Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

RAPBN-P 2017 - RDP Komisi 4 dengan KemenLHK, Kementan dan KemenKP

Komisi/AKD: Komisi 4, Tanggal Rapat: 24/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 10/Aug/2017

Mitra Kerja: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan RAPBN-P 2017 - RDP Komisi 4 dengan KemenLHK, Kementan dan KemenKP

Pada 24 Juli 2017, komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2017. Herman K  dari Fraksi Demokrat  dapil Jawa Barat 8 membuka rapat pada pukul 15:41 WIB, menurut laporan sekretariat telah hadir 18 anggota dari 9 fraksi.

 

Pemaparan Mitra

Berikut ini merupakan pemaparan mitra:

Kementan (Kementerian Pertanian)

  • Sekitar Rp21 Triliun dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2,4 Triliun.
  • Ada penghematan anggaran Rp437 Miliar, usulan anggaran APBN-P 2017 Rp2,471 Triliun lalu fokus pada bibit seperti kopi, kopi Indonesia berada di posisi ke 4 jika kita tingkatkan menjadi 1 Ton maka bisa jadi nomor 2.
  • Untuk lada, cengkeh, kakau kita akan dorong lagi dan untuk masalah beras kami melihat ada perbedaan harga dari petani dan konsumen.
  • Jika di konsumen harga jatuh Rp10.500/kg, bawang merah di lapangan Rp12.000-1400/kg tapi di pasar Rp36.000/kg
  • Indonesia sudah 0% impor jagung karena petani merasa untung menanam jagung.

KemenLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

  • KemenLHK sudah konsultasi dengan Menteri Keuangan tentang perubahan APBN untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk penghematan anggaran dan hibah luar negeri tidak mengalami perubahan, penyesuaian belanja pegawai masih seperti rapat kerja yang lalu.
  • Konfigurasi penghematan anggaran 2017 berasal 38 miliar namun hasil konsultasi dengan Menteri Keuangan tidak boleh untuk sumber dana dari Peneremiaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena yang kami hemat ini merupakan PNBP dan untuk hibah luar negeri konfigurasinya tidak mengalami perubahan.
  • KemenLHK memohon persetujuan untuk melakukan realokasi bagi setiap program yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami mohon persetujuan untuk realokasi di program kemitraan sosial sebesar Rp17,5 miliar.

KemenKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan

  • Dalam APBN-P 2017 itu kami mengusulkan adanya penghematan anggaran tentang efisiensi belanja barang sebesar Rp352 miliar, kegiatan sumber pendanaannya dapat dialihkan ke CSR.
  • Adanya penambahan terkait dengan pagu APBN untuk gaji penyuluh perikanan sekitar 180 miliar, dalam APBN-P tahun 2017 akan dilakukan pergeseran antar program sebesar RP200 Miliar.
  • Pagu RAPBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.138 Triliun.

 

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Rachmat Nasution Hamka dari Kalimantan Tengah. Ichsan mendukung agar ini menjadi harga mati bagi kita (perikanan tangkap), dan jangan dibuka untuk sektor asing.

Fraksi Golkar: Ichsan Firdaus dari Jawa Barat 5. Ichsan mengingatkan Bu Susi tentang budidaya perikanan dan pekan ikan juga sangat mahal, karena di dapilnya kabupaten Bogor sangat tinggi kenaikanya. Menurut Ichsan, oknum yang diberikan izin itu untuk dibuka di sini, normalnya 5-6 ribu menjadi 9-10 ribu. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari ikan tangkap menjadi ikan budidaya, 65 juta potensi besar resikonya jika Bu Susi tidak bisa buka disini. Ichsan juga menyimak tentang beras bersubsidi, dan berkata jangan sampai Menteri Sosial dan Menteri Pertanian berbeda pandangannya tentang 'beras subsidi' ini. Definisi beras bersubsidi apa yang benar Jangan sampai Kementerian Sosial bilang tidak ada beras subsidi untuk dioplos. Ichsan membaca di media subsidi benih & pupuk itu beras bersubsidi jangan kemudian kita simpang siur, kalau ada bibit kopi kita subsidi kita kasih gratis, bibitnya kita kasih gratis itu juga bersubsidi. Dia menambahkan penjelasan terkait dengan premium dan medium. Seperti apa beras premium itu baik dari kandungan gizi harga jualnya apakah itu sudah dtentukan apa belum sehingga ada pengusaha yang melewati langsung ditindak dan ada mafia beras, kartel jelas kita tindak.

