Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2

Komisi/AKD: Badan Legislasi, Tanggal Rapat: 06/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 19/Dec/2017

Mitra Kerja: DPRD Langkat DPRD Bontang Forum Honorer K2 Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2

Pada 6 Desember 2017, Badan Legislasi DPR RI mengadakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, dan Forum Honorer K2 tentang revisi UU ASN. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh  Arif Wibowo dari Fraksi PDIP dapil Jatim 4 pada pukul 16:09 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Forum Honorer K2:

  • Fakta yang didapat, sudah tiga kali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) diundang untuk membahas UU ASN namun tidak pernah hadir. Forum Honorer K2 ingin sebuah kejelasan.
  • KemenPAN-RB yang langsung menaungi Forum Honorer K2 justru mangkir dan tidak memenuhi janji bahwa tidak akan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) umum. RUU ini pun belum dibahas. Forum Honorer K2 sudah mengabdi selama 14 tahun, bahkan lebih.
  • Forum Honorer K2 menanyakan apakah tidak ada sanksi bagi menteri yang tiga kali mangkir dan tidak hadir dengan alasan “belum siap”.
  • KemenPAN-RB mengusulkan kuota CPNS umum di 2018 sebanyak 101 ribu, apakah itu termasuk pegawai honorer K2 di dalamnya.
  • Jika RUU ASN tidak segera diselesaikan, maka tamatlah riwayat pegawai honorer K2.
  • Selesaikan RUU ini secepatnya agar nasib pegawai honorer K2 jelas. Kejelasan status pegawai honorer K2 bagai hantu. Pengabdian selama 14 tahun apakah belum cukup layak diangkat menjadi CPNS.
  • Sekarang hadir perwakilan pegawai honorer K2 dari 18 provinsi untuk mendapat pencerahan yang bisa dibawa pulang. Jawaban Menpan-RB mengatakan data tidak valid dan belum menyiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk bahas RUU ASN.
  • Tenaga honorer dianggap tidak mampu dan tidak kompeten, tetapi nyatanya, Forum Honorer K2 yang membuat roda pemerintahan berjalan. Suatu sekolah tidak akan berjalan jika tidak ada tenaga honorer. Keberadaan pegawai honorer K2 tidak pernah diakui. Jika dikonversikan dengan uang, tenaga honorer sudah memberi kontribusi bertriliun-triliun rupiah kepada negara. Setiap tenaga ada yang digaji Rp200 ribu, Rp300 ribu, dan itu digaji tiga bulan sekali, sedangkan PNS digaji Rp4-5 juta
  • Selama ini pegawai honorer K2 dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pegawai honorer K2 menuntut pengabdian yang sudah diabaikan. Pegawai honorer K2 menuntut hak-hak yang seharusnya. Pegawai honorer K2 meminta parlemen agar mengingatkan pemerintah. Seorang pejuang mendapat penghargaan, lalu, apakah pegawai honorer K2 bukan pejuang. Tolong hargai pegawai honorer K2, jangan justru menyalahkan usia dan kompetensi.
  • Dari awal tidak ada tenaga honorer, otomatis tidak ada peristiwa ini. Pegawai honorer K2 dijanjikan gaji kecil tidak apa-apa, lalu nanti diangkat jadi PNS. K2 saja jumlahnya 440 ribu orang, maka ini akan menjadi bom waktu. Honorer sangat layak dan mungkin diangkat berdasarkan pengabdian.

 

DPRD Langkat:

  • DPRD Langkat merupakan kota kecil berbatasan dengan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), setelah tahun 1945 dulu ada Pertamina Pangkalan Brandan. DPRD Langkat berupaya sowan, karena DPRD Langkat tidak bisa berbuat apa-apa. DPRD Langkat mengucapkan terima kasih kepada guru honorer yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • DPRD Langkat berkeinginan, masyarakat Langkat ada satu juta lebih, dengan gaji Rp400 ribu kami miris mendengarkannya. DPRD Langkat menyampaikan keluhan masyarakat di Kabupaten Langkat.
  • Di Kabupaten Langkat, gaji tukang bangunan Rp80 ribu/hari, maka sebulan bisa Rp1 juta, sedangkan pegawai honorer K2 dibayar Rp400 ribu.
  • Kalau 14 tahun dibuka moratorium, maka mereka harus melaksanakan ujian yang sama dengan anak-anak yang baru lulus sekolah.
  • DPRD Langkat memohon, atas nama masyarakat Kabupaten Langkat, minimal pegawai honorer K2 yang tersisa untuk dapat diangkat sebagaimana mekanismenya.
  • Kalau memang tidak ada kejelasan, maka mohon dijelaskan.
  • DPRD Langkat sudah kemana-mana, sekarang yang punya kekuasaan mengubah undang-undang di sini. Solusi tidak akan tuntas kalau tidak merevisi UU ASN. Apakah revisi berjalan, apakah ada harapan pegawai honorer K2 akan diangkat tuntas menjadi PNS. DPRD Langkat menanyakan apa solusi bagi pegawai honorer K2 yang sudah 14 atau 15 tahun tidak diangkat menjadi PNS. Menurut DPRD Langkat harus diberi pesangon. DPRD Langkat yakin, koalisi di bawah Pak Jokowi akan berpihak kepada masyarakat.
  • Mereka diuji atau diangkat juga tidak. Mudah-mudahahan pada 2018 tidak ada lagi guru honorer, tetapi adanya guru PNS.

 

DPRD Bontang:

  • DPRD dari Bontang, Kaltim punya pegawai honorer sebanyak 1700 orang dan belum diangkat PNS. 2 tahun terakhir, DPRD Bontang defisit APBD dan tergerus gaji honorer dari Rp1 juta menjadi Rp400 ribu.
  • DPRD Bontang menanyakan bagaimana RUU ASN bisa dilakukan.
  • DPRD Bontang tidak berharap non PNS ini menjadi PPPK. Mereka langsung diangkat menjadi PNS seluruhnya.
  • Ini masalah kemanusiaan. Pendidikan ini proses berkesinambungan. Bagaimana jika guru outsourcing dengan kontrak per tahun tidak jelas. Mereka telah menyumbang dan berkorban untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP:Rieke Diah Pitaloka dari Jabar 7. Rieke menyampaikan kabar baik bahwa DPR bisa berhasil memperjuangkan Revisi UU ASN menjadi Prolegnas Prioritas 2018. Rieke berpendapat DPR amat serius membahas Revisi UU ASN agar jadi pembahasan. Rieke juga berpendapat DPRD memiliki semacam forum, dan Rieke pun memohon bantuan konsolidasi agar menteri terkait datang membahas Revisi UU tersebut. Rieke juga memohon bantuuan untuk mengirim surat ke Presiden bahwa DPRD se-Indonesia mendukung Revisi UU ASN. Rieke menambahkan antara legislatif dan eksekutif harus bisa berkonsolidasi dan bersinergi. Rieke pun menambahkan pendapatnya, jika mitra hanya marah-marah ke DPR, maka percuma. Rieke menegaskan jika DPR siap membahas Revisi UU ASN, maka Rieke memohon bantuan untuk membuat langkah-langkah strategis. Rieke mengatakan DPRD dipilih rakyat secara langsung, maka untuk permasalahan itu anggap saja sebagai tantangan darinya kepada DPRD di seluruh Indonesia. Rieke mengajak DPRD seluruh Indonesia mengutus perwakilan untuk datang ke Gedung DPR.

Oleh Arif Wibowo dari Jatim 4. Arif menegaskan jika pada Januari DPR akan mengadakan raker untuk menuntaskan Revisi UU ASN. Arif berpendapat jika DPR penting untuk mengingat wajah-wajah Bapak dan Ibu dari Forum Honorer K2, DPRD Langkat dan DPRD Bontang yang saat itu datang menyampaikan aspirasi.

Fraksi Golkar:Endang Maria Astuti dari Jateng 4. Endang berpendapat perbedaan antara guru dan honorer yakni di sisi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak bangsa.

