Undang Permusikan, sebagai salah satu bukti keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap kelangsungan musik di Indonesia.
  • Dari segi pendidikan musik, KMI dan IMI berkaca pada pengalaman ketika datang ke pelosok masih banyak orang yang belum punya akses terhadap musik. Padahal, di luar sana banyak talenta musik, namun kurangnya pendidikan musik banyak membuat orang salah arah.
  • Penting untuk menerapkan standar dan teknik dalam bermusik. Tidak usah sekolah di sekolah musik, bisa sekolah di sekolah biasa yang penting dapat mengerti musik setidaknya bisa membaca notasi balok.
  • Banyak pandangan buruk yang menyebutkan bahwa anak-anak muda tidak paham musik. Itu semua salah, padahal banyak anak-anak muda yang suka musik, tapi informasi mengenai musik masih kurang.
  • Bagi beberapa dari anggota kami yang mengajar ilmu musik, mereka membuat silabus sendiri. Karena belum ada standar dari negara.
  • Bangsa Indonesia terlalu banyak teriak-teriak kalau kekayaan Indonesia banyak diklaim, tapi masih banyak yang belum peduli dengan musik.
  • Dalam masalah pengarsipan musik, hak cipta tidak bisa digunakan sebagai aset. Musik Indonesia hanya bisa diarsipkan dalam masa rekaman saja dan itupun masih rawan eksploitasi, karena hak cipta musik belum dicanangkan.
  • Dengan adanya RUU Permusikan, pengarsipan musik dari berbagai bidang dan keahlian bisa dijamin hak ciptanya, kepedulian negara pada musik semakin bertambah dan membawa peradaban baik di Indonesia.
  • Dahulu saat menyanyikan Garuda Pancasila itu merinding, saat ini juga radikalisme dapat masuk. Mungkin kalau ada pertanyaan urgensi UU itu apa, dengan membandingkan 20 tahun lalu, Compact Disk (CD) itu bisa terjual mencapai 20-30 juta copy.
  • Saat ini musik sudah berubah lebih ke digital. Untuk itu teman-teman dari Ekosistem Musik Indonesia melakukan survey. Visi dari UU ini untuk menciptakan ekosistem musik yang sehat dan berkelanjutan.
  • Kita sering berbicara tentang pembajakan, padahal dunianya sekarang sudah digital dan naik ke siber, jadi sebenarnya untuk digital sudah harus mengarah kesana dan tidak perlu dari luar untuk melakukan adaptasi.
  • Mewakili manager artis, banyak yang menitipkan pesan. Kami memperjuangkan UU Permusikan karena itu sebagai harapan dan bentuk perlindungan untuk seniman, kami berharap UU itu dapat diterapkan.
  • God Bless mengajak Mick Jagger saat itu berdiskusi mengenai permusikan di Indonesia. Indonesia sudah harus punya rumah yang mengatur musik dari sisi teknis dan perundang-undangan. Hak pemusik untuk mendapatkan royalti pun tidak pernah dibayarkan.
  • Dari musik hiphop, dari kumpulan Rapper menjembatani musik hiphop dan digital. Para Rapper berusaha membuat sendiri dunia digital. Kalau tahu Rapper Kanye West, dia pernah remake lagu Through the Fire dari penyanyi Chaka Khan. Dari remake itu, musik senior dapat keuntungan dan generasi muda tahu lagu lama.
  • Dari Rapper sangat sering mencoba remake lagu lama, dan banyak Rapper mencari vinyl lawas. Tapi jujur masih kesulitan untuk mencari arsip lagu lama dan juga musik ini belum ada payung hukumnya, padahal tujuannya untuk memperkenalkan musik lawas ke generasi muda.
  • Tata kelola musik harus diperhatikan, realitasnya sekarang lebih banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik daripada untuk membaca buku. Indonesia dalam hal digital sudah mempunyai UU tentang Perfilman tapi UU Permusikan tidak ada.
  • Tidak bisa dipungkiri pencipta lagu anak bukan anak-anak. Orang-orang tidak lagi menciptakan lagu anak karena berpikir tidak akan dapat kesejahteraan. Lebih baik menciptakan lagu yang sedang tren. Hasilnya banyak anak-anak justru hafal dan menyanyikan lagu dewasa. Sepertinya televisi perlu memberi ruang pada anak-anak dan pencipta lagu anak.
  • Musik bisa menjadi alat pembangunan karakter bangsa, dahulu guru-guru di Sekolah Dasar banyak mengajarkan menyanyikan lagu patriotism.
  • Teman-teman musik jalanan sudah sangat sempit. Di KRL dan Busway sudah tidak bisa dan di warung tenda pun sudah tidak bisa (berekspresi). Musik jalanan ini ironis sekali. Saat mereka ditangkap tidak dibina sesuai keinginan mereka, ada yang menjahit dan belajar komputer yang jauh dari keinginan mereka. Satu hal yang ingin ditegaskan, adanya lisensi ini mungkin dapat membedakan.
  • Sebetulnya permasalahan musik dapat dicari solusinya. Sekarang waktunya kita untuk menuntut. Bukan lagi berbicara tentang hak perseorangan saja tetapi hak yang lainnya. Musik ini pemberdayaan, terutama melalui UU yang mengatur hidup dan tata kelolanya. Jika musik dapat diberdayakan, musik dapat memberdayakan negara ini juga.
  • KMI dan IMI berbondong-bondong datang meminta didengar. Keinginan kami untuk mengajukan UU Permusikan adalah motivasi apa yang kami lakukan ada wadahnya, supaya apa yang dilakukan menjadi jelas. Dari tim orang hukum bersedia membantu UU yang dapat mencakup keinginan musisi. Kita harus mendengar aspirasi di daerah tentang musik.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Oleh Ferdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdiansyah menanyakan klarifikasi dari masing-masing bidang permusikan saat pemaparan sudah terwadahi atau belum. Jangan sampai aspirasi Ekosistem Musik Indonesia masih ada masalah yang tertinggal. Diskusi ini harus jelas siapa saja pemangku kepentingannya. Mengenai badan yang mengatur musik kalau harus dibuat badan permusikan itu tidak mungkin, karena menurut Ferdiansyah, pemerintah sekarang tidak terlalu senang kalau kita membentuk badan-badan baru, paling kalau mau di Bekraf dan Kemendikbud. Ferdiansyah meminta menunjukkan perwakilan Ekosistem Musik Indonesia yang secara rutin bisa diskusi rapat di DPR. Ia juga meminta teman-teman permusikan maklum karena pada pertengahan Juli 2018 sudah mulai mengurusi Pemilu. Jadi kalau Komisi 10 sedang mengurus Pemilu, Ferdiansyah meminta pengusul jangan protes karena hal tersebut merupakan kewajiban organisasi, maka dari itu Ia menyarankan untuk segera ditetapkan tabel waktunya.

