Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Realisasi Perincian Inovasi dan Rencana Peningkatan Riset dan Teknologi – Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Komisi/AKD: Komisi 7, Tanggal Rapat: 10/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 15/May/2018

Mitra Kerja: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Realisasi Perincian Inovasi dan Rencana Peningkatan Riset dan Teknologi – Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Pada 10 April 2018, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang realisasi perincian inovasi dan rencana peningkatan riset dan teknologi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 17:05 WIB. Berdasarkan laporan sekretariat, anggota yang menandatangani daftar hadir tercatat sebanyak 12 dari 7 fraksi. Rapat dinyatakan kuorum serta terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Herman Khaeron menyatakan bahwa ada wacana untuk menarik anggaran-anggaran cukup besar di Kemenristekdikti. Herman mengira hal ini merupakan ruang yang bisa didalami agar Kemenristekdikti di dalam menjadi semakin kuat. Herman juga menyinggung mengenai penyelesaian RUU Sisnas IPTEK. Herman merasa bahwa selama ini acuan dari RUU tersebut belum jelas. Jika RUU Sisnas IPTEK ini diwujudkan, Herman yakin bahwa hal tersebut dapat disinkronisasikan dengan rencana yang ada. Herman meminta kepada mitra untuk menjelaskan sinkronisasi dari perjalanan Sisnas IPTEK terhadap Rencana Induk Riset Nasional.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra :

  • Realisasi kegiatan anggaran adalah total rata-rata sampai 30,3%.
  • Fungsi pelayanan umum Ristek 2018 totalnya baru sampai 3,30%. Untuk penguatan inovasi dukungan investment sebesar 10%, dan penguatan inovasi industri 0,77%.
  • Seleksi substansi dan presentasi Januari masuk sebanyak 279. Seleksi wawancara yang masuk sebanyak 144 proposal per Februari. Penempatan penerimaan 143 pada bulan Maret. Serta penandatangan kontrak ditandatangani pada tanggal 9 April 2018.
  • Indikator Renstra Risbang 2015-2019 yakni dengan rincian pada tahun 2018 jumlah riset sebanyak 35 ribu proposal dan yang dibiayai sebanyak 18.433 proposal.
  • Mengenai tren artikel jurnal publikasi, Menristekdikti menyampaikan bahwa peneliti harus diarahkan yakni dengan meneliti bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Hal ini dikaji melalui rencana induk nasional.
  • Jumlah scopus Indonesia masih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.
  • Tren, artikel, jurnal, dan publikasi negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dapat dilihat melalui kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih jauh dibandingkan negara-negara OKI lainnya, akan tetapi pertumbuhan Indonesia menempati peringkat pertama dan Indonesia menduduki peringkat pertama di bidang publikasi.
  • Dengan berbagai kebijakan, akhirnya publikasi Indonesia yang mana 20 tahun lalu tidak bisa mengalahkan Thailand, namun pada tahun 2017 Indonesia dapat mencapai angka 18 ribu. Ini merupakan kemajuan yang pesat mengingat di Thailand hanya mencapai angka 16 ribu.
  • Menristekdikti berharap pada tahun 2019 publikasi yang dihasilkan Indonesia dapat mencapai angka 25 ribu-30 ribu publikasi.
  • Biaya riset sebesar Rp24,9 triliun adalah total yang diberikan dari Pemerintah Daerah.
  • RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) yang Menristekdikti ajukan diharapkan tidak berseberangan dengan Sisnas IPTEK.
  • Menristekdikti mengatakan bahwa negara tidak akan bisa maju dan bersaing kalau tidak punya inovasi, maka dari itu inovasi adalah kunci utama.
  • Dana yang didapatkan dari swasta sebesar Rp5,1 triliun.
  • Sebanyak 0,25% dana yang diperoleh apabila dipilah antara swasta dan negara maka dapat dilihat bahwa negara ini sudah berkontribusi sebesar 0,21% dan swasta sebesar 0,04%, namun apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, kontribusi swasta di negara mereka sudah mencapai 0,80%. Hal ini berarti terjadi ketimpangan.
  • Permasalahan yang terjadi adalah industri tidak mau membiayai riset dan hal ini dikarenakan menurut industri riset itu tidaklah penting.
  • Menristekdikti menegaskan bahwa riset harus dimasukkan ke dalam lokal konten dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Ridwan Hisjam dari Jawa Timur 5. Ridwan berpendapat apabila Indonesia tidak mengurusnya dengan baik terkait IPTEK dan riset maka negara ini akan tertinggal. Ridwan berpendapat bahwa riset dan teknologi di Indonesia perlu diperhatikan secara serius. Ridwan menganggap Kemenristekdikti ini keberatan dengan nama yang digunakan yang mana kalau dilihat anggarannya sangat “jomplang” karena Ridwan beranggapan bahwa tidak mungkin anggaran dapat terselesaikan apabila tidak memiliki payung hukum yang kuat. Mengenai masalah anggaran, Ridwan menyampaikan apabila dirinya menjadi anggota Panja di Komisi 7, dan Ridwan menyarankan bahwa jika ingin meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), maka yang pertama kali dilakukan adalah mempercepat RUU Sisnas IPTEK supaya dapat mempercepat turunnya anggaran dari pusat. Ridwan menyarankan untuk melakukan lobi dengan mengatur agar RUU ini diperlukan karena Ridwan merasa tidak akan ada gunanya berdiskusi sampai malam kalau tidak ada landasan undang-undang. Ridwan berpendapat apabila dilihat dari tujuan Raker ini yaitu untuk menaikkan APBN maka UU-nya harus dipercepat. Ridwan juga menyarankan supaya rapat informal diperbanyak supaya dapat menyamakan visi antara anggota dewan dengan mitra. Ridwan mengusulkan untuk Kemenristekdikti tidak hanya dikaitkan dengan bidang pendidikan, melainkan bidang usaha dan Ridwan merasa bahwa Kemenristekdikti perlu membuka wawasannya terhadap dunia batu bara.