Ichsan mengatakan di Pemerintah baru menentukan HPP saja sedangkan harga jualnya belum, dan dia setuju untuk pemotongan disparitas harga antara produsen dan konsumen namun dia menginginkan aturan dan cara yang jelas tidak asal. Ichsan setuju dengan Pak Menteri terhadap mafia, Kartel beras tapi jika HPP sudah ditetapkan Rp3.800 ada yang melewati bisa ditindak dan biaya produksi kita Rp4.039 dan HPP Rp3.800 itu timpang. Kemudian Ichsan juga menanyakan kenapa HPP tidak dinaikan dan menurut data dari International Research Institute for Climate and Society biaya produksi Rp4.309, jika biaya pembelian 3 ribuan. Ichsan menanyakan kenapa harga produksi lebih tinggi dari pembelian. Ichsan ingin penjelasan lebih mendalam masalah budidaya. Ichsan juga menginginkan 2018 seimbang budidaya dan ikan tangkap. Ichsan menjelaskan jika persoalan pakan budidaya kalau bisa diatur harus diatur.

Oleh Azhar Romli dari Bangka Belitung. Azhar berkata walaupun ada pengurangan anggaran, namun dia berharap sektor-sektor bisa tercapai oleh 3 kementerian. Azhar berpendapat bahwa ada beberapa pendalaman untuk 2017-2018 ada terobosan kembali Kementerian Pertanian tentang rempah-rempah kita seperti: karet, cengkeh, dll. Azhar bertanya kenapa di Indonesia lambat menuju produksi ke 1 Ton, belum lagi kegagalan produksi, ditambah masalah harga petani harus dilindungi namun tidak mengganggu harga di konsumen. Azhar menambahkan Pak Menteri Pertanian kan ingin menjadi produsen nomor 2, apalagi kopi bisa 2x panen dalam setahun ditambah perkebunan kopi kita luas. Komisi 4 sangat mendukung peningkatan mulai kopi, lada dan cengkeh harus tetap menjadi kedepan. Azhar berkata di Belitung sedang dilanda banjir, dan dengar sungai kita disana sudah mulai rusak karena penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan kita kurang banyak, nanti nelayan kita dipersulit lagi. Azhar R menyetujui rancangan perubahan yg sudah dipaparkan.

Fraksi Gerindra: Endro Hermono dari Jawa Timur 6. Endro mengatakan kopi menjadi produk yang bisa membanggakan Indonesia, beras ini mohon bahwa perhitungan-hitungan nanti lebih detail lagi dan lebih diperhatikan proses dari Produsen ke Konsumen. Endro juga menjelaskan kalau membandingkan kenapa petani ini kurang begitu menikmati itu kuantitasnya kalau petani untuk bisa mendapatkan hasil itu harus menunggu 130 hari dan jika banyak pertanyaan pedangang-pedagang untuk memenuhi beras premium itu bersubsidi untuk memenuhi yang premium tidak membeli yang bersubsidi dan nantinya pedagang yang ingin menjual beras yang tidak bersubsidi kesusahan. Endro berpendapat bahwa alokasi dana dari poin pagunya kok belum ada yang tambahan untuk kebakaran seperti di Aceh. Endro melihat kemarau yang cukup panjang ini untuk antisipasi, mudah-mudahan anggaran untuk menanggulangi asap sudah cukup.

Fraksi Demokrat: Herman Khaeron dari Jawa Barat 8. Herman mengatakan tidak equal jika harus membandingkan gabah dengan beras, dan dia bertanya apa bedanya premium dan medium. Herman memohon hitungan harus equal maksudnya perbandingan gabah dengan gabah, bukan gabah dengan beras. Hermanberpendapat bahwa pada 24 Juli 2017 akan ada pengajuan realokasi dana dan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Fraksi PAN: Viva Yoga dari Jawa Timur 10. Yoga mengatakan jangan sampai menterinya digoreng-goreng terus, beras subsidi dalam proses produksinya disubsidi oleh pemerintah. Hal tersebut bagus karena untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Yoga bertanya tentang input dalam bentuk benih merupakan subsidi apakah output hasilnya juga subsidi. Menurut Yoga tidak. Yoga berpendapat bahwa klarifikasi dari Mensos itu bukan beras yang bersubsidi. Jadi harus diperhatikan Kementan, dan dari Permendag mempengaruhi psikologis petani. Yoga memohon untuk klarifikasi karena menurut Kementerian Sosial itu bukan termasuk subsidi. Yoga pun menambahkan harga kopi di starbucks bisa 10x lipat, jadi kalau logika Menteri seperti itu bisa merembes ke komoditas yang menurun subsidi masuk ke barang-barang bersubsidi perlu ada pergantian. Yoga baru tau kalau Pak Menteri diundang oleh satgas 2-3x yang dia mengerti tadi Pak Menteri bilang output hasil merupakan subsidi.