Fraksi Gerindra:Bambang Riyanto dari Jateng 5. Bambang mengatakan jika dirinya adalah mantan anggota Komisi 2 DPR-RI. Bambang berpendapat jika pegawai-pegawai di LHK sudah mengetahui ia melakukan perjuangan dari Komisi 2 DPR-RI. Bambang juga berpendapat jika ada rekomendasi di Komisi 2 terkait permasalahan yang akan selesai di Desember 2015. Bambang menegaskan sangat mengetahui apa yang telah dilakukan K2 terdiri dari tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis lainnya. Bambang berpendapat jika tuntutan mereka sebenarnya sederhana, yakni agar diangkat menjadi PNS. Bambang kembali berpendapat, mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi. Bambang mengatakan data yang paling valid hanya K2. Bambang menambahkan honorer K2 adalah yang ketika 2004 sudah mengabdi selama 1 tahun, dan pernah mengikuti seleksi tapi belum beruntung. Bambang berpendapat jika para pekerja tersebut telah diusulkan Kepala Daerah. Bambang berpendapat pula, Baleg punya inisiatif, bahkan Revisi UU ASN juga merupakan usulan DPR bukan usulan pemerintah. Surat presiden sudah muncul, DPR cukup serius membahas ini. Bambang menegaskan, DPR beberapa kali mengundang pemerintah tetapi tidak hadir. Bambang mengatakan pernah menjadi Kepala Daerah dua periode. Bambang menambahkan, bahkan ada yang belum lulus dan honor mereka sekarang sudah di atas Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Bambang mengaku juga mendengar dua hari lalu ada yang dibayar Rp10 ribu/bulan. Bambang mengatakan baru memperoleh data dari Bintuni, Papua Barat. Bambang berbicara perihal draf Revisi ASN sudah disahkan Paripurna sebagai RUU inisiatif DPR. Bambang menegaskan jika Presiden sudah mengirim surat penugasan.

Fraksi PAN:Haerudin dari Jabar 11. Haerudin mengatakan dirinya dahulu anggota Komisi 2 DPR-RI.  Haerudin berpendapat DPR telah sepakat UU ASN bisa berubah. Haerudin menegaskan akan memaksimalkan pengubahan terhadap 2 pasal yang diusulkan diubah.

Oleh Totok Daryanto dari Jatim 5. Totok menyatakan harapan agar pada pertemuan saat itu ada keputusan yang menyenangkan. Totok bertanya apabila ditargetkan bulan Januari selesai, sanggup atau tidak. Totok berpendapat katanya bisa selesai Januari, maka insya Allah pendataan selesai. Totok juga berpendapat, jika begitu, maka harus bisa datang Raker setelah pendataan selesai. Totok mengatakan sekarang para mitra bisa pulang. Totok kembali berpendapat, pada tahun baru, walaupun masih berupa harapan tetapi semoga tetap bisa tersenyum. Totok menyatakan harapan semoga semua bisa selesai dalam satu periode 2018.  Totok menyampaikan kepada mitra, jika masih belum selesai para mitra dipersilakan ke Gedung DPR lagi untuk menyampaikan aspirasi atau demo pun tidak apa-apa. Totok mengatakan sempat ada imbauan terkait kalau bisa DPRD kota ini tidak hanya menaungi kota, tetapi juga kabupaten. Totok berpendapat  perihal permasalahan ini tidak boleh sekadar janji, tetapi bukti yang bisa dibuktikan pada Januari 2018 nanti.

Fraksi PPP:Muhammad Iqbal dari Sumbar 2. Iqbal menegaskan semua fraksi menyetujui Revisi UU ASN. Iqbal berpendapat agar para pegawai honorer K2 diangkat menjadi PNS, maka yang direvisi hanya sedikit, yakni beberapa pasal saja.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, dan Forum Honorer K2 tentang revisi UU ASN ditutup oleh Arif Wibowo dari Fraksi PDIP dapil Jatim 4 pukul 17:33 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, dan Forum Honorer K2 tentang revisi UU ASN, kunjungi https://chirpstory.com/li/376701

 

Ilustrasi: bontang.prokal.com

WikiDPR/ncm/fy