Fraksi Gerindra: Kardaya Warnika dari Jawa Barat 8. Kardaya menanyakan perihal pemikiran bahwa Kemenristek yang dulunya belum digabung dengan Dikti itu merupakan koordinator dari riset-riset yang ada di lembaga, setiap kementerian mempunyai badan risetnya, namun karena kecil anggarannya menjadi habis untuk membeli alat tulis kantor dan honor pekerja sehingga Kardaya mempertanyakan sudah sampai mana riset-riset yang sebelumnya ada di lembaga. Kardaya menyatakan bahwa di luar negeri hasil dari riset yang dilakukan sudah mengakomodir beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan. Kardaya berpendapat seharusnya Menristekdikti menolak pendanaan anggaran pada riset yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang tidak mendapat persetujuan dan Kardaya berhadap hal ini dapat diterapkan pada tahun depan karena walaupun anggaran resminya hanya sebesar Rp800 triliun, tetapi yang ada di kas Menristekdikti kemungkinan lebih banyak. Kardaya menyatakan bahwa Bappenas menjadi super power yang tentunya memiliki sisi positif maupun negatif, positifnya yaitu tidak ada tumpang tindih program. Kardaya pun berharap Menristekdikti dapat seperti Bappenas namun dalam bidang Ristek.

Fraksi PAN: Bara Krishna Hasibuan dari Sulawesi Utara. Bara berpendapat bahwa mengenai penambahan budget harus ditindaklanjuti karena anggaran Indonesia untuk riset dan teknologi masih sangat rendah yaitu 0,2%. Bara juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ia punya, Indonesia menempati peringkat 87 dari 143 negara yang diteliti, hal ini dianggap masih sangat rendah. Bara percaya pada komitmen Menristekdikti dan sebagai salah satu perwakilan Komisi 7, Bara ingin bersama-sama meningkatkan kultur riset yang kuat di Indonesia. Bara juga memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga dan program-program terkait secara tidak langsung. Menurut Bara, kultur riset menyebabkan pihak swasta tidak lagi menilai bahwa riset ini hal yang tidak penting, sehingga dapat membuka peluang dalam hal penanaman modal dari swasta. Bara menyarankan kepada mitra untuk menyusun strategi yang kuat khususnya dalam hal kultur, inovasi, dan riset. Bara menyarankan untuk diadakannya rapat serupa demi menciptakan satu kultur baru dengan mengundang para menteri.