Fraksi PKB: Daniel Johan dari Kalimantan Barat. Menurut Daniel, tidak ada kesalahan bila munculnya ketidakadilan sosial itu harus kita atasi, kita harus berkata jujur memang tidak ada kesalahan. Daniel berkata bahwa permasalahan yang muncul adalah ketidaksejahteraan petani harusnya tidak lagi menjual gabah tetapi harus beras agar petani memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Daniel berharap dengan cara itu Bulog harus diperdayakan. Daniel berpendapat bahwa persediaan Bulog bisa dimiliki pedagang yang bekerja sama dengan petani sehingga yang membeli itu duit pedagang. Jadi menurut Daniel harus ada persetujuan dari Bulog untuk menjual beras.

Fraksi PKS: Andi Akmal dari Sulawesi Selatan 2. Andi mengatakan bahwa Fraksi PKS meminta Kementerian Pertanian dan Bulog untuk penyerapan gabah yang baik. Andi berpendapat bahwa selama ini petani sulit untuk menjual ke Kementerian Pertanian dan Bulog karena sulitnya syarat yang harus dipenuhi. Andi juga meminta kepada Polri untuk menegakkan hukum secara benar. Jika daya serap Bulog rendah maka menjadi peluang dan siapapun yang salah mari kita libas. Harus ada klarifikasi agar tidak ada spekulasi yang bahaya, semoga Polri bisa menjalankanya.

Fraksi Nasdem: Hamdhani dari Kalimantan Tengah. Hamdhani berkata masalah bibit ini sudah cukup memadai, yang paling penting permintaan organik penataan peta air, kadar asam yang tinggi,bantuan-bantuan secara massal pengolahan pupuk, kelapa sawit hal-hal. Hamdhani juga meminta tolong untuk Bu Susi agendakan meresmikan pabrik, karena dapil Hamdhani sangat butuh bibit-bibit seperti kelapa karena daerahnya garis pantai. Hamdhani juga menambahkan program KBR dan Hutan Tanaman Rakyat perlu diperbanyak, lahan antara BPN dan kehutani harus ada sinkronisasi dalam kerangka-kerangka. Sertifikat-sertfikat masyarakat harus ditindaklanjuti dan yang status lahannya ada penyesuaian masalah Hutan Tanaman Rakyat harus diperbanyak.

 

Respon Mitra

Berikut ini respon mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementan

  • Beras organik levelnya tertinggi di dunia ekspor, jika petani jual 12.000 sudah untung besar dan Kementan akan dalami. Kementan tidak ada urusan dengan masalah politik.
  • Ekspor beras ke Belgia dengan harga USD6 per liter. Kementan tidak masuk diwilayah politiknya, dan premium dengan medium itu yang membedakan adalah kadar air.
  • Kementan tidak memusuhi para pengusaha, dan kami tidak pernah mempersulit sama sekali. Kementan hadir diskusi dengan mereka dan pengusaha impornya, Kementan tidak persulit satu pun Kalau ada yg persulit akan kami cabut dan kami bisa lewat online begitulah kecintaan kami dengan pengusaha.
  • Masih menjadi pembagi didalamnya itu sehingga yang lahir nanti ini ada uang negara di sni, pupuk Rp31 Triliun, rastra RP18 Triliun.
  • Subsidi langsung ke petani kami selalu menghitung rasio secara menyeluruh dan data yang tidak equal itu memang kita ambil dari data BPS.
  • Kementan sudah perhitungkan jika gabah 3,5 maka dikalikan 60% dan kami sudah memperhitungkan konversinya.
  • Premium, medium 14-15% kadarnya. Untuk persoalan beras, swasembada definisinya adalah 5% import untuk beras dan sawah ada yang perlu diperbaiki di 56 Ha.