Fraksi Demokrat: Oleh Teuku Riefky Harsya dari Nanggroe Aceh Darussalam 1. Riefky mengatakan pendapatan Indonesia bersumber dari sektor migas, minerba, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedepannya ia ingin menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pendapatan utama karena tidak akan habis dan tentunya untuk musik, Riefky setuju perlu dibentuk regulasi. Ia mengatakan nantinya dapat bermitra dengan Bekraf yang membawahi musik dengan 16 sektor lainnya.

Oleh Venna Melinda dari Jawa Timur 6. Menurut Venna, perlu adanya lisensi untuk musisi jalanan, karena di Eropa itu musisi ada lisensinya. Ia mengatakan apabila musik sudah ada regulasinya bisa berupa UU atau Permen, harus jelas siapa pemangku kepentingannya. Mengenai pelaku industri musik, Venna menanyakan apa perbedaan Asosiasi Industri Musik dan Asosiasi Musik.

Fraksi PAN: Oleh Anang Hermansyah dari Jawa Timur 4. Anang mengatakan bahwa industri musik merupakan hal yang sangat penting dan urgensi. Ia juga berharap gerakan Ekosistem Musik Indonesia ini dapat menjadi viral.

Fraksi PKS: Oleh Ledia Hanifa Amaliah dari Jawa Barat 1. Ledia mengatakan tidak mau memberi harapan palsu kemudian ia memberi penjelasan kalau perumusan UU itu tidaklah sebentar, karena mengerjakan UU yang lainnya juga.

Fraksi PPP: Oleh Dony Ahmad Munir dari Jawa Barat 9. Dony mengatakan sejak 4 tahun ke belakang, sudah ada Hari Musik Nasional dengan tujuan untuk mengenalkan ke masyarakat dan Kementerian terkait seharusnya membuat cetak biru kebijakan penetapan hari musik ini membawa dampak bagus atau tidak ke industri musik nasional. Berkaitan dengan industri musik, menurut Dony, perlu strategi menyeluruh, penyelesaiannya bisa melalui UU dengan muatan yang luar biasa.

 

Respon Mitra

Berikut respon mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Apa disampaikan hanyalah sebagian kecil, kegelisahannya sama dan sadar bahwa ini butuh waktu. Urgensi dari kedatangannya sangat jelas, karena peran musik di masyarakat sangat besar. Ini semua menjadi kerinduan bagi teman-teman industri musik dari berbagai bidang, baik klasik maupun kontemporer.

Kesimpulan Rapat

  1. Ekosistem Musik Indonesia yang antara lain terdiri dari Musisi, Penyanyi, Jurnalis Musik, Guru Musik, Pemusik Film, Lembaga Kursus Musik, Komunitas Rap, Penyelenggara Konser Musik, Produser, Pencipta Lagu, Manajer Artis, Pelaku Industri Musik, Fotografer Musik, dan Ahli Musik Tradisional menyampaikan masukan:
    1. Mengusulkan terbentuknya Undang-undang tentang Permusikan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan insan musik, memajukan musik Indonesia, menciptakan ekosistem musik yang baik, menjaga kedaulatan musik, dan menjadikan musik sebagai identitas bangsa.
    2. Permasalahan permusikan Indonesia saat ini, antara lain: ketimpangan hak dan kewajiban dalam kontrak-kontrak industri musik, belum ada sistem pengembangan kualitas sumber daya insan musik, belum ada pengaturan mengenai tata kelola industri musik, belum ada aturan yang lebih instrumental terkait dengan pengembangan musik tradisional sebagai bagian dari identitas kebudayaan, belum adanya pemajuan permusikan, dan belum adanya mekanisme atau sistem literasi dan pengarsipan musik yang terintegrasi, serta perpajakan profesi musik.
    3. Ekosistem Musik Indonesia menyampaikan permohonan dukungan kepada Komisi 10 DPR RI terhadap terbentuknya Undang-undang tentang Permusikan.
  2. Komisi 10 DPR-RI akan mengkaji usulan terbentuknya Undang-undang tentang Permusikan dan akan memperjuangkan aspirasi Ekosistem Musik Indonesia untuk mendukung ekosistem dan perkembangan pemajuan musik Indonesia.

 

Penutup

Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Permusikan ditutup pukul 17:40 WIB oleh Teuku Riefky Harsya dari Nanggroe Aceh Darussalam 1.

Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia, kunjungi https://chirpstory.com/li/359091

wikidpr/rwp/aca-kit

Ilustrasi: jadiberita.com