Oleh Andi Yuliani Paris dari Sulawesi Selatan 2. Andi berharap supaya anggaran untuk IPTEK ditingkatkan, namun harus dibarengi dengan kenaikan grade penelitian. Andi meminta kepada mitra untuk memaparkan gambaran ketika akan dibahasnya pasal-pasal terkait inovasi dan komersialisasi. Andi menanyakan kepada pihak mitra tentang arti tenant. Andi menyatakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membutuhkan teknologi yang bernama start up dengan bantuan data base dari Kementerian Ristekdikti. Andi menyarankan supaya para UKM didaftarkan oleh Dirjen Inovasi sehingga berpotensi menjadi perusahaan-perusahaan pemula. Andi menyampaikan bahwa Ristekdikti memiliki daftar UKM yang memerlukan teknologi. Andi meminta data tahun 2017 kepada mitra untuk sosialisasi mengenai produk inovasi. Andi menyatakan bahwa dari pihak anggota dewan sudah mengundang MenPAN, Menteri Bappenas, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Dirjen Pajak untuk mengurangi pajak. Andi juga menambahkan bahwa Pansus sedang melakukan sinkronisasi dan pihak anggota dewan menginginkan adanya kesamaan pendapat dengan Menteri Keuangan. Andi menyampaikan bahwa Komisi 7 DPR-RI menyetujui mengenai ketentuan untuk wajib melaporkan dua bulan sekali atas rencana-rencana Direktorat Inovasi dari Menristekdikti. Andi juga menyampaikan bahwa badan-badan Litbang yang ada di kementerian-kementerian sedang dievaluasi dan terdapat dana sebesar Rp23,5 triliun yang ada pada Litbang namun tidak jelas menghasilkan. Andi berpendapat bahwa teknologi sekarang ini yang dibutuhkan adalah yang bermanfaat bagi masyarakat bukan yang bermanfaat bagi peneliti.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra rapat terhadap pemantauan rapat:

  • Penguatan inovasi sudah launching sebanyak 143 tenants.
  • Direncanakan apabila kesiapan teknologi sudah berkembang ke tingkat 9, maka nantinya akan dilakukan pengembangan untuk menjadi start up.
  • Inovator menjadi satu kelompok untuk dapat dikembangkan menjadi start up.
  • Tenant dapat bekerja sama dengan perusahaan baru maksimal tiga tahun dan dapat pula bekerja sama dengan inovator yang menjadi satu kelompok dan dikembangkan menjadi start up.
  • Terkait salah satu isi RUU Sisnas IPTEK adalah menteri melaksanakan pemantauan monitoring dan pelaksanaan penelitian. Pemikiran dalam pasal ini adalah bagaimana anggaran riset dapat dikendalikan dalam satu kementerian.
  • Tenant kedepannya diharapkan dapat menjadi pengusaha baru namun yang jadi masalah adalah tenant itu merupakan inventor merangkap researcher dan juga tenant.
  • Menristekdikti berharap peneliti dapat menjadi harapan untuk hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  1. Komisi 7 DPR-RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti RI agar kegiatan riset ke depan lebih menitikberatkan pada inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.
  2. Komisi 7 DPR-RI mendesak pemerintah melalui Menteri Ristek dan Dikti RI untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk kegiatan Riset dan Inovasi Teknologi.
  3. Komisi 7 DPR-RI mendukung pemerintah melalui Menteri Ristek dan Dikti RI agar anggaran penelitian dan pengembangan di beberapa Kementerian/Lembaga dialokasikan pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek dibawah koordinasi Kementrian Ristek dan Dikti.
  4. Komisi 7 DPR-RI sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti RI untuk melakukan sinkronisasi RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).
  5. Komisi 7 DPR-RI meminta Menteri Ristek dan Dikti RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi 7 DPR-RI dengan melengkapi permintaan data pendukung paling lambat tanggal 17 April 2018.

 

Penutup

Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang realisasi perincian inovasi dan rencana peningkatan riset dan teknologi ditutup oleh Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 16:58 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang realisasi perincian inovasi dan rencana peningkatan riset dan teknologi, kunjungi https://chirpstory.com/li/388511

 

Ilustrasi : nasional.kompas.com

WikiDPR/ags/fy