KemenKP

  • Garam Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengurusi impor garam industri, bukan garam konsumen jadi untuk garam itu Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mengurusi garam konsumsi bukan garam industri. Garam kadar NaCl nya sama saja 90-97%, yang harus dikontrol itu garam industri dan konsumsi tidak boleh import pada saat panen garam.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan pastikan kode HS jadi tidak ada lagi, harus diubah Permendagnya karena harus melindungi petani supaya adil.
  • Harga garam naik karena petani tidak panen dan PT Garam tidak melakukan impor, padahal sudah waktunya. Untuk anggota DPR saya tidak tau subjeknya di mana, saya minta profesional karena jika kita silaturahmi yasudah kita silaturahmi saja jangan minta izin kapal berlayar.
  • Neraca perdagangan lewat perikanan nomor 1 di Indonesia untuk pertama kalinya, modus operandi kapal pencuri ikan bisa diliat di radar internet.
  • Budidaya sudah terlihat dari anggaran yang berubah, pakan mandiri yang bisa diatur bukan pakan korporasi karena nanti ada konflik, Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan menteri perdagangan.

KemenLHK

  • Untuk masalah gunung tujuh, belitung timur akan kami jadikan notes dan KemenLHK akan mengingatkan kepada Dirjen yang ada.
  • 4 menteri sebaga upgrade dari Presiden untuk HTR diangkat sangat baik, karena HTI tidak efektif.

 

Kesimpulan Rapat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Komisi 4 DPR-RI menyetujui APBN-P Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 sebesar Rp 6.463.306.106.000,- dengan komposisi program per-Eselon 1 sebagai berikut:

  1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp532.182.395.000,-
  2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp61.401.402.000,-
  3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp448.654.987.000,-
  4. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp1.162.120.932.000,-
  5. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.824.109.560.000,-
  6. Direktorat Jenderal Pianologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar RP317.024.768.000,-
  7. Badan Penelitian, Pengembangan, dan inovasi sebesar Rp283.666.874.000,-
  8. Badan Penyuluhan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia sebesar Rp303.052.193.000,-
  9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp201.740.255.00,-
  10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp218.824.386.000,-
  11. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp397.977.711.000,-
  12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp169.864.608.000,-
  13. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp114.532.685.000,- dan
  14. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp428.153.350.000,-

Selanjutnya Komisi 4 DPR-RI akan menindaklanjuti kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk menjadi bagian dari RUU tentang Perubahan APBN TA 2017.

  1. Komisi 4 DPR-RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kerja sama dalam mendukung pengembangan perhutanan sosial dengan mengintegrasikan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman kayu pada lahan Perum Perhutani serta lahan kehutanan lainnya.

Kementerian Pertanian

  1. Komisi 4 DPR-RI menyetujui APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp24.146.411.929.000,- dengan komposisi program per-Eselon 1sebagai berikut:
  2. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.460.297.169.000,-
  3. Inspektorat Jenderal sebesar Rp92.439.375.000,-
  4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp7.162.403.488.000,-
  5. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.443.187.209.000,-
  6. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.148.531.631.300,-
  7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.876.515.021.700,-
  8. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp6.926.098.850.000,-
  9. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.640.218.798.000,-
  10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1.204.553.479.000,-
  11. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp451.885.901.000,- dan
  12. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp740.281.007.000,-

Selanjutnya Komisi 4 DPR-RI akan menindaklanjuti kepada Badan Anggaran DPR-RI untuk menjadi bagian dari RUU tentang Perubahan APBN TA 2017.

  1. Komisi 4 DPR-RI meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kerja sama dalam mendukung pengembangan perhutanan sosial dengan mengintegrasikan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman kayu pada lahan Perum Perhutani serta lahan kehutanan lainnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. Komisi 4 DPR-RI menyetujui APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 sebesar Rp9.138.308.737.000,- dengan komposisi program per-Eselon 1 sebagai berikut:
  2. Sekretariat Jenderal sebesar Rp474.788.952.000,-
  3. Inspektorat Jenderal sebesar Rp78.855.369.000,-
  4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp1.861.382.052.000,-
  5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1.166.435.446.000,-
  6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp855.375.357.000,-
  7. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.098.823.937.000
  8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp1.023.197.473.000,-
  9. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.056.249.901.000,- dan
  10. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp523.200.250.000,-

Selanjutnya Komisi 4 DPR-RI akan menindaklanjuti kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menjadi bagian dari RUU tentang Perubahan APBN TA 2017.

 

Penutup

RDP komisi 4 DPR-RI dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2017 ditutup oleh Herman K Fraksi Demokrat dari Jawa Barat 8 pada pukul 18:13 WIB.

Untuk membaca rangkaian Livetweet komisi 4 DPR-RI dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kunjungi https://chirpstory.com/li/364101

 

wikidpr/ap/rhs

ilustrasi: mediarakyat.co.id